Konstruksi Hukum Pemerintah Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 (Vieta Imelda Cornelis)

Bagikan

Abstrak

        Konstruksi hukum penyelenggaraan Desa di harapkan bisa tercapai Kepastian Hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib Kepentingan Umum serta Proporsionalitas. Konstruksi yang bertujuan mendapat Nilai Good Government diharapkan dapat tercapai Keterbukaan, profesionalitas, Akuntabilitas, Efektifitas dan efisiensi serta partisipatif, sedangkan Konstruksi untuk mendapatkan Nilai Lokal diharapkan bisa tercipta atau bisa menggali kearifan lokal yang menjadi kebiasaan di desa serta tetap menjaga pluralistik atau keberagaman  di desa.

 

Kata kunci ; Konstruksi hukum, Penyelenggaraan desa, Partisipatif, Akuntabilitas, Efektifitas, Efisisensi.

 

  1. Pendahuluan

          Pembaharuhan konstitusi yang melahirkan perubahan perubahan yang fundamental pada Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia selanjutnya disebut UUD 1945. Tentunya secara langsung merubah dinamika ketatanegaraan dalam  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat sampai ke daerah daerah termasuk pada satuan pemerintahan yang terkecil yaitu desa.Tentunya hal ini di ikuti dengan Dasar hukum  pada pengaturan undang undang dibawah UUD 1945, sehingga tentunya peraturan dibawah UUD 1945 pada perundang-undangan dibawahnya  harus tersusun bertingkat seperti piramida yang tersistem dalam sistem hukum nasional bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui Indonesia menganut Teori  Hierarki atau Teori Stufenbau. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan menurut Hans kelsen  “ Dalam bukunya  yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Anders  wedberg dengan judul General Theory of Law and state , yang mengemukakan bahwa  : The creation of one norm-the lower one-is determined by another –the higher-the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order , constitutes in unity”. (Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regres-sus diakhiri oleh suatu paling tinggi , norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum) [1] Ini sejalan  dengan Pasal 1 ayat 3 UUD. N. RI 1945 yang mengisyaratkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sehingga segala sesuatu yang mengatur tentang kehidupan bernegara di Republik Indonesia harus berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( ius Constitutum). Kehidupan bernegara dalam satuan pemerintahan terkecil seperti Desa, tidak terlepas dari aturan aturan yang ditetapkan dalam peraturan undang undang. Berbicara tentang konsep dari UU Desa yang merupakan norma yang lebih rendah ditentukan oleh Norma yang paling tinggi

          Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa[2]  yang selanjutnya disebut UU Desa, merupakan undang-undang yang pada awalnya  disetujui oleh semua anggota DPR-RI yang hadir pada Sidang Paripurna  DPR-RI pada tanggal,28-Desember-2013 serta di sahkan  Presiden dalam Lembaran Negara RI 2014 No.7, pada tanggal 5- januari -2014. Lahirnya UU Desa dalam Dinamika tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, sangat berpengaruh besar pada satuan pemerintahan Desa di wilayah Republik Indonesia.Sehingga hal ini harus menjadi pemikiran berbangsa segenap komponen bangsa dalam mensikapi hadirnya undang undang tentang desa dengan  harapan kesejahteraan itu bisa tercapai sampai pada tingkat desa.

          Sebenarnya Persoalan Kesehjateraan  Bangsa Indonesia sudah hadir dari awal bangsa Ini berdiri dan tentunya selama Negara Indonesia ada dimuka bumi  Persoalan ini akan menjadi persoalan yang senantiasa hadir dalam perkembangan dinamika ketatanegaraan. Karena berdasarkan Pembukaan UUD 1945 didalamnya mengisyaratkan bahwa salah satu tujuan akhir dari Bangsa Indonesia adalah memajukan kesehjahteraan umum. Kesehjahteraan umum inipun adalah hak dari masyarakat desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu wilayah yang berada di Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu  Propinsi Jawa Timur yang ibukota provinsinya berada di kota Surabaya.  “Luas wilayah  Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km2 atau 4.642.800 ha” [3] Dan memiliki Satuan pemerintahan desa berjumlah kurang lebih  8.505 Desa/Kelurahan.[4]

          Tentunya dengan jumlah desa yang sangat banyak merupakan pekerjaan yang tidak muda untuk mengimplikasikan pemerintahan desa,  seperti yang sudah diaspirasikan dalam UU Desa. Pelaksanaan penyelenggaraan desa yang sangat komunal  dan berdasarkan adat istiadat kemudian setelah lahirnya UU Desa, desa dikembalikan kewenangan asli serta ditambahi kewenangan- kewenangan  yang lain sekaligus diberikan dana untuk mengelola secara mandiri, partisipatif dan responsif tentunya bukan persoalan yang muda. Sehingga diperlukan pengayoman yang baik mengenai tata kelola tersebut secara berkala terutama dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Jawa timur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan Pusat. Maka berdasarkan gambaran yang secara umum  diatas dapat ditarik dua pertanyaan yang mendasar yaitu,Persoalan atau pertanyaan yang sangat mendasar sehubungan dengan hadirnya UU Desa dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah jawa Timur yaitu : Pertama, Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan   UU Desa, Yang  kedua adalah Bagaimana Konstruksi hukum  Pelaksanaan Undang-undang tersebut di Provinsi Jawa Timur.

  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

            Dilihat dari perjalanan sejarah ketatanegaraan pengaturan tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah subjek hukum baru didalam peraturan hukum di Indonesia. Jauh sebelum Reformasi Desa sudah diatur dalam berbagai peraturan Hukum antara lain :

  1. UU No 19 Tahun 1965 Tentang DesaPraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III Diseluruh Wilayah Republik Indonesia[5] UU No. 19 Tahun 1965 yang selanjutnya disebut UU 19/ 1965 . Merupakan undang-undang yang  disahkan dan diundangkan  pada tanggal 1 september 1965 oleh Persiden Soekarno ( Presiden Republik Indonesia yang pertama) .

UU 19/1965 adalah undang-undang yang pertama mengatur tentang desa-desa di Indonesia. Desa sudah lama terbentuk bahkan sebelum Belanda menjajah Negara Indonesia,  desa sudah hadir sebagai pemerintahan yang berada sampai ke pelosok negeri. Sehingga setelah Negara Indonesia merdeka  diperlukan pengaturan desa-desa yang berada di wilayah bekas jajahan belanda. Visi awal pengaturan desa pada saat itu adalah membuang peraturan-peraturan perundangan tata pedesaan umumnya yang masih mengandung unsur-unsur dan sifat kolonial-feodal harus diganti dengan satu undang-undang Nasional  kedesaan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

 Sehingga diharapkan “ harus menjamin Tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh daya guna dalam rangka menyelesaikan Revolusi Nasional  yang Demokratis dan Pembangunan Nasional  Semesta sesuai dengan dan jiwa Manifesto Politik sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara No. I/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan pertama 1961-1969”[6]  Memang Kehadiran UU 19/1965 adalah undang-undang yang lahir pada Pemerintahan Presiden Soekarno dan semangat yang lahir adalah semua aspek kegiatan ketatanegaraan di negeri ini jangan sampai terlepas dengan persatuian kesatuan sebagai satu Bangsa. Karena bercermin dari latarbelakang betapa sulitnya memerdekaan bangsa ini dari Kolonial penjajahan sehingga produk-produk hukum yang lahir harus mengedepankan nilai nilai Nasionalisme yang didalamnya kental dengan persatuan dan kesatuan bangsa.

  1. UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.[7]

UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan desa yang selanjutnya disebut UU No 5/1979  adalah undang undang yang lahir setelah Pemerintahan kedua, Yaitu Presiden Soeharto. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 1979. Undang-Undang ini lahir dengan semangat Pembangunan Nasioanal. Pada tahun tahun Pemerintahan presiden soeharto yang dikedepankan adalah pembanguinan bangsa itu sebabnya soeharto dikenal dengan nama Bapak pembangunan Indonesia. Itu sebabnya Hadirnya UU 5/1979 membawa satu visi yaitu penyeragaman administratif desa ini terlihat pada bagian konsideran UU 5/1979 yang menyatakan bahwa “ Pemerintahan desa sejauh mungkin di seragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar makin mampu menggerakan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif ” [8]

  1. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah .

UU No.22 Tahun 1999  tentang Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut UU 22/1999 , adalah undang undang yang keseluruhan mengatur tentang Pemerintahan  daerah tapi tidak secara spesifiek mengatur tentang Desa, namun setidaknya dalam perjalanan ketatanegaraan sudah memberikan pengakuan akan hak lokalitas dan hak asli dari daerah yang termasuk didalamnya ada Pemerintah desa. Dengan demikian  UU 22/1999 secara tegas memberikan keluasan peran dan tugas bagi desa untuk mengurusi tugas-tugas diluar kewenangan yang di berikan oleh pemerintah , pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

  1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah[9]

UU No.32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan selanjutnya disebut dengan UU 32/2004 , adalah undang undang yang lahir sebagai pengganti dari UU 22/1999 senada dengan UU 22/199, semangat yang dibawah adalah semangat reformasi yang memberi pengakuan lokalitas dan hak asli termasuk hak asli desa. Namun  Kewenangan desa lebih ditekankan pada tugas-tugas khusus yang di berikan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, kewenangan desa menjadi semakin terbatas. Seiring dengan perjalanan ketatanegaraan UU 32/2004 di ganti  dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah[10]

  1. UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

UU Desa adalah undang undang yang lahir yang secara khusus mengatur tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Memahami konteks pemerintahan desa dalam UU Desa ini tidak terlepas dengan Pemahaman bahwa pada saat ini desa mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal pluralitas Desa desa. Kenyataan ini harus di pandang sebagai aset untuk mewujudkan operasinalisasi kewenangan desa yang menuju Desa yang Mendiri, sejahtera, dan Partisipatoris. Namun dari hal hal diatas harus di garis bawahi bahwa Kewenangan Pemerintahan desa merupakan bagian dari kerangka besar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseluruhan  kewenangan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam mencapai cita-citanya, pilihannya jatuh terhadap sistem desentralisasi  yang dengan dasar pertimbangan  semenjak awal kemerdekaan, pada kenyataannya dihadapkan pada persoalan keberagaman suku, adat, agama dan didukung oleh karakter wilayah kepulauan. Denag sistem Desentralisasi akan meningkatkan daya tanggap pemerintah kepada publik dan peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan yang harus disediakan.

Kewenangan penyelenggaraan  pemerintahan desa meliputi : Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.Kewenagan ini sesuai dengan Pengertian atau pemahaman tentang desa.

Pengertian desa  menurut uu desa adalah : Desa atau desa adat  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional  yang diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan  pengaturan desa antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih memberikan legalitas atau kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain melestarikan dan mewujudkan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa serta memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.Sementara Tujuan Penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah membentuk Pemerintahan desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung-jawab.

UU Desa mengatur tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa secara garis besar ada dalam Bab V  yang antara lain mengatur tentang Penyelenggaraan Desa, Asas-asas Penyelenggaraan pemerintahan  desa, Pemerintah Desa,

Kepala desa, Pemilihan Kepala desa, pemberhentian kepala desa, Perangkat Desa, Musyawatah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi persyaratan Calon Anngota dan  Keanggotaan. Sedangkan Pengaturan desa  terdiri dari tiga hal yaitu  Pertama, Hak asli yang didalamnya terdapat 3 (tiga ) asas yaitu Asas Rekognisi, Asas subsidiaritas, dan asas keberagaman, Yang kedua adalah tentang Lokalitas Demokrasi terdiri dari Asas Kekeluargaan, Asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi dan asas kesetaraan sedangkan yang ketiga adalah Swadaya masyarakat yang terdiri dari Asas kebersamaan,Asas  kegotongroyongan, Asas Kemandirian, asas Pemberdayaan dan asas Berkelanjutan. Sehingga dari ketiga hal pokok di atas yang didalamnya terdapat asas-asas yang merupakan penunjang pelaksanaan Penyelenggaraan desa sehingga penyelenggaraan desa dapat diharapkan mendapat tiga Konstruksi penyelenggaraan Desa, yaitu Nilai hukum, Nilai Government dan nilai lokal.

Nilai hukum dalam Konstruksi hukum penyelenggaraan Desa di harapkan bisa tercapai Kepastian Hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib Kepentingan Umum serta Proporsionalitas. Konstruksi yang bertujuan mendapat Nilai Good Government diharapkan dapat tercapai Keterbukaan, profesionalitas, Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi serta partrisipatif, sedangkan Konstruksi untuk mendapatkan Nilai Lokal diharapkan bisa tercipta atau bisa menggali kearifan lokal yang menjdi kebiasaan di desa serta tetap menjaga pluralistic atau keberagaman  di desa.

  • Konstruksi Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Desa  Di Jawa Timur

     Kata Konstruksi umumnya dipakai oleh para arstiktetur di bidang tehnik maupun ilmu bahasa, di dalam Ensiklopedi Indonesia di sebutkan Pengertian Konstruksi dalam arsiktetur : “Susunan berbagai bagian hingga menjadi suatu keseluruhan bangunan yang teguh. Ilmu Konstruksi mempelajari cara pemakaian berbagai bahan, sehubungan dengan  bahan. Sehubungan dengan sifat-sifat bahan tersebut sedangkan pengertian Konstruksi dalam ilmu bahasa : urutan Kata kata dalam suatu kalimat.”[11]

Di dalam ilmu hukum juga kata konstruksi hukum dipakai untuk menjelaskan metode penafsiran hukum yang menurut Prof J.H.A Logemann:[12]

“Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum di wajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang  sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari apa yang di kehendaki oleh pembuat udang undang.” [13]  “Construct : To build ; erect; put together; make ready for use. To adjust and join materials, or parts of, so as to form a permanent whole. To put together constituent parts of something in their proper place and order. “construct” is distinguishable from “maintain” which means to keep up, to keep from change, to preserve. “.[14]

Sehingga di dasari dari sumber bahasa aslinya serta mengacu pada black’s law dictionary, Maka Konstruksi hukum yang dimaksud disini adalah dalam konteks kerangka Pengaturan desa-desa  di jawa Timur berdasarkan peraturan hukum yang diatur dalam UU Desa. Dalam hal ini  Penyelenggaraan  konstruksi hukum yang ruang lingkup di batasi pada definisi konstruksi hukum sebagai penggabungan hukum, mengumpulkan/membuat siap di gunakan dari bagian bagian konstituen  aturan-aturan hukum yang generalis (umum) maupun khusus (spesialis) atau comparative (perbandingan) antara peraturan peraturan hukum atau wacana yang sesuai dengan konteks daerah di Jawa Timur   sehingga dapat menciptakan kesatuan aturan hukum  yang mempunyai spesifik sesuai dengan karateristik desa desa yang berada di Jawa Timur.Konstruksi hukum yang diatur dalam UU Desa  merupakan penerapan dari amanat yang sudah tertuang dalam Norma dasar yaitu UUD 1945,  terutama apa yang tertuang dalam Pasal 18 dan pasal 18B ayat 2 yang pada intinya Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang, serta susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pijakan Norma norma yang bersifat dasar  yang tertuang dalam Norma yang tertinggi ini sehingga di aplikasikan pelaksanaan operasionalnya secara umum diatur dalam UU Desa. Konstruksi inipun  didasari pada pertimbangan Pertimbangan Filosofis, Historis  serta sosiologis. Yang tercermin didalam bagian konsideran  UU Desa. Bila Kita melihat Konstruksi hukum UU Desa  didalam struktur ketatanegaraan kita  maka “Hukum yang tertinggi dibawah undang-undang dasar adalah undang-undang sebagai bentuk peraturan yang di tetapkan oileh legistator ( legistaor act). Namun, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas kepada soal-soal yang umum, diperlukan pula bentuk bentuk peraturan lebih rendah  ( subordinate legistation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Lagipula sebagai produk lembaga politik, seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi materi kebijakan yang bersifat umum . Forum legislatif bukanlah forum teknis, melainkan forum politik, sehingga sudah sewajarnya apabila  perhatian dan kemampuan para wakil rakyat mengenai soal-soal teknis yang rinci juga tidak dapat diandalkan”[15]

Pengaturan yang diatur dalam undang-undang belum cukup memadai bila dilaksanakan pada tingkat operasional di desa, dibutuhkan “ peraturan yang lebih rendah untuk mengatur pelaksanaan suatu materi undang-undang maka kewenangan untuk lebih lanjut itu diberikan kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana, haruslah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan”[16]

Hal inilah yang biasa dinamakan dinamakan “ Legislatif delegation  of rule-making power.” [17]“Sebagian terbesar dari undang-undang mendelegasikan kewenangan  selanjutnya kepada peraturan Pemerintah ( PP), tetapi adapula yang memberikan delegasi langsung kepada peraturan presiden , Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi ataupun Peraturan daerah  Kabupaten/kota. ”[18]

Sehubungan dengan hal tersebut maka Norma Hukum UU Desa mendelegasikan pada PP, sementara kenyataannya butuh proses dalam pembuatan PP,  pendelegasian UU desa yang ada dalam bentuk PP  baru tersedia  dua PP yaitu :

Yang Pertama adalah Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut PP 43/2014, dan Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Yang selanjutnya disebut PP 60/2014.

PP No 43/2014 merupakan peraturan pelaksanaan yang mengoptimalkan penyelenggaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan PP no 60/2014 lebih mengutamakan peraturan pelaksanaan tentang dana desa yang merupakan pejabaran dari pasal 72 ayat 1 huruf b dan ayat 2 UU Desa dan secara khusus tentang salah satu sumber dana pendapatan Desa  yang berasal dari alokasi Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Negara yang harus dilaksanakan secaras transparan dan akuntabel  dengan tentunya memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sehingga perlu adanya kepastian hukum yang harus diatur dalam Peraturan pemerintah. Dari kedua PP tersebut tentunya belum cukup untuk memagari pelaksanaan uu desa,  masih diperlukan sepuluh pp lagi yang harus menjadi landasan operasional hukum dari UU Desa, yaitu diperlukan   Kewajiban Pemerintah Pusat menerbitkan 10 (sepuluh) PP tentang :

Tata cara pemilihan Kepala Desa serentak (Pasal 31 ayat (3),Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 ayat (4),  Musyawarah Desa Pasal 47 ayat (6), Perangkat Desa Pasal 50 ayat (2), Pemberhentian perangkat Desa Pasal 53 ayat (4), Badan Permusyawaratan Desa Pasal 66 ayat (5), Keuangan Desa Pasal 75 ayat (3)., Pengelolaan kekayaan milik Desa Pasal 77 ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa , Pasal 79 ayat (5 ),Penempatan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil Pasal 118 ayat (6). Mempersiapkan sepuluh (10) PP, Tentunya butuh waktu yang panjang untuk menunggu Konstruksi hukum yang akan disediakan pemerintah melalui PP sementara menurut Pasal 122 UU desa menjelaskan bahwa Undang-undang ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sehingga mulai di undangkan di awal tahun 2014 tepatnya 15 januari 2014 menandakan bahwa UU Desa sudah berlaku di wilayah republik Indonesia, ini tentunya perlu adanya sosialisasi yang konkrit dari Pemerintah Pusat. Dalam hal inipun tentunya pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam diperlukan tanggung jawab dan kebersamaan untuk mewujudkan Pemerintahan desa yang Mandiri, Responsif dan Partisipatoris.

Sehingga atas dasar inilah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari pemerintah Pusat ikut peduli dan berpartisipasi dalam mewujudkan dan mengawal UU Desa. Ada tiga hal utama sebagai Konstruksi Hukum yang harus di kerjakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Konstruksi hukum yang harus dikerjakan tersebut juga harus didelegasikan ke kabupaten kota dan desa itu sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah yang berkesinambungan. Sehingga ada tiga Konstruksi hukum di daerah yang harus dilaksanakan yaitu :

     Pertama, Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal, memberdayakan masyarakat, dengan menerapkan hasil pengembangan iptek, teknologi tepat guna, untuk ekonomi dan pertanian.meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan , pelatihan dan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan  pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan (Pasal 94 ayat (4) UU DESA, bimbingan dan pengawasan pemerintah : antara lain memberikan pedoman standar jabatan perangakat desa; memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi; memberikan penghargaan atas prestasi; melakukan diklat tertentu. Bimbingan dan pengawasan pemprov antara lain :bimtek peningkatan kapasitas pembinaan manajemen pemerintahan desa (pasal 112 UU Desa) serta bimbingan dan pengawasan kabupaten/kota dalam hal diklat tertentu;  dan memberikan penghargaan atas prestasi. Selain itu Pemerintah Provinsi harus mempunyai kewajiban dalam hal menetapkan Perda Provinsi tentang, Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat. (Pasal 109 UU Desa) Melakukan penataan Desa  Pasal 7 ayat (1) UU Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.(Pasal 90 UU Desa).

Konstruksi hukum yang Kedua adalah, tanggung jawab oleh Pemerinta Daerah dalam hal ini pada satuan Pemerintahan kabupaten kota yaitu pada Pembentukan Desa maupun penghapusan, penggabungan, and/atau perubahan status desa apabila menjadi kelurahan, tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, perangkat desa, BPD, Penentuan desa adat serta masih banyak hal hal yang bersifat administratif tentang operational pelaksaan pemerintahan desa yang harus di konstruksikan dan di operasionalkan pada Pemerintah kabupaten kota.

Dan Konstruksi Hukum yang ketiga adalah perwujudan dari uu Desa itu sendiri dIi mana pelaksanaan otonomi desa bisa terlaksana dengan baik tentunya dengan di landasi dengan peraturan peraturan desa yang mewadahi pelaksanaan UU desa untuk kesehjahteraan Masyarakat. Setidaknya diperlukan beberapa peraturan desa yang sangat penting yang harus menjadi bagian dalam Konstruksi hukum pelaksanaan UU Desa di Jawa Timur yaitu  peraturan desa tentang RPJM Desa, RKP desa, APB Desa, Pungutan Desa, tata Ruang Desa, struktur oirganisasi Desa serta  Peraturan desa tentang BUM-Desa. Pertanyaan kini adalah seberapa besar efek pemberdayaan  yang sudah diwacanakan pada  berbagai program serta Konstruksi hukum yang akan di wacanakan tersebut bagi lapisan masyarakat di desa terutama masyarakat desa yang miskin yang menjadi sasarannya ? wacana Konstruksi Hukum yang sudah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur yang diawali dengan sosialisasi uu desa di tahun 2014 kepada Kepala desa dan camat dan dilanjutkan dengan bimbingan thenik pada tahun tahun selanjutnya. Merupakan pemberdayaan masyarakat yang muncul sebagai suatu kondisi sosial ekonomi  yang di pahami oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus tetap dikawal agar mereka paham dan mampu sehingga menjadikan produktivitas mereka mampu dalam menjalankan organisasi.Dalam pengorganisasian masyarakat desa, kuncinya menepatkan masyarakat desa sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat desa perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai pemeliharaan dan pelestarian. Keterlibatan masyarakat desa dari awal kegiatan memungkinkan masyarakat desa memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Sehingga pada jangka waktu yang sudah di harapkan  oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur masyarakat desa sudah bisa mampu melakukan sendiri atau mandiri dalam pelaksanaaan Penyelenggaraan Desanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku 

          Ni’Matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media, ujung Berung, Bandung, 2011.

          Ni’ Matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Teoritis dan yuridis Terhadap konstitusi Indonesia,Pusat studi  Hukum fakultas Hukum UII, Kerjasama dengan Gama media,Yogyakarta, 1999.

          Rachmat Trijono, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,Papar Sinar Sinanti , Jakarta, 2013.

Aturan Dasar dan peraturan Perundang-undangan, 

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor.7

 UU  No 19 Tahun 1965 Tentang DesaPraja Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 84

UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 5

 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,    Lembaran Negara Tahun 2004 No.125          Tambahan Lembaran Negara No.4437.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor           24Tambahan lembaran NegaraNo.5587.

 Kamus

 Black’slawDictionary,fitfthedition,Stpaulminn,westpublishing co,Amerika,1979.

Internet

www.  Dephut.go.id……diakses pada tanggal 16 desember 2014.

Jatim.bps.go.id/index.php/hal=subject. pBadan Pusat statistic jatim….diakses pada tgl 16-    desember-2014.

http ://hermans-blogspot.com /2012/02/penafsiran dan-konstruksi hukum. Di akses  21-3-2013.

                [1]Rachmat Trijono, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,Papar Sinar Sinanti , Jakarta, 2013. Hlm.49.

                [2] Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor.7

                [3] www.  Dephut.go.id……diakses pada tanggal 16 desember 2014.

                [4] Jatim.bps.go.id/index.php/hal=subject. pBadan Pusat statistic jatim….diakses pada tgl 16- desember-2014.

[5] Lembaran Negara RI Tahun 1965 No. 84

                [6] UU No.19/1965, Bagian konsideran .

                [7]  Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 5.

                [8] UU No. 5/1979, bagian Konsideran.

                [9] Lembarabn Negara Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara No.4437.

                [10] Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 24Tambahan lembaran NegaraNo.5587.

[11] http ://hermans-blogspot.com /2012/02/penafsiran dan-konstruksi hukum. Di akses  21-3-2013.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14]   Black’s law Dictionary,fitfth edition, St paul minn,west ppublishing co,Amerika,1979,hlm,283

                [15]  Ni’Matul Huda, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Nusa Media, ujung Berung, Bandung, 2011, hlm. 93

                [16] ibid

                [17] Ibid.

                [18]Ibid. hlm. 94

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *