• Saat ini Indonesia yang masih selalu dinyatakan dalam transisi demokrasi harus menghadapi intoleransi. Sebuah resiko yang saat ini tengah terjadi dan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri. Dalam fenomena intoleransi, tidak semua peristiwa terjadi alami karena primordialisme atau etnosentrisme, juga tidak hanya intoleransi atas dasar agama dan etnis. Namun banyak kasus intoleransi yang muncul karena dipolitisasi.

    Kegiatan ini diarahkan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi, meminimalkan, bahkan menghapuskan perilaku intoleransi yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia, dan menekan potensi terjadinya resiko terbesar atas tindakan intoleransi yang dapat memecah belah dan merenggut hak asasi manusia yaitu pertumpahan darah oleh sesama bangsa sendiri, hingga hilangnya jati diri Bangsa Indonesia dan runtuhnya persatuan di Indonesia. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara penuh dalam agenda ini untuk mencapai efektifitasnya dengan menjadi kader penguatan toleransi di Jawa Timur.

                   Sesi Mahasiswa, Malang

     

    Bekerjasama dengan Bakesbangpol Jatim, CSWS FISIP UNAIR mengadakan serangkaian kegiatan implementasi modul toleransi. Kegiatan ini terbagi dalam tiga segmen dengan tempat dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Segmen Pelajar dilaksanakan di Jombang (5-6 September), Segmen umum dilaksanakan di Pasuruan (12-13 september) dan segmen mahasiswa dilaksanakan di Malang (17-18 September). Antusias para peserta nampak sepanjang kegiatan berlangsung. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan inisiator dari masyarakat yang bisa menyuarakan toleransi demi masyarakat Jawa Timur yang harmonis. (rkn)

    24 Sep
    24 Sep
  • Desa sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi bangsa indonesia. pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki perhatian serius terhadap desa. Wujud konkretnya adalah dengan munculnya undang undang desa. Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. UU Desa, adanya ketentuan khusus me­ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat , pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Ar­ti­nya dalam UU Desa ini, di­hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu­ran sebelumnya itu tidak di­atur secara tegas.

     

    Tujuan utama dalam pembuatan UU desa untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi yang ada di desa. Salah satu point krusial dalam undang undang desa tersebut adalah mengenai dana desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran yang di gunakan untuk program pembangunan di desa. Bicara pembangunan desa juga tidak terlepas peran badan usaha milik desa atau biasa yang disebut dengan BUMDes. BUMDes menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi dari jumlah desa tidak semuanya memiliki BUMDes.

    Provinsi Jawa Timur mencatat memiliki 7.724 desa dan desa yang telah memiliki BUMDes sebanyak 1.424 desa. Artinya jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah desa yang ada dengan yang mempunyai BUMDes. Secara kualitas mengenai BUMDes juga ditemukan yang tidak berjalan atau tidak efektif. Berdasarkan data CSWS FISIP UNAIR (2016) tentang Kapasitas Sekretaris Desa dalam Pemerintahan menunjukkan bahwa hanya 18,29% desa di Kabupaten Tuban atau ± 45 desa yang memiliki BUMDesa dan hanya 13,01% nya yang beroperasi. Kondisi ini menjadi masalah besar yang harus diperhatikan untuk mencari akar dari kesemrawutan pengelolahan BUMDes. Berbagai faktor utama yang menjadi masalah dalam ketidakefektifan. Pertama terkait sumber daya manusia yang sebagian besar tidak mempunyai kualitas yang baik untuk menghidupkan BUMDes. Kedua terkait kesadaran akan manfaat yang masih rendah dari masyarakat desa tersebut. ketiga daya saing yang tidak seimbang dengan pihak luar untuk memasarkan produk dalam BUMDes. Dalam hal ini menjadi kondisi klasik yang selalu ada dalam BUMDes. Kurangnya perhatian dan intervensi pemerintah dalam memberikan ruang untuk memasarkan produk BUMDes. Keempat minimnya pendampingan yang dilakukan pemerintah terhadap BUMDes yang ada di desa. Hal ini menjadi penting mengingat dalam mengelola bisnis yang ada di desa mempunyai tantangan tersendiri terkait kultur dan SDM di desa tersebut.

    Secara umum dalam pengelolahan BUMDes dibutuhkan tekad kuat dari pihak pemerintah dan aparatur desa setempat. Berdasarkan kondisi permasalahan terkait mengapa BUMDes tidak berjalan efektif garis besar minimnya intervensi dari pemerintah untuk mendorong lebih kuat pengelolahan BUMDes. Seperti contoh minimnya akses pemasaran keluar kota  dalam produk yang dihasilkan dari BUMDes tersebut. Akar masalah ini sudah seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga implementasi dalam Undang undang desa berjalan efektif. BUMDes menjadi promotor yang baik dalam mendorong pembangunan ekonomi di desa. Kehadiran negara dalam mendorong dan mengawal program BUMDes menjadikan program itu akan berjalan dengan baik, dan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya langsung hasil dari BUMDes tersebut.

     

    20 Jun
    20 Jun
Goto :

We usually reply with 24 hours except for weekends. All emails are kept confidential and we do not span in any ways.

Thank you for contacting us :)

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty

error: Content is protected !!