Model Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sebagai Sarana untuk Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Provinsi Jawa Timur (Bambang Suprijadi*)

Bagikan

Abstrak

                Keinginan seluruh masyarakat desa untuk mewujudkan perubahan secara inkrimental agar desa lebih maju, mandiri dan demokratis, akan memenuhi kenyataan setelah ditetapkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Substansi dari kemajuan desa adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses sumber daya yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah alternatif pembangunan yang sejalan dengan pandangan developmentalis yang sebetulnya tidak selalu sesuai dengan realitas masyarakat desa di Indonesia maka berangkat dari realitas obyektif yang merujuk kepada kondisi struktural yang timpang dari sisi akses pembagian sumber ekonomi dan kekuasaan dari pusat kepada daerah, maka pemahaman tentang pemberdayaan perlu diperbaruhi.

            Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan kondisi masyarakat desa bukanlah obyek penerima manfaat (benefitiaries) yang tergantung pada pemberian dari pemerintah semata melainkan dalam posisi sebagai subyek yang berbuat secara mandiri sebagai partisipan yaitu terbukanya ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi-kreasi dalam memahami lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah sendiri dan ikut menentukan proses politik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui level psokologis-personal sampai ke level struktural-masyarakat secara kolektif pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi dan kontrol sedangkan pemberdayaan struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial politik dan pemerintahan desa.

Dalam pemberdayaan struktural-masyarakat peran kepada desa sebagai pemegang otoritas kekuasaan, sudah seharusnya untuk membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, sebagai peran untuk memahami seluruh kebutuhan dan aspirasinya. Pemberdayaan masyarakat desa akan lebih efektif jika dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat terutama dalam meningkatkan potensi pemuda dan wanita sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan kreatifitas mereka dengan inovasi-inovasi baru.

Kemudian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakatnya merupakan fungsi utama untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui program kerja yang diputuskan bersama antara kepentingan rakyat dengan segenap kemampuan desa, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya desa yang maju, demokratis, dan mandiri.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kelompok, Pemerintah Desa.

 

Pendahuluan

Ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah merupakan perwujudan dari suatu keinginan untuk melakukan perubahan secara inkremental agar desa lebih maju, mandiri dan demokratis. Sebelumya banyak ketimpangan terhadap pembangunan desa dari suatu program ke program pembangunan yang lain, melalui pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat sendiri (community driven development) yang justru sebetulnya tidak memberdayakan masyarakat desa itu sendiri, terbukti bahwa sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2010 dana tunjangan kemiskinan meningkat tajam menjadi 250%, tetapi angka kemiskinan hanya turun 2%  (suntoro eko, 2014).

Di Indonesia, ada pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990- an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang. Kini, dalam konteks reformasi, demokratisasi dan desentralisasi, wacana pemberdayaan mempunyai gaung luas dan populer.

Gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat (Mayer, 1985). Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modernisasi). Kita meyakini bahwa antara pembangunan (lama) dan pemberdayaan (baru) mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda.

Pada intinya, paradigma lama (pembangunan) lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat rnenempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajban) negara secara given. Masyarakat yang mandirii sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Selain itu, pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. Banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis (ngayawara) seperti demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, masyarakat sipil, dan seterusnya. “Apa betul masyarakat desa butuh demokrasi dan otonomi desa? Saya yakin betul, masyarakat itu hanya butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan (SPP). Ini yang paling dasar. Tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat masih miskin”, demikian tutur seseorang yang mengaku sering berinteraksi dengan warga desa. Pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal. Mungkin kebutuhan SPP itu akan selesai kalau terdapat uang yang banyak. Tetapi persoalannya sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (scarcity) dan terbatas (constrain). Masyarakat tidak mudah bisa akses pada sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan SPP. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah scarcity dan constrain sumberdaya. Bagaimanapun juga berbagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan ada problem struktural (ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang menimbulkan pembagian sumberdaya secara tidak merata. Dari sisi negara, dibutuhkan kebijakan dan program yang memadai, canggih, pro-poor untuk mengelola sumberdaya yang terbatas itu. Dari sisi masyarakat, seperti akan saya elaborasi kemudian, membutuhkan partisipasi (voice, akses, ownership dan kontrol) dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya.

Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan menggerakkan mengorganisir, menghubungkan memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Dimensi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat terbentang dari level psikologis personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural  masyarakat secara kolektif. Tabel 7 menampilkan pemetaan pemberdayaan dari dua sisi : dimensi (yang terbagi menjadi psikologis dan struktural) dan level (personal dan masyarakat). Pemberdayaan ppsikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri Individu. Pemberdayaan struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan structural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Saya menganggap pernberdayaan dari sisi structural-masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial. Mengapa? Saya yakin betul bahwa pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat (Mayer, 1985), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan:  perubahan kondisi sosial. “Setiap individu tidak bisa mengembangkan kamampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial”, demikian Daman Huri (2003) menegaskan bahwa pemberdayaan yang menekankan pada pencerahan dan emansipasi individu tidak cukup memadai memfasilitas pengembangan kondisi sosial alternatif.

Dimensi dan level pemberdayaan

Level/Dimensi Psikologi Struktural
Personal Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri. Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.
Masyarakat Menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan.

Sumber : C. Kieffer (1987)

 

Kemudian dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga sisi, (Gunawan Sumodingrat, 2002) : Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dan mendorong, memotivasikan, dan rnembangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan Iangkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (oppurtunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

_____________________________

Sumber : diolah kembali C. Kieffer (1987), “Citizen Empowerment: A Development Perspective”, Human Service. No. 3, 1984; J. Rappaport, “Terms of Empowerment: Toward a Theory for Community Psychology”, American Journal of Community Psychology, No. 15, 1987; R.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula anti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, penlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (chanty). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah mendirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai bermkut (Gunawan Sumodiningrat, 2002); pertama, upaya itu harus terarah. ini yang secara populer disebut dengan pemihakan. Upaya mi ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan, atau bahkan dilaksanakan masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu memiliki beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalamanan dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penangannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Membangun Masyarakat Desa Melalui Kelompok

Langkah yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah melalui pembentukan kelompok, beranggotakan para pemuda dan wanita yang potensial di Desa. Model pemberdayaan dengan pembentukan kelompok, akan meningkatkan solidaritas dan gotong royong masyarakat bahkan untuk memberikan inovasi dan ide-ide baru lebih cepat dan mudah dikontrol keberhasilannya. Dengan kelompok akan dibina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Melalui kelompok pula para anggota akan menyusun program sendiri sesuai dengan kepentingan sejumlah anggota kelompok.

Dalam mengembangkan kelompok harus memperhatikan peningkatan kemampuan anggota kelompok agar proses-proses diskusi di dalam suatu kelompok dapat berjalan secara efisien. Peningkatan kemampuan anggota kelompok ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan proses pengembangan kelompok itu sendini karena proses pengembangan kelompok merupakan suatu wahana untuk pengembangan masyarakat.

Menurut Mencher (1972), apabila suatu kelompok melakukan aktivitas tanpa melalui proses pengembangan kapasitas anggotanya, para anggota kelompok cenderung untuk terlibat dalam pekerjaan yang “terlihat” , akan tetapi bukan pekerjaan yang sebenarnya. Pada kelompok ini sebagian anggota kelompok menganggap bahwa ada sebagian kelompok yang betul-betul baik dan sebagian lagi betul-betul jelek. Hal ini merupakan suatu in-efisiensi dalam kegiatan kelompok, dan lebih jauh lagi, merupakan potensi terjadinya perpecahan antar anggota kelompok.

Apabila dalam suatu kelompok terdapat proses pengembangan kapasitas anggotanya, maka seluruh anggota kelompok akan dapat melakukan pekerjaan yang sebenarnya, dan memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu dan bukan menyesuaikan keadaannya atau menerima konflik yang tidak terselesaikan diantara anggota kelompok tersebut.

Fase Proses pembentukan Kelompok

Fase-fase berikut memberikan satu ilustrasi praktis tentang proses pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat, Swasono (2004) yaitu :

  • Fase 1 Insiasi meliputi Tahap 1 : Kesadaran tentang adanya masalah dan peluuang untuk maju baik internal maupun external. Tahap 2 : Penyatuan perhatian terhadap masalah dan peluang (diskusi informal diantara pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah). Tahap 3 : Pengakuan tentang adanya kelompok bagi masyarakat lebih luas serta kepala desa, tokoh informal dan instansi terkait. Tahap 4 : Mencari dukungaan sarana prasarana lebih lanjut (khususnya dan tokoh masyarakat, agen pembaharu, pemilik modal, dll).
  • Fase 2 : Pembentukan meliputi Tahap 1: Undang untuk pertemuan (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Hal ini pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini adaiah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas menyusun draf rencana umum program kegiatan, sasaran dan struktur kelompok). Tahap 2 : Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana umum (dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait). Tahap 3 : Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat umum oleh Kepala Desa.
  • Fase 3 : Aksi meliputi Tahap 1 : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan baik secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah desa. Tahap 2 : Mengembangkan rencana kerja dan menigkatkan kinerja (misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan selanjutnya terkait dengan pengembangan sumberdaya, waktu, koordinasi, dll). Tahap 4: Evaluasi dan dokumentasi kemajuan.
  • Fase 4: Pengembangan Kelompok meliputi Tahap 1: Mengembangkan fungsi yang sudah ada (tangani lebih banyak masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak inisiatif dalam hal kelompok). Tahap 2 : Kembangkan fungsi baru (tidak saja memperbanyak pelayanan buat anggota) tetapi juga kembangkan fungsi “berperan ke atas dan atau ke samping”, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lebih luas. Tahap 3 : Perluasan kelompok (mengembangkan jangakauan lokasi atau membentuk subkelompok baru yang sesuai).

Suatu kelompok yang efektif terbentuk minimal dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak tahap inisiasi hingga tahap pengembangan fungsi kelompok. Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan kelompok, yaitu:

  1. Adanya ketergantungan yang sifatnya positif . Suatu keadaan dimana setiap orang dalam kelompok saling membutuhkan dan merasa bahwa berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan merupakan hasil bersama dan tanggung jawab bersama. Semakin tinggi tingkat ketergantungan positive maka semakin kuat ikatan antar anggota kelompok pemuda.
  2. Keandalan Individu, dapat dilihat dari penampilan / performance seseorang. Berkaitan dengan pembentukan sebauah kelompok beberapa hal yang perlu diketahui mengenai keandalan individu antara lain:
  • Kemampuan masing-masing anggota sehingga dapat diketahui siapa yang memerlukan peningkatan.
  • Sejauh mana kontribusi anggota terhadap kelompok, apakah kontribusi yang diberikan sudah sesuai dengan tanggungjawabnya.
  1. Interaksi Langsung, dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan sebagai dampaknya akan meningkatkan produktifitas, moral dan efektifitas kerja kelompok karena komunikasi kelompok lebih terbuka.
  2. Ketrampilan Kerjasama. Kelompok tidak akan mungkin dapat berfungsi secara efektif tanpa memiliki ketrampilan untuk bekerjasama.
  3. Proses kelompok, proses yang terjadi dalam pembentukan kelompok penting untuk diketahui, karena dengan cara ini (a) dapat diketahui sudah sejauh mana kelompok ini berfungsi, dan (b) dapat menentukan alternatif-alternatif strategi yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kelompok tidak sekedar kelompok tanpa kemajuan, tetapi kelompok itu harus berkembang menuju pada perkembangan dan kemajuan. Ada 3 (tiga) tahap kemajuan kelompok yaitu :

  1. Tahap Pertama, Kelompok Swakarsa adalah 1) Memiliki anggota antara 15-20 orang, bisa pula lebih kecil misalnya 5 sampai 10 orang, 2) Membentuk pengurus, setidak-tidaknya ada ketua, sekretaris dan bendahara, lainnya anggota, 3) Menyusun program kerja, 4) Menyelenggarakan pertemuan rutin, 5) Memiliki pengurus, Tahap ini harus dibina sampai jangka waktu tertentu guna bisa meningkat ke tahap berikutnya.
  2. Tahap Kedua, Kelompok Swakarya adalah 1) Mulai memiliki peraturan yang sederhana, syukur semacam AD/ART, 2) Sudah bisa menjalankan administrasi dan pembukuan guna mencatat kegiatan, 3) Bisa memulai usaha kelompok, atau memasukkan usaha individual sebagai bagian dari kegiatan kelompok, 4) Mulai bisa menyisihkan modal untuk dipinjam oleh anggota dan kalau diperlukan bisa mengusahakan modal dari luar, 5) Sudah memiliki kader andalan, terutama dari kalangan yang muda.
  3. Tahap Ketiga, Kelompok Mandiri, ini terjadi jika 1) Usaha-usaha para anggota mulai berkembang, 2) Para anggota bisa menyusun rencana usaha, walaupun secara sederhana saja, 3) Usaha simpan pinjam sudah mulai berjalan lancer, 4) Usaha kelompok sudah bisa menciptakan laba, walaupun sedikit. 5) Usaha kelompok menunjukkan perkembangan dari segi volume, modal dan ragam kegiatan, 6) Mampu menjalinn hubungan dengan pihak luar, 7) Mampu memasarkan produksi sendiri, 8) Mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi baru, 9) Bisa menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan sendiri kepada anggota atau pihak luar, 10) Mampu mengadakan sarana dan prasarana sendiri, terutama dari usaha sendiri.

Pembentukan dan pengembangan kelompok kerja masyarakat adalah basis dari strategi pembangunan dari bawah untuk menopang dan menjadi motor penggerak pembangunan desa yang meliputi bidang pertanian, peternakan, kerajinan, perdagangan, dll. Dari kelompok-kelompok itu diharapkan akan timbul dinamika dari bawah. Dalam pninsip partisipasi terdapat tiga unsur penting, yaitu : kesadaran, kemampuan dan kesempatan. Kesadaran adalah sumber motivasi, tetapi motivasi itu penlu didukung dengan kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan disini adalah kemampuan berorganisasi, kemampuan manajemen dan kemampuan teknis.

Berbekal kepada tiga hal itulah maka kelompok bisa mencari kesempatan. Kesempatan disini bukanlah semata-mata kesempatan yang berasal dari luar atau dari atas, melainkan kesempatan yang diciptakan sendiri. Dasar utamanya adalah gagasan yang rasional praktis. Langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan sumber-sumber atau faktor produksi yang sebenarnya sudah banyak tersedia dimasyarakat.

Cara Efektif Memberdayaan Kelompok Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakuka oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Tipologi PMD berdasarkan arena (pemerintahan dan pembangunan) serta aktor (negara dan masyarakat) yang diletakkan dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi desa. Tipologi itu tertulus dalam bagan I (pemerintahan dan negara) pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, good governance desa dan capacity building pemerintahan desa. Bagan II (negara dan pembangunan) berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang top down menuju buttom up, membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Bagan III (pemerintahan dan masyarakat desa) hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, termasuk penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik desa. BPD diharapkan menjadi intermediary antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mampu bekerja secara legitimate, partisipatif, dan bertanggungjawab. Bagan IV (pembangunan dan masyarakat desa) terfokus pada civil society maupun pemberdayaan modal social dan unstitusi local, yang keduanya sebagai basis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung rnengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya semakin kuat, semakin mandiri, serta memajukan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama sehingga bisa terjalin kerjasama yang balk. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri.

Pada dasarnya “orang luar” jangan sampai berperan sebagai “pembina” atau “penyuluh”, melainkan sebagai “fasilitator” terhadap pemberdayaan masyarakat. Fasilitator itu adalah pendamping, yang bertugas memudahkan mendorong, dan memfasilitasi
kelompok sosial dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas-tugas itu dimajukan mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi kebijakan.

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

            Meskipun pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam RPJMN, tetapi pemerintah melalui pemerintah daerah harus hadir untuk mengajak pemerintah desa dalam membuat program-program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip Desa membangun oleh karena itu model pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri adalah kunci untuk menggerakkan pembangunan desa (Village Driven Development-VDD). Dalam hal ini desa hadir sebagai sebuah kesatuan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, dalam suatu kegiatan pembangunan yang dipadukan dan dilembagakan secara utuh dalam suatu program pembangunan desa, untuk itu kepala desa harus berprinsip dan bertindak sebagai pemimpin yang mampu dan terampil dalam menggerakkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan didalam RPJM-DES sulit untuk dapat diimplementasikan tanpa mendapatkan partisipasi masyarakat, oleh karena itu masyarakat yang berdaya adalah awal dari keberhasilan pembangunan desa yang merupakan jawaban dari seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Penutup

            Untuk memainkan peran-peran pemuda dan wanita dalam suatu kelompok, dibutuhkan kehadiran pemerintah desa yang mampu menggerakkan potensi mereka. Mereka harus kompeten, punya kemampuan dalam memahami teori secara holistic dan kritis, bertindak praktis, membuat refleksi dan praksis. Esensi praksis adalah bahwa orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, dan refleksi kritis, ini adalah proses dimana teori dan praktik dibangun pada saat yang sama. Praksis lebih dari sekedar tindakan sederhana, tetapi ia mencakup pemahaman, belajar dan membangun model. Mereka tidak hanya butuh “belajar” keterampilan, tetapi juga “mengembangkan” keterampilan itu. Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan analisis, kesadaran kritis, pengalaman, belajar dari pihak lain, dan intuisi. Mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk membangun desa agar dapat lebih maju dan mandiri.

 

*Penulis adalah Dosen Wijaya Kusuma Surabaya

 

Daftar Pustaka

Daman Huri, Didins. S. Paradoks Globalisasi dan Ketenagakerjaan. dalam Republika. 21 Agustus, 2003.

Kieffer, C. Citizen Empowerment A Development Perspective. Journal of community psychology. No. 5 – 1987.

Mencher, Samuel. “The Problem of Measuring Poverty”. dalam J.C. Roach dan JK. Roach (eds). Poverty selected reading. Harmonds worth. Penguin books, 1972.

Meyer, Robert. R. Policy and Program Planning A Development. Perspective New Jersey : Prentice Hall, 1985.

Somodiningrat, Gunawan. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : PT. Binarena Pariwara, 1996.

Suntoro Eko. Makalah pada seminar : Kajian Issu Strategis, Aktual; Implementasi Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa di Jawa Timur. Surabaya, 20-22 Agustus 2014.

Swasono, Sri Edi. Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan. Jakarta : UNJ Press, 2004.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *