Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Timur dengan Pendekatan Community Based Training (CBT) (Wartiningsih)

Bagikan
  1. Pendahuluan

            Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (selanjutnya UU Desa), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam angka 9 yang disebut kawasan desa  adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

            Pengertian desa dan kawasan desa sebagaimana yang dirumuskan dalam UU Desa tidak berbeda dengan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Akan tetapi apabila dicermati nampak bahwa UU Desa memiliki spirit yang lebih dalam mewujudkan desa yang lebih “berdaya”.

 

  1. Permasalahan

            Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah perlunya  pendekatan Community Based Training dalam implementasi Undang-undang Nonor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam tulisan akan dikaji asas demokrasi , asas pemberdayaan, asas partisipasi, asas keberagaman, alokasi Dana Desa, kewenangan Kepala Desa dan kewenangan desa, masyarakat desa,  penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kajian tersebut dimaksudkan untuk membangun argumentasi penulis tentang pentingnya menggunakan pendekatan Community Based Training impementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

  1. Pembahasan

            Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah pedesan yang mana secara stuktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Menurut Badan Pusat  Statistik tahun 2004-2013  jumlah desa di seluruh Indonesia kurang lebih 80.714 desa. Melalui UU Desa yang menjadi sasaran bukan hanya desa semata tetapi masyarakat yang bermukim di desa yang bersangkutan. Nilai-nilai tradisional yang melingkupi masyarakat pedesaan seperti “sikap tidak menghargai waktu”, “kurang bekerja keras”, tidak memiliki mental berprestasi (Danang dalam Agnes, 2004: 83) harus terkikis habis. Oleh karena dalam UU Desa memberikan peluang untuk itu juga. Sikap dan nilai-nilai seperti itu dapat dipahami oleh karena sikap dan nilai-nilai tersebut merupakan “endapan” kecewaan yang berasal dari problem desa yang bersumber  pada kebijakan struktural yang melemahkan desa (Budiman S, 2014). Misalnya tentang program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang digulirkan oleh Perum Perhutani belum menyentuh seluruh masyarakat di sekitar hutan karena adanya “ego sektoral” antar beberapa institusi yang seharusnya berkewajiban untuk mengimplementasikan progran tersebut (Nunuk Nuswardani & Wartiningsih, 2012).

            Spririt atau semangat  UU Desa ini secara umum dapat dilihat pada Pasal 3 yang mengatur tentang asas pembangunan desa Pasal 3 menyebutkan bahwa asas pembangunan desa adalah :

  1. rekognisi;
  2. subsidiaritas;
  3. keberagaman;
  4. kebersamaan;
  5. kegotongroyongan;
  6. kekeluargaan;
  7. musyawarah;
  8. demokrasi;
  9. kemandirian;
  10. partisipasi;
  11. kesetaraan;
  12. pemberdayaan; dan
  13. keberlanjutan.

Asas Demokrasi

Sudah menjadi konsensus nasional bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi. Secara teoritis demokrasi dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu :

  1. Tujuan (goal). Apabila suatu pemerintahan menganut asas demokrasi maka upaya untuk mencapai tujuan bersama harus membawa nilai-nilai keadilan (justice), kesejahteraan (wealth), kesetaraan (equality; egaliter), kebebasan (liberty), hak asasi manusia (human right) dan persaudaraan (fraternity).
  2. Sistem nilai, dalam hal ini demokrasi menghendaki nilai-nilai keberagaman (plurality),  integrasi (integration), kebebasan (liberty), tanggung-jawab (responsibility), kesetaraan (equality; egaliter) dan persaudaraan (fraternity).
  3. Mekanisme (procedure). Penyelenggaraan pemerintahan yang ada harus menyediakan perangkat-perangkat yang dapat dijalankan diantaranya Pemilu, partisipasi, perwakilan, musyawarah mufakat, pemungutan suara (voting), pembagian kekuasaan (share of power), distribusi kekuasaan (distribution of power) hingga supremasi hukum (rule of law) (Fahrul Muzaqqi & Siti Aminah, 20015 : 11).

Dengan demikian agar suatu pemerintahan desa berlangsung secara demokratis maka sudah barang tentu melaksanakan kepemimipinan yang demoktratis. Kepemimpinan yang demoktaris diharapkan dapat berfungsi :

  1. Mendistribusikan tanggung jawab, oleh karena disadari bahwa segala persoalan yang ada di desa merupakan persoalan bersama sehingga tidak mungkin akan semua tanggung jawab dibebankan pada Kepala Desa.
  2. Memberdayakan orang lain. Dengan adanya tanggung jawab yang dibebankan pada perangkat/warga desa terkandung maksud bahwa Kepala Desa mengakui kemampuan yang ada pada perangkat/warga yang bersangkutan (Fahrul Muzaqqi & Siti Aminah 2015 : 18).

 

Asas Pemberdayaan

       Pemberdayaan masyarakat sendiri diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara pribadi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mapu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang (Agnes, 2004).

       Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya (Ginanjar; 1996). Selanjutnya, usaha pemberdayaan harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari pemberdayaan (Ginanjar; 1996).

            Melalui UU Desa diharapkan desa menjadi subyek pembangunan, yang bisa memberdayakan dirinya, dapat  mencapai tujuan, menata masyarakatnya berdasarkan norma-norma yang dimilikinya.

Asas Partisipasi

            Perubahan paradigma dalam pembangungan dari “top- down”  ke arah “bottom-up”  sudah barang tentu membutuhkan partisipasi masyarakat desa. Asas partisipasi ibarat 2 (dua) sisi mata uang dengan asas keberagaman. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang memiliki kekhususan berbeda satu dengan yang lain maka partisipasi merupakan pendekatan tepat untuk diterapkan. Pemerintahan desa diberi kebebasan dan kewenangan dalam menata dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan desa sudah barang tentu masyarakatlah yang paling mengerti. Dalam perencanaan pembangunan berbasis data desa yang partisipatif maka partisipasi masyarakat menempati posisi terpenting

 

Asas Keberagaman

            Apabila dilihat dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia, sebelum dianutnya asas konkordansi, yaitu asas yang mengharuskan seluruh warga Indonesia untuk tunduk pada hukum kolonial yang berlaku untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, Indonesia terdiri dari 19 lingkungan  hukum adat. Artinya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki keberagaman secara sosial, budaya dan sumber daya. Dalam kenyataannya banyak hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat diberi label pelanggar hukum dan sebagainya.

            Von Savigni menyatakan bahwa agar suatu undang-undang dapat berlaku secara efektif apabila lahir dari kandungan masyarakat sehingga sesuai dengan cita-cita dan pandangan masyarakat tentang apa yang hendak diangkat sebagai undang-undang, peraturan daerah atau peraturan desa (Satjipto Rahardjo, 2000 : 91).

            Bersamaan dengan perubahan paradigma maka hukum pun mengakui adanya keberagaman. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya hal tersebut termasuk UU Desa. Asas bukanlah aturan hukum, akan tetapi asas adalah “jantungnya’ peraturan hukum karena   asas merupakan landasan yang paling kuat bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau “ratio legis”.Dengan adanya asas hukum  maka hukum bukanlah sekedar sekumpulan peraturan  tetapi ia mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis dari masyarakat yang hendak diatur, asas hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan hukumn yang dibuat dengan cita-cita dan pandangan etis masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2000 : 45 ). UU desa memberi ruang bagi masyarakat untuk mengatur hal tertentu yang secara spesifik belum diatur dalam UU yang berlaku secara nasional melalui pembentukan peraturan desa, peraturan kepala desa, atau keputusan kepala desa. Dengan demikian dengan adanya UU Desa, desa dapat menata dan mengatur masyarakatnya secara spesifik antara lain norma yang berlaku di suatu desa.

Alokasi Dana Desa

Pengaturan tentang alokasi dana desa terdapat  pada Pasal 72 UU Desa :

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

  1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

     Kabupaten/Kota;

  1. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  2.  hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  3. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat  dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3)Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10%  (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(6)Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengelolaan keuangan  Desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya terkait anggaran dan belanja Pemerintahan Desa, maka salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi belanja pusat dengan memanfaatkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Dalam Pasal 72 ayat (3) dan (4) UU ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak/retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 76 dan 77, Desa diberi kewenangan untuk mengelola asset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis, pengelolaan keuangan dan asset Desa akan dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan saat ini.

            Pengelolan keuangan dan asset Desa dalam UU Desa ini  akan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksaaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan kata lain, pemerintahan Desa perlu mempersiapkan diri dan memodifikasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat Desa, maka dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusunan peraturan dan perencanaan Desa secara partisipatif. Selain itu juga, evaluasi peraturan Desa dilakukan untuk menjamin kualitas peraturan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan menyebabkan Kepala Desa harus “berurusan” dengan KPK.

Kewenangan Kepala Desa

            Dalam  menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala desa memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2)  UU Desa yaitu :

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

  1. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  2. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  3. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  4. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  5. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  6. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mencermati rumusan di atas maka kewenangan Kepala desa tidak saja  luas tetapi juga penuh karena memiliki wewenang tidak saja wewenang di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kepala Desa dalam melaksanakan wewenangnya di bidang eksekutif seperti penyelenggaraan pemerintahan desa. Wewenang di bidang legislatif seperti pembuatan peraturan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa’

Wewenang membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipati menjadi kritis apabila dalam melaksanakan wewenang-wewenang tersebut terjadi konflik di antara masyarakat desa.

Konflik didefinisiksn sebagai  proses terlibatnya dua aktor atau lebih di dalam perbedaan/benturan gagasan (ideologi; identitas) dan atau perjuangan kepentingan terhadap sumberdaya terbatas. proses terlibatnya dua aktor atau lebih di dalam perbedaan/benturan gagasan (ideologi; identitas) dan atau perjuangan kepentingan terhadap sumberdaya terbatas. Konflik juga diartikan oleh  Webster bahwa “konflik berarti persepsi mengenai  perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak didapat dicapai secara simultan” ((Novri Susan dan Ucu Martanto, 2015 : 113).  Dua pilar dari UU Desa partisipasi dan beragaman. Amanah UU Desa yang harus dijalankan Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dengan  partisipasi seluruh warga masyarakat desa maka dapat dimaklumi kemudian jika kemudian  banyak muncul konflik. Secara ekstrim Thomas Hobbes yang menggambarkan bahwa manusia sejak zaman perbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dalam masa primitif, ditandai kecurigaan dan keangkuhan hati individu-individu yang saling menyerang; manusia serigala bagi manusia lain (homo homini lupus) (Theo Huijbers, 1982 : 65).

Dari sisi pendekatan Teori Konflik  menyatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Kemudian teori konflik juga melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan (http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik diunduh 17 April 2015).

Partisipasi yang diamanahkan oleh UU Desa tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya konflik yang akan menyertai setiap kegiatan atau program yang akan direncanakan pemerintah desa.Untuk itulah Kepala Desa perlu dibekali kemahiran berkomunikasi, negosiasi dan mediasi. Melalui UU Desa ini pula diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah (Perum Perhutani) dan pengusaha pemegang konsesi kehutanan. Konflik-konflik, yang sampai saat ini masih marak terjadi sesungguhnya bersumber dari penguasaan atas wilayah masyarakat adat/lokal yang dikemudian hari ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Proses penetapan kawasan hutan secara sepihak dengan tidak melibatkan seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai hak historis dan kultural pada kawasan hutan, merupakan akar konflik kehutanan yang masih terjadi di beberapa daerah (Nurjaya, 2004).

Hak dan Kewajiban  Desa dan Masyarakat Desa

            Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1).

Secara historis desa adalah suatu entitas sosio kultural yang mengatur diri sendiri (selft governing). Melalui desa inilah identitas lokal diekspresikan dan kepentingan kolektif di dalam komunitas yang dikelola. Pelaku kolektif inilah yang kemudian membentuk institusi desa dibentuk dan dikembangkan (Agnes, 2004). Dengan hadirnya UU Desa sejatinya bukan hadir karena hadiah penguasa (pemerintah) melainkan tumbuh dalam realitas soial yang kritis, kreatif dan antisipatif. Realita tersebut diakui secara eksplisit dalam bagian “Menimbang” dari UU Desa yaitu :

    “Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat   dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan  sejahtera”.

Akan tetapi adanya hambatan struktural yang ada selama ini maka perlu penguatan  pada kelembagaan yang berbasis masyarakat (Roman Lendong dalam Agnes, 2004).

            UU Desa mengatur hak dan kewajiban desa pada Pasal 67 :

 (1) Desa berhak:

  1. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  2. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  3. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

  1. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
  3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  5. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Sementara Pasal 68 mengatur tentang hak masyarakat desa yaitu :

(1) Masyarakat  Desa berhak:

  1. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

Keterbukaan juga menjadi salah satu pilar dari UU Desa, yang mana keterbukaan informasi diperlukan dalam rangka menjawab :

  1. Hak masyarakat tentang proses pembuatan dan alasan kebijakan desa;
  2. Hak masyarakat tentang proses pelaksaan kebijakan desa;
  3. Menyediakan layanan informasi yang berkualitas.

            Keterbukaan informasi menjadi penting karena :1) Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat; (2) Untuk mengukur komitmen pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat; (3) alokasi sumber daya  pembangunan desa dipastikan dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat; (4) Sebagai bahan bagi masyarakat desa untuk menilai program-program kegiatan  yang direncanakandan dilaksanakan  pemerintah desa.

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Pasal 55 UU Desa , Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini ada penambahan pada huruf c.  Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berkaitan dengan penguatan institusi lokal, Krisdyatmiko merinci tentang manfaat dari penguatan institusi lokal sebagai berikut :

  • Masyarakat dapat meningkatkan ikatan sosial secara lebih intens dengan adanya kesamaan tujuan dan cara pandang yang dibangun bersama;
  • Masyarakat terbiasa untuk membicarakan secara bersama-sama apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan mereka, dalam suatu forum yang demokratis;
  • Masyarakat mengalami bagaimana penyusunan aturan main bersama;
  • Masyarakat memiliki wadah mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara bersama-sama;
  • Masyarakat mengalami dan mengerti mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama;
  • Masyarakat mengalami konsekuensi menerima hasil keputusan bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama;
  • Masyarakat mengaami pembelajaran dalam meresolusi konflik yang bisa jadi menyertai proses dan hasil pengambilan keputusan;
  • Masyarakat berani memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dalam kerangka advokasi kebijakan publik;
  • Masyarakat merasakan manfaat keberadaan suatu jaringan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan bersama;
  • Masyarakat merasakan manfaat keberadaan institusi lokal sebagai arena yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka (Krysdyatmiko dalam Agnes, 2004).

Mencernati apa yang dinyatakan oleh Krysdyatmiko tentang penguatan institusi lokal, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa, sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan seluruh Ketua dan anggota BPD. Jangan sampai terjadi kemandegan komunikasi diantara BPD, Kepala Desa dan masyarakat. Hal tersebut mengganggu mekanisme yang sudah dibangun. Kemandegan komunikasi akan membawa implikasi seperti sikap saling mencurigai, terhambatnya kelancaran administrasi pemerintahan desa, menghalangi mengalirnya arus informasi yang seharusnya diterima masyarakat yang pada akhirnya berujung pada lemahnya fungsi BPD dan pemerintahan desa.

 

Pendekatan Community Based Training

             Agar implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan efektif maka perlu menggunakan pendekatan Community Based Training (CBT). Dalam UU Desa banyak hal-hal yang relatif baru sehingga dalam mengimplementasikan perlu disertai dengan pelatihan. Metode Community Based Training ini dikembangkan oleh International Labor Organization (ILO) berdasarkan pembelajaran dari berbagai negara yang telah melakukannya dalam situasi sosial ekonomi yang berbeda dan spesifik (http://www.bmunusantara.com/training-for-rural-economic-/#sthash.P28mn9WW.dpuf).  ILO memberi pengertian bahwa Pelatihan (CBT) adalah metodologi berbasis masyarakat didasarkan pada pendekatan sistem yang terdiri dari analisis, desain, implementasi dan evaluasi pelayanan pelatihan untuk mendukung pekerjaan yang menguntungkan di sektor informal perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dirancang untuk membantu instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan bagi wirausaha dan perusahaan. Penekanan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat di semua tahapan proses pelatihan dan penyediaan keterampilan praktis untuk kesempatan kerja pra-diidentifikasi. Hal ini juga meningkatkan produktivitas mereka yang terlibat dalam kegiatan informal dengan meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan organisasi dan manajemen produksi (ILO, Genewa 2001).

            ILO merekomendasikan langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan CBT yaitu :

  1. Perencanaan kelembagaan dan persiapan program. Hal yang perlu diperhatikan adalah perlu dirintis lembaga mana yang akan menjadi mitra. Misalnya untuk masyarakat desa yang hidup di sekitar hutan maka perlu menjalin kemitraan dengan Perum Perhutani untuk melaksanakan Pogram Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan milik Perhutani yang belum dimanfaatkan. Untuk memasarkan hasil pertanian dan perikanan dapat menggandeng mitra Koperasi Tani-Nelayan Andalan Jawa Timur (KTNA Jatim).
  2. Identifikasi dan Prioritas Bidang Pelatihan. Mencermati wewenang yang begitu luas dan penuh dari Kepala Desa maka prioritas adalah pelatihan pembukuan, penyuluhan tentang Undang-undang Tipikor. Undang-undang Desa mengatur tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang mana salah satunya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, maka bersama-sama masyarakat perlu pelatihan sederhana tentang prinsip-prinsip membuatan peraturan desa.
  3. Persiapan Pelatihan dan Pengorganisasian. Setelah ditentukan prioritas pelatihan maka perlu persiapan dan pengorganisasian yaitu lokasi pelatihan, pemilihan peserta pelatihan, perekrutan dan pelatihan instruktur pelatihan, pengembangan kurikulum pelatihan dan materi pelatihan.
  4. Penyampaian Pelatihan. Pada langkah ini dapat muncul rintangan dan kendala berkaitan dengan pemilihan sistem penyampaian pelatihan yang tepat yaitu mengkompromikan faktor biaya dan faktor kenyamanan bagi peserta, standar kualkitas pelatihan yang terbaik serta upaya-upaya agar pelatihan tersebut dapat seluas mungkin menjangkau masyarakat.
  5. Bantuan Paska Pelatihan. Disadari bahwa pelatihan ini untuk merangsang peserta oleh karena itu diperlukan layanan pendukung sesudah pelatihan.
  6. Pemantauan dan Evaluasi. Pada umumnya pemantauan dan evaluasi dari program-program pelatihan di desa lemah. Padahal evaluasi adalah alat ukur yang penting dalam pengelolaan program-program pelatihan yang berbasis masyarakat. Menurut Penulis, pelatihan yang berkaitan dengan implementasi UU Desa ini sangat memerlukan informasi dari hasil pemantauan karena akan menjadi bahan bagi perbaikan dalam penyusunan perencanaan implementasi berikutnya.
  1. Simpulan

            Berdasarkan analisis beberapa hal penting yang diatur dalam UU Desa maka dapat disimpulkan bahwa  implementasi UU Desa penting untuk menggunakan pendekatan pelatihan berbasis peran serta masyarakat atau Community Based Training. Oleh karena UU Desa sendiri mengharapkan masyarakat desa mampu menentukan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri yaitu berdasarkan asas demokrasi, keberagaman, partisipasi dan pemberdayaan. Terpenting pula bahwa masyarakat desa dan desa sebagai “perpanjangan tangan” dari negara menjadi “berdaya”.  Melalui UU Desa mengubah paradigma pembangunan dari top- down”  ke arah ” bottom-up”. Semoga dengan pendekatan Community Based Training  implementasi UU Desa dapat berjalan efektif dan berhasil mensejahterakan masyarakat

                 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi peluang dan tantangan bagi desa karena amanat besarnya adalah transformasi pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat desa. Tantangan berikutnya adalah mendorong implementasi undang-undang ini tetap sesuai semangat awal, terutama terkait partisipasi masyarakat desa.

 DAFTAR PUSTAKA

Agnes Suhartiningsih, 2004, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Aditya Media-Fisip UGM.

Fahrul Muzaqqi & Siti Aminah, 2015, “Kepemimpinan Demokratis” dalam Materi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dalam Tata Pemerintahan Desa yang Baik, CSWS-Unair.

Ginanjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta, CIDES.

I Nyoman Nurjaya, 2004, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi, UM-Press, Malang.

Nunuk Nuswardani & Wartiningsih, 2012, “Model Pengelolaan Hutan Terpadu Melalui Perberdayaan Forum Pimpinan Daerah di 4 (Empat) Kabupaten di Jawa Timur, DP2M-Dikti.

 Novri Susan dan Ucu Martanto, 2015, “Resolusi Konflik” dalam Materi Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa dalam Tata Pemerintahan Desa yang Baik, CSWS-Unair.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisiun.

Wartiningsih & Nunuk Nuswardani 2013, IbM Masyarakat Sekitar Hutan Kec. Geger. Kab. Bangkalan yang Menghadapi Masalah Hukum untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan, DP2M-Dikti.

Appendix I ILO training methodologies and materials dari “ Thematic evaluation: ILO projects on training for employment”, Genewa, 2001. http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/tc-1.pdf diunduh tgl. 17 /i/2015.

(http://www.bmunusantara.com/training-for-rural-economic-/#sthash.P28mn9WW.dpuf) diunduh tanggal 18 Januari 2015.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *