Kajian Kebijakan Strategis Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Sustainable Development

Bagikan

Kemiskinan merupakan salah satu dari tiga masalah utama bangsa Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Pengentasan kemiskinan merupakan program yang wajib dilaksanakan untuk dapat mengarah pada visi Presiden Republik Indonesia yaitu“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Masalah kemiskinan di Kabupaten Tuban dalam kondisi serius. Ini ditunjukkan dari hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016), di sebabkan Tuban masuk urutan peringkat ke lima terkait kemiskinan dari 38 Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab Kabupaten Tuban masuk dalam peringkat kemiskinan nomor lima di Jawa Timur?

FGD 11 Desember 2017
FGD, Tuban 11 Desember 2017

Bappeda Kabupaten Tuban dengan CSWS FISIP Universitas Airlangga mengadakan kerjasama dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan di Kabupaten Tuban. Maksud dari kajian ini mengidentifikasi kantong-kantong dan faktor-faktor penyebab tingginya angka    kemiskinan di Kabupaten Tuban; mengevaluasi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban; dan mengindentifkasi kembali potensi-potensi sumberdaya untuk kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Pemerintah daerah Kabupaten Tuban dapat mewujudkan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai ide atau gagasan, praktek layanan, proses, dan produk baru (invention).

Program pengentasan kemiskinan dari dimensi ekonomi menitikberatkan pada  penaikan tingkat pendapatan warga. Bertambahnya jumlah penduduk miskin yang linier dengan meningkatnya pendapatan perkapita menunjukan bahwa kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat miskin.  Kedua adalah  perlunya pendekatan pro-poor growth. Dari data di atas, dapat dikatakan secara tegas bahwa pembangunan pada kurun waktu 2015-2016 tampaknya menganut model pro growth, namun tidak pro poor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *