FGD Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Kediri

Jalan dengan penerangan yang baik pada malam hari dapat menjamin kelancaran transportasi, mengurangi sekaligus mencegah tindak kejahatan dan menjamin kenyamanan warga. Saat ini masih terdapat beberapa titik di Kabupaten Kediri yang belum terpasang lampu penerangan jalan yang layak. Banyak pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa prosedur standar dan cenderung membahayakan keselamatan. Penerangan Jalan Umum (PJU)  perumahan sebagai aset PSU yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Kini ada dana desa yang membuat desa berlomba-lomba untuk memasang PJU. Perlu adanya regulasi untuk standar PJU agar tidak ada pemasangan PJU yang dianggap liar bahkan perlu dilakukan penertiban.

FGD PJU PERKIM KEDIRI 18 Desember

Perkim Kab. Kediri mengupayakan penyelenggaraan sekaligus pengadaan sarana penerangan jalan umum secara merata. Bekerja sama dengan CSWS FISIP UNAIR melakukan penyusunan Naskah Akademik (NA) sekaligus Draf Raperda Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kediri.  Pada tanggal 18 Desember 2020 diadakan forum diskusi terpimpim (FGD) yang menghadirkan CSWS FISIP UNAIR selaku fasilitator serta pihak terkait diantaranya perwakilan PLN, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Perwakilan Kecamatan dan Asosiasi Pengusaha Perumahan. Harapan dalam regulasi nanti ada penutupan pemasangan TL karena mengikuti perkembangan jaman dan tidak ekonomis. Harapan lainnya agar setelah FDG ini secepatnya diselesaikan draf Raperda mengingat ada pihak pusat yang sedang melaksanakan pemeriksaan ke berbagai instansi di daerah. (RKN)

 

Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Mojokerto 2019

Era otonomi daerah di satu sisi membawa kebaikan dalam kemandirian daerah, namun di sisi lain aturan dari pusat yang dianggap menambah beban kerja pemerintah daerah. Saat ini adalah era transparansi dalam segala aspek, termasuk penyampaian informasi keuangan dan rancangan kerja. Diharapkan masyarakat dan pemerintah pusat dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan kinerja dan rancangan berserta realisasi anggaran. Bertempat di gedung lantai 2 BAPPEDA, secara khusus CSWS FISIP UNAIR dihadirkan dalam rapat koordinasi penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Mojokerto 2019. Menghadirkan dua narasumber sekaligus pakar di bidang perencanaan pembangunan: Gitadi Tegas Supramudyo, Drs., M.Si dan Dr. Bintoro Wardiyanto.

Dalam kata pengantarnya pihak BAPPEDA yang diwakili oleh Pak Dodi menyatakan bahwa aplikasi simonev (untuk pengisian dan pelaporan) perlu peningkatan hasil dan pelaporan serta optimalisasi pengisian. Karena selama ini pengisian masih dianggap belum maksimal.

Read more