Desa Membangun Dalam Pengaturan Tentang Desa Dan Implementasinya (Nunuk Nuswardani*)

Bagikan

Behind the euphoria of the passing of the Village Act , many things that should be studied carefully by the Central Government in the preparation of government regulation . One is how the mechanism of village management of big budget arrangements . Use of the village budget should benefit the rural communities , so the government must carefully regulate the proportion of the use of the village budget . For example , should be set how many percent of the maximum village budget may serve as an employee or salary costs of village officials , what percentage of the minimum should be used to improve public services , and what percentage of the minimum for the empowerment of the poor . It is important to avoid the use of the village budget be merely a place for profit by officers in the village .Rural Development is basically building a community well-being and independence . Rural Development aims to achieve a state of growth and enhancement of long-term and nature will be more qualitative improvement of the lifestyle of citizens , id est : patterns that can affect the development of the mental aspect (soul) , physical (body) , intelligence (intelligence), social awareness and state . However, the achievement of objectives and targets rural development is essentially determined by the mechanisms and structures used as a system of rural development.

Keyword : village, budget arrangement, rural development.

 

  1. Pendahuluan

Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) membawa angin segar bagi Desa di Indonesia karena akan lebih banyak mengalirkan dana ke Desa, sehingga diharapkan penduduk di desa bisa lebih sejahtera. Pasal 72 UU Desa menyebutkan, anggaran desa ditetapkan minimal 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan asumsi dana transfer daerah pada APBN 2014 sebesar Rp 592 triliun dan jumlah desa sebanyak 72.944, maka rata-rata setiap desa akan menerima lebih dari Rp 800 juta/pertahun. Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) menyatakan, penerapan alokasi anggaran untuk desa tersebut baru bisa dilakukan untuk APBN 2015, karena Pemerintah perlu waktu satu tahun untuk menyiapkan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU desa tersebut.

Nomenklatur dan Status Desa berubah-ubah sejak UU Pemerintahan Desa pertama. Dibawah UU No.5/1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terendah dibawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklaturnya sama, yaitu desa. Bahkan tidak hanya nomenklaturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti nagari di Sumatera Barat, gampongdi Aceh, marga di Sumatera Selatan, huta di Sumatera Utara dan lain-lain mengubah nomenklaturnya menjadi desa. Penyeragaman nomenklatur dan organisasi desa tersebut kemudian menciptakan perasaan kurangsenang dalam masyarakat luar Jawa karena merasa dipaksa untuk menerima konsep desa Jawa.

Bahkan banyak kelompok masyarakat yang menyebut jawanisasi desa luar Jawa tersebut sebagai penjajahan kultural oleh penguasa Jawa kepada masyarakat luar Jawa. Masyarakat luar Jawa kurang senang karena secara kelembagaan, sosial budaya, dan tata kerjanya “desa” di luar Jawa tidak sama dengan desa di Jawa. Dalam kenyataannya “desa” di luar Jawa mempunyai kelembagaan , struktur organisasi, dan mekanisme kerja yang sangat beragam.Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dalam UU No 32 Tahun 2004 masalah nomenklatur diserahkan kepada masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah bisa menyebut satuan pemerintahan terendah dengan istilah yang sudah hidup sejak zaman dulu seperti nagari, huta, gampong, kampung,marga dan lain-lain. Dengan demikian, di daerah luar Jawa sebutan untuk desa menjadi beragam. [1] Sebenarnya dalam sejarahnya yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan tahun, desa telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis dan lentur. Dengan perkembangannya yang dinamis dan lentur inilah desa tetap eksis sampai hari ini. Jika dinamika pertumbuhan dan perkembangannya tersebut dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas warganya dan pihak luar memandunya ke arah rasionalitas dengan niat yang jernih dan jujur, niscaya nasib desa tak seperti sekarang.[2] 

Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahanyang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidakmempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesi (UU No.32/2004). Dengan demikian, kepala desa langsung dibawah pembinaan Bupati/walikota.

Sesuai dengan UU No. 32/2004 kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi yang membawahi desa-desa, melainkan hanyalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hubungan Kecamatan terhadap Desa adalah koordinatif di wilayah kerjanya. Camat bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya(sesuai UU No 5/1974),melainkan hanya sebagai pejabat pemerintah Kabupaten yang mengepalai kantor kecamatan. Atau dengan kata lain, camat adalah kepanjangan tangan bupati di wilayah kerja tertentu yaitu kecamatan yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa di wilayah kerjanya. Hal tersebut berbeda dengan status camat pada zaman Orde Baru yaitu kepanjangan tangan pemerintah pusat di bawah pembinaan menteri dalam negeri, gubernur dan bupati/walikota.

Dibalik euphoria disahkannya UU Desa tersebut, banyak hal yang harus dikaji secara cermat oleh Pemerintah Pusat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pengaturan pengelolaan anggaran desa yang cukup besar tersebut. Penggunaan anggaran desa tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, sehingga pemerintah harus mengatur dengan cermat proporsi (prosentase) dari penggunaan anggaran desa. Misalnya, harus diatur berapa persen maksimal dari anggaran desa yang boleh dijadikan sebagai biaya pegawai atau gaji dari aparat desa, berapa persen minimal harus digunakan untuk peningkatan pelayanan publik, dan berapa persen minimal untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini penting untuk menghindari penggunaan anggaran desa hanya menjadi sekedar bancakan oleh oknum aparat desa.

Selain itu, berdasarkan UU No 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Kuangan (BPK), karena berasal dari APBN maka Dana Anggaran Desa yang tercantum pada pasal 72 UU Desa merupakan bagian dari Keuangan Negara sehingga laporan penggunaannya harus diaudit oleh BPK.  Sedangkan, PP No 72 tahun 2005 tentang Desa menjelaskan kewajiban membuat laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan ada di pundak Kepala Desa.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, jika Kepala Desa mengajukan Anggaran Desa sesuai pasal 72 UU Desa dan disetujui untuk dikucurkan, maka sebagaimana halnya Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau dinas-dinas yang ada di Pemerintah Daerah, Kepala Desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dari dana anggaran desa kepada BPK. Padahal, selama ini, para Kepala Desa tidak di-audit oleh BPK karena tidak menggunakan dana secara langsung dari APBN, sehingga ada kekhawatiran mereka tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menghadapi audit BPK. Hal ini sudah semestinya diantisipasi sejak awal oleh Pemerintah.

Kekhawatiran dengan adanya audit BPK dan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para Kepala Desa tidak mengajukan Anggaran Desa secara maksimal karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Ada kemungkinan para Kepala Desa akan meminta Pemerintah agar audit BPK dihilangkan atau dikecualikan terhadap laporan Kepala Desa. Kemudian, apakah mungkin kewajiban laporan dan audit BPK terhadap para Kades tesebut harus dihilangkan atau dikecualikan? Presiden Joko Widodo menjanjikan penyaluran dana desa Rp 1 hingga 1,4 miliar saat kampanye. Dengan pernyataan janji kampanye tersebut, setidaknya akan ada beberapa tantangan dan permasalahan dalam mengimplementasi undang-undang desa.

  1. Permasalahan

Berdasarkan kondisi awal pelaksanaan UU Desa tersebut, maka kegiatan mengawal pelaksanaan UU Desa penting dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang terencana, terstruktur dan terarah agar diperoleh hasil yang optimal. Untuk melaksanakan UU Desa, dibutuhkan dukungan Peraturan Pemerintah (PP) yang mampu menerjemahkan semangat dan substansi UU Desa dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun, belum semua Peraturan Pemerintah (PP) yang dibutuhkan, telah diterbitkan. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunggu-tunggu, akhirnya diterbitkan setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun 2015. Bagaimanakah  implementasi UU Desa yang dimulai tahun 2015 ini, tantangan dan permasalahan apa yang perlu diantisipasi? Dari segi peraturan perundang-undangan apakah digunakan frasa ‘membangun desa’ atau ‘desa membangun’?.

  1. Langkah-langkah Implementasi Pengaturan Tentang Desa

Berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mendorong implementasi UU Desa tersebut adalah :

  1. Sosialisasi yang jelas dan terstruktur;
  2. Pembentukan peraturan lanjutan sebagai break-down UU Desa di tingkat daerah.[3]

Bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang diperoleh digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat Desa. PP tentang UU Desa akhirnya diterbitkan pada 30 Mei 2014 yakni PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terbitnya Peraturan Pelaksanaan UU tentang Desa ini berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai konsekuensi hirarkhie peraturan perundang-undangan serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Rincian pengaturan UU Desa yang ditindak lanjuti oleh PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, antara lain tentang :

§  Kewenangan Desa

Dalam PP No. 43 Tahun 2014 (PP Desa) disebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi :

  1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. Kewenangan lokal berskala Desa;
  3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

     Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa disebutkan terdiri atas:

  1. Sistem organisasi masyarakat adat;
  2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
  3. Pembinaan lembaga hukum adat;
  4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
  5. Pengembangan peran masyarakat desa.

§  Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala desa di antaranya meliputi:

  1. Pengelolaan tambatan perahu;
  2. Pengelolaan Pasar Desa;
  3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
  5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  7. Pengelolaan Embung Desa;
  8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
  9. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (Pasal 34 ayat 3 PP Desa).

§  Pemerintahan Desa

Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal belum terpilihnya Kepala Desa yang baru, maka PP mengatur :“Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,” Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

  • Jabatan Kepala Desa

     Masa jabatan Kepala Desa Menurut PP No. 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. “Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).

  • Perangkat Desa

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:

— Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;

— Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; dan

— Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

  • Syarat Menjadi Perangkat Desa

    PP No.43 Tahun 2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

— Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;

— Berusia 20 tahun – 42 tahun;

— Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal

    selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

— Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

§  Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan pnghitungan sebagai berikut :

  1. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 digunakan maksimal 60%;
  2. ADD RP 500 juta – Rp 700 juta digunakan maksimal 50%;
  3. ADD Rp 700 juta – Rp 900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan
  4. ADD di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30%.

Pengaturan penggunaannya selanjutnya diatur dalam Pasal 81 Ayat (4a,b,c) PP No. 43 Tahun 2014, yaitu :

“Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap :

  1. Kepala Desa;
  2. Sekretaris Desa paling sedikir 70% dari penghasilan Kepala Desa setiap bulan;
  3. Perangkat Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan,”.

PP No.43 Tahun 2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa. Namun hal ini tergantung pada kekuatan APBDes itu sendiri.

§  Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui ADD.

Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan disalurkan melalui SKPD – Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 91 PP 43 Tahun 2014 :

“Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa,”

  1. Pengaturan Pembangunan Desa dan Desa Membangun

Pengaturan-pengaturan tentang desa, diterbitkan agar digunakan untuk mengeliminir kesulitan desa melaksanakan pembangunan. Banyak tantangan terkait implementasi Peraturan tentang Desa yang dikemukakan oleh berbagai peneliti yang dapat ditanggapi dan dikaji kembali, antara lain :

  • Pertama, penguatan demokrasi di tingkat desa memungkinkan terjadinya konfigurasi politik untuk mewujudkan kekuatan politik di tingkat desa.[4]

à Dana desa yang besar tersebut berpeluang memunculkan kontestasi pemilihan kepala desa semakin kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pengawalan berbagai pihak dalam transformasi demokrasi. Dapat dipastikan akan semakin banyak persoalan terkait perebutan jabata Kepala Desa yang bukan tidak mungkin mendatangkan persoalan di masyarakat. Dalam hal ini diperlukan peran optimal 3 (tiga) pilar penyelesai masalah-masalah keamanan dan ketertiban di desa, yaitu; Kepala Desa, Babinsa (Bintara Pembina Masyarakat dari Angkatan Darat) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dari Polri);

  • Kedua, kewenangan membentuk peraturan desa harus diarahkan dan dipastikan tidak menjadi bentuk diskriminasi baru dan ancaman terhadap kelompok minoritas. Homogenitas desa yang tidak dikelola dengan inklusif memungkinkan terjadi diskriminasi.

à Dalam kehidupan desa seringkali keseragaman pola perilaku menjadi suatu kewajiban dan tidak menyukai perbedaan. Pembentukan Peraturan Desa setidaknya didampingi oleh sebuah naskah akademik ringan yang menjelaskan ratio legis disusunnya Peraturan desa yang bersangkutan;

  • Ketiga, dalam hal pemanfaatan dana, desa harus didorong agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan.

à Selama ini pertanggungjawaban kewenangan dalam bentuk laporan keuangan seringkali tidak dikerjakan sendiri (ada istilah ‘menjahitkan’), sehingga menyulitkan Kepala Desa pada saat kewajiban pertanggungjawaban disampaikan. Kewajiban mencantumkan Peraturan Desa ke dalam Lembaran dan Berita Desa harus segera dilaksanakan agar Kepala Desa dan perangkat desa lebih mementingkan sisi akuntabilitas penggunaan anggaran ;

  • Keempat, penguatan dan pelibatan menuntut peran serta semua pihak. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan serta pengawasan Pemerintahan Desa.

à Munculnya berbagai kasus hukum di tingkat desa harus dijawab UU Desa dengan membangun sinergi dengan peran negara dalam memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum dimaksud adalah bantuan yang diperlukan dalam implementasi UU Desa, PP dan pengaturan tentang desa lainnya, dan bukan terkait hal-hal yang bersifat pelanggaran baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan;

  • Kelima, untuk mempermudah implementasi, pemerintah harus menyediakan pendamping sebagai kebutuhan dalam mengawali pengelolaan sistem pemerintahan desa.

à Pemerintah telah mengumumkan bahwa akan menyediakan kurang lebih 73.000 pendamping di seluruh Indonesia yang masing-masing satu orang untuk mendampingi satu desa. Pendamping tersebut harus mempunyai kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibidang masing-masing sesuai dengan kebutuhan desa dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan;

  • Keenam, memastikan UU Desa mampu memutuskan kebuntuan negara dalam mengatasi kemiskinan khususnya di pedesaan.

à Kepastian bahwa kebuntuan negara mengatasi kemiskinan di desa telah terurai dapat dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap laporan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan partisipatoris.

Implementasi UU Desa sudah saatnya menjadi perhatian untuk dikawal secara bersama-sama oleh berbagai pihak, agar pelaksanaannya tidak mengakibatkan kegagalan tetapi menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari data yang ada di tahun 2013 dari total dana Rp 42 triliun untuk desa, sebesar Rp 32 triliun menyebar di berbagai kementerian. Sisanya disalurkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dana untuk pembangunan desa tersebut harus terus dipantau mulai dari perencanaannya,  penggunaan hingga pengawasannya.

Pembangunan Desa pada dasarnya adalah membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakatnya. Pembangunan Desa bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa.[5]

Selama ini, minimnya desa mengelola dana pembangunan tak lepas dari cara pandang pemerintah tentang desa. Pemerintah meragukan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan. Jika pun ada kegiatan pelatihan khususnya mengenai pengelolaan anggaran desa sifatnya insidental dan parsial. Pelatihan hanya mengena sampai ke pemahaman saja, tidak sampai ke aplikasinya. Selama ini ternyata memang peran masyarakat desa dalam melakukan kegiatan pelatihan masih bersifat sebagai obyek dan model sehingga materi pelatihan semua diberikan dari atas (pemerintah pusat), seolah ini menjadi kebutuhan warga desa.

Sasaran utama pembangunan desa dan wilayah pedesaan adalah tercapainya kondisi ekonomi rakyat di desa yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan desa tersebut wajib diupayakan secara bertahap dan terencana dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  • Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;
  • Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa;
  • Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa;
  • Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa;
  • Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan
  • Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Salah satu misi yang diusung oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membangun harmonisasi antara desa dalam kawasan perdesaan. Persoalan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai sisi perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. [6]  Frasa partisipatif ini yang memunculkan suatu idiom ‘Desa Membangun’ dan bukan membangun desa. Namun, hingga saat ini, di Indonesia, hasil-hasil perencanaan partisipatif secara umum belum mampu dikanalisasi untuk mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.[7]

Mengenai perencanaan pembangunan secara teknokratis dan politis, dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi Jawa Timur yang telah mengaplikasikan perencanaan teknokratis dan politis perencanaan pembangunan desa kedalam suatu pelatihan terhadap pengembangan kemampuan dan kepemimpinan Kepala Desa yang diharapkan dapat menjadi parameter pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa yang mengedepankan partisipasi warganya di setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya, Jawa Timur sebagai pionir di bidang pelatihan Kepala Desa menambahkan sasaran strategis pembangunan Desa menuju desa yang maju, mandiri, sejahtera dan partipatoris.

 

  1. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka Desa Membangun, Provinsi Jawa Timur membuat terobosan baru berbentuk upaya memperkuat proses perencanaan partisipatif untuk memperkuat perangkat desa untuk meningkatkan kualitasnya dalam menyongsong pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan tentang desa lainnya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya dan menjadi desa yang berkualitas. Frasa ‘Desa Membangun’ dimaknai sebagai upaya peningkatan peran Kepala Desa dan perangkatnya dalam kinerja yang sinergis dengan berbagai pihak. untuk melaksanakan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor perekonomian untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di desa secara terstruktur dan terkoordinir sesuai dengan perencanaan yang teknokratis dan politis untuk mewujudkan cita-cita desa membangun sebagaimana telah ditetapkan.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

 

Bahan referensi :

Bambang T. Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media Jakarta, 2011. 

Desa.id, Strategi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Desa, e- jurnal, posted on 04-Mar-2014, by admin.

Kemendagri, Administrasi Pemerintahan Desa, Dirjen PMD, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Hanif Nurcholis, 2009, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Grasindo, Jakarta, h.98.

……………………., 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Airlangga, Surabaya

Surya Oki Putra, Pemerintah Desa dalam Pengaturan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Academia Edu, Jakarta.

Wahyudin Sumpeno, 2011, edisi revisi, 2011, cet. xvii,  Perencanaan Desa Terpadu, Penerbit : Read Indonesia, Jakarta,.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[1] Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Airlangga, Surabaya, h.107

[2] Ibid

[3] Bambang T. Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media Jakarta, 2011, h. 17.

[4] Hanif Nurcholis, 2011,  op.cit.,h.123

[5] Desa.id, Strategi Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Desa, e- jurnal, posted on 04-Mar-2014,.

[6] Hanif Nurcholis, 2009, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, Grasindo, Jakarta, h.98.

[7] Wahyudin Sumpeno, 2011, edisi revisi, 2011, cet. xvii,  Perencanaan Desa Terpadu, Read Indonesia, Jakarta, h. 173.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *