Impelementasi Tata Kelola Dana Desa (Mariyadi*)

Bagikan

Penggunaan atau pengelolaan dana desa adalah mengacu pada pada aturan main (rule of game) yang sudah mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksananya ini untuk dijadikan pedoman bagi setiap aparat desa dalam mengelola dana desa supaya pencairan atau penggunaannya  benar dan tepat menurut hukum. Dibuatnya suatu norma yuridis demikian harus dipahami bersama oleh setiap elemen bangsa, khususnya yang terikat pada kewajiban secara langsung dalam mengimplementasikan aturan main.

Norma yuridis yang tertuang dalam UU Desa dan PP-nya tidaklah dibuat untuk sia-sia, tetapi digunakan sebagai pijakan bukan hanya untuk aparat desa dalam mendistribusikan atau mempergunakan alokasi dana dari pemerintah (negara), tetapi juga menjadi acuan bagi setiap pihak yang berkompeten untuk melakukan evaluasai atau meminta pertanggungjawabkan dalam penggunaannya, sehingga semua yang terikat dalam aturan ini mampu menjalankan amanat negara di bidangnya masing-masing dengan benar.

            Dalam penggunaan dana desa itu, diperlukan pengawasan supaya tidak sampai dijadikan obyek korupsi oleh berbagai pihak. Pengawasan harus benar-benar dmaksimalisasikan  guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)  Dalam ranah inilah, aparat penegak hukum yang nantinya akan banyak “mengintai” dan secara tidak langsung menyelidiki penggunaan dana desa itu, adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.  Kedua aparat ini akan mencermati berbagai kinerja (program) dengan realisasi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, tata kelola penggunaannya harus menjadi perhatian aparat atau kepala desa. Aparat desa dituntut menggunakan dana desa dengan benar, tepat, atau sesuai dengan normayang mengaturnya.

 

PENDAHULUAN

Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far berpendapat, bahwa soal pengelolaan dana desa, pemerintah harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  diantaranya disebutkan, bahwa tanggung jawab pelaksanaan pembangunan desa adalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Meskipun Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far, ternyata oleh Presiden, bukan hanya Kementrian ini saja yang mendapatkan kewenangan ikut mengelola dana desa, tetapi Kementrian dalamNegeri secara administratif juga mendapatkan kewenangan.

Untuk sementara  kewenangan di dua Kemenrian ini merupakan rujukan bagi setiap pengelola dana desa di daerah. Mengapa bersifat sementara, karena bukan tidak mungkin nantinya Presiden akan melakukan evaluasi dan menambah “mesin” kekuasaan yang diberi beban mengurusnya.

Meskipun begitu, namanya juga sebagai rujukan, maka otomatis bentuk tata kelonya tidak lepas dari kewenangan di dua Kementrian. Artinya dua kementrian ini menjadi institusi yang palng berwenang mengurus dan mempertanggungjawabkan aktifitasnya.

Kewenangan-kewenangan pengelolaan dana dea  itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, bahwa  urusan desa diserahkan dalam kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi.

 

PEMBAHASAN

Regulasi soal kewenangan itu secara umum memang jelas, bahwa pengelolaan dana desa sebenarnya mengacu pada pada aturan main (rule of game) yang sudah mengaturnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), artinya mekanisme pencairan atau penggunaannya mengacu pada norma yuridis.

Dibuatnya suatu norma yuridis harus dipahami bersama oleh setiap elemen bangsa, khususnya yang terikat pada kewajiban secara langsung dalam menjalankan aturan main.

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat: Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861).

Kedua, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social engineering).[1]

Hukum disebut sebagai aturan yang dibuat oleh negara untuk menata kehidupan masyarakat secara makro. Pemahaman demikian memang belum menjadi kesepakatan, karena banyak ahli yang berpendapat berbeda. Menurut E.Utrecht  hukum itu merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib  suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[2]  Dalam pendapat SM. Amin hukum dirumuskan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemanan dan ketertiban terpelihara” Sedangkan menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentuka tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.[3]

Tujuan dibuatnya hukum atau eksistensi yuridis cukup beragam. Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya ethica dan Rhetorika, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori etis ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Adapun mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan; justitia distributive (keadilan distributif) dan justitia commulative (keadilan komuliatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proposional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.[4]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan produk legislatif yang di dalam norma (UU) ini, terdapat aturan main yang bersiat mengikat dan memaksa. Aturan ini jelas bukan hanya harus dipelajari oleh para aparat atau kepala desa, tetapi juga mesti dipelajari dan dipahami oleh aparat penegak hukum.

Salah satu aspek penting dalam norma yuridis (UU) adalah berkenaan dengan sanksi. Banyak orang yang merasa takut terkena sanski jika menjalankan program-program atau proyek-proyek yang disediakan oleh negara. Tidak sedikit pos anggaran yang tidak terserap gara-gara tidak sedikitnya pihak yang merasa takut terjerat sanksi hukum.

Bilamana suatu aktifitas yang seharusnya atau wajibnya berpijak pada norma hukum, namun kemudian norma hukum ini diabaikan atau ditinggalknnya, maka berarti sikap atau perilaku ini jelas berpola pelanggaran yang berisiko terkena sanksi sesuai dengan normanya. Tidak sedikit ditemukan sejumlah orang yang terseret menjatuhkan pilihan aktiftas yang berlawaan dengan norma yuridis, karena dianilai yang berlawanan ini lebih menguntungkan.

Jumlah desa di Nusantara itu mencapai 72 ribu desa. Dengan jumlah ini, desa jelas memiliki posisi strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika desa dibangun dengan asas kejujuran, ketapatan, dan kebenaran, serta komitmen tinggi, maka dampaknya pasti bisa dinikmati oleh masyarakat.

Pembangunan berskala desa memang harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hampir seluruh permasalahan mendasar bangsa. Ini mulai dari kualitas tenaga kerja yang rendah, bayi kurang gizi, ibu hamil risiko tinggi, ketertinggalan, keterbelakangan, anak putus sekolah, urbanisasi, pelayanan kesehatan buruk, kesenjangan pendapatan, hingga tingkat kemiskinan yang tinggi.[5]

Tertinggalnya wajah pembangunan desa dapat diteropong dari angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari kota. Pada September 2014, misalnya, angka kemiskinan di perdesaan 13,76 persen, sementara di perkotaan sebesar 8,16 persen (BPS, 2011).[6] Angka-angka kemiskinan ini akan bias berkurang jika segenap potensi dikerahkan untuk mengatasi atau menanggulanginya.

Tidak saja karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa, tapi desa adalah sumber daya. Desa menyimpan sumber daya dari berbagai potensi, baik dari aspek sumber daya alam, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, terutama sumber daya manusia, sehingga ketika alokasi dana untuk desa dapat tersalur atau termanfaatkan dengan benar dan bertanggungjawab, maka desa akan mampu menunjukkan kualitas makro pembangunan Indonesia.

Sayangnya berbagai potensi ini tidak secara maksimal dikelola dengan baik. Masih tingginya angka kemiskinan di desa, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara formal, dan masih banyaknya ditemui pengangguran adalah indikator bahwa pemerintah selama ini belum mampu mengoptimalkan potensi desa.

Logis jika kemudian, alokasi dana untuk pembangunan desa sangat besar. Kepentingan besar desa menuntut pemerintah (negara)  menyiapkan pengadaan dana yang tidak sedikit. Di tahun 2015 ini, pengadaan dana untuk pembangunan desa itu sudah diberi paying hokum, diantaranya melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014.

Selain payung hukum itu, norma-norma yuridis lainnya, secara teknis biasanya secepatnya diterbitkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua produk yuridis ini menjadi bagian dari tata kelola yang menentukan tepat tidaknya atau benar tidaknya mekanisme penyaluran atau pemanfatan dana desa.[7] Produk yuridis ini wajib menjadi referensi bersikap, berperilaku, sebelum menentukan keputusan yang penting.

Dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografi. Diperkirakan, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp1,4 miliar berdasarkan perhitungan 10%, yang totalitasnya dari APBN sebesar Rp59,2 triliun, yang ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp45,4 triliun sehingga total dana untuk desa Rp104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa seluruh Indonesia.[8]

Besarnya dana untuk desa itu mengundang daya rangsang banyak pihak untuk ikut campur mengelolalanya. Alokasi dana untuk kepentingan masyarakat desa dibaca oleh sebagian orang sebagai “investasi” politik yang dapat mempengaruhi opini atau pilihan politik masyarakat, di samping menyikapinya sebagai “peluang basah” yang menguntungkan para aparatur desa.

Lahirnya UU No 6/2014 tentang Desa menjadi harapan solusi permasalahan utama yang membelit bangsa bisa segera terobati. Di tengah arus optimisme mengenai pembangunan Indonesia dari desa, kekhawatiran mengenai tumbuhnya “raja-raja” kecil di kampung dan aktor-aktor korupsi baru juga menyeruak ke permukaan. Apalagi ditengarai, kualitas SDM aparatur desa tidak sepenuhnya mumpuni. Kekhawatiran tersebut wajar, namun jangan sampai menyurutkan peluang memperbaiki kesejahteraan masyarakat dari penerapan UU Desa. Hal ini terkait kekhawatiran anggaran desa akan dijadikan ruang korupsi bagi kepala desa. Kekhawatiran dilandaskan dari besarnya kewenangan desa karena asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas yang memberikan jaminan atas keragaman, kedudukan, dan kewenangan desa dalam mengatur jalannya pemerintahan. Asas yang berkonsekuensi desa memiliki anggaran sendiri dalam mengelola pembangunan.[9]

Ketakutan terjadinya “ruang korupsi” dalam pengelolaan dana desa memang logis, karena problem korupsi di negeri ini merupakan peristiwa serius atau “istimewa” yang sudah menguras banyak enerji, namun tetap terjadi dan bahkan terkesan kuat tumbuh subur.

Siti Marwiyah[10] menyebut, bahwa  salah satu ancaman yang terbilang serius dan sangat istimewa (extraordinary) di 2015 ialah gelontoran dana dari pemerintah sekitar Rp1 miliar ke tiap-tiap desa. Mengapa menjadi ancaman? Bukankah pembangunan atau kesejahteraan masyarakat desa bisa ditingkatkan? Jika mengacu ke realitas masih kuatnya sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkuasa atau menjabat, tidak terkecuali yang menjadi kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya, potensi mereka terjerat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sangatlah besar.

Kita tidak bisa mengabaikan doktrin Lord Acton (1834-1902) yang menyebut power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, atau kekuasaan itu cenderung untuk digunakan korupsi atau kekuasaan yang mutlak cenderung menjadikan seseorang berbuat korupsi secara mutlak pula. Kekuasaan di tingkat desa juga istimewa. Siapa yang jadi penguasa di desa, ia mendapatkan kepercayaan secara yuridis untuk memerankan diri dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya desa, termasuk sumber dana yang diperoleh dari pemerintahan pusat atau daerah.[11]

Ketakutan, keraguan, atau praduga terhadap tatakelola dana desa memang wajar. Di satu sisi ada hasrat membangun desa, namun di sisi lain ada ancaman penyakit serius. Mory Yana Gultom[12] mengingatkan bahwa membangun desa adalah tugas utama pemerintahan yang memiliki banyak makna strategis. Sebab, jika rakyat di pedesaan memiliki suatu daya ekonomi, ekonomi seluruh bangsa akan merasakan manfaatnya. Itu sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksananya.

Amanat UU tersebut sangat jelas. Secara yuridis, poin yang paling krusial adalah alokasi anggaran untuk desa. UU itu mengamanatkan bahwa 10 persen dari dana perimbangan di luar dana transfer daerah, setelah dikurangi dana alokasi khusus, akan diterima desa. Diperkirakan, jumlah tersebut bisa mencapai sekitar Rp 103,6 triliun yang akan dibagi ke 74.000 desa se-Indonesia. Dengan demikian, setiap desa akan memperoleh dana sekitar Rp 1,4 miliar per tahun. Tentu saja dana yang cukup besar tersebut menuntut desa melakukan perubahan, penguatan secara internal dalam organisasi pemerintahan desa yang lebih efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

Dana sebesar itu, potensial menjadi godaan bagi aparat yang berkecenderungan ingin menyalahgunakan atau menempatkannya sebagai obyek korupsi. Menurut Hendra Darmawan (2013), secara garis besar terdapat dua jenis korupsi; (1) korupsi karena kebutuhan (corruption by need) dan (2) korupsi karena keserakahan (corruption by greed). Jenis pertama jelas dilakukan lantaran keterdesakan ekonomi, sehingga oknum tersebut melakukan penyelewengan sampai merugikan negara. Biasanya dilakukan secara individu, tidak sistematis, dan dalam skala yang tidak terlalu besar.[13]

Corruption by greed adalah jenis korupsi yang cukup `menggemaskan’ karena dilakukan individu/sekelompok orang yang sebenarnya tidak kekurangan (kaya), tetapi karena serakah dan memiliki kesempatan, terjadilah korupsi. Kekuasaanlah yang kerap disebut-sebut sebagai katalisator seseorang berbuat korup. Korupsi jenis itu biasanya dilakukan secara sistematis, skala besar, berjamaah dan berefek domino yang kuat.[14]

Memang selama ini ada kesan kuat di masyarakat, bahwa saat suatu kegiatan mendapatkan pendanaan dari negara, ada saja aparat yang oleh norma yuridis ditunjuk (dipercaya) menata atau mengelolanya, ternyata tergiur untuk memanfaatkannya  di jalan yang salah, yakni umumnya untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok.

Jangankan sampai ke soal dana sebesar 1 miliar rupiah lebih, dana puluhan juta rupiah saja, yang semestinya untuk membangun kepentingan masyarakat, tidak sedikit yang dimanfaatkan dengan salah atau menyimpangi prosedur yang dilakukan oleh oknum aparat desa.

Untuk mencegah kemungkinan benarnya asumsi publik kalau dana besar (uang banyak) identik  dengan penyalahgunaan atau penyalah-alamatan dalam penyalurannya, maka setidaknya ada tiga upaya yang bisa dilakukan, pertama, sosialisasi regulasi dalam tata kelola pencairan, penggunaan,  dan pertanggungjawaban dana desa.

Dalam ranah prinsip hukum, tidak ada alasan atau pernyataan yang menyebut tidak tahu aturan atau “buta hukum”. Setiap orang dianggap tahu dan paham akan hukum. Konsekuensinya, setiap orang wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang berhubungan dengan penggunaan uang negara (APBN).

Kedua, para aparatur desa, bukan hanya kepala desanya, diwajibkan mempelajari dan memahami tatacara mengelola, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana desa secara benar sesuai peruntukannya.

Mereka itu berkewajiban membuat atau memosisikan dirinya sebagai nahkoda desa yang pintar hokum dan sekaligus  profesionalis dalam memanajerial  keuangan (dana desa), seperti bagaimana menggunakan dana dengan bukti-bukti  yang benar menurut norma yuridis, atau bagaimana membuat dan mengevaluasi laporan penggunaan dana desa.

Ketiga, pengawasan dalam penggunaaan dana desa. Pengawasan menjadi kata kunci yang menentukan seluruh penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Kedua pos penting anggaran pembangunan, termasuk untuk pembangunan desa ini, menuntut konsekuensi yuridis yang sangat tinggi, sehingga peran pengawasan menadi menentukan.

Secara konsepsional, sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah :

  • Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
  • Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
  • Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
  • Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
  • Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.[15]

Iskandar[16] menyebut, bahwa untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang terkait dana desa, pengawasan menjadi sebuah hal yang tak boleh dikendurkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus memastikan adanya keterbukaan informasi di seluruh lapisan masyarakat, hingga ke pelosok sekalipun. Masyarakat harus tahu, berapa besaran dana atau anggaran serta pengalokasiannya.

 Jika mengacu ke realitas masih kuatnya sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang sedang berkuasa atau menjabat, tidak terkecuali yang menjadi kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya,  potensi mereka terjerat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sangatlah besar.[17]

Melakukan pengawasan yang melekat terhadap penyelenggara pemerintah desa mempunyai dua tujuan besar. Pertama adalah memastikan agar penyelenggara pemerintahan di desa (Kepala desa dan perangkatnya) tidak melakukan praktik korupsi sehingga tidak menambah jumlah koruptor di negeri ini. Kedua yang tidak kalah penting adalah, memastikan dana desa yang jumlahnya cukup besar dipergunakan sebaik-baiknya sesuai perencanaan dan peruntukkan.[18]

Pengawasan dalam penggunaan dana desa harus ditunjukkan oleh banyak pihak, diantaranya DPRD, yang memang secara yuridis mempunyai fungsi pengawasan, di samping fungsi legislasi dan anggaran.  DPRD wajib aktif mencermati, mempertanyakan, dan meriset pola penggunaan, pola penyaluran, sasaran penggunaan atau penyaluran, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Bukan hanya DPRD yang harus menunjukkan kinerja pengawasannya, tetapi anggota masyarakat, LSM, media, dan pihak-pihak lain yang tidak terlarang secara untuk mengawasinya,  juga harus “selalu mengawal”-nya.  Pengawalan (pengawasan) ini akan mampu mencegah kemungkinan terjadinya korupsi secara besar-besaran dana desa.

Kita berkeharusan menjaga wibawa atau kehormatan masyarakat desa, agar tidak sampai terseret dalam kultur atau penyakit yang selama ini dikesankan, bahwa besaran dana negara didentikkan dengan membesarkan peluang setiap aparat melakukan korupsi.

Iskandar[19] menyebut, bahwa dana desa yang akan digelontorkan pemerintah kepada tiap-tiap desa diseluruh Indonesia merupakan elemen penting bagi keberhasilan pembangunan desa. Namun, di sisi lain, itu justru menjadi sebuah ancaman yang tergolong serius. Jabatan kepala desa potensial menjadi katalisator terjadinya korupsi.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan di posisi ujung tombak dalam menentukan pengelolaan atau pendistribusian dana desaa. Ketika ada yang tidak beres dalam pengelolaan atau pendistribusiannya, maka jabatan kepala desa menjadi obyek dalam pengimplementasian sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan (kekuasaan).

PENUTUP

            Norma yuridis seperti yang tertuang dalam UU Desa tidaklah dibuat untuk sia-sia, tetapi digunakan sebagai pijakan bukan hanya untuk aparat desa dalam mendistribusikan atau mempergunakan alokasi dana dari pemerintah (negara), tetapi juga menjadi acuan bagi setiap pihak yang berkompeten untuk melakukan evaluasai atau meminta pertanggungjawabkan dalam penggunaannya.

            Dalam ranah itulah, salah satu aparat yang nantinya akan banyak “mengintai” dan secara tidak langsung menyelidiki penggunaan dana desa itu, adalah aparat kepolisian dan kejaksaan.  Kedua aparat ini akan mencermati berbagai kinerja (program) dengan realisasi penggunaan dana desa. Oleh karena itu, tata kelola penggunaannya harus menjadi perhatian aparat atau kepala desa.

 

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahan Syahrul Arifin, Mendorong Pembangunan Desa, Koran Jakarta, 19 Januari 2015.

CST. Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika,  Jakarta, 2000.

http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html, akses 16 Januari Mei 2015.

http://pengertian-skripsi.blogspot.com/2011/02/fungsi-pengawasan.html, akses 16 Januari 2015.

Iskandar Zailani, Mencegah Lahirnya Koruptor Baru di Desa, http://www.matakalbar.com/baca/840/2015-03-07/mencegah.lahirnya. koruptor.baru. di.desa,akses 15 Maret 2015

Mory Yana Gultom, Mengawasi Dana Desa, http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/11111/Mengawasi-Dana-Desa, akses 11 April 2005.

Ridwan Hakim, Urgensi Tata Kelola Dana Desa: Pencegahan Penyimpangan, makalah, Malang, 2014.

Siti Marwiyah, Mencegah Booming Korupsi Dana Desa, Media Indonesa, 17 Desember 2014.

Suharyanto Saputro, Benarkah Hukum Untuk Keadilan, Filosofia Press, Yogyakarta, 2011, hal. 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[1]http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html, akses 16 Januari Mei 2015.

[2]CST. Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika,  Jakarta, 2000, hal. 9

[3]Ibid. hal. 11-12.

[4]Suharyanto Saputro, Benarkah Hukum Untuk Keadilan, Filosofia Press, Yogyakarta, 2011, hal. 13.

[5]Ahan Syahrul Arifin, Mendorong Pembangunan Desa, Koran Jakarta, 19 Januari 2015.

[6]Ibid.

[7]Ridwan Hakim, Urgensi Tata Kelola Dana Desa: Pencegahan Penyimpangan, makalah, Malang, 2014, hal. 2

[8]Lihat dalam Penjelsan Undang-Undang Desa

[9]Ahan Syahrul Arifin, Op.Cit.

[10]Siti Marwiyah, Mencegah Booming Korupsi Dana Desa, Media Indonesa, 17 Desember 2014.

[11]Ibid.

[12] Mory Yana Gultom, Mengawasi Dana Desa, http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/11111/Mengawasi-Dana-Desa, akses 11 April 2005.

[13]Siti Marwiyah, Loc. Cit.

[14]Ibid.

[15] http://pengertian-skripsi.blogspot.com/2011/02/fungsi-pengawasan.html, akses 16 Januari 2015.

[16]Iskandar Zailani, Mencegah Lahirnya Koruptor Baru di Desa, http://www.matakalbar.com/baca/840/2015-03-07/mencegah.lahirnya.koruptor.baru.di.desa,akses 15 Maret 2015.

[17]Mory Yana Gultom,  Loc. Cit.

[18]Iskandar Zailani, Loc. Cit.

[19]Ibid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *