Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Timur (Rina Yulianti*)

Bagikan

Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 memberi spirit baru bagi pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan yang berbasis pada potensi desa, oleh karena itu desa mempunyai kewenangan-kewenangan yang sedemikian rupa dapat membantu mempercepat mewujudkan kehidupan di desa menjadi lebih sejahtera. Kewenangan-kewenangan itu antara lain, di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

            Hadirnya Undang-Undang Desa berikut peraturan pelaksananya masih belum optimal  dalam pelaksanaannya karena masih di jumpai beberapa problematika. Utamanya terhadap persoalan-persoalan implementasi kewenangan yang dapat menghambat desa dalam membangun, maka dari sudah seharusnya kita indentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya.

            Identifikasi berbagai persoalan dalam melaksanakan kewenangan desa di harapkan dapat menjadi rujukan dalam menentukan regulasi-regulasi yang bisa mengharmonisasi berbagai sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

 

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

            Januari 2014 menjadi awal tahun yang bersejarah bagi perkembangan pemerintahan desa sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, LN 2014-7, selanjutnya di singkat UU Desa. Ketentuan-ketentuan dalam UU Desa memberikan dua (2) hal besar terkait tata kelola pemerintahan desa yaitu “kewenangan” dan “keuangan”. Otonomi desa yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian, membuka peluang penyimpangan-penyimpangan mulai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, sampai dengan pemberdayaan di desa.

            Kekhawatiran terhadap pengelolaan pemerintahan desa pasca di sahkannya UU Desa juga di sampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) :

“UU 6/2014 tentang Desa berimplikasi terhadap ketersediaan dana dan kewenangan desa cukup besar. Hal ini dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, hilangnya modal sosial, dan konflik kekerasan sosial. Selain, tentu saja dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Diuraikan Pakde, peningkatan kapasitas SDM bagi perangkat desa dengan memberikan pendampingan terhadap permasalahan akutansi pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menghindari tindakan mala administrasi. Partisipasi masyarakat juga harus dilibatkan dalam perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan pemerintah desa. Kebijakan partisipatoris itu, mengajak masyarakat untuk berembuk menentukan kebijakan, menjalankan serta ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan”, oleh karena itu harus hari-hati, makanya, untuk mengelola dana desa ini harus disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.[1]

            Jawa Timur terbagi dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yang terdiri dari 664 kecamatan dan 8.505 Kelurahan/Desa. Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 38,6 juta jiwa, tentunya sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan, sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2014 sebesar 12,28 persen.[2] Angka kemiskinan di jawa Timur menunjukkan trend menurun sepanjang akhir 2014, akan menjadi semakin menurun bila implementasi UU Desa dapat berjalan sesuai apa yang diamanahkan UU tersebut.

            Kesiapan SDM menjadi tantangan utama untuk melaksanakan UU Desa, Propinsi Jawa Timur adalah pioner dalam program peningkatan kualitas SDM Desa di Indonesia, Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mensukseskan pelaksanaan UU Desa tidak main-main. Tahun 2014 telah dilaksanakan program sosialisasi UU Desa dan diklat bagi seluruh Kepala Desa Se-Jawa Timur yang terselenggara atas kerjasama Badan Diklat Jawa Timur bekerjasama dengan CSWS Fisib Unair. Tahun 2015 ini juga akan dilaksanakan diklat ke 2 bagi Kepala Desa Se-Jawa Timur.

            Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensejahterakan masyarakat desa memang tidak semudah membalik telapak tangan, implementasi UU Desa senyatanya masih membawa beberapa polemik, hasil kegiatan diklat perdana penguatan kapasitas Kepala Desa tahun 2014 penulis menemukan beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam implementasi UU Desa di Jawa Timur, antara lain secara kelembagaan menyangkut hubungan/relasi pemerintahan desa dengan pemerintahan di atasnya, problem pada pelaksanaan 4 bidang kewenangan desa mulai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.[3]

            Makalah ini akan membahas beberapa problematika yang dihadapi dalam implementasi UU Desa nomor 6 Tahun 2014 di Jawa Timur berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa.

1.2. Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

“Apa saja yang menjadi problematika dalam implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Jawa Timur berdasarkan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ?”

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.      Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di             Jawa             Timur Berdasarkan Kewenangan Desa dalam Bidang Penyelenggaraan          Pemerintahan, Pelaksanann Pembangunan, Pembinaan Kemasyakatan dan     Pemberdayaan Masyarakat.

                        Pasal 18 UU Desa memberikan ketentuan bahwa : “Kewenangan Desa meliputi     kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan     Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan

            prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.[4] Keempat bidang        kewenangan yang diberikan kepada Desa diharapkan dapat menjadikan desa kuat, maju,        mandiri dan demokratis. Sesuai dengan Pasal 19 UU Desa perubahan mendasar terhadap      kewenangan pada pemerintahan desa saat ini meliputi :

  1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  2. Kewenangan lokal berskala Desa;
  3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

                        Pelaksanaan empat (4) bidang kewenangan desa senyatanya masih menimbulkan    beberapa persoalan yang secepatnya untuk segera bisa di respon dan ditindaklanjuti      sebagai upaya mewujudkan Desa di seluruh Jawa Timur menjadi Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris, adapun problematika yang muncul sebagai implementasi UU Desa akan di        jelaskan dalam uraian sub bab-sub bab di bawah ini.

2.1.1.   Problematika Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

                        Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan mendasar dari   sentralistik menuju desentralisasi di mulai pada era tahun 1999, semenjak di      undangkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum UU   Pemerintahan Daerah tahun 1999, desa merupakan pemerintahan di bawah kecamatan,      karena UU pemerintahan Daerah yang lama mengatur desa secara sentralistik.

                        Polemik hubungan secara kelembagaan pasca UU Desa tidak hanya muncul pada   tingkat desa dan kecamatan, dua kementeriaan menjadi saling mendalilkan    kewenangannya untuk mengelola desa yaitu kemendagri dan kementrian desa (PDT).

                        Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri      dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan          segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan           desa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy         Chrisnandi mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri             (Kemendagri) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan          Transmigrasi terkait peraturan soal desa.[6]

                        Kemendagri yang mengurusi masalah desa sebelum Kementerian Desa, PDT,         dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014           tentang Desa. Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada           peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-            Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan        desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.[7]

                        Hubungan atau relasi antara desa dan kecamatan sejak di terbitkannya UU             pemerintahan daerah tahun 1999 banyak di keluhkan oleh para camat di Jawa Timur, di   wilayah kecamatan, camat hanyalah sebagai perangkat daerah yang memiliki  kedudukan            yang sama dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti kepala cabang        dinas, kepala UPTD, dan sebagainya. Kepala Desa yang tidak lagi bertanggungjawab       langsung kepada Camat seringkali mengabaikan fungsi camat sebagai kepala wilayah             kerja, yang bertugas untuk mengkoordinasi, mengawasi dan membina, tata kelola desa.     UU      Desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP nomor 43 Tahun 2014 tentang       Peraturan         Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa masih tetap           memberikan kewenangan camat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sama persis   dengan aturan-aturan terdahulu. Kondisi ini menyulitkan bagi camat, mereka di hantui     ketakutan berurusan         dengan hukum apabila Kepala Desa dalam pelaksanaan tata kelola tidak bisa diarahkan    dan di bina sehingga menyebabkan penyimpangan terhadap        kewenangan dan keuangan     yang dikelolanya, karena tidak ada perubahan dalam ketentuan baru terkait tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan meliputi fasilitasi    dan koordinasi pemerintahan desa.[8]

                        Persoalan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adalah terkait dengan tugas dan fungsi kepala desa, serta hak dan kewajiban dari kepala desa.[9] Kepala        desa sebagai ujung tombak di desa seringkali di anggap sebagai tokoh yang bisa          menyelesaikan berbagai persoalan warga masyarakatnya, kendalanya Kepala Desa masih      minim pengetahuan tentang hukum utamanya pada persoalan tanah yang paling dominan,             mulai dari sengketa tanah antar warga, pengelolaan tanah kas desa dan yang paling            banyak menyita perhatian adalah ketentuan pasal 66 UU Desa[10] tentang penghasilan            kepala desa dan perangkat desa, yang tidak memberikan kejelasan apakah tanah bengkok   yang selama ini menjadi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Jawa Timur            akan masih tetap menjadi sumber penghasilan mereka atau tidak.[11]

                        Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 menjadi polemik terkait ketentuan sedikitnya 70% (tujupuluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai 4 bidang kewenangan desa, dan paling banyak 30% (tigapuluh perseratus) digunakan untuk penghasilan tetap kades dan perangkat, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasioanl BPD serta insentif Rukun Tetangggga dan Rukun Warga.[12] Pasal 100 PP 43 Tahun 2014 menjadi tidak jelas ketika merujuk pada pasal 66 ayat (1) UU Desa bahwa penghasilan tetap pemerintah desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima kabupaten (DAU, DAK dan DBH) yang artinya berbeda dengan ADD.[13] Yang terjadi dalam PP 43 Tahun 2014 di sebut penghasilan kepala desa dan aparat desa di anggarkan dalam APBdes yang bersumber dari ADD, dengan demikian jelas beda antara ADD dan dana perimbangan daerah.

                        Sebagian besar Kepala Desa di Jawa Timur juga mengeluhkan hubungan yang        tidak             harmonis antara sekretaris desa dengan kepala desa, juga hubungan Kepala Desa    dengan BPD, persoalan ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kinerja Kepala        Desa dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. UU Desa       sendiri mengatur bahwa jabatan sekretaris desa setelah berlakunya UU Desa tidak lagi di       ambil   dari unsur PNS.

2.1.2.   Problematika Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

                        Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 Tahun 2003 secara tegas        menyatakan perlunya partisipasi masyarakat dalam menyusun setiap tahap pengelolaan     Keuangan Negara. Masyarakat wajib dilibatkan dari penyusunan perencanaan             Nasional/Daerah. Undang-undang ini mengatur dalam menyusun perencanaan strategis           Nasional/daerah oleh Dewan Perencanaan Nasional/Daerah beranggotakan unsur-unsur     Pemerintah dan masyarakat..

                        Dalam proses penyusunan dan perencanaan APBD, UU No. 25 Tahun 2004           tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mempertegas mekanisme partisi­pasi    anggaran yang mengatur sedemikian rupa tentang hal-hal pelibatan masyarakat.             Demikian juga UU No. 17 Tahun 2003 ten­tang Keuangan Negara mengamanatkan per­    tanggungjawaban pelaksanaan APBD. Da­lam Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas      dan Menteri Dalam Negeri No. 1354/M. PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman      Pelaksanaan Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah mengapresiasi ruang par­      tisipasi masyarakat dengan pola-pola peren­canaan dan penyusunan APBD yang bottom        up planning.

                        UU Desa memberikan kewenangan pada desa untuk membuat rancangan   pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan di implementasikan dalam RKPDes.             Kepala desa di Jawa Timur sebagian besar menyatakan bahwa sebelum UU Desa berlaku             perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat selama ini kurang             optimal, seringkali usulan tidak terealisasikan, hal inilah yang menyebabkan masyarakat      menjadi  pesimis terhadap kegiatan musrenbang yang menurut mereka hanya sekedar         manipulasi simbolik, yang dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban pelibatan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Kepala desa di Jawa Timur     menginginkan adanya pedoman dan petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam       proses perencanaan pembangunan di Desa agar menjadi jelas mekanisme dan tujuan             pelaksanaannya. Meskipun Pasal 114 PP 43/2014 mengatur bahwa perencanaan     pembangunan harus di putuskan dan disetujui dalam forum Musyawarah Desa harus tetap             diberi   kan kejelasan baik tahapan maupun mekanismenya, untuk menghindari dominasi           kepentingan pihak-pihak tertentu.[14]

                        Tidak tegasnya konsep partisipasi masyarakat dalam Surat Edaran Bersama            Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor                  0295/M.PPN/I/2005, 050/166/SJ tahun 2005 menyebabkan pola tahapan musrenbang baik di tingkat desa maupun Kabupaten berbeda beda, di desa satu dan desa lain ada yang    mengoptimalkan warganya untuk mengusulkan program tetapi ada juga yang hanya             mengandalkan kelembagaan yang ada di desa. Dalam hal ini partisipasi ada yang   berbentuk terbuka bagi semua pihak ada pula yang bersifat keterwakilan.

                        Meskipun permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendesa nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa sudah menegaskan aturan bahwa pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat, sebaiknya proses dan mekanisme pasrtisipasi tersebut harus di bingkai dalam regulasi yang bersifat teknis sampai pada level pengaturan di tingkat desa sehingga partisipasi tidak sekedar manipulasi simbolik hanya menggugurkan kewajiban dalam prosesnya. Oleh sebab itu aturan yang menegaskan participatory budgeting harus ada di tingkat desa.

                        Kasus tanah kas desa juga menjadi hambatan bagi pembangunan desa, di    sampaikan oleh salah satu kepala desa dari kecamatan Driyorejo bahwa sejak ditertibkan         upaya-upaya pengalihan tanah kas desa melalui tukar guling memang membawa dampak       positif bagi perlindungan asset desa, akan tetapi aturan Permendagri Nomor 4 Tahun           2007 yang membatasi tukar guling tanah kas desa dibolehkan apabila ada unsur             kepentingan umum di dalamnya, menyebabkan tanah kas desa tersebut tidak bisa dioptimalkan dengan posisinya yang kurang strategis karena selain tidak produktif           berlokasi dibawah jembatan tol dan berdampingan dengan kawasan industri/pabrik,         Akibatnya tanah kas desa tersebut menjadi asset mati karena terbentur aturan           permendagri apabila dilakukan tukar guling, karena memang tidak ada alasan demi             kepentingan umum yang mendasarinya. Bahkan ketika persoalan ini dikonsultasikan ke     Kemendagri sampai saat ini tidak ada solusi maupun kebijakan yang dikeluarkan.

2.1.3.   Problematika Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

                        Sejak manusia mulai hidup bermasyarakat, maka sejak saat itu sebuah gejala yang disebut masalah sosial berkutat didalamnya. Sebagaimana diketahui, dalam realitas sosial     memang tidak pernah dijumpai suatu kondisi masyarakat yang ideal. Dalam pengertian      tidak pernah dijumpai kondisi yang menggambarkan bahwa seluruh kebutuhan setiap         warga masyarakat terpenuhi, seluruh prilaku kehidupan sosial sesuai harapan atau seluruh             warga masyarakat dan komponen sistem sosial mampu menyesuaikan dengan tuntutan      perubahan yang terjadi.

                        Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan        kemasyarakatan merupakan wewenang yang harus dikelolan desa. Hasil kegiatan diklat       pertama terhadap pengutaan kapasitas Kepala Desa, kemampuan Kepala Desa dalam           manajerial terhadap pembinaan kemasyarakatan masih kurang, hal ini disampaikan oleh          beberapa Kepala Desa yang kesulitan mendamaikan konflik yang muncul antar warga             dan minimnya pengetahuan hukum.[15]

                        UU Desa tidak merinci dengan jelas kewenangan dan fungsi kepala desa untuk      melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentuk          pelaksanaannya.

                        Tidak update nya monografi desa juga menjadi penyebab sebagian besar kepala      desa di Jawa Timur kesulitan menerapkan kebijakan sosial, sedangkan UU Desa             mengamanatkan dalam Pasal 86, Desa harus memiliki Sistem Informasi terkait dengan      potensi yang ada baik berupa potensi fisik maupun non fisik, data-data yang valid dan            selalu di perbarui akan memudahkan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.[16]

2.1.4.   Problematika Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

                        Pasal 67 UU Desa mengatur bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan       pemberdayaan masyarakat desa, dan ketentuan Pasal 68 UU Desa memberikan hak pada   masyarakat desa untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi, saran, dan      pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan pemberdayaan          masyarakat desa.

                        Program-program pemberdayaan yang ada pada pemerintahan desa sebelumnya     sudah cukup bagus terutama sebagai upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kepala Desa        di Jawa Timur mengapresiasi kegiatan pemberdayaan seperti PNPM dan program    pemerintah lainnya, akan tetapi hasil kegiatan yang kebanyakan masih berupa fisik     sehingga kurang memberikan pembelajaran bagi kemandirian, selain itu revitalisasi pada    asas gotong royong dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu di tingkatkan,        sebagai contoh beberapa kelompok masyarakat yang berhasil secara mandiri membangun            usahanya seringkali berkembang sendiri tanpa memperdulikan kelompok lain, persoalan       status   hukum usaha dan perlindungan hukum bagi usaha hasil pemberdayaan             masyarakat juga menjadi hambatan.[17]

                        Kegagalan lain dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa adalah anggapan        dana stimulan dari pemerintah seringkali di jadikan ajang “bancakan”, paling banyak    adalah bantuan untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, akhirnya banyak sekali yang terjerat kasus pengelolaan dana bantuan simpan pinjam, dan seringkali pengelola adalah         orang-orang terdekat dari kepala desa, kasus ini ditemukan di beberapa desa di wilayah             Madura.[18]

2.2.      Alternatif Solusi

                        UU Desa mempunyai tujuan yang luar biasa mulia, karena harapannya        masyarakat di tingkat desa juga akan merasakan kesejahteraan dan kemakmuran yang   bersumber dari itikad baik Pemerintah Pusat. Oleh karenanya untuk mengefektifkan       implementasi UU Desa utamanya di Jawa Timur, marilah kita lihat dari sudut pandang          dengan meminjam  teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi unsur-          unsur sistem hukum, terdiri dari :  struktur hukum (legal struktur), substansi hukum          (legal substance), dan budaya hukum (legal culture)[19]

                        Teori hukum sebagai suatu sistem dikembangkan oleh Lawrence M Freidman,        mencakup 3 (tiga) elemen utama/dasar, yaitu structure, substance dan culture, yang     secara eksternal bekerjanya sistem hukum             tersebut tidak dapat dipisahkan dengan         kehidupan masyarakat sebagai basisnya.

                        Friedman,menguraikan bahwa “ A legal system in actual operation is complex         organism in which structure, substance, and culture interact”.[20] Artinya, hukum sebagai           suatu sistem, dalam operasinya mempunyai 3 elemen atau komponen dasar yang       saling   berinteraksi, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

                        Struktur dalam sistem hukum berkaitan dengan unsure-unsur kelembagaan yang     diciptakan oleh sistem hukum yang tersiri dari kelembagaan pembentukan, penegakan         hukum, pelayanan dan pengelolaan hukum, seperti badan pembentuk undang-undang,    peradilan, kepolisian, dan administrasi negara sebagai pengelola dan pelayanan.

                        Struktur yang dimaksud dalam hukum sebagai sistem untuk menegakkan    pelaksanaan/implementasi UU Desa di Jawa Timur, utamanya adalah aparatur desa, dan          tanggungjawab penuh ada pada Kepala Desa. Kepala desa mempunyai andil besar   terhadap sukses tidaknya pelaksanaan UU Desa, untuk itu diperlukan penguatan-      penguatan terhadap kapasitas Kepala Desa di Jawa Timur, terutama dari segi manajerial,             kepemimpinan dan pengetahuan hukum yang mumpuni, mengingat masyarakat di pedesaan mempunyai pemahaman hukum yang sangat memprihatinkan.

                        Substansi dalam sistem hukum (legal substance) mencakup berbagai aturan             formal, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan produk-produk yang timbul         akibat penerapan hukum, yang mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya          maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari           keadilan.

                        Problematika substansi yang mempengaruhi implikasi UU Desa dapat kita awali     dari polemik kewenangan antara dua kementerian yang merasa sama-sama berhak           mengurus desa, rilis yang dikeluarkan oleh Menpan RB adalah sebagai berikut :

            “Pembagian kewenangan terkait desa antara Kementerian Dalam Negeri dengan             Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diputuskan dalam             rapat kabinet terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/1/2015).             Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy             Chrisnandi, Kemendagri nantinya akan mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan             pemerintahan desa.

            “Bahwa hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintah desa yang selama ini sudah rutin             berjalan tetap dilaksanakan oleh Kemendagri. Jadi ada satu dirjen yang mengurusi urusan             pemerintahan desa,” kata Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

            Sedangkan Kementerian Desa diputuskan akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan             perencanaan program pembangunan desa, pengawasan program pembangunan desa, dan             pemberdayaan masyarakat desa. “Itu dikerjakan oleh Kemendes dengan satu dirjen yang             menangani masalah itu. Itu prinsipnya dari presiden,” ucap Yuddy.

            Untuk pelaksanaannya, Yuddy bersama-sama dengan Sekretaris Kabinet Andi       Widjajanto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno diminta menyiapkan peraturan        presiden (perpres) yang mengatur pembagian kewenangan terkait pengelolaan desa   tersebut. Mengenai posisi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa nantinya,   Yuddy mengatakan bahwa pihaknya akan membicarakan lagi dengan Seskab dan Sesneg.

            Ia pun berharap tidak ada lagi polemik mengenai tarik menarik kewenangan antara             Kemendagri dengan Kementerian Desa. Politikus Partai Hanura ini juga membantah             anggapan sebagian pihak yang menilai seolah-olah ada perebutan pengelolaan dana desa             antara Kemendagri dan Kementerian Desa.

            Kedua kementerian, baik Kemdes maupun Kemendagri sama sekali tidak   memperebutkan dana yang dialokasi bagi program-program pedesaan,” ujar Yuddy.

            Menurut dia, dana pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6             Tahun 2014 tentang Desa tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan             melalui kabupaten untuk kemudian dibagikan ke desa-desa.

            “Jadi tidak lewat Kemendagri tidak juga lewat Mendes. Jadi tidak ada itu ya, katakanlah             spekulasi-spekulasi dari politisi-politisi senayan yang mengatakan ini sedang rebutan             uang. Itu tidak benar, sama sekali tidak ada,” ucap Yuddy.

            Terkait penyaluran uang pembangunan desa, Yuddy menyampaikan bahwa pengawasan             keuangan berada di bawah BPK dan inspektorat terkait.[21]

                        Keputusan pemerintah untuk membagi kewenangan kementerian urusan desa         kepada dua kementerian berpotensi melanggar UU Desa, UU Pemerintahan Daerah      Nomor 23 Tahun 2014 masih menyeebutkan Kemendagri berhak pula mengurus Desa,      akan tetapi perlu di pahami bahwa UU desa merupakan lex specialis (UU khusus) oleh            karena itu apabila di atur khusus maka akan mengesampingkan yang mengatur secara umum. Solusi terbaik agar implementasi UU Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan       dengan baik, pemerintah harus segera melakukan revisi berbagai kemelut aturan-aturan    dalam UU Desa, antara lain terhadap  :

  • Norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal
  • Norma hukum yang tidak jelas
  • Norma hukum yang masih kosong

                        Pemerintah di Jawa Timur baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang    masih mempunyai wilayah Desa, harus mampu mengkosntruksi berbagai regulasi         berkaitan dengan desa yang lebih rinci dan jelas sehingga dapat dijadikan sebagai standar       operasional prosedur (SOP) untuk memudahkan pemerintahan desa dalam menjajalankan   tata kelola desa.

                        Budaya hukum menurut Friedman, adalah : “ Legal culture refers,   then, to those   part of general culture-customs, opinions, ways of doing and thingking-that bend social       forces toward or away from the law and in         particular ways[22], artinya, Budaya hukum    mengacu pada bagian-bagian adat budaya yang umum, pendapat, cara melakukan dan            berpikir yang   membelokkan kekuatan sosial menuju bahkan jauh dari dalam cara-cara          tertentu.

                        Budaya hukum (legal culture) sangat berkaitan dengan sikap terhadap hukum.       Sikap ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya,            karena itu menyangkut hal-     hal seperti, keyakinan (belief), nilai (value), cita (idea), harapan-harapan (expectation).[23]

                        Implementasi UU Desa di Jawa Timur dipengaruhi pula oleh budaya hukum yang melekat pada berbagai unsur masyarakat yang ada di jawa Timur. Kebudayaan tradisional           di Jawa Timur sangat beragam.

                        Secara kultural bisa dibagi dalam 10 wilayah kebudayaan yaitu kebudayaan Jawa Mataraman, Panaragan, Samin (Sedulur Sikep), Arek, Tengger, Osing (Using),   Pandalungan, Madura Pulau, Madura Bawean, dan Madura Kengean.[24]

                        Strategi pelaksanaan UU desa harus juga memperhatikan berbagai latar belakang    kebudayaan yang ada di Jawa Timur . Kebijakan yang mendukung pelaksanaan UU harus      mampu mengakomodir berbagai local wisdom atau kearifan lokal yang dimiliki oleh            masing-masing daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

            Problematika yang ada pada implementasi UU Desa di Jawa Timur dapat di kategorikan dalam 4 bidang kewenangan yang ada di Desa, yaitu, problematika kewenangan dalam penyelengaaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Problematika bidang penyelengaraan pemerintahan utamanya di sebabkan ada ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dengan peraturan pelaksanaannya, sedangkan kewenangan bidang pelaksanaan pembangunan menghadapi persoalan dalam hal tingkat partisipasi yang perlu di rumuskan lebih teknis terkait “participatory budgeting” yang masih sarat manipulasi simbolik, problem lainnya adalah kurang optimalnya  bidang kewenangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Alternastif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan cara penguatan dalam bentuk regulasi yang lebih teknis antara lain pada bidang kelembagaan dengan produk hukum sampai pada tingakatan desa berbasis pada kearifan lokal dan penguatan kapasitas sumber daya baik manusia maupun sumber daya lainnya.

3.2. Saran

            Struktur, substansi dan budaya hukum sebagai suatu sistem menjadi penting untuk mengetahui dan melakukan konstruksi bagi pelaksanaan tata kelola desa, oleh karena itu, revisi atau memperbarui aturan-aturan tentang Desa wajib dilakukan untuk menghindari konflik norma, ketidakjelasan norma dan kekosongan norma.

*Penulis adalah Dosen Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura

 

DAFTAR BACAAN

Ayu Sutarto, Penelitian thesis mengenai 10 pembagian wilayah kebudayaan Jawa Timur, 2006

Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

Lawrence M  Friedman, 1975. The Legal System, A Social Science Perspective, New York : Russel Sage Fondation.

Pidato Gubernur Jawa Timur dalam acara “Seminar Isu Strategis Aktual Jawa Timur, Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa, Membangun Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris”, di Hotel Santika Surabaya, Rabu, 20 Agustus 2014.

Hasil diskusi/tanya jawab antara penulis dan camat terkait tema “hubungan/relasi desa dan kecamatan berdasarkan UU Desa” pada kegiatan fasilitasi sosialisasi UU Desa dan diklat Camat se-Jawa Timur, putaran 1-3 (September-Oktober 2014)  bertempat di Warung Desa, kerjasama CSWS Fisib Unair dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

Hasil diskusi/tanya jawab antara penulis dengan kepala desa pada kegiatan fasilitasi sosialisasi UU Desa dan diklat Kepala Desa1 se-Jawa Timur, putaran 4-9 (Oktober-Nopember 2014) kerjasama CSWS Fisib Unair dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

http://m.tribunnews.com/nasional/2015/01/06/solusi-untuk-rebutan-wewenang-berdayakan-desa-antara-mendagri-dan-menteri-daerah-tertinggal, di akses pada 16 Januari 2015

Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2014,

http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=68, di unduh pada tanggal 16 januari 2015

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desa., di unduh pada 16 Januari 2015

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PP nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri 111-114 Tahun 2014

Permendesa 1-5 Tahun 2015

Permendagri Nomor 4 ta

                [1]Disampaikan Gubernur Jawa Timur dalam acara “Seminar Isu Strategis Aktual Jawa Timur, Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa, Membangun Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris”, di Hotel Santika Surabaya, Rabu, 20 Agustus 2014.

                [2] Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur 2014, http://jatim.bps.go.id/index.php?hal=publikasi_detil&id=68, di unduh pada tanggal 16 januari 2015.

                [3]Disarikan penulis dari hasil kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Camat Se-jawa Timur Periode I ( September-November 2014 bertempat di Islamic Centre, Watu Kosek, Villa Duta, Waroeng Desa), Kerjasama SCWS Fisib Unair dan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.

                [4] Lihat ketentuan Pasal 18 UU Desa

                [5] Lihat ketentuan pasal 19 UU Desa

                [6] http://m.tribunnews.com/nasional/2015/01/06/solusi-untuk-rebutan-wewenang-berdayakan-desa-antara-mendagri-dan-menteri-daerah-tertinggal, di akses pada 16 Januari 2015

                [7] ibid

                [8]Hasil diskusi/tanya jawab antara penulis dan camat terkait tema “hubungan/relasi desa dan kecamatan berdasarkan UU Desa” pada kegiatan fasilitasi sosialisasi UU Desa dan diklat Camat se-Jawa Timur, putaran 1-3 (September-Oktober 2014)  bertempat di Warung Desa, kerjasama CSWS Fisib Unair dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

                [9] Lihat ketentuan Pasal 26-29 UU Desa

                [10] Lihat ketentuan pasla 66 UU Desa

                [11]Hasil diskusi/tanya jawab antara penulis dengan kepala desa pada kegiatan fasilitasi sosialisasi UU Desa dan diklat Kepala Desa1 se-Jawa Timur, putaran 4-9 (Oktober-Nopember 2014) kerjasama CSWS Fisib Unair dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

                [12] Lihat ketentuan Pasal 100 PP 43 Tahun  2014

                [13]Lihat UU 33 tahun 2004

                [14] Ibid

                [15] Ibid

                [16] Ibid

                [17] Ibid

                [18] Ibid

                [19]Lawrence M  Friedman, 1975. The Legal System, A Social Science Perspective, New York : Russel Sage Fondation, Pg. 16

                [20] Ibid, Hal.16

[21]http://nasional.kompas.com/read/2015/01/14/00045251/Ini.Pembagian.Kewenangan.Kemendagri.dan.Kemendes.Terkait.Urusan.Desa., di unduh pada 16 Januari 2015

                [22]Lawrence M Friedman, Op.Cit, hlm 15

                [23]Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.

                [24] Penelitian thesis Ayu Sutarto mengenai 10 pembagian wilayah kebudayaan Jawa Timur, 2006

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *