Dari Paradigma Pertumbuhan Menuju Paradigma People Centered Development Dalam Pembangunan Desa Di Jawa Timur (Misbakhunn Nafik*)

Bagikan

Penggunaan paradigma pertumbuhan dan kesejahteraan telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan, dimana telah menghasilkan adanya distorsi atau krisis lingkungan dengan menipisnya daya dukung alami, meningkatnya ketergantungan rakyat yang luar biasa dengan proyek pembangunan atau kepada birokrasi dan menjadi kendala pada pem- bangunan berkelanjutan (sustained development), di samping partisipasi yang tumbuh lebih merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kelemahan-kelemahan dari paradigma tersebut selanjutnya memunculkan paradigma people centered development. Adapun logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia, dengan didukung sumber pembangunan utamanya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak akan pernah habis, dengan tujuan utamanya adalah perkembangan manusia dengan aktualisasi yang opti- mal dari potensi manusia.

Paradigma ini memberi tempat yang penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, dan menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri. (Korten dalam Tjokrowinoto, 1999:217). Kemudian manajemen pembangunannya mengubah peranan birokrasi pemerintah dari merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk rakyat, berubah menjadi aktor dalam menciptakan kondisi yang menimbulkan kemandirian rakyat atau dengan kata lain, sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat kepada kemandirian lokal. (Korten dalam Tjokrowinoto, 1999:214).

Pembangunan yang berorientasi dengan menempatkan rakyat sebagai aktor utama, yang memiliki kekuatan di dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemam- puan dan potensi yang dimilikinya, dalam mewujudkan keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara alam, aspeksosio-ekonomis dan kultur dengan melihat saat ini dan di masa datang, tentunya dengan pendekatan pem- bangunan desa terpadu (integrated rural development) yang menekankan multi sektoral, dengan mengedepankan partisipasi lokal dan perencanaan dari bawah. Hal ini merupakan model pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan seiring dengan semakin kuatnya tuntutan daerah akan otonomi yang luas.

Mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan reaksi, dimana selama ini partisipasi rakyat hanya sekedar mobilisasi partisipasi dalam implementasi saja, selaras dengan model pembangunan top down yang dikem- bangkan selama ini. Pembangunan desa terpadu yang diarahkan untuk melibatkan secara maksimal rakyat, dalam program pembangunan memerlukan bimbingan melalui kerjasama dengan organisasi lokal, membuat rencana bantuan teknisi lokal, latihan, bantuan keuangan, peraturan dan perwakilan (birokrasi lokal) dengan mengedepankan naluri dalam membimbing masyarakat.

 

I. Pendahuluan

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastruktural dalam meningkatkan produksi (prinsip produktivitas), dimana didalam realitanya telah gagal mewujudkan trickle down effect development, justru sebaliknya menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan atau dengan kata lain timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akhirnya mengarah kepada permasalahan politik. Di samping itu kemajuan pertumbuhan ekonomi, belum mampu mencerminkan keadaan sesungguhnya yang terjadi mengenai pemerataan pendapatan, ketimpangan, dan pengangguran. Ketidakmampuan ini jelas tidak sesuai dengan kredo dunia hari ini, yaitu the only sign of life is growth, and the only sign of growth is speed. (Kalau Anda tidak mau hidup ya jangan tumbuh, dan kalau mau tumbuh harus cepat), semenjak globalisasi mendesakkan fakta bahwa there is only two thing left in the world : the quick and the dead. (Jika ingin hidup kita harus serba cepat).

Kegagalan tersebut mengilhami timbulnya paradigma kesejahteraan, yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dan keadilan, serta cenderung memandang rakyat sebagai objek alamiah melalui charity strategy, pendekatan patronnizing, Kemudian Korten dan Alfonso (dalam Tjokrowinoto, 1999 : 217) mengemukakan bahwa paradigma tersebut justru meningkatkan dependensi masyarakat terhadap birokrasi dan menjadi kendala pada pembangunan yang berkelanjutan (sustained development), dan partisipasi yang tumbuh menyertai gaya pembangunan seperti ini, lebih merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Padahal kita ketahui bahwa partisipasi adalah sebuah harga yang sulit untuk ditawar.

Dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan tersebut, masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat amat tergantung kepada pemerintah didalam melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Hal ini tentunya amat memprihatinkan karena akan mem- perlemah daya juang rakyat di dalam memecahkan permasalahannya, maupun menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri.

Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan sampai akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I, cenderung bersifat normatif dan seragam serta kurang mengungkapkan variasi lokal yang memanifestasikan orisinalitas dan kepentingan atau kehidupan penduduk setempat. Kecenderungan ini akan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah riil masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan, produktivitas yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja dan sebagainya.

Selain hal tersebut dikemukakan oleh David C. Korten (dalam Kumorotomo, 1992), bahwa program pembangunan komunitas pada skala luas yang dilaksanakan pada negara berkembang tidak lebih dari seperangkat program dan target baru yang dirumuskan dari pusat dengan pelaksanastruktur-strukutr birokrasi yang konvensional, akan tidak tanggap terhadap preferensi atau kebutuhan-kebutuhanrakyat setempat.

Dampak dari pandangan tersebut pada akhir pembangunan jangka panjang (PJP) I terlihat bahwa setelah selama 25 tahun pemerintah melaksanakan pembangunan desa, ternyata masih terdapat 20.633 desa (31,5%) tergolong tertinggal di seluruh Indonesia. Desa tertinggal yang berada di perkotaan sebanyak 1.008 desa (14,7%) dan didaerah pedesaan sebanyak 19.625 desa (33,4%) (Sumodiningrat, 1998 : 31).

Bahkan sampai saat ini, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu barometer pembangunan nasional pun masih bekerja keras untuk mengatasi masalah kemiskinan, Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan bahwa per maret 2014 Jumlah Penduduk miskin di Jawa Timur berdasarkan lokasi persebarannya  8,35%  dari total jumlah penduduk berada di perkotaan dan 16,13% berada di pedesaan.[1]

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sebagaimana yang dimuat dalam RPJM Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 diantaranya adalah:

  1. Terbatasnya Kecukupan dan Mutu Pangan,
  2. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Pendidikan,
  3. Terbatasnya Aksesibilitas dan Rendahnya Kualitas Layanan Kesehatan;
  4. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Berusaha;
  5. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Perumahan dan Sanitasi;
  6. Terbatasnya Aksesibilitas Layanan Air Bersih;
  7. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah;
  8. Memburuknya Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, serta Terbatasnya Aksesibilitas Sumber Daya Alam;
  9. Lemahnya Jaminan Rasa Aman;
  10. Lemahnya Partisipasi;
  11. Besarnya Beban Tanggungan Keluarga; dan
  12. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender;

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun  menununjukkan konsistensinya dalam pengentasan kemiskinan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014, dengan memposisikan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu Program Prioritas di Jawa Timur.

Masih tingginya kemiskinan di daerah pedesaan tersebut tentunya perlu dicari jalan keluarnya bagaimana mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Salah satu strategi yang digunakan adalah pembangunan desa terpadu (integrated rural development), yang memberi tekanan pada aktivitas multi sektoral, perencanaan dari bawah (bottom up planning), partisipasi lokal dan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan permasalahan pembangunan desa yang bersifat multi dimensi atau sangat kompleks, yang mencakup budaya, politik, sosial, teknikal, dan dimensi lainnya.

Dikatakan oleh Ruttan (dalam Compos, tanpa tahun : 15) bahwa pembangunan desa melibatkan adanya interaksi dalam sejumlah besar antar hubungan aktivitas yang diwujudkan kedalam implementasi program yang terpadu, di dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di daerah pedesaan secara cepat.

Dengan kata lain pembangunan desa terpadu berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan, dengan melihat berbagai dimensi baik kekuatan maupun kelemahannya, seperti budaya, sosial, politik, kelembagaan, potensi, kemam- puan, dan lainnya, dengan menumbuhkan kekuatan rakyat melalui partisipasi lokal di dalam membicarakan, merumuskan dan merencanakan yang bersumber dari bawah, atau dengan kata lain rakyat menentukan apa yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.

II. Program Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur

II.1.  Program Pemberdayaan Potensi Desa / Kelurahan

Salah satu manifestasi dari program Penanggulangan Kemiskinan ini diwujudkan dalam  “Program Pemberdayaan Potensi Desa / Kelurahan” yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi jawa Timur, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan dengan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi dan modal sosial lokal sehingga dapat mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Dalam Program ini, secara konsepsi Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan. Diimplementasikan dengan, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki reputasi keahlian dan pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan ekonomi lokal. Perguruan Tinggi (PT) diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama maupun mampu mengembangkan potensi Desa/Kelurahan. Standart Pelayanan Publik (SPP) Program Pemberdayaan Potensi Desa/ Kelurahan ini disusun sebagai acuan dasar bagi pengelola program maupun stakeholders lainnya agar mampu mengelola program secara optimal maupun mengembangkan peran-peran fasilitasi secara tepat guna mendukung pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan dan pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (RTM).

A. Tujuan

Tujuan Umum

Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) RTM

Tujuan Khusus

  1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
  2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
  3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
  4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
  5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karateristik tipologi Desa/Kelurahan.
  6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/  Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

B. Ruang Lingkup Program

Ruang Lingkup Program meliputi:

  1. Pengembangan Potensi Ekonomi Unggulan Desa/Kelurahan.

Pengembangan Potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan dengan fokus kegiatan antara lain meliputi:

  • Pengkajian dan fasilitasi pengembangan potensi dan produk unggulan Desa/Kelurahan yang mampu mendukung pemberdayaan RTM.
  • Peningkatan Sumber Daya manusia dan Kemampuan Kewirausahaan;
  • Pengembangan dukungan sarana dan prasarana produksi/budidaya/ usaha jasa;
  • Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
  • Pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha;
  • Penguatan permodalan;
  • Pengembangan akses informasi dan promosi produk, serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan pengembangan potensi desa.
  1. Pengembangan sinergi peran Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya dalam memfasilitasi Pemberdayaan Potensi Desa/Kelurahan.
  2. Pendampingan

Pendampingan oleh Perguruan Tinggi yang secara operasional di  lokasi dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan dan arahan Tenaga Ahli.

Pendampingan TPM diorientasikan untuk memfasilitasi proses kegiatan sesuai dengan tahapan. Pendampingan Tenaga Ahli diorientasikan untuk memfasilitasi pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/ Kelurahan.

  1. Pengembangan lanjutan oleh Perguruan Tinggi Pendamping dalam bentuk kegiatan pemberian jasa konsultansi, mengalokasikan kegiatan dosen dan atau mahasiswa untuk memfasilitasi kegiatan yang relevan dengan dengan pengembangan potensi Desa/Kelurahan, serta memanfaatkan Desa/Kelurahan lokasi sebagai laboratoriam lapang bagi perguruan tinggi pendamping;
  1. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
  2. Tahun Pertama, kegiatan Tahun Pertama meliputi :
  3. Pengembangan Potensi Unggulan Desa/Kelurahan;
  4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  5. Pengembangan Sarana Prasarana RTS.
  6. Tahun Kedua, kegiatan Tahun Kedua difokuskan pada:
  7. Penguatan modal UPKu, yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi,  APBD Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Pendamping dan sumber-sumber lainnya yang sah.
  8. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pokmas (RTM) dalam pengelolaan usaha.
  9. Pengembangan kemitraan Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders lainnya untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan.
  10. Pendampingan penguatan, yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi Pendamping.
  11. Tahun Ketiga, kegiatan Tahun Ketiga difokuskan pada pemandirian Desa/ Kelurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi.

II.2   Program Pemberdayaan masyarakat Pesisir Pantai

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan sebagai upaya  untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan  budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat  mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan perekonomian diwilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya,  diperlukan  sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada diwilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.

  1. Tujuan

Tujuan Umum

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta memperkuat institusi lokal di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

Tujuan Khusus

  1. Melakukan perubahan sikap perilaku (soft skill)  berupa motivasi untuk bekerja keras, disiplin terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab.
  2. Membentuk kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang dilandasi oleh budaya dan kearifan lokal sebagai mitra Pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pembangunan wilayah pesisir.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dan stakeholders untuk pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya dalam wadah kelembagaan pemberdayaan pesisir dan pantai.
  4. Meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai berbasis komunitas dan potensi lokal.
  5. Penguatan permodalan usaha mikro dan pokmas di wilayah pesisir dan pantai.
  6. Meningkatkan peran dan partisipasi gender dalam ekonomi rumah tangga dan kegiatan pembangunan.
  7. Menjaga kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pantai melalui kegiatan konservasi, yang berdampak terhadap tumbuhnya wisata alam dan lapangan kerja baru berlandaskan budaya dan kearifan lokal

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Program Pemberdayaan Pesisir dan Pantai selama sedikitnya 3 tahun yang terdiri dari yaitu :

  1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini untuk mempersiapkan tahapan kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai meliputi :

  1. Identifikasi dan penyusunan usulan calon lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
  2. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

      2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan pelaksanaan pada tahun pertama yang meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) :

  1. Pembentukan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dalam bentuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu).
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan, pengendalian dan pelestarian program.
  3. Menyusun rencana kegiatan berbasis potensi dan kelemahan, peluang dan ancaman wilayah  Pesisir dan Pantai yang dapat mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan pantai terutama  Rumah Tangga Sasaran  (RTS).
  4. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat.
  5. Membangun kerjasama (networking) yang terpadu kepada stakeholders yang berwenang di wilayah pesisir dan pantai.

3. Tahap Penguatan

Tahap penguatan ini dilaksanakan di lokasi yang telah mendapatkan program setahun sebelumnya. Tahap penguatan ini dapat dilaksanakan apabila dana untuk tahap penguatan baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten tersedia (teranggarkan).  Kegiatan tahap penguatan meliputi :

  1. Mereview kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai pada tahun I (pertama).
  2. Menyusun rencana kegiatan penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.
  3. Jenis kegiatan Tahap Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) antara lain :
  4. Penguatan kelembagaan UPKu melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.
  5. Peningkatan kinerja SDM pengurus UPKu dan pemanfaat lainnya termasuk Pokmas (RTS).
  6. Peningkatan modal kinerja pengelolaan usaha meliputi : sektor usaha, sektor produksi, sektor wisata dan jejaring networking sesuai dengan kebutuhan di lokasi program.

4. Tahap Pemandirian 

Tahap Pemandirian adalah tindak lanjut dari tahap penguatan yang bertujuan untuk mewujudkan UPKu yang mandiri dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pantai. Pada tahap ini fokus kegiatannya antara lain :

  1. Pengembangan  sumberdaya manusia pada UPKu.
  2. Pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh Pokmas (RTS).
  3. Pengembangan konservasi lingkungan dan wisata alam.
  4. Pada tahap ini pengelolaan sepenuhnya oleh UPKu secara mandiri, yang diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat serta dibina oleh Bapemas  Kabupaten maupun Bapemas  Provinsi Jawa Timur.

 

  1. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada. Pada saat pelaksanaan tahapan penguatan maupun pemandirian Perguruan Tinggi pendamping dapat melakukan program penguatan UPKu yang berasal dari program Perguruan Tinggi itu sendiri sebagai tindak lanjut kerjasama antar lembaga.

II.3.  Program Jalin kesra

Program ini dirancang khusus membidik rumah tangga strata sangat miskin ini diberi nama “Jalan Lain menuju Kesejahteraan Rakyat, Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin”, yang dipendekkan menjadi, “Jalin Kesra Bantuan RTSM” . Program ini dilaksanakan mulai tahun 2010 sampai dengan 2013. Nama program tersebut d iambil dari judul Orasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pakde Karwo & Gus Ipul, saat pelantikan, 12 Februari 2009, yakni “Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat ”. Akronim “JalinKesra” telah menjadi ikon pasangan Pakde Karwo & Gus Ipul dalam menjalankan roda pembangunan Provinsi Jawa Timur yang pro-poor.

Dengan demikian Program Jalin Kesra dirancang  sebagai program keberpihakan Gubernur Jawa Timur terhadap orang miskin (Pro-Poor) yang fokusnya adalah memberikan bantuan terhadap

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berupa bantuan uang dan pangan (cash transfer) dan natura produktif.

  1. Tujuan

Program Jalin Kesra Bantuan RTSM bertujuan:

  1. Meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga strata sangat miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal sehari+hari yang layak dan bermartabat, serta meningkatkan taraf hidup.
  2. Meningkatkan motivasi berusaha (need for achievement) rumah tangga sangat miskin.
  3. Mendorong terjadinya mobilitas sosial vertikal ke atas dikalangan rumah tangga strata sangat miskin.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui Program Jalin Kesra Bantuan RTSM adalah:

  1. Meningkatnya jumlah RTSM yang memililiki ketahanan sosial ekonomi dala memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka sehari-hari, meski masih belum mampu beranjak dari strata sangat miskin.
  2. Meningkatnya jumlah RTSM yang naik ke strata miskin, lebih besar dibandingkan jumlah rumah tangga strata miskin yang turun ke strata sangat miskin.

3. Prinsip Dasar

  1. Membantu dengan Hati

Program Jalin Kesra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu, program Jalin Kesra Bantuan RTSM dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial, dan social compassion.

Program Jalin Kesra Bantuan RTSM tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (nguwongke-wong). Membantu warga miskin dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektivitas, agar bantuan bagi rumah tangga strata sangat miskin ini tepat sasaran, dan tepat pemanfaatan.

2. Partisipatoris

Pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif rumah tangga sasaran dengan mengajak berbicara secara langsung mengenai aspirasi dan kebutuhan yang mereka inginkan untuk meringankan beban hidup dan/atau meningkatkan taraf hidup. Pengembangan dan keberlanjutan (sustainabilty) manfaat bantuan yang diterima ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris RTSM untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi rumah tangga mereka sesuai potensi dan asset yang dimiliki.

3. Transparan dan Akuntabel

Program Jalin Kesra Bantuan RTSM dilaksanakan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun semua pihak yang  berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, atau yang telah disepakati, baik dalam hal alokasi anggaran,rumah tangga sasaran, meanisme, maupun monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program.

4. Keterpaduan

Pelaksanaan Program Jalin Kesra Bantuan RTSM melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni satuan kerja perangkat daerah (SKPD), aparatur pemerintah, perguruan tinggi pendamping, tenaga pendamping,dan masyarakat, yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

5. Keberlanjutan (Sustainability)

Program Jalin Kesra Bantuan RTSM pada dasarnya merupakan “stimulus” ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya oleh RTSM maupun masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup RTSM.

Bantuan yang diterima RTSM produktif dikembangkan untuk meningkatkan  ketahanan sosial ekonomi rumah tangga dan kualitas hidup, sedangkan bantuan yang diterima RTSM non-produktif sebagai stimulus untuk menggerakkan kepedulian sosial dan kesalehan sosial masyarakat terhadap ketidakberdayaan hidup RTSM non-produktif

III. ParadigmaPeople Centered Development Dalam Pembangunan Desa

Sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat, menurut pemikiran Korten menekankan perkawinan antara delivered development atau  topdownstrategy  dengan participatory development. Dengan demikian dalam proses pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya melibatkan mobilisasi sosial, tetapi juga pelimpahan wewenang (devolution of power). Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menciptakan suatu institusi dan pola kebijaksanaan yang memungkinkan masyarakat mengerjakan dan mengendalikan inisiatif sendiri.

Pemecahannya adalah sebagaimana yang disarankan oleh Korten, yaitu :

  1. Perlunya intervensi yang harus terus menerus dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia secara mandiri.
  2. Perlunya pengembanganstruktur-struktur dan proses organisasional yang berfungsi menurutprinsip-prinsip self organizing system.
  3. Pengembangansistem-sistem produksi dan konsumsi yang terorganisir secara teritorial berdasarkan pemilikan dan penguasaan lokal. (Korten dan Rud Klaus, 1984).

Bertolak dari pemikiran tentang peningkatan kualitas manusia dengan menggunakan istilah paradigmanya Korten, dan mencoba mengadaptasikannya terhadap masalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, melalui serangkaian program yang disebut perencanaan pembangunan sosial (social de- velopment planning) yang terpadu didaerah pedesaan. Program ini mencakup serangkaian kegiatan untuk membangkitkan munculnya usaha-usaha bersama masyarakat, dan menemukan alternatif terbaik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa setempat.

Konsep tersebut muncul dari pemikiran bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam gerakan pem- bangunan desa, belum mendapat peranan yang seimbang dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian adanya upaya penumbuhan keman- dirian(self-reliance) dapat diartikan, sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alami, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara mandiri. Dukungan bantuan teknis dari luar harus diberi nilai sebagai stimulans yang bersifat sementara, dan berada dalam jangkauan masyarakat untuk mengenali dan mendapatkannya.

Oleh karena itu program pembangunan desa merupakan strategi yang berorientasi pada dua hal pokok :

  1. Bahwa pembangunan desa perlu didukung oleh pengenalan teknologi mulai dari yang sederhana sampai yang lebih canggih.
  2. Pembangunan desa agar berorientasi kepada kepentingan masyarakat dengan bertumpu pada potensi setempat.

Kemudian dalam penerapannya mencakup unsur- unsur pokok sebagai satu kesatuan muatan yaitu :

  1. Menempatkan individu atau kelompok masyarakat sebagai subjek dan objek.
  2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan.
  3. Menyediakan stimulan yang bersifat teknis dan kebendaan.
  4. Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas.

Kesuksesan pembangunan desa dalam menumbuhkan kemandirian rakyat atau lokal, kiranya perlu diambil langkah-langkah, pertama masyarakat desa itu sendiri perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi serta menganalisa melalui pendekatan sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Keseluruhan faktor yang berpengaruh tersebut dianalisis dengan menggunakan SWOT (strength, Weakness, Oportunity, and Threat), atau analisa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

Pendekatan analisis keadaan masyarakat seperti ini diperlukan, agar dapat diketahui terlebih dahulu kondisi-kondisi dan gejala-gejala sosial ekonomi yang perlu diperhitungkan, yang dapat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merumuskan secara obyektif permasalahannya dan dapat secara tepat menentukan prasyarat yang diperlukan, disamping lebih mudah mengamati faktor penghambat dan pendukung terjadinya perubahan- perubahan sosial (social change).

Banyak model pendekatan dan strategi serta konsep tentang program pembangunan, yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan di daerah pedesaan, salah satu diantaranya pendekatan people-oriented development, yang mencoba menempatkan manusia, sebagai makhluk yang memiliki kreativitas (values creating) yang merencanakan, menentukan dan mengerjakan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan (potensi) yang mereka miliki, serta mereka pulalah yang memanfaatkan dan menilai keberhasilan pembangunan desa yang dilaksanakan. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi kekuatan bagi pembangunan yang berkelanjutan (sustanaible development).

IV. Penutup

Pembangunan desa terpadu untuk pada masa-masaseperti sekarang ini sesungguhnya dengan konsep yang paling ideal bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menggunakan paradigma people-centered development. Hal ini lebih dikarenakan bahwa masyarakat sekarang ini bukanlah seperti zaman dahulu yang hanya nrimo atau manut. Masyarakat sekarang adalah masyarakat yang selalu ingin berpartisipasi dalam pembangunan apalagi dengan slogan dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pola yang paling tepat adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat sehingga mereka tidak hanya sekedar menunggu saja apa yang ingin dan akan dibuat oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan Paradigma Pembangunan Desa, dimana pembangunan Desa diatur secara detil dengan prasyarat-prasyarat Good Governance (Keterbukaan, Akuntabilitas dan Transparansi) di sisi lain, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  juga menjadi landasan hukum strategis yang akan mendorong terselenggaranya pembangunan yang transparan, maka mari kita sambut era paradigma  people centered development.

 

*Penulis adalah Staf Ahli LSM PRAKARSA Lamongan

 

DAFTAR PUSTAKA

Afiffuddin, 2010, Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era

Reformasi, Alfabeta, Bandung.

Korten, David C., & Rudi Klaus, 1984, People Centered

Development, Kunarian Press, West Hatford.

Kumorotomo, Wahyudi, 1992, Profil Desa Tertinggal,Bapenas, Jakarta.

Ngusmanto, 2005, Bahan Ajar AdministrasiPembangunan Pedesaan Terpadu, Program

Magister Ilmu Sosial Untan, Pontianak.

Siagian, Sondang P., 1995, Administrasi Pembangunan, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

——————, 2005, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi & Strateginya. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 1998, Membangun Pereko- nomian Rakyat, Pustaka Pelajar dan IDEA, Yogyakarta.

Tjokrowinoto Moeljarto, 1999, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

[1] http://surabaya.bisnis.com/read/20140701/4/72695/bps-kemiskinan-di-jatim-turun-032

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *