Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa di Jawa Timur (H.Ridjal Alifi Ramadhani*)

Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah bagian dari proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam Pasal 1 angka 10, dimana pengertian desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri tersebut merupakan peraturan teknis dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana konsep pembangunan desa telah tertuang didalam perihal menimbang dalam undang-undang tersebut dimana berbunyi desa telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sedangkan proses pembangunan secara bertahap telah bergeser mengarah kepada proses yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara keseluruhan (participatory development), sejak dari (a) prakarsa (dari masyarakat), (b) perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya (oleh masyarakat), hingga kealokasian manfaatnya bagi masyarakat. Kondisi semacam ini didukung oleh pernyataan bahwa hakekat pengertian pembangunan adalah dari, untuk dan oleh masyarakat, dengan demikian maka pembangunan di pedesaan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan bukan sebagai obyek pembangunan, atau dengan kata lain bahwa pembangunan desa harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan bukan dilakukan oleh perangkat desa. Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (buttom up), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (participatory), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa. Hal ini dalam Permendagri no 114 tahun 2014 disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disebut dengan Musrenbangdes.

Sementara ini dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu 6 (enam) tahun, Kedua, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa  dengan program waktu 1 (tahun) yang merupakan pelaksana dari RPJMDes. Didalam pembangunan masyarakat desa masih terdapat permasalahan yang sangat relevan dibahas. Alasan pertama, dalam dua dasawarsa terakhir, perkembangan pembangunan hanya berkecimpung di daerah perkotaan sementara secara umum negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Kedua, kendati pada masa pemerintahan Orde Baru telah mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan (memprihatinkan), ini bisa diukur dari pengembalian dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pengertian Pembangunan Desa

Pengertian desa dari persepsi sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Karena hal itulah kemudian desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup dengan cara sederhana pada bidang pertanian, pandangan kebutuhan hidup hanya ada kebutuhan pokok, pembagian kerja didasarkan usia bukan keahlian karena semangat gotongroyong, jalan pikiran orang desa lebih praktis dan mengutamakan kekerabatan, rasa ikatan sosial yang tinggi, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat desa memiliki beberapa pengertian, antara lain:

  1. Pembangunan masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional rnenjadi manusia modern (Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765)
  2. Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).
  3. Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian (Mosher, 1974, Bertrand, 1958).

Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Tap MPR Nomor II/MPR/1983 menegaskan hakekat pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Peran Pemerintah dalam Membangun Desa

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Secara umum di Indonesia, desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat. Dalam sistem administrasi negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrument koordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan pemerintah daerah). Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa secara umum dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat 3 tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Jumlah Penduduk.
  2. Luas Wilayah.
  3. Sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa
  4. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung
  5. Batas wilayah desa yang telah di sahkan Perbup/Perwali.
  6. Perangkat, dan.
  7. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki arti mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Menurut Ketaren (2008) pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai sebuah proses, diperlukan 3 tahapan yaitu: tahap Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, tahap kedua adalah pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki merekaprinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Menurut Ndraha (1990: 16) Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima dampak penting dari defenisi tersebut yaitu:

  1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik manusia maupun kelompok (capacity).
  2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan (equity).
  3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment).
  4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
  5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (interdependence).

Namun dilain pihak, pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan (desa) kepada masyarakat diharapkan juga memiliki :

  1. Dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya.
  2. Perencanaan dalam pengambilan keputusan.
  3. Tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
  4. Tanggungjawab (akuntabel) dan transparan kepada masyarakat.
  5. Standarisasi semua sektor pelayanan yang baik pada masyarakat.

Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa. Dan yang terbaru dengan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa beserta Permendagri dan Permendes sebagai petunjuk pelaksanaan undang-undang. Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi (kearifan lokal) dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah. Perencanaan pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam pembangunan desa.

 

Peran Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Apabila kita cermati keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini terutama pada pemerintah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, bukan lain karena diantara mereka juga pada dasarnya tumbuh semangat untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pada pihak lain. Adapun, kalau di jabarkan secara singkat dan sederhana, peran apa saja yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan daerah, diantaranya :

a. Peran dalam bidang hukum

Persoalan hukum juga melanda masyarakat desa, dimana kadangkalanya masyarakat desa menjadi korban penegakkan hukum yang “tebang pilih”. Seperti kasus yang baru saja terjadi di daerah Situbondo dimana seorang nenek yang bernama Asyiani menjadi tersangka dalam kasus pembalakan liar, dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti nenek Asyiani yang menimpa mereka hanya karena kesalahan yang belum tentu di perbuat. Belum lagi persoalan tawuran antar warga desa yang semakin marak dan kenakalan remaja desa maupun kota, dimana ini semua membutuhkan peran kepala desa yang mampu menjadi seorang “bapak” bagi seluruh warganya.

b. Peran di Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda Negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah memberikan bantuan darurat dalam bentuk materi baik melalui program “raskin, bantuan langsung tunai, kartu sehat, kartu pintar” maupun melalui proyek “Padat Karya” ternyata belum mampu memberdayakan masyarakat miskin secara maksimal. Tentu saja masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan bantuan semacam ini. Akan tetapi, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan yang seharusnya menjadi porsi dan hak masyarakat lapisan bawah justru sebaliknya kadangkala dinikmati mereka yang tidak berhak.

c. Peran di Bidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan buruh. Ironisnya, sejumlah besar petani kita, bekerja dan hidup di atas lahan yang bukan milik mereka sendiri. Mereka yang merasa “memiliki” lahan pun kadangkala tanpa hak kepemilikan yang resmi. Legalisasi serta sertifikasi tanah yang ada baru mencakup sebagian kecil dari lahan yang diolah para petani. Di tengah kondisi itu, pemerintah belum mengupayakan perbaikan maksimal nasib para petani. Tidak sedikit juga petani yang tidak ikut menikmati kondisi harga beras mahal beberapa waktu lalu karena sistem pertanian tidak menguntungkan petani lokal. Ini bisa dilihat pada semakin sedikitnya lahan pertanian dikarenakan biaya produksi tidak berbanding lurus dengan hasil panen yang diperoleh.

d. Peran di Bidang Politik

Pada tataran konseptual, banyak pihak yang menyangka bahwa politik pada dasarnya adalah hal yang hanya berurusan dengan kekuasaan. Padahal secara substansial, politik sebenarnya menyangkut juga kehidupan manusia secara luas. Makanya dalam kehidupan praktis, kita menjumpai istilah politik ekonomi, politik pendidikan serta istilah politik lain yang dihubungkan dengan persoalan yang terjadi. Namun begitu, dalam konteks pembicaraan politik saat ini, kita akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, politik yang kita maknai sebagai wahana (arena) perjuangan tempat elemen dalam masyarakat bersaing mendapat porsi dalam kekuasaan yang ada dalam bentuk institusi legislatif dan eksekutif yang ada di berbagai tingkatan. Kedua, ketika masalah pertama tadi telah dilampaui, maka keadaannya menjadi bergeser kedalam manajemen kekuasaan tersebut. Secara substansi harusnya kekuasaan mampu memberikan jawaban kepada publik, akan diarahkan kemana kekuasaan yang telah diraih.

e. Peran di Bidang Sosial Budaya

Karya sastra dan kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat ternyata kadangkala mampu membuat banyak orang terpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh ini, baik sebatas visi dan pandangan hidup atau malah pada perilaku keseharian. Dengan begitu kesan yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah produk kesenian haruslah mampu terkontrol. Artinya, seni dan produk berkesian secara ideal seyogianya berada dalam koridor tatanan normatif yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Ini haruslah dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang secara nyata menjadikan dasar-dasar kehidupan masyarakatnya berada di atas landasan moral dan spiritual yang baik. Jika tidak terjadi keseimbangan seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjadi polemik berkepanjangan tanpa penyelesaian. Ini terjadi sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu, yang dimungkinkan karena berbedanya cara pandang terhadap seni dan produk kesenian yang ada di tengah masyarakat.

f. Peran di Bidang Mental Spiritual (Keagamaan)

Untuk meningkatkan kehidupan keberagamaan masyarakat, diperlukan sistem yang tepat, terpadu dan sistemik. Untuk membangun hal tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan peran masyarakat yang lebih luas. Pendidikan agama yang selama ini berjalan tentu saja tidak akan memadai untuk sekedar memahamkan orang. Ditambah bila kemudian persoalan-persoalan kebebasan beragama yang sekarang menjangkiti masyarakat menular ke desa-desa yang kehidupan beragamanya beragam.

Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di negara-negara yang masih miskin ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

  1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makro ekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

  1. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

  1. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

  1. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

  1. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan perkapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

  1. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge (pengetahuan), attitude (etos) dan skills (keahlian), disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. Paradigma lama pembangunan pedesaan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan desa lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi atau intervensi Pemerintah baik pusat maupun daerah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

Kurang terakomodirnya perencanaan dari bawah dan masih dominannya perencanaan dari atas, menurut Asmara, H, (2001) adalah karena kualitas dan hasil perencanaan dari bawah lemah, yang disebabkan beberapa faktor antara lain:

  1. Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan;
  2. Kelemahan identifikasi masalah pembangunan;
  3. Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah;
  4. Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah;
  5. Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, dan
  6. Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di tingkat desa dan kecamatan.

Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan desa hendaknya mempunyai strategi yang tepat dan manfaat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien, hal ini sesuai dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi.

Pembangunan infrastruktur ekonomi pada pokoknya yaitu mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi bersama. Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan di setiap desa adalah:

  1. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit bunga ringan bagi kelompok komunitas kecil secara bergulir secara tanggung renteng.
  2. Pengembangan hasil pertanian secara luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak
  3. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa.
  4. Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna atau teknologi terbarukan dengan berbasis pada sumber daya alam dalam rangka menunjang industri kecil pedesaan.
  5. Memaksimalkan BUMDES yang telah ada atau membentuk BUMDES (bila belum mempunyai) sebagai bentuk meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD)

b. Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Manusia yang handal

 

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa. Program-program yang dapat dikembangkan diantaranya:

  1. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal dan informal.
  2. Program pengenalan teknologi informatika dan internet.
  3. Program pengadaan taman bacaan masyarakat.
  4. Program menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja dengan berbasis pada kondisi geografis desa dan sumber daya alam di desa.
  5. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
  6. Peningkatan kualitas perangkat desa.

c. Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa

Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi di desa dan peningkatan kualitas SDM. Program pembangunan infrastruktur fisik desa pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah: 1.) Membenahi jalan dan jembatan pedesaan yang rusak 2.) Pembangunan prasarana penunjang perekonomian 3.) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan 4.) Pengembangan sarana rekreasi desa secara lebih modern 5.) Penataan administrasi desa 6.) Pembangunan plengsengan irigasi pertanian 7.) Pembangunan penampungan air bersih

 

Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan

Masalah yang dikemukakan oleh Chayanov dan boeke, terutama didasarkan atas sistem sosial atau kebudayaan yang berakar dalam yang membuat Teori Ekonomi Modern seolah-olah tidak dapat diterapkan di desa-desa atau masyarakat seperti ini. Tetapi selain masalah yang berasal dari sistem sosial atau kebudayaan, sebenarnya banyak masalah lain yang menyebabkan timbulnya masalah pembangunan desa pada desa-desa tradisional, masalah-masalah tersebut terutama adalah:

  1. Masalah pertumbuhan penduduk yang berat, sehingga keterbatasan lahan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yang terbatas lahannya (Sumber Daya Alam). Tingkat Pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi teknologi rendah dan stagnansi produk, juga masalah lain yang bisa timbul dengan serius seperti masalah kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa.
  2. Keterisolasian desa yang membuat hubungan dengan dunia luar sulit dan lambat dan tidak dapat memanfaatkan keuntungan dengan dunia luar.

Masalah-masalah yang terjadi di desa Transisional adalah:

  1. Masalah pertumbuhan penduduk yang cepat dan berakibat pada jumlah lapangan kerja yang tersedia.
  2. Masalah pertanahan timbul, karena kesadaran akan kepemilikan lahan secara tertulis.
  3. Kesadaran terhadap pendidikan rendah.
  4. Penyerapan teknologi tepat guna kurang dan tidak tersedianya teknologi spesifik lokal.
  5. Keterisolasian desa dan lambatnya pembangunan prasarana jalan.
  6. Masalah pembangunan prasarana lain seperti irigasi, drainase, selokan.
  7. Masalah pemasaran hasil-hasil pertanian dan potensi desa.
  8. Masalah pengadaan modal untuk pembaharuan usaha-usaha pertanian (perkreditan dan akumulasi modal).

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal karena terdapat berbagai permasalahan, seperti:

  1. Terlalu cepatnya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana dan terkadang peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan kurang lengkap dan memadai;
  2. Fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih sering terlambat;
  3. Terbatasnya tingkat kesejahteraan para perangkat desa;
  4. Sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas dalam menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
  5. Sangat terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  6. Belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan sumber pendapatan.

Bertolak dari permasalahan diatas, Pemerintah telah berupaya untuk menetapkan berbagai kebijakan dan memberdayakan, memantapkan, menguatkan Pemerintahan Desa. Kebijakan tersebut antara lain:

  1. Pembuatan dasar aturan hukum (payung hukum).
  2. Penataan Bidang-bidang pemerintahan desa.
  3. Pemantapan kelembagaan pendukung.
  4. Kebebasan desa dalam membuat rencana kegiatan desa berbasis partisipatoris
  5. Pemantapan dan penataan administrasi dan keuangan Desa.
  6. Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan,
  7. Peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diurai diatas, program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi:

  1. Pembuatan dasar aturan hukum
  2. Penataan Bidang-bidang pemerintahan desa
  3. Pemantapan Kelembagaan Pendukung.
  4. Kebebasan desa dalam membuat rencana kegiatan desa berbasis partisipatoris
  5. Pemantapan dan penataan administrasi dan keuangan Desa.
  6. Peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa dan,
  7. Peningkatan kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan desa.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sasaran pembangunan meliputi :

  1. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi.
  2. Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Manusia yang handal
  3. Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa

Dengan tercapainya tiga sasaran tersebut diharapkan proses urbanisasi tidak terjadi, dalam arti proses pengkotaan hakekatnya menggambarkan proses perubahan dan suatu wilayah dengan masyarakatnya yang semula adalah desa atau bersifat pedesaan kemudian berubah dan berkembang menjadi kota atau bersifat kekotaan. Dalam kenyataannya secara urnum desa memang se1a1u mengalami perubahan dan perkembangan. Cepat 1ambatnya atau besar kecilnya perubahan dan perkembangan yang terjadi tergantung pada banyak faktor, antara lain tergantung kepada potensi wilayah yang bersangkutan. Perubahan itu secara umum cenderung mengarah ke sifat-sifat perkotaan, namun tidak semua perubahan dan perkernbangan yang terjadi di desa itu dapat disimpulkan sebagai proses pengkotaan (proses perubahan desa menjadi kota). Proses perubahan itu seringkali hanya merupakan proses perubahan biasa saja, yang hakekatnya secara umum terjadi di semua kelompok masyarakat.

Mcnurut Ro1and L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya rnetamorfose dari desa rnenjadi kota hanya dapat disimak lewat adanya gejala yang olehnya disebut great change. Indikator dan adanya great change ini adalah: (1) division of labor, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan.berkernbangnya kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan; (2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi; (3) semakin bertambahnya hubungan yang sistemik déngan masyarakat yang lebih luas; (4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonalisasi dalam kegiatan usaha; (5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pémerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan; (6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan (7) adanya proses perubahan nilai-ni1ai. (RoIand L Warren, 1963).

*Penulis adalah seorang aktivis Ketua LPBH NU Wilayah Jawa Timur

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa

Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765

Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972

Mosher, 1974, Bertrand, 1958

Soekanto (2003: 243)

Ketaren (2008)

Ndraha (1990: 16)

Deddy T. Tikson (2005)

Asmara, H, (2001)

(RoIand L Warren, 1963)

Problematika Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Perlindungan dan Pelestarian Asset PNPM Mandiri Perdesaan Dengan Keluarnya Undang -Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 (Nurahman Joko Wiryanu*)

Badan kerjasama antar desa merupakan bentuk kerjasama desa satu dengan desa lain dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten sebagaimana yang diatur dalam peraturan per undangan, mulai dari Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah  yang kemudian diganti dengan  Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 , PP.72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan desa  beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomer 38 Tahun 2007  Tentang kerjasama Desa. Dengan munculnya Undang-undang nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pemerintah nya ( PP) Nomer 43 Tahun 2015,  istilah  Badan kerjasama antar desa  yang sebelumnya di gunakan oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk melestarikan asset Program, telah mendapatkan landasan yang lebih kuat, dalam peraturan perundangan sebelumnya  istilah Badan kerjasama antar desa secara eksplisit tidak pernah ada sedangkan dalam undang Undang-undang nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa istilah Badan kerjasama Antar desa secara eksplisit dinyatakatan.

Pemberian kewengan kepada desa untuk melakukan kerjasama merupakan konsekwensi logis atas diakuinya desa sebagai suatu wilayah otonom. Mengingat badan kerjasama merupakan bentuk perikatan antar desa satu dengan desa lainnya, maka penamaan suatu badan kerjasama antar desa harus didasarkan pada obyek yang di kerjasamakan. Mengingat Undang-Undang Desa merupakan hukum khusus yang mengatur tentang desa, maka badan kerjasamanya antar desa harus tunduk pada syarat yang diatur dalam undang-undang Desa.

Badan Kerjasama Antar Desa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/ PNPM-Mandiri Perdesaan yang telah ada sejak 2007 dimaksudkan untuk melindungi seluruh asset Program Pengembangan kecamatan yang pada tahun 2007 berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan yang pendiriannya berdasarkan peraturan perundangan lama ( Undang-undang Nomer 32 tahun 2004, PP.72 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 38 Tahun 2007), mau tidak mau harus segera mengadaptasikan diri dengan peraturan baru; Undang-undang nomer 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2015). Kalau selama ini pendirianya ( legal standing) badan kerjasama antar Desa didasarkan keputusan bersama kepala desa , dengan adanya undang-undang Desa nomer 6 tahun 20014 harus di perbarui dengan Peraturan Bersama Kepala desa.

  1. Latar Belakang

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kemudian disempurnakan dalam Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab XI pasal 200-216 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokarasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan bentuk kerjasama, antara desa satu dengan desa lainnya mendapatkan penyempurnaannya setelah  ditetapkannya Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004[1] yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999 Tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah. Sebagai turunan dari UU Nomer 32 tahun 2004, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 72 tahun 2005 dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Permendagri nomor 38 tahun 2007. BKAD muncul sebagai konsekwensi diakuinya desa sebagai satu wilayah otonom  sebagaimana definsi desa dalam ketentuan umum Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomer 32 Tahun 2004 yang kemudian ditegaskan  dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.   “ Desa atau sebutan yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.[2] Konsekwensi diakuinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka desa diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana subyek hukum lainnya. Sebagai subyek hukum, desa dapat melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan desa lain maupun pihak ketiga. Perikatan perjanjian kerjasama tersebut diatur dalam peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2007  dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor  38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa[3].

Kerjasama desa yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama antar desa satu desa lainnya dalam rangka kepentingan masing-masing desa, oleh karenanya  penamaan setiap kerjasama desa hendaknya didasarkan pada obyek yang diperjanjikan. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)[4] yang merupakan tindak lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Merupakan program pemerintah dengan menggunakan basis wilayah kecamatan sebagai penempatan dana bantuan; Pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat desa dalam wilayah kecamatan untuk di kompetisikan antar desa dengan syarat dan aturan yang telah diatur dalam Petunjuk Tehnik Operasional (PTO)[5]. Dengan skema tersebut, maka seluruh asset yang ada dalam Program PPK/PNPM Mandiri Perdesaan hakekatnya milik semua desa yang ada dalam wilayah kecamatan lokasi program. Oleh karenanya, untuk melindungi dan melestarikan seluruh asset yang ada, Pada akhir tahun 2006 pengelola Program PPK/PNPM mengambil Kebijakan dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di semua kecamatan lokasi program.

Mengingat obyek yang diperjanjikan bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian asset PPK, maka penamaan BKAD diseluruh lokasi PPK diberi nama “BKAD perlindungan dan Pelestrian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan”. Agar BKAD dapat melakukan peran sebagai pelindung atas asset PPK, maka BKAD harus menjadi satu subyek hukum dan karenanya proses pembentukannya nya harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang ada.

  1. Permasalahan

Mengingat pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didasarkan pada UU 32/2004 dan PP.72/2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 38 tahun 2007. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Desa nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagaimana mengadaptasikan BKAD yang ada ke dalam Undang-undang Desa ?.

Selama ini konstruksi kerjasama antar desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 Tahun 2007 yang menyarankan adanya kerjasama antar desa dilakukan oleh Badan Kerjasama Desa (BKD) dan kemudian antar BKD tersebut yang melakukan kerjasama antar desa dengan BKD desa lainnya.Secara teknis konstruksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

 

Sumber : Interpretasi dari Alur Bagan Kelembagaan dari Permendagri No 38 tahun 2007

Keterangan :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana kepada masyarakat desa dalam satu kecamatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan. Lembaga ini dibentuk dan pengurusnya pun dipilih oleh perwakilan masyarakat seluruh kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD)
  2. Masing-masing desa kemudian bersepakat untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan
  3. Masing-masing desa kemudian membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) di desa masing-masing. BKD sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan kerjasama.Adapun pembentukan BKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.
  4. Kemudian antar Badan Kerjasama Desa (BKD) tersebut melakukan perikatan perjanjian untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM. Bentuk perikatan antar desa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa

 

III. Sejarah Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pelestarian dan Pelindungan Asset PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan dan Problematika Yuridis:

Mendekati berakhirnya Program PPK (akhir tahun 2006 dan awal 2007), dengan dilandasi rasa tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian asset PPK yang dibiayai dari uang negara; Direktorat Jendera PMD Kementerian Dalam Negeri selaku leading sektor pengelola Program Pengembangan kecamatan ( PPK) mengambil kebijakan lahirnya Badan Kerjasama Antar Desa  (BKAD) sebagai institusi pelindung atas asset yang telah dihasilkan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dengan mendasarkan pada perundangan yang ada ( undang-undang 32 tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005), Pada akhir tahun 2006 dan awal 2007  diseluruh lokasi kecamatan PPK berproses membentuk Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) Perlindungan dan Pelestarian Asset PPK dengan proses pendirian melalui keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Seluruh perwakilan desa disetiap kecamatan lokasi PPK bersepakat bekerjasama untuk melindungi dan melestarikan asset PPK dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) perlindungan dan pelestarian asset PPK. Mengingat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program Comunity Development yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka proses pembentukan BKAD pada saat iru hanya mengandalkan kekuatan partisipasi semacam itu, proses pembentukan BKAD seringkali mangabaikan administrasi yuridis sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang ada dan bahkan dibeberapa kecamatan lokasi PPK, proses kerjasama hanya dijalin oleh tokoh masyarakat  dan sebagian kepala desa yang hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) saja.

Meskipun secara yuridis belum  terlengkapi syarat administrasinya, namun secara de facto BKAD Perlindungan dan Pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan telah diakui oleh masyarakat dan exist di setiap lokasi PPK/PNPM mandiri Perdesaan dan sampai sekarang  tetap melaksanakan kegiatan rutin dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu, sebelum proses pembentukan BKAD perlindungan dan pelesatarian asset PPK di semua  kecamatan lokasi PPK telah selesai dengan mendasarkan pada UU.32 tahun 2004 dan PP.72 Tahun 2005. Oleh karenanya konstruksi pembentukan BKAD pada saat itu sebagai berikut:

Sumber : Interpretasi dari Alur Bagan Kelembagaan dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005

Keterangan :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana kepada masyarakat desa dalam satu kecamatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lembaga ini dibentuk dan pengurusnya pun dipilih oleh perwakilan masyarakat seluruh kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) .
  2. Masing-masing desa kemudian bersepakat untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
  3. Bentuk Perikatan kerjasama antar desa didasarkan pada persetujuan bersama antar kepala desa. Penamaan Badan Kerjasama Antar Desa atau yang disebut BKAD ini awalnya merupakan tafsir dari Pengelola Program PPK/PNPM atas Kerjasama Antar Desa. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan yang secara eksplisit menyebut istilah Badan Kerjasama Antar Desa.Peraturan yang ada hanya menyebut istilah Kerjasama Desa.

Pada pertengahan tahun 2007, pemerintah pusat  mencanangkan Program PNPM dimana Program PPK diganti nama dengan PNPM PPK yang kemudian berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan[6]. Disisi lain, pada akhir tahun 2007 telah  keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) nomer 38 tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang kerjasama desa dan kemudian di beberapa kabupaten menindak lanjuti dengan  mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kerjasama Desa yang mengacu pada Permendagri tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, disatu sisi banyak pengurus BKAD Perlindungan dan Pelestarian PNPM –MP yang ada bukan berasal dari pemerintah desa dan tidak pernah mendapat kuasa dari pemerintah desa untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Disisi yang lain, berdasarkan konstruksi  Undang-Undang 32 tahun 2004,  Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa[7] dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa yang berhak melakukan kerjasama adalah desa yang diwakili oleh pemerintah desa atau desa dapat membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), maka kondisi tersebut menjadi masalah dari aspek yuridis. Oleh karenanya langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut[8] ;

  1. Bagi BKAD yang pembentukannya hanya menggunakan konstruksi Undang-Undang 32 dan PP 72 tahun 2005 harus dilakukan rekonstruksi pembentukan BKAD dengan mengacu pada Permendagri 38 tahun 2007. Adapun mengenai langkah rekonstruksi pendirian sebagai berikut  :
  2. Setiap desa harus membentuk BKD yang ditetapkan dengan keputusan bersama dimana mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa (BKD) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Semua pengurus BKAD yang sekarang ada dan bukan berasal dari pemerintah desa atau anggota BPD, terlebih dahulu masuk menjadi anggota BKD di setiap desa masing-masing sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat .
  3. Setelah BKD dan struktur kepengurusannya telah terbentuk di semua desa di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, antar BKD bertemu di kecamatan untuk bermusyawarah memperbaiki dan atau menyempurnakan kesepakatan kerjasama perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan yang pernah dibuat bersama. Dengan demikian, konstruksi keanggotaan dalam AD/ART BKAD menjadi berubah, yang sebelumnya adalah desa berubah menjadi BKD desa.
  4. Sebagaimana proses sebelumnya setelah AD/ART dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan SOP Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) disahkan. Semua dokumen diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
  5. Dengan perubahan konstruksi ini, bagi BKAD yang telah mencatatkan AD/ART dengan akta notaris secara otomatis aktanya harus di perbaiki.
  6. Mengingat pengurus BKAD lama yang berasal dari non pemerintah desa/BPD telah mengabdikan diri dan telah terbukti mampu dalam menjalankan tugasnya di BKAD, agar tidak terjadi gejolak sosial (karena secara nyata atau de fakto  yang bersangkutan telah diakui oleh masyarakat ) dalam rekonstruksi ini, maka desa memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk mewakili BKD desa-nya dalam BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri P

Berdasarkan kondisi obyektif dilapangan, banyak pengurus  BKAD yang ada bukan merupakan unsur pemerintah desa dan  untuk mengantisipasi konflik  serta mengakomodir  pengurus tersebut dalam BKAD yang akan di rekonstruksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlu adanya ketegasan pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi atau peraturan kerjasama desa dengan menggunakan konstruksi Permendagri nomor 38 tahun 2007 dengan mendorong setiap desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) sebagai lembaga  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama. Adapun  unsur tokoh masyarakatnya diambilkan dari pengurus BKAD yang telah aktif tapi bukan dari unsur pemerintah desa .
  2. Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) yang hadir karena mandat dari undang-undang merupakan badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan sebagaimana subyek hukum lainnya. Oleh sebab itu agar setiap BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan   dapat bertindak sebagai subyek hukum yang mampu melindungi asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan,  perlu dukungan dari pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM dalam rangka melengkapi syarat materiel maupun syarat formil sebagai badan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam  peraturan perundangan ( UU No.32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005 dan Permendagri no. 38 tahun 2007)
  1. Implikasi Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Badan Kerjasama Antar Desa PPK/PNPM Mandiri Perdesaan

Sebelum adanya UU Desa nomor 6  tahun 2014, istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tidak pernah dijumpai dalam peraturan perundangan yang ada ( Undang- Undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP.No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa). Istilah BKAD hanya dikenal dikalangan pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian diganti dengan nama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan. Istilah BKAD hanya merupakan istilah tafsir dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjend PMD) Kementerian Dalam Negeri selaku Pengelola Program (executing agency)  Program Pengembangan Kecamatan / PNPM Mandiri Perdesaan  dalam rangka perlindungan dan pelestarian asset  Program Pengembangan Kecamatan / PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomer 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 43 tahun 2014, Istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan hak desa untuk melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan desa lain, secara eksplisit dinyatakan oleh Undang-Undang Desa Nomer 6 tahun 2014  dalam pasal 92 ayat 3 sebagai berikut ….” Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”….sedangkan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 43 tahun 2014 ditegaskan dalam pasal 144…. Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:

  1. Pemerintah Desa;
  2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  4. Lembaga desa lainnya, dan
  5. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.

Dengan adanya undang-undang Desa tersebut, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau PNPM Mandiri Perdesaan telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Namun demikian ada beberapa konsekwensi logis yang harus ditanggung oleh BKAD PPK /PNPM Mandiri Perdesaan berupa perubahan konstruksi yuridis dalam pendiriannya. Sebagaimana diketahui bersama dalam peraturan perundangan sebelumnya ( UU no. 32 tahun 2004, PP.72 tahun 2005 dan Permendagri No38 tahun 2007) pendirian BKAD hanya didasarkan atas kesepakatan bersama kepala desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomer 43 Tahun 2014 tentang, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dapat dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama kepala desa.

Mengingat dengan adanya UU nomor 6 tahun 2014 ini, semua peraturan yang berkaitan secara langsung mengenai desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-undang ini sebagaimana bunyi pasal 119. Sedangkan untuk peraturan pelaksananya yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU no. 6 tahun 2014. Permendagri no. 38 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana tentang kerjasama desa masih bisa digunakan sebagai dasar pijakan dalam pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya segera menyesuaikan diri dengan  peraturan perundangan dengan melakukan langkah -langkah sebagai berikut :

  1. Tiap-tiap desa hendaknya segera melakukan musyawarah untuk menyusun Pearaturan Desa (PERDES) tentang kerjasam desa dan pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD)
  2. Setelah masing-masing desa dalam satu kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan telah terbentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), selanjutnya semua kepala desa yang ada dalam satu kecamatan mengadakan musyawarah untuk membuat Peraturan Bersama kepala desa tentang kerjasama Perlindungan dan Pelestarian Aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
  3. Untuk menghindari konflik sosial yang ada, lembaga dan para pengelola asset yang ada yang ada saat ini hendaknya tetap dipertahankan dalam rumusan penyusunan peraturan bersama kepala desa.

*Penulis adalah salah satu Koordinator Provinsi PNPM-MPD dan sekaligus sebagai Dosen Luar Biasa khusus matakuliah Community Development Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

 

Kepustakaan

  1. HAW Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001,
  2. Undang-Undang 22 tahun 199 tentang Otonomi Daerah
  3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  5. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
  7. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang Undang No.6 2014 tentang Desa
  8. Pedoman Umum (Pedum) PNPM Mandiri Perdesaan
  9. Petunjuk Tehnik Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008
  10. pnpm-mandiri.org berita pada tanggal 30 April 2007  PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
  11. Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan sumber daya, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 94

[1] UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keenam pasal 214 Kerjasama Desa ayat 1-4

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa

[3] Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa

[4] pnpm-mandiri.org — pada tanggal 30 April 2007  PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

[5] Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) tahun 2008 PNPM Mandiri Perdesaan. Kebijakan kelembagaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan tertinggi dalam pelaksanaan yang berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset. Kepemilikan aset dimaksud meliputi aset kegiatan dana bergulir (meliputi aset lancar dan aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan dan peralatan kantor) dan hasil-hasil kegiatan program (PNPM).

[6] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam  Negeri, Laporan Tahunan PNPM PPK tahun 2007

[7] http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24508/node/26/pp-no-72-tahun-2005-desa

[8] Kertas Kerja yang disampaikan dalam  materi Rapat Koordinasi Fasilitator Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan se- Jawa Timur, 15 September 2013, di Hotel Olino Kota Malang