Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Herlin Wijayati*)

Bagikan

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang  No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan  baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Dengan dibuktikannya penerapan Asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut. Oleh karena itu untuk menyikapinya perlu dipersiapkan perangkat peraturan pelaksanan yang jelas baik secara substansional maupun secara operasional, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, sarana dan prasarana yang mendukung, pembinaan dan pengawasan secara kontinyu dan penyediaan sumber dana.

 

  1. Latar belakang masalah

Secara historis sebelum kemerdekaan , di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan-satuan initersebut disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahannya sendiri. Satuan masyarakat hukum inilah yang kemudian disebut sebagai desa, dan pemerintahan desa inilah oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh pemerintah Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah[1].

Hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pembagian daerah Indonesia terdiriatas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya detetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa keberadaan satuan masyarakat hukum atau  masyarakat desa telah ada sejak jaman dahulu sebelum penjajah datang dan negara Indonesia merdeka. Kemudian setelah Indonesia merdeka penyelenggaraannya pemerintahan desa mulai ditata kembali dan diatur bedasarkan produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa waktu itu. Oleh sebab itu keberadaan daerah yang  mempunyai susunan asli termasuk didalamnya pemerintahan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara kesatuan Republik Indonesia.[2]

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas /masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Selain itu secara politis desa mempunyai posisi sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan daerah terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya sesuai dengan budaya, asal usul dan adat istiadatnya yang berkembang di desa tersebut. Otonomi yang ada di desa masih bersifat asli dan alami sehingga perlu dilindungi dan dihormati keberadaannya.Dan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan jaman.

Makna  desa berdasarkan pasal 1  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dan oleh karenanya keberadaan desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan.

Lahirnya Undang-Undang Desa no 6 Tahun 2014 dapat dikatakan  sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan  baik dari kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan Asas recognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa  mengatur mengenai Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewaiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; pembangunan desadan pembangunan kawasan pedesaan. Sebagai  paraturan yang baru undang-undang desa ini senantiasa diikuti dengan perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi seperti yang ada saat ini. Tentunya pemberlakuan peraturan desa tersebut juga akan memberikan implikasi positif dan negatif pada pemerintahan desa. Dampak positif salah satunya adalah sebagai wujud nyata pengakuan terhadap keberadaan desa di tengah era globalisasi dan dampak negatifnya adalah kecenderungan sumberdaya desa dan sumber daya manusianya yang  tidak mampu akan mengakibatkan masyarakat desa dan pemerintah desa akan semakin terpuruk yang terkesan dipaksakan.

Perlu dipahami bahwa saat ini sebagian besar  wilayah Indonesia sudah mengalami dinamika dalam pertumbuhan ekonominya,sosial teknologi dan ilmu pengetahuan . Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah sebagian besar pada umumnya sangat terbuka terhadap perkembangan , pembaharuan dan peluang-peluang kemajuan. Untuk  itu semua, ada beberapa hal yang harus diperhtikan oleh  pemerintah terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang tentang Desa adalah sebagai berikut:

  1. Mempelajari dan  kondisi dan situasi desa-desa yang tersebar dengan melakukan  kajian  sosiologis filosofis maupun secara yuridis.
  2. Melakukan kajian secara yuridis dengan melihat peluang dan tantangan yang mungkin ditemukan ke depannya apakah memang sudah dipersiapkan perangkat normanya sebagai pijakan
  3. Memahami aspek-aspek filosofis yang tumbuh dan berkembang di pedesaan dengan   segala karakter yang dimiliki oleh desa yang sangat heterogen

Dalam Undang-Undang Desa Secara umum,  secara sistematis telah dijabarkan tentang hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dimana setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Adanya UU ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena UU ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan UU Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Bahkan secara yuridis Undang-Undang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa. Hal ini karena mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem ketatanegaraan kita. Disamping itu UU Desa juga menunjukkan ketegasannya dengan adanya ancaman pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksinya bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 52 ( ayat 2) Undang-Undang Desa.

Namun demikian secara substansial Undang-Undang Desa ini juga masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti yaitu adanya beberapa pasal yang masih mengharuskan adanya peraturan pelaksananya baik itu berupa Peraturan Pemerintah  , Peraturan Menteri  ataupun Peraturan Bupati yang jelas-jelas diperintahkan oleh Undang-Undang Desa ini segera dibentuk sementara pembentukan perangkat peraturan tersebut tidak bisa secara spontan karena membutuhkan bebagai macam kajian

Sebagai bahan kajian ada beberapa pasal yang memerintahkan adanya peraturan pelaksana yang diperintahkan antara lain bisa dilihat pada tabel berikut ini :

No. Pasal Substansi Peraturan Pelaksana
1. 8 ( ayat 2) Pembentukan Desa Perda Kabupaten
2. 8 ( ayat 3) Batas wilayah Desa Peraturan bupati
3. 31 ( ayat 2) Pilkades serentak Perda Kabupaten
4. 31 ( ayat 3) Tatacara Pilkades Peraturan Pemerintah
5. 37 ( ayat 5 ) Pengesahan Calon Kades Keputusan Bupati
6. 40 ( ayat 4 ) Pemberhentian Kades Peraturan Pemerintah
7. 50 ( ayat 2) Perangkat Desa Peraturan Pemerintah
8. 65 (ayat 2) BPB Perda Kabupaten
9. 66 ( ayat 5) Penghasilan tetap dan tunjangan Kades Peraturan Pemerintah
10. 77 ( ayat 3) Asset desa Peraturan Pemerintah
11. 79 (ayat 3) Penyusunan APBDes Peraturan Pemerintah
12. 98 ( ayat 1 ) Desa Adat Perda Kabupaten
13 109 Kelembagaan pengisian Kades Adat Perda Gubernur

Dengan berjalannya waktu saat ini sudah terdapat beberapa peraturan pelaksanan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah yaitu  :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
  3. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Apabila dikritisi lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Desa ini , masih terdapat ketidak jelasan makna normanya . Keadaan ini tentunya akan menimbulkan berbagai penafsiran  yang dikuatirkan nantinya dalam implementasinya akan menyulitkan bagi pemerintaha desa. Sebagai contoh misalnya tentang masa jabatan kepala desa . Pada Undang-Undang Desa, dijelaskan masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 3 periode, dalam pasal ini belum ada penjelasan boleh berturut-turut atau tidak. Masa jabatan yang tergolong lama ini, ditakutkan akan lahir “raja-raja kecil” di desa. Terlebih lagi, dengan kewenangan yang diberikan pada setiap kepala desa cukup bebas sehingga menjadi kepala desa  dapat mengiurkan bagi setiap orang. Hal ini memungkinkan seseorang dengan segala cara agar dapat menduduki jabatan sebagai kepala desa. Untuk menyikapi hal ini, maka  masyarakat desa harus jeli dalam memilih kepala desa yang memang berkompeten. Apalagi dengan menggunakan pemilihan secara langsung, masyarakat desa diharapkan mampu menepatkan orang-orang terbaik di desanya pada setiap posisi di perangkat desanya, terlebih pada posisi kepala desa. Tingkatan kepedulian masyarakat desa dalam berdemokrasi, secara tidak langsung, juga akan berpengaruh dalam pembangunan-pembangunan di wilayahnya. Penepatan orang baik dan memang mampu mengatasi permasalahan desa pada tingkat kepala desa, pastilah akan berdampak positif dalam perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Sebaliknya, jika salah memilih, bukan malah mengatasi permasalahan tetapi akan menimbulkan permasalahan baru yang mungkin lebih besar lagi.

  1. Pembahasan

         Otonomi desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan asal-usul dan adat istiadat setempat. Dan otonomi desa dapat dikatakan merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dalam kerangka otonomi rakyat. Terdapat beberapa elemen penting dari otonomi desa yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tata pemerintahan yang baik ( good govenance ), diantaranya adalah :[3]

  1. Otonomi merupakan bagian dari demokrasi
  2. Dalam otonomi mengandung makna self governance untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri
  3. Daerah otonom harus memiliki kewenangan otoritas ( termasuk sumber-sumber keuangan ) untuk menjalankan fungsi-fungsinya memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya.

Dari ketentuan tersebut dapatlah dikatakan bahwa desa otonom merupakan subyek-subyek hukum yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, dan tindakan hukum yang yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :[4]

  1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
  2. Menjalankan pemerintahan desa
  3. Memilih kepala desanya
  4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
  5. Menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
  6. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa
  7. Menyelenggarakan gotong royong
  8. Menyelenggarakan Peradilan desa
  9. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa

Dalam perjalanan sejarah otonomi desa mengalami pergeseran dan pengurangan bobot otonomi itu sendiri sedemikian rupa, sehingga menyebabkan seluruh atau sebagian hak-hak dan kewenangan desa sebagai masyarakat hukum tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan – kebijkan yang dikeluarkan oleh perturan atau kebijakan yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang ada diatasnya.

Lahirnya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini   Inti utama kebijakannya adalah diakuinya, desa sebagai daerah otonomi. Dengan demikian, desa diberi kewenangan penuh mengelola sumber daya. Hal ini merupakan angin segar bila regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Undang-undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme checks and balances kewenangan di desa dengan pengaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa.

Badan Permusyawaratan Desa , menurut UU No. 6/2014, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Desa. Dalam  rumusan ini kedudukan BPD sudah mengambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permuswaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa yang ditetapkan secara Demokratis . Sebagai perwujudan Demokrasi dalam Penyelengaraan Pemerintah Desa, BPD memiliki kedudukan penting dalam Sistim Perintahan Desa.

Bila UU Desa ini diterapkan secara konsisten , maka akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Namun perlu juga harus dipahami terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian,  diantaranya adalah terkait dengan alokasi  dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia. Besarnya dana yang dikelola, bila tidak dilakukan dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, berpotensi menyimpang dan menjadi sarang korupsi di tingkat desa. Anggaran yang diberikan bukan menyejahterakan, malah berpotensi merusak tatanan yang ada melalui korupsi atau ketidakadilan dalam pembagian anggaran.

Demikian juga  terkait dengan kapasitas perangkat desa yang beragam dalam kemampuan mengelola pemerintahan desa dengan jumlah dana yang cukup besar. Hal ini terutama terkait dengan kemampuan dalam tata kelola desa yang baik yang masih lemah. Mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pemahaman kepala desa terkait potensi desa serta memformulasikannya dalam kebijakankebijakan berupa peraturan daerah, anggaran, serta pelayanan dasar, akan menjadi tantangan tersendiri.

Kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monitoring terhadap program-program yang dilakukan di desa. Selain checks and balances yang akan diamanahkan oleh UU Desa ini melalui BPD (Badan Perwakilan Desa), warga desa dituntut lebih aktif memonitor dan memberi masukan. Untuk terlibat aktif, dibutuhkan pemahaman yang baik dari warga terkait fongsi dan proses kepemerintahan.

Persoalan  lainnya yang perlu dikaji  adalah pembagian anggaran yang  seragam dari APBN , padahal kapasitas pengelolaan pemerintah desa sangat beragam. Hal ini memang akan diantisipasi melalui aturanaturan desentralisasi fiskal yang mengatur besaran anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah. Namun, dengan beragamnya karakter 72. 944 desa, dibutuhkan keahlian teknis yang harus tepat. Hal ini agar alokasi anggaran dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa tersebut.

Tantangan terakhir, adalah tidak adanya keselarasan  perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kabupaten. Dalam pengalaman di lapangan dilakukan dengan Musrenbang, namun faktanya sulit sekali melakukan perencanaan yang bersinambungan antara perencanaan desa dan perencanaan pembangunan di kabupaten. Padahal, dibutuhkan keterpaduan sehingga perencanaan desa yang variatif sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan kemampuan desa di berbagai wilayah kabupaten, tetap memiliki keterpaduan dengan rencana kabupaten.

Selain problematika sebagaimana disebutkan diatas, secara normatifpun dalam Undang-Undang desa tersebut terdapat beberapa hal yang masih menimbulkan masalah , diantaranya adalah : Besarnya kewenangan desa dan kepala desa  disatu pihak memberi peluang bagi upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya otonomi desa, namun disisi lain bukan mustahil menjadi ancaman bagi perkembangan desa dimasa akan datang. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) misalnya, sekalipun dinyatakan dalam undang-undang BPD berada diluar pemerintahan desa, namun praktis BPD tak memiliki fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas kepala desa. Kekuatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada kepala daerah, dan bukan kepada BPD. Tugas BPD selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan hanya melakukan pembahasan dan menerima laporan dari masyarakat,. Kondisi semacam itu dapat melemahkan BPD sekaligus pada saat yang sama menguatkan kepala desa.

 Harus diakui bahwa batasan tentang pemerintahan desa disatu sisi memberi keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program desa, namun disisi lain cenderung mengurangi chek and balance system sehingga pemerintah desa berpeluang absen dari pengawasan wakil masyarakat. Luasnya kewenangan pemerintah desa tanpa pengawasan kuat BPD pada akhirnya membuka peluang korupsi di desa disebabkan sumber daya aparatur yang minim, apalagi jika pemerintah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana amanat undang-undang desa.

Meskipun persoalan yang terkait dengan UU Desa ini sangat kompleks, UU ini sangat penting sebagai upaya mengoreksi sistem pengelolaan ekonomi yang selama ini terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi kurang memperhatikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri, dan lebih condong  ke model perkotaan. Undang-undang tersebut mengatur tata kelola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat, maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa serta penguatan sistem informasi desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme checks and balances kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa.

Dari berbagai problematika di atas, tantangan peningkatan kapasitas pemerintah dan warga desa menjadi yang utama. Hal ini mengingat otonomi berkorelasi dengan kemampuan, dengan ragam kapasitas yang dimiliki desa baik sumber daya dana maupun manusia, memerlukan pendampingan yang serius. Bila tidak, tujuan otonomi desa bukan menguatkan, tetapi memperlemah sendi-sendi otonomi desa.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU Desa ini harus dibarengi penyiapan kapasitas perangkat desa, masyarakat desa, serta aturan-aturan desa sehingga otonomi berjalan dengan baik. Hal yang harus dipikirkan bahwa Indonesia memiliki 72.000 desa di seluruh Indonesia dengan segala keberagamanannya sehingga asistensi teknis peningkatan kapasitas ini perlu dipersiapkan secara serius. Selain itu, juga harus ada pengklasifikasian kemampuan desa dalam melakukan pengelolaan. Harus ada pendampingan yang dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai tingkat kemampuan. Keberadaan pendamping dalam hal ini sangat diperlukan dalam pengawalan kapasitas, baik untuk mendampingi perangkat desa maupun bagi masyarakat desa.

Masyarakat harus diminta mendorong transparansi berbagai kebijakan dan akuntabilitas pelayanan perangkat desa. Kelompok-kelompok masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, memahami penganggaran, terlibat dalam partisipasi, dan mendorong menjadi evaluator kinerja dari pemerintah desa. Dengan peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Oleh karena itu untuk menyikapi menjelang diterapkannya secara efeektif Undang-Undang Desa tersebut maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perangkat peraturan pelaksanan yang jelas baik secara substansional maupun secara operasional
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen
  3. Sarana dan prasarana yang mendukung
  4. Pembinaan dan pengawasan secara kontinyu
  5. Penyediaan sumber dana
  1. Penutup

Lahirnya Undang-undang Desa sebagai  produk hukum tentunya sangat dinantikan oleh segenap masyarakat desa. Namun demikian harus disadari bahwa keberadaan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan . Adapun kelebihannya  adalah pemanfaatan UU Desa sebagai dasar pijakan dan dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia dan akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Kondisi ini harus diiringi dengan kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan. Namun perlu juga harus dipahami terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah terkait dengan alokasi  dana dari APBN untuk desa di seluruh Indonesia. Besarnya dana yang dikelola, bila tidak dilakukan dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, berpotensi menyimpang dan menjadi sarang korupsi di tingkat desa. Anggaran yang diberikan bukan menyejahterakan, malah berpotensi merusak tatanan yang ada melalui korupsi atau ketidakadilan dalam pembagian anggaran.

Saran dari penulisan ini adalah harus adanya pengawasan yang intens dan berkala untuk bisa mengawal UU Desa ini dalam menjalankan amanah-amanahnya. Pengawasan ini sendiri, bisa dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) setempat, pemerintah daerah setempat dan juga bisa dari masyarakat desa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dalam penggunaan dana alokasi tersebut, diharapkan penggunaan dana alokasi dapat tepat sasaran dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

 

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

 

DAFTAR PUSTAKA

Aan Eko Widiarto dan Rahmad Syafaat, 2006, Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik, Malang : Sekretariat Penguatan Otonomi Desa

Dadang Solihin, dan Dedy Supriady, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Derah, Bandung, PTMekar Jaya

Hanif Norcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

HAW. Wijaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomiyang asli, Bulat dan Utuh, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sumber Suparin, 1997, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Bogor Ghalia Indonesia

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta PT.Bina Aksara

[1] Talizi Ndraha, Dimensi-dimensi pemerintahan desa, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981 hlm 13

[2] Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

[3] Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintah Desa, Dari Desa Terkooptasi dan Marginal Menuju Desa Otonom Dan Demokratik, sekretariat Penguatan otonomi Desa, Malang, hlm 7

[4] Taliziduhu Ndraha, op.cit. hlm 7-8

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *