Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa di Jawa Timur Dalam Momentum Penguatan Demokrasi di Desa (Fatkhurohman*)

Bagikan

Abstrak

Sekarang desa memasuki momentum yang sangat penting seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Politik hukum yang terbentuk mengarah kepada penguatan keberadaan desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa. Namun untuk meralisasikan tujuan tersebut tidaklah mudah karena ada beberapa kendala. Salah satu kendala adalah menata demokrasi yang selama ini rusak ketika dilaksanakannya Pemilihan Kepala desa (Pilkades). Dilaksanakannya Politik Uang, munculnya Bandar-bandar judi pilkades menjadikan potret  pesta demokrasi Desa tercoreng. Untuk itu perlu kiranya ada upaya untuk menanggulangi kejadian tersebut baik dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Beberapa pihak yang harus berperan untuk dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini adalah terletak kepada kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pilkades, calon kades, masyarakat, panitia pemilihan dan para peengak hukum.

Kata Kunci: Implementamsi undang-undang, Penguatan Demokrasi, Desa

 

Keberadaan desa dilihat dari lingkup sejarahnya banyak dikatakan sebagai pemerintahan asli yang diakui mulai dari jaman kerajaan sampai dengan adanya negara Indonesia.  Sebagai pemerintahan asli keberadaannya di Indonesia mengalami pasang surut pengaturan. Hal ini seperti bisa dilihat dalam beberapa pengaturan yang meliputi Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  tentang Pemerintahan Desa,  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dan sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejarah mencatat bahwa beberapa kali pengaturan ini bukan membuat desa lebih baik tetapi bahkan sebaliknya.  Perjalanan pemerintahan desa menuju kemandirian hanya sebuah impian. Desa tidak lebih dari sebuah tempat untuk tempat  lahir dimana setelah dewasa dan tua hanya dijadikan  ladang cerita sejarah.

Politik Hukum lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat    dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan  sejahtera[1]. Undang-undang ini seakan  memberikan darah baru bagi kehidupan masyarakat di desa. Bagaimana tidak, desa yang sebelumnya sangat-sangat kekurangan segalanya baik supra struktur, infra struktur dan dana  untuk program pembangunan desa melalui undang-undang baru ini semuanya akan teratasi. Hal ini disebabkan karena masing-masing desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 1,4 Milyar dari dana APBN perubahan tahun 2015.

Pada kondisi seperti ini nantinya Desa harus bergairah maju kreatif dan inovatif untuk mensejahterakan  masyarakatnya. Untuk mewujudkan itu semua maka dibutuhkan kerja keras komponen dari seluruh pemerintahan desa, yakni  kepala Desa dengan seluruh perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Kepala desa harus mempu manjalin komunikasi yang efektif dengan komponen organisasi desa dan warganya, BPD juga harus menempatkan perannya sebagai patner konstruktif pembangunan  kepala desa. Sedangkan Warga Desa diharapkan mampu secara konsisten memberikan umpan balik dalam bentuk partisipasi berjalannya pemerintahan desa.

Salah satu cara untuk mengejahwantahkan hal tersebut akan dipengaruhi proses demokratisasi ketika pemerintahan desa dibentuk  untuk menentukan kedudukan Kepala Desa berikut perangkatnya. Fakta demokrasi di Indonesia mencatat, bahwa setelah demokrasi Pancasila ditinggalkan begitu saja maka bangsa ini mencoba satu bentuk demokrasi dalam era reformasi yang dimulai tahun 1998. Demokrasi ini kemudian lazim disebut dengan demokrasi persimpangan jalan atau demokrasi transisional. Demokrasi ini  karena luapan kebebasan yang telah terbelenggu selama 32 tahun oleh ORBA. Pada  waktu itu gelombang kebebasan yang sangat luar biasa, sehingga seluruh kau reformis menginginkan simbol-simbol pembelengguan dibuang dari bumi Indonesia. Demokrasi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Fenomena ini menurut Satjipto Rahardjo disebut dengan  demam demokrasi.[2]

Babak baru kehidupan bangsa Indonesia memang telah mulai dibangun dengan pondasi demokrasi. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan platform demokrasi yang jelas, khususnya warna dan rasa demokrasi yang ber-aroma bercita rasa Indonesia. Ini yang menurut penulis bahwa demokrasi telah tumbuh dan berkembang seperti berada dipersimpangan jalan.[3]

Namun demikian, pada formal demokrasi yang berbentuk pemilu mengalami perkembangan kemajuan yang sangat luar biasa. Sebuah kemajuan  demokrasi  yang sangat luar biasa. Apresiasi Internasional pun turut mengiringi sukses berdemokrasi di negeri ini, bahkan Indonesia disebut sebagai negara demokrasi ketiga di dunia.[4]

Kesuksesan berdemokrasi ternyata tidak berbanding lurus dengan kenyataan bahwa dalam era reformasi ternyata kita terjebak oleh dua pusaran demokrasi, yakni antara demokrasi proseduraldan demokrasi subtansial. Menurut penulis,  Indonesia sekarang  sedang  pada puncak gairah  demokrasi yang ditandai dengan meriahnya simbol-simbol demokrasi. Ini yang pada tataran teori melahirkan paham demokrasi prosedural.  Sebuah demokrasi yang dijalankan hanya sebatas pemenuhan rambu-rambu demokrasi, diperuntukan kepada golongan/elit partai.[5]

Sedangkan yang diharapkan sebenarnya demokrasi subtansial/maximalist democracy mengkaitkan demokrasi bukan saja dengan sistem politik, melainkan pula dengan aspek-aspek kehidupan lain, seperti sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pandangan kelompok ini, suatu negara belum bisa dikatakan demokratis jika tidak memberian kesempatan yang sama, misalnya, dalam aspek ekonomi (baca. kesejahteraan ekonomi) dan keadilan sosial meskipun telah mengimplementasikan nilai atau prinsip demokrasi dalam aspek politik[6].

Desa yang merupakan bagian dari proses demokratisasi ternyata tidak luput dari persoalan ini. Kecenderungan praktek demokrasi di desa cenderung masuk pada pusaran demokrasi prosedural. Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan Pilkades yang merupakan wahana pesta demokrasi di desa. Keberadaan Pilkades ini dalam UU No 6 tahun 2014 diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi :

(1)   Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2)   Pemilihan  Kepala  Desa  bersifat  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3)  Pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan  melalui  tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4)   dst…

Harapan kita, isi  peraturan ini dalam implementasinya berjalan dengan baik sesuai dengan koridor demokrasi yang baik dan benar. Namun ternyata pengaruh besar praktek demokrasi nasional yang terjebak kepada pusaran demokrasi prosedural dan syarat dengan politik uang (money politic)  membawa wajah demokrasi di desa ikut buram.

Hal ini secara riil diakui oleh  sebagian besar Kades pada waktu pelaksanaan Sosialisasi UU No 6 tahun 2014 yang diselenggarakan Balai Diklat Provinsi Jatim dan CSWS Fisipol UNAIR tahun 2014 dan Tahun 2015.  Dikatakan secara terbuka bahwa tidak mungkin dalam pelaksanaan pilkades tidak terjadi politik uang dimana jumlahnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Modal kejujuran dan integritas bukan  lagi menjadi modal utama yang berpengaruh untuk meraih kursi kekuasaan Kepala Desa.

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang  baik  supaya   orang     itu  tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan  cara  tertentu pada saat pemilihan umum.[7] Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Menurut Abdus Salam uang sangat mempesona bagi masyarakat terkait dengan perebutan kekuasaan. Aura uang amat dahsyat untuk menarik simpati masyarakat yang secara politik memiliki keterbatasan dalam memahami hakekat politik jangka panjang.[8]

Menurut penelitian  Political Research Institute for Democracy (Predi)  politik uang ikut dikelompokkan dalam bentuk yang tidak riil, maka keseluruhan pemilih yang menginginkan politik uang menjadi sebanyak 39,6 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dengan 10,6 persen yang menginginkan pembagian sembako, 8,8 persen yang meminta perbaikan jalan, dan 5,3 persen untuk memberi modal usaha.[9]

Menurut penulis tantangan akan terjawab oleh sebuah tindakan, yakni sebuah upaya nyata untuk merekontruksi kembali regulasi pelaksanaan Pilkades dan mengamputasi praktek-praktek money politics  melalui tindakan sanksi yang tegas dari panitia/pelaksana pilkades.

Kita telah membukti kepada masyarakat Indonesia bahwa politik uang adalah alat perusak utama demokrasi dalam pelaksanaan Pilkades dewasa ini.  Indentifikasi personal terjadinya kerusakan ini adalah ada dua pihak, yakni subjek (pelaku/pemberi) dan Objek (sasaran). Bertindak selaku subjek adalah para kandidat calon Kepala Desa  dan objek/sasarannya adalah masyarakat. Diantara dua pihak ini memang terjadi transaksi yang saling menguntungkan dimana pada pihak subjek akan dapat suara dan pihak objek akan dapat bentuk materi (uang, sembako, perlengkapan dsb).

Politik transaksional ini menjadikan masyarakat jadi sasaran  empuk untuk mendulang suara, sehingga masyarakat sering disebut dengan lumbung suara. Pada posisi inilah seolah-olah masyarakat   menjadi pihak yang selalu disalahkan karena bertindak sebagai penerima bantuan. Pada hal kalau dijabarkan secara gamblang beberapa elemen yang terkait dengan  proses pelaksanaan Pilkades melibatkan  berbagai  pihak, antara lain;

  1. Panitia Pemilihan ;

Pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan Pilkades mulai dari awal hingga penetapan calon pemenang.

  1. Panitia pengawas;

Pihak yang berhak mengawasi dan melaporkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan jalanya Pilkades

  1. Para kandidat;

Pihak yang dicalonkan dan berupaya untuk menduduki kursi Kepala Desa

  1. Para penegak hukum;

Pihak yang bertanggung jawab pada proses dan penegakan keamanan pada pelaksanaan Pilkades

Pihak yang mempunyai suara dan sebagai penentu kemenangan bagi calon pasangan kandidat  pada pelaksanaan Pilkades[10]

Jelas kiranya bahwa untuk membangun kembali kitah demokrasi di desa harus bertumpu kepada 5 pilar yang dipahami sebagai satu kesatuan. Hambatan yang paling berat ada di 2 (dua) pihak, yakni calon kades dan masyarakat. Selama kades tidak memberikan uang dalam bentuk apapun ketika terjadi pilkades maka tidak akan terjadi politik uang. Kalaupun calon tetap memberikan uang tetapi masyarakat berani untuk menolaknya maka juga tidak akan terjadi politik uang. Menurut survey Political Research Institute for Democracy (Pride) “Pilkada (baca pilkades)  telah menyeret masyarakat pada pragmatisme sesaat dengan ‘menggadaikan’ idealisme dan nilai-nilai demokrasi” [11]. Sebuah tugas berat telah menanti untuk memberikan pendidikan demokrasi yang baik dan benar kepada masyarakat.

Disamping persoalan politik uang hal yang menghancurkan demokrasi di desa pada waktu pemilihan kepala desa adalah munculnya bandar-bandar judi. Keberadaan bandar ini sangat mempengaruhi jalannya pilkades, dimana atas nama uang suara warga masyarakat diperjual belikan melalui instrumet taruhan. Tujuan penjudi jelas untuk kepentingan kepentingan praktis, yakni mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli lagi kepada hancurnya nilai demokrasi, pendidikan demokrasi, bahkan sampai hancurnya demokrasi. Menurut pengakuan kepala desa bahkan penjudi karena tujuan untuk memenangkan taruhan mampu mempengaruhi masyarakat melalui uang dalam suatu dukuh untuk tidak berangkat pada waktu pemilihan kepala desa dilakukan.[12]  Selanjutnya dikatakan, para penjudi  kebanyakan bukan berasal dari desa tersebut namun datang dari luar kota bahkan juga dari luar provinsi.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa  Judi Pilkades adalah terstruktur dan nyata adanya, namun sampai sekarang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum. Telah terjadi pembiaran secara masif oleh penegak hukum tentang praktek judi ini. Pada hal judi jelas masuk dalam delik pidana dan sangat tegas  pengaturan dan sanksinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara pidana. Perihal Judi diatur dalam Pasal 303 KUHP  yang menyebutkan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling  banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

  1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Jelas kiranya kalau perjudian dalam Pilkades baik yang diatur dalam KUHP dan Pidana pemilu  secara tegas memberikan sanksi. Namun sangat disayangkan karena ternyata dalam proses penegakan hukum (law enforcement) sangat tidak efektif yang disebabkan oleh para penegak hukumnya belum melakukan penindakan secara tegas. Ketidak tegasan ini bisa disebabkan pertama, ketidak tahuan penegak hukum pada proses judi di pemilihan kepala desa,  kedua  Penegak hukum sangat tahu tetapi sama sekali tidak ada upaya pencegahan dan penindakan perjudian pilkades ini.

Disamping penegak hukum ternyata masyarakat menjadi penyebab terjadinya perjudian ini. Masyarakat tidak  memberikan laporan bahwa telah terjadi perjudian tersebut bahkan terkadang terjadi sebaliknya dimana masyarakat menikmati perjudian tersebut karena  mendapatkan sesuatu dari proses tersebut.

Berbagai kenyataan tersebut di atas menunjukan bahwa memang penegakan hukum dalam persoalan pilkades tidak efektif. Menurut   Friedman menyebutkan bahwa Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni :

  1. Faktor substansi hukum.substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup Living Law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.
  2. Faktor struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.
  3. Faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukasn bagaimana hukum digunakan , dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.[13]

Berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut kalau dihubungkan dengan persoalan pencegahan dan penanggulangan judi pilkades banyak disebabkan oleh faktor struktural dan faktor kultural.  Artinya faktor penegak hukum dan partisipasi masyarakat mendominasi gagalnya proses penegakan hukum yang juga akan mempengaruhi tegaknya demokrasi di desa. Demokrasi tanpa hukum akan lumpuh dan hukum tanpa demokrasi akan sekarat. Penguatan demokrasi harus didukung oleh penegakan hukum karena itu UU No 6 Tahun 2014 harus ditegakan kalau keberlangsungan demokrasi akan tetap bisa hidup di desa.

 

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

 

DAFTAR BACAAN

Abdu Salam, Politik, ”Uang dan Pilkades”,  Kompas,  09 Juni  2010

Agus Herta Sumarto, peneliti Pride Indonesia  dalam diskusi dan paparan hasil survei “Demokrasi, Pilkades, dan Money Politik” di Jakarta, Selasa (10/8/2010).

Agus Herta Sumarto, peneliti Pride Indonesia  dalam diskusi dan paparan hasil survei “Demokrasi, Pilkada, dan Money Politik” di Jakarta, Selasa (10/8/2010).

Ahmad A. Sofyan, S.IP, “Voting Behavior dan Pilkades secara Langsung :Upaya Pencarian Landasan Teoritis,  dalam http://renaisans-unibo.blogspot.com/ diakses tanggal 8 September 2009

Fatkhurohman, “Pemilihan Umum  Sebagai Wahana  Peningkatan Kualitas Demokrasi  Di Indonesia”, Vol. II No.2/2009, Jurnal Konsitusi ISSN 1829-7706 FH Univ.Widyagama Malang dengan Mahkamah Konstitusi RI

Lawrance M. Friedman, 1975. The Legal System: Social Science Perspective, (New York: Russel sage Foundation)

Satjipto Rahardjo “Demokrasi atau Bangkitnya Para Preman?”, Kompas, 4/5/2005 diulas lagi dalam artikel “Santun Dulu, Baru Berpolitik” Senin, 4 Mei 2009

www//wikiwedia.com diakses tanggal 22 September 2010

 

[1] Konsideran UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Huruf  b

[2] Satjipto Rahardjo “Demokrasi atau Bangkitnya Para Preman?”, Kompas, 4/5/2005 diulas lagi dalam artikel “Santun Dulu, Baru Berpolitik” Senin, 4 Mei 2009

[3] Fatkhurohman, “Pemilihan Umum  Sebagai Wahana  Peningkatan Kualitas Demokrasi  Di Indonesia”, Vol. II No.2/2009, Jurnal Konsitusi ISSN 1829-7706 FH Univ.Widyagama Malang dengan Mahkamah Konstitusi RI.

[4] Tercatat Pemilu 1999 sendi-sendi demokrasi mulai ditegakan bahkan disebut sebagai pemilu yang demokratis setelah pemilu 1955. Kemajuan lain terjadi pada pemilu tahun 2004, dimana Indonesia mulai menerapkan pemilu  langsung sampai dengan Pemilu tahun 2009, dan 2014.

[5] Ibid, hlm. 6

[6] Ahmad A. Sofyan, S.IP, “Voting Behavior dan Pilkades secara Langsung :Upaya Pencarian Landasan Teoritis,  dalam http://renaisans-unibo.blogspot.com/ diakses tanggal 8 September 2009

[7] www//wikiwedia.com diakses tanggal 22 September 2010

[8] Abdu Salam, Politik, ”Uang dan Pilkades”,  09 Juni  2010

[9] Agus Herta Sumarto, peneliti Pride Indonesia  dalam diskusi dan paparan hasil survei “Demokrasi, Pilkades, dan Money Politik” di Jakarta, Selasa (10/8/2010).

[11] Agus Herta Sumarto, peneliti Pride Indonesia  dalam diskusi dan paparan hasil survei “Demokrasi, Pilkada, dan Money Politik” di Jakarta, Selasa (10/8/2010).

[12] Wawancara dengan Kades peserta diklat  (tidak berkenan disebut namanya)  tgl  11 Pebruari 2015 di Balai Diklat Provinsi  Jawa Timur Jl. Kawi Kota Malang

[13] Lawrance M. Friedman, 1975. The Legal System: Social Science Perspective, (New York: Russel sage Foundation) hlm. 87.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *