Implementasi Undang-Undang No. 6 Th. 2014 Tentang Desa Di Jawa Timur (Suilyas*)

Bagikan

Desa memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat menjadi  modal dasar,  peluang dan tantangan. Jika dikelola dengan baik, hal tersebut akan menjadi modal dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan, hal tersebut akan menjadi masalah besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan otoaktifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Bentuk konkret kebijakan adalah dengan telah diterbitkannya berbagai peraturan perundangan yang telah diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Selain fasilitasi dalam upaya pemberdayaan, pemerintah juga berkewajiban dalam menyediakan prasarana dasar yang menjadi hak masyarakat dalam upaya terwujudkan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah memberikan otonomi kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, yaitu dengan memberi kebebasan berkreasi sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada didaerahnya,  tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, perlu dilibatkannya pihak-pihak terkait (stakeholders) dengan menggunakan prinsip-prinsip “good governance”. Dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran, kewengan dan tanggung jawab yang besar dalam uapaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar peran dan tanggung jawabnya dapat dijalankan secara benar dan  maksimal, diperlukan peneningkatan kapasitan Sumber Daya Manusia pemerintah desa.

Pendahuluan

Bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak  tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,  desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan kalkulasi statistik, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia adalah penghuni desa, sebagaian dari mereka hidup dalam kemiskinan struKtural yang tidak pernah berakhir (Rozaki, 2005:1). Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal (Awang, 2010:45).

Masyarakat desa masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, dan bergantung pada alam (musim). Pengembangan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya masih sangat minim. Hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor pendidikan yang rendah, minimnya modal untuk pengembangan, dan anggapan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang miskin dan hidup sederhana , dan kemiskinan tersebut warisan nenek moyangnya (Roziki, 2005:2)

Desa memiliki dua potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangannya, yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut harus saling mendukung dan melengkapi. Pengembangan sumber daya alam harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusianya (Roziki, 2005:107) .

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desanya, dan membantu masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan juga sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan, keberdayan kepada masyarakat yang lemah (Awang, 2010:47)

Setiap desa memiliki potensi, kondisi daerah, dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Intinya bahwa masing-masing desa memiliki ciri khas yang berbeda dengan desa lainnya. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan, masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena masyarakatnya lebih mengetahui potensi dan kondisi desanya. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat desa itu sendiri (Awang, 2010:49).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka penataan kembali desa dengan Kebijakan ini dapat membangun otonomi daerah yang membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai (Awang, 2010:39). Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah (Sujamto, 1983:21).

Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain (Roziki, 2005:11).

Dalam implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pada desa diberikan biaya/anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang prosentasenya sekitar 10 persen.

Kondisi tersebut, bila tidak dilakukan dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, berpotensi mis alokasi dan menjadi sarang korupsi di tingkat desa, beresiko terjadinya permasalahan hukum atas penggunaan anggaran, dan tidak menutup kemingkinan inplementasi UU Desa bukan mensejahterakan, malah berpotensi merusak tatanan dan akan banyak membawa korban perangkat desa untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum.

I. Peluang

Masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Golongan orang-orang tua dan tokoh masyarakat umunya memegang peranan penting. Keunggulan dari masyarakat desa dibandingkan dengan masyarakat perkotaan diantaranya :

1) Tingkat kekentalan terhadap Agama lebih menonjol;

2) Sifat kekeluargaan yang bergotong-royong masih menjadi ciri khas yang relatif masih banyak ditemui;

3) Sikap sopan santun yang masih melekat pada setiap anggota masyarakatnya masih menjadi modal utama kehidupan masyarakat desa;

4) Kebiasaan adat istiadat yang selalu menjadi sumber dari kegiatan desa masih menjadi patokan dalam ritual kebudayaan (alfarisalman92.blogspot.com)

Dari keunggulan tersebut jika dipahami dengan baik oleh penyelenggara pemerintah, maka akan menjadi peluang dan modal dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. Tantangan

Kapasitas perangkat desa yang beragam dalam kemampuan mengelola pemerintahan desa dengan jumlah dana yang cukup besar, terutama terkait dengan kemampuan dalam  tata kelola desa yang baik masih lemah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pemahaman kepala desa terkait potensi desa serta memformulasikannya dalam kebijakan berupa peraturan desa, anggaran, serta pelayanan dasar perlu ditingkatkan.

Kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monioring terhadap program-program yang dilakukan desa. Selain cek and balance yang akan diamanahkan oleh UU ini melalui BPD, warga dituntut lebih aktif memonitor dan memberi masukan. Untuk dapat terlibat aktif, dibutuhkan pemahaman yang baik dari warga terkait fungsi dan perannya.

Dari tantangan diatas, peningkatan kapasitas pemerintah dan warga desa menjadi yang utama, hal ini mengingat otonomi berkorelasi dengan kemampuan, dengan ragam kapasitas yang dimliki desa baik sumber daya dana maupun manusia, memerlukan pendampingan serius. Bila tidak tujuan otonomi desa bukan menguatkan, tetapi justru memperlemah sendi-sendi otonomi desa.

III. Kewajiban Pemerintah

Para pendiri bangsa dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia, salah satu tujuannya adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, dan di konstitusi telah  diakomodasi  dalam bentuk Jaminan Kesejahteraan Sosial:

  1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. (Pasal 1 UU no.6 tahun 1974).
  2. Fakir miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (Pasal 34 UUD 1945).
  3. Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI no.42 tahun 1981).
  4. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hokum
  5. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
  6. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
  7. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
  8. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran (heriimarun.blogspot.com)

Dalam upaya implementasi peraturan dimaksud, Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan meneyediakan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh masyarakat desa sesuai dengan kondisi dan potensinya.

IV. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah mengaktualisasikan paradigma pembangunan harus lebih mengarah kepada langkah-langkah yang menuju pemerataan kemakmuran. Karena itu visi pembangunan nasional terhadap wilayah pedesaan hendaknya merupakan pembangunan pedesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sedangkan misi yang diemban perlu antara lain memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan (Sujamto, 1983:93).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dipusat,provinsi,dan kabupaten atau kota dalam rangka penataan kembali desa dengan. Kebijakan ini dapat membangun otonomi daerah yang membuat setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai (Awang, 2010:39).

Dengan Implementasi kebijakan bagian dari dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan (Solichin, 1990:6). sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.Impelmentasi kebijakan pemberdayaan pemerintahan desa kiranya sangat urgen untuk dilakukan (Awang, 2010:38) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan,pemberdayaan juga sebagai memberian atau meningkatkan kekuasaan keberdayaan kepada masyarakat yang lemah (Awang, 2010:47) .

Konsep “good governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara,tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan Negara,sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas(Awang, 2010:70). Governance adalah mekanisme pengelolahan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non pemerintahan dalam suatu kegiatan kolektif.

Good governance, memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi,akuntabilitas,responsip terhadap perubahan,transparan,berpegang pada aturan hukum,mendorong adanya partisipasi pengguna jasa,mementingkan kualitas,efektif dan efisien,mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa,dan terbagunnya satu orientasi pada nilai-nilai. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional,governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya(Awang, 2010:72) .

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah (Sujamto, 1983:21) .

Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain (Roziki, 2005:11).

V. Otonomi Daerah

Otonomi secara harfiah adalah kewenangan mengurus diri sendiri. Kewenangan dapat dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak,mengatur,dan mengelolah urusan rumah tangga sendiri.Kewenangan juga merupakan instrument administrative untuk mengelolah berbagai urusan. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa,yang berarti desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan atau kebutuhan masyarakat desa sesuai kondisi dan sosial adat budaya local setempat.Kewenangan akan memperkuat posisi dan eksistensi subyek pemilik kewenangan itu untuk secara leluasa dan otonom dalam mengambil keputusan(Awang, 2010:76).

Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelolah maupun membiayai pemerintahan,pembangunan,dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya local,swadaya,dan gotong royong masyarakat..Swadaya masyarakat desa adalah kemampuandan keberdayaan masyarakat desa sendiri untuk melakukan aktifitas dan mengatasi masalah mereka. Sedangkan gotong royong adalah solidaritas sosial dan bagian dari modal sosial untuk menyangga kehidupan mereka berkelanjutan(Awang, 2010:77)

 Ada dua tujuan otonomi daerah, yaitu tujuan demokratisasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokratisasi pemerintahan meliputi pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal, elemen dasar ciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan mempercepat terwujudnya masyarakat madani. Tujuan kesejahteraan dimana pemerintahan daerah melayani dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejaheraan umum melalui pemberian/penyediaan pelayanan yang prima. Keberadaan pemerintahan desa merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelayanan masyarkat. Hak masyarakat adalah memperoleh pelayanan yang sama dan adil, pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa ( pasal 68:1 UU Desa).

VI. Pemerintahan Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut(cahayarahma.blogspot.com).

Sesaui dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintahan desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang masing-masing memiliki wewenang, hak dan kewajiban. Pemerinah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa,  Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dan bertanggng jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Th. 2014, tentang Desa,  tujuan pengaturan desa adalah:

  • Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa alam sisten ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  • Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
  • Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  • Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
  • Meningkatkan pelayanan publik badi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  • Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewjudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahan nasional;
  • Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan
  • Meperkuan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Dengan kedudukan seperti diatas, bahwa desa memiliki status hukum yang jelas dan memiliki kedudukan strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan desa meliputi:

  • Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  • Kewenangan lokal berskala desa;
  • Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Povinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
  • Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerinah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peratuan perundang-undangan.

Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabuaten/Kota kepada desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Kewenangan Kepala Desa:

  • Memimpin penyelenggaran pemerintahan desa;
  • Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  • Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  • Menetapkan peraturan desa;
  • Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  • Membina kehidupan masyarakat desa;
  • Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  • Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa;
  • Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  • Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  • Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  • Memanfaatkan teknologi tepat guna mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Mengingat kewenangan Kepala Desa yang begitu besar, diperlukan kemampuan manajerial yang baik, sehingga mampu manjalankan perannya dalam meningkatkan kesejaheraan masyarakat, dan bukan menimbulkan masalah.

Hak Kepala Desa

  • Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  • Mengajukan rancanan dan menetapkan peraturan desa;
  • Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, serta penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  • Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
  • Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kewajiban Kepala Desa:

  • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  • Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  • Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  • Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari KKN;
  • Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemenagku kepentingan di  desa;
  • Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  • Mengelola keuangan dan aset desa;
  • Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  • Menyelesaikan perselisaihan masyarakat di desa;
  • Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  • Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  • Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  • Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Kepala Desa dilarang

  • Merugikan kepeningan umum;
  • Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau glongan tertentu;
  • Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya;
  • Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;
  • Melakukan tindakan meresahkan seleompok masyarakat desa;
  • Melakukan KKN, menerima uang, barang, danatau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruh keputusan atau indakan yang akan dilakukannya;
  • Menjadi pengurus partai polotik;
  • Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang;
  • Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemiligan umum dan atau pemilihan kepala daerah;
  • Melanggar sumpah/janji jabatan.

 

VII. Pembangunan Desa

Perlu untuk disadari bahwa proses pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat. Proses perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama (tradisional) menuju suatu situasi baru yang lebih maju (modern) dan belum dikenal oleh masyarakat. Perubahan yang dilakukan tersebut akan melalui proses transformasi dengan mengenalkan satu atau beberapa fase antara(Sujamto, 1997:154).

Pembangunan masyarakat (pedesaan) memerlukan suatu proses dan model tranformasi dari model lama menuju model baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan kepada mereka yang secara sukarela berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan (Sujamto, 1997:155)

Pelaksanaan pembangunanpun hendaknya  tidak hanya menjadikan desa sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Artinya obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi potensi manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologinya, serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di pedesaan(Rozaki, 2005:7). Menjadikan desa berkembang dimana taraf hidup kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

Agar pembangunan wilayah desa menjadi terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, maka mekanisme  perencanan pembangunan desa dilakukan mulai dari bawah dengan melibatkan seluruh stake holder.  Poses pembangunan yang dilaksanakan merupakan keinginan masyarakat desa. Dalam hal ini koordinasi antara pemerintahan desa dengan jajaran diatasnya (Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota) harus terus menerus dilaksanakan dan dimantapkan.

VIII. Pemberdayaan masyarakat desa

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melaksanakan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Awang, 2010:49). Menurut Awang, (Awang 2010:50) pemberdayaan menunjuk pada pemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehinga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal yaitu: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu –individu yang mengalami masalah kemskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mandiri dalam malaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Awang, 2010:16)

Perlu dicermati bahwa hasil pemberdayaan tidak hanya menjadikan masyarakat pandai menuntut haknya, tetapi yang paling penting adalah paham tentang kewajiban dan perannya masing-masing, sehingga muncul partisipasi aktif yang produktif.

Pemerintah berupaya pemberdayaan masyarakat pedesaan yang mengaktualisasikan paradigma pembangunan harus lebih mengarah kepada langkah-langkah yang menuju pemerataan kemakmuran. Karena itu visi pembangunan nasional terhadap wilayah pedesaan hendaknya merupakan pembangunan pedesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sedangkan misi yang diemban perlu antara lain memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Strategi pembagunan Indonesia yaitu dengan cara peningkatan pemerataan pembagunan beserta hasil-hasilnya arah kebijakan pembagunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan(Muin, 2006:33).

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat (Awang, 2010:49).

Kebijakan pemerintah desa yang sejahtera dan mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa . Dengan asumsi apabila masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri. Selanjutnya mereka dapat membentuk pemerintahan sejahtera dan mandiri tidak ketergantungan dari pihak luar,Jadi pertama-tama masyarakat desa harus diberdayakan dulu dengan pemberdayaan.Selanjutnya setelah berdaya ,masyarakatn menjadi mandiri,maupun memenuhu kebutuhan ,mengatur,dan mengurus diri mereka sendiri.

IX. Pelayanan terhadap masyarakat

Rakyat  memberikan sebagian hak-nya kepada negara sebagi ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara dan telah dituangkan dalam peraturan perundangan. Menurut (Sujamto.1983:86) Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan masyarakat sebagai berikut :

  1. Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi pelayanan masyarakat.
  2. Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan aparat desa dan masyarakat sehingga masyarakat juga mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama.
  3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
  4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, sesuai dengan masukan atau aspirasi yang diharapkan masyarakat.
  5. Lebih mengutamakan pelayanan apa yang diinginkan oleh masyarakat.
  6. Memberi akses kepada masyarakat dan responsif terhadap pendapat dari masyarakat tentang pelayanan yang diterimanya.

Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah.Dan sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan Desa (Awang, 2010:79).

 

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya UU Desa, ada kepastian hukum dan kewenangan, maka ada peluang Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk berperan besar mempercepat terwujudnya masyarakat adil makmur seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa.

Disamping peluang yang besar dan diikuti alokasi anggaran yang besar, ada juga resiko besar mengancam Kepala Desa jika tidak diikuti dengan pemahaman dalam implementasi peraturan perundangan  yang benar dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, menjadikan masyarakat desa semakin kritis, sehingga jika Kepala Desa tidak melaksanakan kepemerintahan yang baik (good governance) akan memunculkan ketidak percayaan masyarakat sehingga bukan kesejahteraan yang didapat tetapi justru masalah yang didapat. Sebaliknya jika Kepala Desa mampu menjalannkan prinsip-prinsip good governance, menjadi peluang munculnya partisipasi masyarakat.

Walaupun Kepala Desa status formalnya adalah kepala dimana dia memiliki kewenangan karena jabatan, tetapi diharapkan juga dia menjadi pemimpim desa. Sehingga dalam menjalankan tugas sebagai kepala dia mampu memimpin masyarakat desa, mampu menggerakkan seluruh potensi desa mewujudkan tujuan bersama desa.

Keberadaan pemerintahan desa tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemerintah, Pemerinah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Masing-masing memiliki kewenangan dan peran yang berbeda-beda, walaupun tujuannya adalah sama, sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu diperlukan pemahaman dan menjalankan  peran masing-masing sehingga terjadi sinergi, saling mengisi, melengkapi, terhindar dari tumpang tindih. Hal ini akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan implemenasi Undang-Undang Desa, diperlukan peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan potensi alam dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya, bukan dalam rangka keseragaman tetapi dalam keberagaman.


*Penulis adalah Widya Iswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur

 

Daftar Pustaka

Awang,Azam.2010.ImpelementasiPemberdayaanPemerintahDesa.Yogyakarta:

PustakaPelajar.

Muin Fahmal.Januari 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak

Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih . Jakarta : UII Press Yogyakarta.

Solichin,Abdul Wahab.maret 1990.Pengantar Analisis Kebijakasanaan Negara. Jakarta :RINEKA CIPTA.

Solichin ,Abdul Wahab.2008.Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta :Bumi Aksara.

Sujatmo.NoerdinAchmad.Sumarno.1997.Pokok-PokokPemerintahanDi Daerah.Jakarta:Rineka Cipta.

Sujamto.1983.Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.Jakarta:Ghalia Indonesia.

Rozaki, Abdur.Maret 2005.Prakarsa Desentralisasi dan otonomi Desa,Yogyakarta :

IRE PRESS.

http://alfarisalman92.blokspot.com

http://heriimarun.blogspot.com

http://cayaharahma.blogspot.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *