Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa: Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban (Nanang Haryono)

Bagikan

Abstraks

Kebijakan alokasi dana desa (ADD) memberi harapan besar pada pemerintah desa untuk mampu melaksanakan pembangunan secara lebih luas. Kebijakan ADD lahir dari bergulirnya gerakan reformasi yang berujung pada perubahan kebijakan pada pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui penerapan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi otonomi daerah didasarkan pada pengesahan UU No. 32 Th 2004 tentang pemerintahan daerah. Melalui program otonomi daerah diharapkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan swasta terbangun untuk mewujudkan good governance. Pada perkembangan dinamika pemerintahan desa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan ini merupakan titik balik pembangunan desa yang sebelumnya menjadi obyek pembangunan untuk kedepan pemerintah desa dapat menjadi subyek pembangunan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis tentang implementasi kebijakan ADD di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban pada Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Fakta yang mendasari penelitian ini adalah berdasarkan data pada tahun anggaran 2012 Pemkab Tuban menyiapkan dana ADD Rp 17.380.000.000,  terserap Rp 6.805.554.000 permasalahannya dari 311 desa, tercatat 182 desa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD sehingga dana tahun 2012 tidak dicairkan. Penelitian ini ingin mengungkap best practice implementasi ADD di Desa Semanding. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian implementasi kebijakan ADD pada Desa Semanding berjalan baik. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, partisipasi warga, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kata kunci: Alokasi dana desa, implementasi, otonomi daerah.

  1. Pendahuluan

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah untuk lebih fokus pada organisasi pemerintahan daerah. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan relasi masyarakat, negara dan privat sehingga terbangun sinergi dalam mewujudkan good governance. Kebijakan pemerintah dalam upaya membangun desa telah mengalami dinamika yang menarik untuk diperhatikan utamanya terkait dengan dana alokasi dana desa (ADD). Perkembangan regulasi tentang desa mengalami perkembangan dimana Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada bulan Januari 2014. Pada bulan Juni 2014 diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU N0 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pada 2014 disusul disahkannya Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Permendagri No.112 Th. 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No.113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No.114 Th. 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pada tahun 2015 disahkan Permendesa No 1 Th 2015 tentang Hak Asal Usul, Permendesa No  2 Th 2015 tentang Musyawarah Desa, Permendesa No 3 Th 2015 tentang Pendampingan Desa, Permendesa No  4 Th 2015 tentang Bumdes, Permendesa No 5 Th 2015 tentang Dana Desa. Kebijakan berkaitan dengan pemerintah desa merupakan titik balik pembangunan desa yang sebelumnya menjadi obyek pembangunan untuk kedepan pemerintah desa dapat menjadi subyek pembangunan.

ADD merupakan upaya meningkatkan peran pemerintah desa dalam membangun wilayahnya. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Wilayah desa yang merupakan salah satu daerah otonom perlu ditingkatkan perannya dalam membangun masyarakat. Hal ini didasarkan fakta bahwa penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa. Jumlah penduduk Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) 2014 pada website http://www.bps.go.id/ adalah 237 641 326 jiwa. Data tersebut meruakan data hasil survai tahun 2010. Sampai dengan september 2013 data penduduk miskin di desa adalah 17,92 juta jiwa sekitar 7,5% adalah miskin. Berikut adalah paparan penduduk miskin Indonesia berdasarkan data BPS.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

di Indonesia, 2010-2013

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Kota Desa
2010 11,1 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 232989 192354
Maret 2011 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 253016 213395
Sep-11 10,95 18,94 29,89 9,09 15,59 12,36 263594 223181
maret 2012 10,65 18,49 29,13 8,78 15,12 11,96 267408 229226
Sep-12 10,51 18,09 28,59 8,6 14,7 11,66 277382 240441
Mar-13 10,33 17,74 28,07 8,39 14,32 11,37 289042 253273
Sep-13 10,63 17,92 28,55 8,52 14,42 11,47 308826 275779

Sumber data: http://www.bps.go.id. akses 15 Januari 2015. data diolah

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan masih cukup besar yaitu 17,92 juta jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 275.779,00 per bulan. Pada konteks ini melalui kebijakan ADD menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan luas  untuk mengurus dan mengatur warga atau  komunitasnya.  Suksesnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Paper ini merupakan hasil penelitian penulis tentang implementasi kebijakan ADD di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban pada tahun 2013. Regulasi yang mendasari tulisan ini juga menyesuaikan dengan kondisi sosial politik pada saat penelitian dilakukan. Kebijakan alokasi dana desa diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan regulasi tersebut Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

  1. Pendapatan Asli Desa, meliputi :

–       hasil usaha desa;

–       hasil kekayaan desa;

–       hasil swadaya dan partisipasi;

–       hasil gotong royong;

–       lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

  1. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
  3. Bantuan dari      Pemerintah,     Pemerintah      Provinsi           dan      Pemerintah kabupaten/Kota;
  4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga[2].

Lebih  lanjut  pasal  68  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas[3]:

  1. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  2. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
  3. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut diatas mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang  diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sejalan dengan hal tersebut Sadu Wasistiono[4] menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy“ identik dengan  “auto money“, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban diatur dalam  Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban. Pada tahun 2012 implementasinya penggunaan dana ADD Kabupaten Tuban penyerapannya terhambat[5]. Menurut Ahmad Amin Sutoyo Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana  Kabupaten Tuban anggaran ADD disiapkan Pemerintah Kabupaten Tuban dana sebesar Rp 17.380.000.000, Oktober 2012 baru terserap sebesar Rp 6.805. 554.000[6]. Permasalahan daya serap anggaran ADD tersebut adalah dari 311 desa, tercatat 182 desa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) ADD[7]. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor: 21 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Desa dijelaskan, bahwa pemberian dana ADD baru bisa direalisasikan setelah desa membuat dan menyetorkan LPJ tahun sebelumnya.

Penelitian ini menggunkan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desa Semanding Kecamatan Semanding dipilih sebagai lokasi penelitian karena implementasi kebijakan ADD di desa tersebut berjalan dengan baik. Penelitian ini merupakan upaya mengungkapkan kembali best practice dalam implementasi kebijakan ADD. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

  1. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Kebijakan alokasi dana desa merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Agar lebih gamblang dalam membahas permasalahan tersebut kiranya perlu untuk membahas (1) kebijakan publik, (2) kebijakan alokasi dana desa, (3) tipe   kebijakan alokasi dana desa.

Kebijakan terdapat banyak definisi. Harol  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  mengartikan  kebijakan  sebagai    “ a projected program of goal, value and practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek–praktek yang terarah ). Pendapat lain definisi kebijakan diungkapkan Carl J. Frederick sebagai berikut:

“.. a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and ovecome in an  effort to reach a goal or realize an objective or a purpose[8]

Pendapat diatas dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dalam menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengertian kebijaksanaan lain diuraikan oleh Amara  Raksasataya intinya “ Kebijaksanaan terdiri dari tiga elemen yaitu: identifikasi dari tujuan yang ingin  dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mecapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi[9]. Dafid Easton mengartikan kebijakan negara sebagai “pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau syah kepada seluruh anggota masyarakat”, sedangkan dari glossary di bidang administrasi negara arti kebijakan negara meliputi (1) Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat, (2) Adapun yang dipilih oleh  pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, (3) Masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ahli lain yaitu Irfan Islami mendifinisikan kebijakan negara (public policy) sebagai” serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan  atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau beroriantasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”. Seorang analisis kebijaksanaan yang cukup representatif untuk disebut adalah R.J. Parker yang mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai suatu tujuan tertentu, serangkaian aset tertentu atau tindakan yang dilakukan pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu kondisi kritis dan perlu untuk segera ditangani dan diselesaikan. W.I. Jenkin mengartikan kebijakan negara sebagai “Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta  cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor tersebut”[10]. Kebijakan publik dalam paper ini merujuk pendapat Irfan Islami yaitu serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau beroriantasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik yang dimaksud dalam paper ini adalah kebijakan alokasi dana desa yang dilaksanakan berdasarkan (1) UU No 32 Th 2004 khususnya pasal 212 ayat (3) yang bertujuan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut ADD diatur dalam (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang desa khususnya diatur pada pasal 68. Alokasi  Dana  Desa menurut PP 72 tahun 2005 adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh Kabupaten/Kota.[11] Regulasi dibawahnya adalah (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa; (5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; (6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD; (7) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 141/3239/011/2006 Tanggal 28 Maret 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa; (8) Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

Sebuah kebijakan dapat diidentifikasi dalam beberapa tipe. Merujuk Randall B Ripley[12] domestic policy dapat dikategorikan empat yaitu:

1)    Distributive Policy adalah kebijakan dan program yang diarahkan untuk mendorong swasta atau masyarakat untuk melakukan aktifitas yang tidak akan dilakukan apabila tidak disubsidi pemerintah dengan kata lain, apabila masyarakat melakukan tindakan tertentu  akan diberikan dengan keuntungan tertentu.

2)    Competitive Regulatory Policy adalah kebijakan dan program yang membatasi aktifitas masyarakat untuk memproduksi jasa dan barang tertentu dengan menetukan kriteria atau batasan-batasan yang harus dipenuhi karena banyaknya peminat.

3)    Protective Regulatory Policy adalah kebijakan dan program yang didesain untuk melindungi masyarakat karena bisa membahayakan atau merugikan sebagian besar masyarakat.

4)    Redistibutive Policy adalah kebijakan dan program yang diasumsikan untuk menghasilkan perimbangan, kesejahteraan, kepemilikan, hak dan nilai-nilai lain diantara kelas-kelas sosial diantara kelompok etnis.

Kebijakan alokasi dana desa berdasarkan ciri-ciri yang ada dapat dikategorikan sebagai redistibutive policy.  Kebijakan ADD didesain pemerintah untuk menghasilkan perimbangan, kesejahteraan, kepemilikan, hak dan nilai-nilai lain diantara masyarakat khususnya yang tinggal di desa agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.

  1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Suatu kebijaksanaan yang telah diformulasi oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Udoji dalam Wahab menyatakan bahwa “pelaksanaan kebijaksanaan adalah suatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip”[13]. Karena itulah setiap program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara  mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya  belum  dijelaskan  secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi[14]. Agar pemahaman tentang implementasi lebih jelas berikut akan diuraikan beberapa pengertian tentang implementasi kebijakan negara.

Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier mengajukan definisi implementasi kebijakan sebagai berikut: “mempelajari dan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak terutama pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa” [15]

Lebih lanjut Merille S Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi baru mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, dana telah tersedia dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Selain itu Grindle menyatakan bahwa fungsi impementasi adalah :

to establish alink that allows the goals of public policies to be realized as out comes of govermental authority if infolves, therefore, the creation of apolecy delivery system in which specific mean are designed and persuaded in the expactation of arriving at particular ends[16]

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan bagi tujuan atau sasaran kebijakan dapat terwujud sebagai hasil akir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, sebab itu fungsi implementasi mencakup pula apa yang disebut ”policy delivery system” atau sistim penyampaian dan pengiriman kebijakan yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang didesain secara khusus serta diarahkan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Michael Howlett dan Ramesh[17] mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa:

after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”…the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out;  its denotes the translation of plans into practice

Pendapat diatas dapat diartikan setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah  telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan. Pengertian implementasi kebijakan dalam paper ini merujuk pendapat Michael Howlett dan Ramesh dimana implementasi kebijakan diartikan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan. Wahab[18] menegaskan bahwa implementasi kebijakan  merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.  Merujuk pengertian implementasi diatas dengan demikian implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam paper ini dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan yaitu alokasi dana desa  yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

  1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Terdapat banyak model dalam analisis kebijakan negara. Sebuah model dalam analisis kebijakan negara tujuan untuk mempermudah analisa agar menjadi lebih operasional. Pada paper ini untuk menganalisis Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban digunakan model analisis kebijakan negara menurut George C. Edward III yang dielaborasi dengan ahli lain Robbins, Van Metter dan Van Horn untuk menjelaskan implementasi kebijakan ADD di Desa Semanding.

Menurut George C. Edward III[19] dalam uraiannya tentang “Implementing public policy” dalam pendekatannya yang disebut Implementing problem approach terlebih dahulu mengemukakan dua pernyataan pokok yaitu: (1) Hal-hal apa saja yang merupakan prasarat bagi suatu Implementasi yang berhasil. 2) Apa saja yang merupakan penghambat utama terhadap berhasilnya implementasi program. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut telah dirumuskan keempat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor implementasi menurut  George C. Edward III adalah sebagai berikut:

  1. Kumunikasi; Kumunikasi penting karena program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksananya, hal ini menyangkut proses penyampaian informasi/transmisi kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan. Pada implementasi ADD komunikasi dilihat dari beberapa indikator yaitu: a.Intensitas sosialisasi kebijakan ADD, b. kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana, c. konsistensi perintah – perintah kebijakan ADD.
  2. Sumber daya/Resources; meliputi : a) Staf pemerintah desa yang cukup (Jumlah dan mutunya) b) Informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam implementasi ADD. c) Kewenangan atau autority yang cukup dalam melaksanakan tanggung jawab. d) Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
  3. Disposisi; yaitu sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, terutama adalah aparatur birokrasi. Dalam implementasi ADD hal sikap pelaksana dilihat dari beberapa indikator yaitu:a. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa. b. Respon pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa. c. Tindakan pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa
  4. Struktur Birokrasi; yaitu terdapatnya suatu SOP (Standart Operating Prosedur) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. Pada implementasi ADD hal ini dilihat dari beberapa indikator: a. Pembentukan Struktur Organisasi. b. Pembagian Tugas. c. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

Selain faktor internal organisasi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi implemetasi alokasi dana desa yaitu faktor lingkungan.

  1. Faktor lingkungan. Menurut Robbins[20] faktor lingkungan merupakan pertimbangan atas faktor diluar organisasi itu sendiri. Pada konteks implementasi ADD lingkungan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga atau kekuatan- kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi pemerintahan desa. Hal ini terdiri (a) Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa. (b) Kestabilitan peran Badan   Permusyawaratan   Desa   dan   lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa. (c) Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana Alokasi Dana Desa yang mempengaruhi kebijakan.
  2. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan. Merujuk Van Metter dan Van Horn[21] identikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Untuk mengukur ukuran dan tujuan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam paper ini adalah Kesesuaian program dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan ketepatan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan.
  3. Partisipasi warga dalam program ADD. Keith Davis[22] memberikan pengertian partisipasi sebagai:

participation is defined as an individual as mental and emotional involment in a group situation that encourages him to contribute to group goals and to share responsibility for them

pada implementasi ADD dapat dilihat sejauh mana partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program dalam ADD.

  1. Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Semanding

Implementasi pengelolaan dana ADD Desa Semanding berjalan baik. Merujuk pada tiga pilar implementasi Jones[23] hakikatnya keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan diantaranya: (1). Organisasi, (2). Interpretasi, (3). Pelaksanaan, prosedur / ketentuan rutin. Sebelum membicarakan lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Desa Semanding berikut dipaparkan data alokasi dan distribusi dana ADD Desa Semanding tahun 2011-2012.

Tabel 1.1

Analisis Alokasi dan Distribusi Dana ADD Desa Semanding 2011, 2012

Rasio Penggunaan

Dana ADD

Tahun 2011 Tahun 2012
Pemberdayaan Masyarakat 32.300.000

73,41%

38.035.000

73,93%

Operasional Desa 11.700.000

26,59%

13.415.000

26,07%

Total ADD 44.000.000 51.450.000

Sumber data: Laporan ADD Desa Semanding, data primer penelitian, 2013.

Proporsional dalam alokasi dan distribusi ADD di Desa Semanding telah sesuai dengan aturan penggunaan alokasi dan distribusi ADD. Pada tahun 2011 alokasi operasional desa kurang dari 30% tepatnya 26, 59% dan pada tahun 2012 sebesar 26,07% dari jumlah total penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.

Pada pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD, sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggung jawaban keuangan ADD. Selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dapat meringankan/ mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang harus disusun oleh Tim Pelaksana Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD Desa Semanding telah ditentukan sebanyak tujuh faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, faktor lingkungan, ukuran dan tujuan kebijakan, partisipasi warga. Selanjutnya akan dipaparkan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ADD di Desa Semanding. Faktor pertama komunikasi, hasil penelitian lapangan upaya komunikasi pemerintah desa dengan warga sudah berjalan. Bentuk komunikasi berupa adanya sosialisasi program-program yang telah ditetapkan dalam RKPdes yang dibiayai dari anggaran ADD. Pada pelaksanaan ADD di Desa Semanding senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan hal ini bagian dari komunikasi pengelola dengan warga.

 Faktor kedua sumber daya, pada implementasi ADD Desa Semanding telah terdapat kecukupan Staf  pemerintah desa baik jumlah dan kapasitasnya. Begitu juga faktor informasi yang dibutuhkan guna mengambil keputusan dalam implementasi ADD. Sumber daya pemerintah juga telah didukung dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam kinerja pemerintah desa. Faktor ketiga disposisi, sikap pelaksana baik dari pemerintah desa, tim khusus dalam program kegiatan dan juga warga mendukung berjalannya program dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pertanggung jawaban. Faktor keempat struktur birokrasi, hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana telah ada pembentukan struktur organisasi  pelaksana  ADD  sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban. Faktor lingkungan, lembaga BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD dan peran lembaga kemasyarakatan dalam membantu Kepala Desa dalam melaksanakan  kegiatan  ADD. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan, Pelaksanaan ADD telah ada  kesesuaian  dengan kebijakan Bupati mengenai ADD namun demikian target grup program tidak tepat sasaran. Faktor partisipasi warga, partisipasi warga cukup tinggi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dan evaluasi program. Hal ini didasari dengan komunikasi yang baik dan transparan dalam menjalankan program ADD. Interpretasi data diatas berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dapat digeneralisasi bahwa secara umum program ADD di Desa Semanding berjalan baik.

  1. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian implementasi kebijakan ADD pada desa Semanding berjalan baik. Hal ini  dapat  terlihat  dari tahap persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) Desa Semanding, dan penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban ADD berjalan baik. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, partisipasi warga, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan secara keseluruhan berjalan baik. Diantara tujuh faktor terdapat faktor ukuran dan tujuan kebijakan belum dijalankan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program ADD di desa Semanding belum tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran terjadi karena apabila dibandingkan dengan rencana ADD hasilnya atau outputnya tidak sesuai perencanaan.

 Daftar Pustaka

  Abdullah, Muhammad Syukur. Perkembangan dan Penerapaan Studi Implementasi. (action Research and Case Studies) dalam temu kaji posisi dan peran Ilmu Adm dan Manajemen dalam pembangunan. LAN. Jakarta.1988.

Anonimous. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Indonesia, 2010-2013. www.bps.go.id. akses 15 Januari 2015

Anonimous. Ratusan Desa di Tuban Belum Serahkan LPJ ADD 2011.www.lensaindonesia.com.diakses 20 April 2012

Charles, Jones. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo.

Davis, Keith. 1967. Human Realation at Work. The Dynamics of Organizational Behavior. Mc. Grow Hill Book Company.

Howlett, Michael dan M. Ramesh. Studiying Public Policy: Policy Cyles and Policy Subsystem.Oxford: Oxford University Press.1995.

Islami, Irfan. Materi Pokok Kebijakan Publik. Modul Universitas Terbuka. Jakarta. 1988.

————–.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta 1994

Laporan. Alokasi Dana Desa Tahun tahun 2011 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Laporan. Alokasi Dana Desa Tahun tahun 2012 Desa Semanding Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Muhaimin. LPJ ADD Molor, Ternyata Sudah Jadi Tradisi. http://seputartuban.com/lpj-add-molor-ternyata-sudah-jadi-tradisi/. akses 22 Juni 2013

NKRI. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah .

NKRI Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tuban.

Ripley, Randall B. Policy Analisis in Political Science. Nelson-Hall Publisher. Chicago.1985.

Robbins. Stephen P. Perilaku Organisasi. Edisi Kesepuluh. PT. Indeks. Jakarta. 2003.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD.

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 141/3239/011/2006 Tanggal 28 Maret 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Wasistiono, Sadu. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.2006.

Wahab. Solichin Abdul. DR. MA. Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara. Jakarta. 1997.

Wibawa, Samudra. Kebijakan Publik. Proses dan Analisis.  Intermedia.  Jakarta. 1994.

Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo. 2002.

 

[1] Pengajar Departemen Administrasi Fisip Universitas Airlangga Surabaya, email: nanang.unair@gmail.com

[2] Lihat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah  pasal 212 ayat 3

[3] Lihat Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 pasal  68

[4] Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung Fokusmedia

[5] anonimous. Ratusan Desa di Tuban Belum Serahkan LPJ ADD 2011.www.lensaindonesia.com.diakses 20 April 2012

[6] Muhaimin.LPJ ADD Molor, Ternyata Sudah Jadi Tradisi.http://seputartuban.com/lpj-add-molor-ternyata-sudah-jadi-tradisi/. akses 22 Juni 2013

[7] Dalam http://seputartuban.com/category/httpseputartuban-comcategorypemerintahan/page/57/. Akses 15 April 2012

[8] Irfan Islami, Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul Universitas Terbuka, Jakarta, 1988,hal 1.4

[9] Irfan Islamy,Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta 1994 hal 15-18

[10] Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta,1991 hal 14

[11] Lihat Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang desa

[12] Randall B. Ripley, Policy Analisis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago,1985,hal 57-91

[13] Solichin Abdul Wahab op-cit hal 45

[14] Samudra Wibawa, Kebijakan Publik, Proses dan Analisis,  Intermedia,  Jakarta, 1994. Hal 15

[15] ibid

[16] Muhammad Syukur Abdullah, Perkembangan dan Penerapaan Studi Implementasi,(action Research and Case Studies)dalam temu kaji posisi dan peran Ilmu Adm dan Manajemen dalam pembangunan, LAN, Jakarta,1988,hal 13

[17] Howlett, Michael dan M. Ramesh. Studiying Public Policy: Policy Cyles and Policy Subsystem. Oxford: Oxford University Press.1995. hal 153

[18] Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 59

[19] Ibid hal 13

[20] Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2003, hal 608.

[21] Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo. 2002. Hal 110.

[22] Davis, Keith, 1967. Human Realation at Work, The Dynamics of Organizational Behavior. Mc. Grow Hill Book Company

[23] Jones, Charles. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta. PT Raja Grafindo. Hal 89.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *