Partisipasi Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa (Yuyun Agus Riani)

Bagikan
  1. PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN.

Laki-laki dan perempuan secara biologis mudah untuk dibedakan, namun secara sosial hal ini dipengaruhi dimana nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat mebangun peran laki-laki dan perempuan tersebut. Bagi  masyarakat tradisional, patriarki di pandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaaan yang tidak terbantahkan, (Syukri, 2003 hal.3). Indonesia termasuk salah satu negara anggota PBB yang ikut meratifikasi konsensus pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan. Hal ini dideklarasikan sejak tahun 1975 diselenggarakan World Confference International Year of women-PBB. di Mexico City. Kemudian ditindak lanjuti pada tahun 1985 PBB membentuk The United Fund for Women (UNIFEM) , yang bertujuan untuk melakukan studi advokasi, kolaborasi dan mendanai kegiatan kesetaraan gender secara international (UNIFEM, UN)[1]

Dalam perjalananya, setelah era reformasi 2008, kemendesakan menginternalisasikan wacana Gender Equality dalam ranah pembangunan diregulasikan dan diatur dalam UU no.22/2009,  sementara dalam kegiatan nyata implementasi UU no.2009 ini diformulasikan dalam  scheme scheme program-program pembangunan, dimana tidak hanya dalam jumlah perempuan didorong untuk terlibat aktif dan menjadi aktor penting dalam pembangunan namun juga menyediakan proses pembangunan yang memprioritaskan persoalan-persoalan perempuan secara sejajar terprioritasi dalam usulan pembangunan.

UU no. 6/2014 membawa perubahan dalam pengelolaan Desa, baik terkait dengan kewenangan keuangan, kewenangan menyusun anggaran dan rencana pembangunan, serta kewenangan dalam pengembangan pembangunan Desa. Kewenengan ini diikuti dengan proses pengelolaan pembangunan yang berdasar pada stakeholders  desa menjadi subjek yang mandiri untuk berinisiasi mengatur rumah tangga desa. Pengelolaan Pembangunan desa secara konsep dan diatur dalam UU haruslah melibatkan seluruh komponen desa baik itu aparatur desa, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga lokal desa, dan kelompok-kelompok kunci lainnya. Tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu elemen kunci dalam tata pembangunan pada umumnya.

Terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan hak-hak , tanggung jawab, akses dan penguasaan terhadap sumber daya alam serta pengambilan keputusan dalam keluarga, di komunitas dan di tingkat nasional yang diidentifikasi oleh para praktisi pembangunan dan aktivis gerakan sosial perempuan. (Bintuni, 2012, DTE 99-100, October 2014)

Konsep tentang Women in Developent atau  perempuan dalam pembangunan sudah sangat lama menjadi pendiskusian para ahli, namun kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan itu menjadi beragam diimplementasikan. Secara definisi Perempuan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan, The GAD (or Gender and Development) approach focuses on the socially constructed basis of differences between men and women and emphasisesthe need to challenge existing gender roles andrelations ( Revees and Baden , 2000). Gender dalam pembangunan sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan peran aktif perempuan dan  posisi perempuan dalam proses pembangunan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan.  Peran perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak sebagai subjek pembangunan.

Mengiplementasikan definisi perempuan dalam pembangunan diatas dalam proses pengelolaan pembangunan, haruslah secara ekplisit tersedianya kebijakan kebijakan yang berpihak kepada partisipasi perempuan dalam pembangunan, sekaligus kemudahan mengakses hasil-hasil pembangunan baik pada peran pelaku ataupun objek pembangunan, sehingga memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam wacana objek subjek pembangunan.

.

Dalam area pengambilan keputusan misalkan, indonesia sendiri telah menetapkan 30 persen quota dalam tataran legislatif adalah perempuan. Namun hal ini tentu saja tidak hanya berhenti pada wacana semangat dan kuantitas, namun lebih kepada bagaimana kualitas dan kontribusi perempuan dapat mempengaruhi proses pembangunan yang tentu saja diharapkan lebih berpihak pada kebutuhan dan perubahan hidup lebih baik perempuan.

Perempuan, menurut penulis merupakan kelompok  citizen yang  menarik untuk dijadikan perhatian dan fokus dalam pembangunan desa, hal ini bertolak dari proses pembangunan yang tidak lepas dari “cultural based”, dasar budaya yang melandasi karakter pembangunan di indonesia yang berkecenderungan patrilinial, menempatkan perempuan menjadi objek daripada subjek.  Berlandaskan deskripsi dimana kesetaraan gender bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, lebih jauh untuk menajmin keberlanjutan pelibatan ini maka diperlukan reformasi kelembagaan untuk memberikan peluang kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan, yang mana diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat (Aryani, 2014)[2] .  Hal ini merupakan salah satu strategi dalam mengatasi kesenjangan dalam mengakses sumberdaya alam dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kembali terkait UU no.22/2009, maka negara menyedediakan program-program pembangunan untuk menjaring partisipasi masyarakat adalah, kemudian diskusi besarnya adalah bagaimanakah dampak proyek-proyek tersebut terhadap perubahan sosial. Seperti disampaikan oleh Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Engendering Development— Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice (2001) telah memaparkan bahwa kesetaraan peran laki-laki dan perempuan telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.(Aryani, 2014). Di Indonesia sendiri, sebuah penelitian untuk melihat dampak proyek nasional dalam penanggulangan kemiskinan dengan konsep inti proyek yaitu partisipasi masyarakat menyebutkan beberapa program pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat diformulasikan dalam beberapa program pembangunan partisipatif, diantaranya adalah :

  1. PPK , Program Pengembangan Kecamatan
  2. PNPM mandiri,

Dari hasil penelitian terkait dampak program PNPM Mandiri pada tiga propinsi jawa tImur, Sumatra Barat dan Sulawesi Selasatan diketahui bahwa program PNPM Mandiri yang berkonsep utama pelibatan msyarakat dalam proses pembangunan mampu meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat, dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Beberapa hal yang dilakukan PNPM dalam penurunan angka kemiskinan adalah menyusun proses  perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh elemen dan komponen kelembagaan desa, proses control dan evaluasi pegelolaan pembangunan yang partisipatif, selain itu penyediaan infrastruktur umum seperti jembatan, jalan, infrastruktur pertanian seperti pembangunan saluran irigasi dan jalan usaha tani, (Syukri dkk, 2013 hal.vii).[3]

Salah satu temuan penelitian ini yang mendukung kesimpulan program ini menjadi salah satu pendukung menurunnya jumlah kemiskinan adalah program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) , PNPM memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpeluang melakukan kegiatan ekonomi dengan pemberian modal bagi UMKM maupun usaha baru (Syukri, 2013 hal.29).

  1. SEBUAH REVIEW : PEREMPUAN MENJADI SUBJEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN- PELUANG DAN TANTANGAN.

Keadilan gender merupakan sebuah agenda pembangunan yang harus didukung dan digerakkan secara bersamaan oleh seluruh lembaga negara dan pemerintah. Sehingga perwujudan keadilan gender ini memerlukan fasilitasi pemerintah dalam bentuk kebijakan kebijakan, baik itu dalam pembaharuan hukum, perubahan dan pembentukan undang-undang yang berperspektif gender (Syukri, 2003 hal. 13). UU no.22 /2009 dan UU no.6/2014 merupakan salah satu goodwill pemerintah untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Perempuan menjadi subjek dalam pengelolaan pembangunan adalah sebuah keharusan, karena pembangunan mengatur kebutuhan dan peningkatan hidup baik laki-laki dan perempuan. Kata mengelola atau manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses mengeidentifikasi, merencanakan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi dan kemudian mengembangkan. Masing masing tahapan ini  perempuan memiliki kesempatan emas untuk terlibat, berkontribusi, dan terakomodasi baik itu pikiran, tenaga, maupun ketepatan hasil pembangunan dengan kebutuhan perempuan.  Untuk meningkatkan efektivitas, pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu disikapi dalam semua perencanaan dan penanganan program dan kampanye. Bintuni menyampaika bahwa jika pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak disikapi secara serius dan memadai, tindakan-tindakan tersebut tidak saja hanya akan menghasilkan inefisiensi serta tidak berkelanjutan, tetapi juga dapat memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang ada. (Bintuni, 2012, DTE 99-100, October 2014).

Deklarasi KTT Milenium yang diikuti oleh 189 negara anggota PBB pada September 2000, menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa sebagai upaya peningkatan pemb Goals (MDGs) angunan dan pengentasan pembangunan mala dilahirkan sebuah kesepakatan Millenium Development (MDGs), (Ferdiansyah, 2013). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu point kesepakatan dalam KTT 2000 ini, dimana salah satunya diimplementasikan oleh Bangsa Indonesia dengan memfasilitasi perempuan terilbat aktif dalam proses pembangunan dan perjalanan bangsa. Kesemuanya ini harusnya tercapai pada 2015 ini, namun dapat kita lihat bahwa keterlibatan perempuan dalam akses pembangunan baik itu sebagai objek maupun subjek masih perlu dikuatkan kualitas dan kuantitasnya.

Proses dalam eja wantah pembangunan yang masih terkesan sangat patriarki, kesan patriarki pembangunan dapat dilihat dari jumlah pihak pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang dari segi kuantitas masih lebih banyak laki-laki, mereka ada dalam struktur perangkat desa dan staf kelurahan. Hal ini tidak terlepas dari sistem perekrutan dan penataan aparatur desa dan kelurahan yang menurut penulis perlu untuk kembali dikaji dipertimbangkan, apakah perempuan memiliki kesempatan dan peluang untuk masuk dalam tataran struktur ini.

Setelah diimplementasikanya UU OTODA no. 22/1999, sebagian besar pihak pihak pemerintah maupun swasta mendorong terwujudnya proses pembangunan yang transparant, demokratis, dan acountable. Scheme-scheme pogram  pembangunan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, direktif menjadi partisipatif, Topdown menjadi bottom-up, ekslusif menjadi transparant. Dalam wacana konsep ini semua menjadi metode pembangunan yang dipercaya semua pihak, namun dari hasil evaluasi dan  monitoring penulis, beragamnya penterjemahan konsep partisipasi pembangunan yang berakibat pada bervariasinya implementasi konsep pembangunan ini. Namun semangat positif ini tentunya mendapat apresiasi dan antusias masyarakat sebagai  “goodwill”  negara untuk melibatkan masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut menentukan jalanya proses pembangunan.

Dengan mandat UU otomi daerah .no 22/1999 mengamanahkan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Dalam penjelasan UU otonomi daerah huruf e dijelaskan bahwa UU ini mendorong untuk memberdayakan masyarakat , menumbuhkan prakarsa kreativitas, meningkatkan peran-serta masyarakat…(UU no.22/1999).

Dalam hal ini, berdasarkan pengalaman penulis pada saat memfasilitasi program pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat terurai dalam refleksi pengalaman penulis dalam paparan dibawah ini :

  1. Identifikasi

 Beberapa program pembangunan diinisiasi oleh baik pemerintah maupun lembaga lembaga swadaya masyarakat. Terlihat laki-laki lebih banyak mendominasi proses, mulai dari identifikasi yang berkecenderungan melihat kebutuhan pembangunan dari kebutuhan dan cara pandang laki-laki melihat persoalan didesa dan kelurahan. Identifikasi masalah untuk menemu kenali persoalan pun lebih banyak melibatkan laki-laki daripada perempuan, hal ini disebabkan adannya kebiasaan pertemuan pertemuan warga untuk membahas pembangunan kampung, biasanya yang diundang adalah bapak-bapaknya atau laki-laki. Sebagai fasilitator , penulis meyakini bahwa perempuan akan bersuara jika mereka diberikan ruang tersendiri untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Untuk itu sebuh metode pertemuan khusus untuk menggali dan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan perempuan dilakukan dengan masuk dalam pertemuan pertemuan komunitas perempuan seperti PKK, pengajian, dasa wisma,. Namun hasilnya tidak selalu berhasil, kembali budaya menjadi salah satu faktor karakter bicara dan mengeluarkan pendapat ini terjadi. Beberapa wilayah keluarahan sudah lebih banyak berhasil, karena banyak anggota masyarakat perempuan yang berani untuk menyampaikan pendapat, namun pada wilayah pedesaan hal ini berkebalikan. Walaupun telah diupayakan untuk masuk dalam komunitas kegiatan perempuan seperti PKK, pengajiaan atau pertemuan khusus perempuan, namun ide yang bergulir tidak maksimal karena masih terbiasanya untuk mengatakan terserah apa kata bapak bapak,manut aja wis,  nanti lihat hasil pertemuan dengan pak Lurah, Pak kades dsb.  Pikiran dan pengalaman penulis ini sama dengan pikiran Aryani, 2014 dalam tulisanya tentang perempuan dan pembangunan, mengatakan bahwa negara-negara para anggota KTT yang menyepakati peran serta perempuan harus lebih didorong dan difasilitasi oleh negara-negara, namun pada satu sisi disadari bahwa perempuan sendiri belum secara siginifikan ikut menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Hal ini berdasarkan kondisi dimana masih banyaknya perempuan yang memutuskan mengambil peran domestik lebih banyak bahkan menjadikannya sebagai satu satunya keahlian, tanpa diikuti keasadaran untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya didunia public, (Aryani, 2014). Melihat kenyataan ini sepertinya partisipasi perempuan harus dijadikan sebagai salah satu unsur keharusan dalam regulasi-regulasi dan tata pemerintahan baik itu kualitas maupun kuantitas.

Sebagai salah satu upaya, dalam proyek-proyek negara perlu kiranya menyediakan metode dan teknik yang mampu memecah kebekuan dalam berpendapat dan terlibat, beberapa teknik PRA dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam proses pengelolaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat untuk karakteristik pedesaan.

  1. Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa yang diawakili oleh seluruh elemen dan stakeholder kunci Desa, seringkali hanya sebuah formalitas untuk mengesahkan rancangan pembangunan yang telah disusun oleh beberapa pemangku kepentingan terutama aparatur Desa. Hal ini perlu mendapat perhatian kembali, meletakan proses perencaaan yang lebih ideal dan proporsional dalam uapaya membangun kepemilikan pembangunan wilayah diperlukan pelibatan seluruh pihak. Hal ini dimaksudkan dimungkinkannya terakomodasi kebutuhan dan permasalahan desa secara menyeluruh. Tahapan Musrenbang bisa diawali dengan penggalian usulan dan permasalahan pembangunan pada semua sektor (ekonomi, infrastruktur, keamanan, sanitasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dsb).

Pula halnya  keterwakilan perempuan, melibatkan secara aktif perempuan dalam setiap tahapan penggalian data mulai dari RT, RW, Dusun, dan Desa akan memberikan peluang terpotretnya kebutuhan dan persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Pelibatan ini juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut merancang bagaimana sarana dan prasarana harus dibangun untuk memberikan kemudahan kepadanya.

  1. Implementasi

Makna membangun desa dan desa membangun  dalam UU no. 6/2014 mensyaratkan Desa memiliki peran aktif dalam pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dari proses penyusunan level paling bawah RT, RW, Dusun, dan Desa. Untuk itu dalam implementasinya desa memiliki kewenangan lokal untuk mengelola dana dari APBN dan APBD.

  1. Monev

Monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan media-media lokal dan media sosial yang ada didesa akan memudahkan masyarakat memberikan fungsi kontrol. Perempuan dalam hal ini dapat dilibatkan dalam penyaluran informasi pada khalayak desa secara luas melalui forum forum komunitas warga khusus perempuan, seperti PKK, Pengajian, Dasa Wisma, Posyandu dsb.

 

  1. Kelembagaan

Sebuah lembaga masyarakat desa yang memiliki kemampuan managerial yang profitable akan sangat membantu lancarnya pengelolaan pembangunan dengan biaya mahal ini. Dapat dijelaskan, bahwa lembaga pengelola yang mampu berkerjasama dengan semua pihak baik dalam desa sendiri maupun memiliki kemampuan untuk berjaring dengan pihak diluar desa akan bisa menjadi pendorong lajunya pembangunan desa. Tentu saja ketrampilan dan pengetahuan yang didukung dengan nilai nilai kebersamaan dan kejujuran akan menjadi sangat penting diutamakan.  Lembaga yang dipilih melalui representasi seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat melahirkan anggota anggota yang mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat sebagai target layanan mereka. Lembaga pengelola ini haruslah memiliki sistem pencatatan dan pembukuan yang tertib, lembaga yang lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, lembaga yang lebih banyak menginisasi munculnya pengembangan, dan lembaga yang mampu menciptakan iklim pertanggung jawaban yang bisa diterima oleh semua pihak. Susunan keanggotaan dalam lembaga ini juga harus merepresentasikan keterwakilan jumlah penduduk perempuan didesa, sehingga tidak hanya didominasi fungsi-fungsi pengelolaan dan pengawasan tersebut oleh pihak laki-laki.

  1. Pengembangan

Hasil pembangunan yang telah dievaluasi dan dimonitor secara participatif, akan menghasilkan sebuah pengetahuan tentang mana yang harus diperbaiki dan direvisi, serta mana faktor-faktor yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Perempaun selain dapat memanfaatkan hasil pembangunan secara optimal juga dapat terlibat dalam perawatan dan pengembangan. Salah satu contoh pembangunan dibidang ekonomi, pelibatan perempuan untuk memunculkan potensi potensi industri kecil rumahan sangat mungkin dilakukan dalam skala skala industri mikro. Pemanfaatan sumberdaya sekitar akan memudahkan perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kemampuan keuangan pribadinya, yang pada akhirnya hal ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan keluarga secara umum. Penitipan anak skala dusun juga menjadi salah satu alternatif untuk dapat memerankan perempuan dalam pengembangan pembangunan ekonomi. Penitipan anak yang dikelola secara mandiri dan swadaya yang dirumuskan melalui musyawarah bersama akan menyediakan layanan penitipan anak yang terjangkau.

  1. UU no.6 Tahun 2014 SEBUAH HARAPAN: DIMANAKAH TEMPAT PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA SAAT INI DAN MENDATANG.

Ketika mendiskusikan kepemimpinan di Indoensia dekat sekali dengan diskusi patrilinial concept, maka bisa dimkalumi ketika jumlah pemimpin desa lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan dengan komposisi yang sangat jauh berbeda, Dalam hal ini penulis kesulitan menemukan data pasti jumlah perempuan yang menjadi kepala desa di Jawa Timur untuk merepresentasikan bagaimana komposisi proporsi kuantitas perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan kebijakan didesa. Namun, hasil pengamatan penulis saat terlibat dalam pelatihan pengembangan kapasitas Kepala Desa Propinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Balai Diklat memperlihatkan bahwa jumlah perempuan di tiap kelas hanya sekitar 2-4 orang untuk jumlah kelas 40 orang, hal ini menunjukan hanya sekitar 10 % keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan perempuan dalam sektor pemerintahan akan menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan (Aryani, 2014).  Selain perempuan akan lebih menyuarakan subtansi kebutuhan dan urgensi pembangunan  karena lebih memahami kemendesakan isu-isu pembangunan dari perspektif pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.

Mengkait UU no.6 / 2014 dengan  Perempuan dalam Pembangunan.

Pasal 3 : tentang Pengaturan desa berasaskan, huruf j. Partisipasi dan huruf k. kesetaraan, mungkin secara konsep ini bukan pemikiran baru, tapi sebagai  sebuah regulasi ini merupakan sebuah spirit kembali yang mampu memberikan peluang semua elemen desa untuk ambil bagian dalam pengelolaan pembangunan sekaligus proses evaluasi.

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: huruf e. Proporsionalitas huruf g. akuntabilitas; dan huruf k. partisipatif.

Pasal 24 UU.no 6/2014 ini mengisyaratkan pembangunan desa harus dikelola dengan mempertimbangkan proporsi yang seimbang baik itu usulan pembangunan yang masuk dalam point empat bidang pembangunan yaitu :

  1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa
  2. Pembangunan desa
  3. Pemberdayaan masayarakat desa
  4. Pembinaan masyarakat desa.

Proporsional yang lain adalah keseimbangan keterlibatan elemen elemen desa dalam pengelolaan desa baik itu kelembagaan yang ada didesa maupaun keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam praktik pengelolaan pembangunan.

Huruf g tentang Akuntabilitas dapat didefinisikan bahwa proses pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan,  dipertanggung jawabkan di ranah hukum, pula secara moral. Pertanggung jawaban secara moral dapat diartikan bahwa pembangunan mengakomodasi , memfasilitasi dan pertimbangan terbesarnya adalah untuk kebutuhan dan permasalahan seluruh publiknya baik perempuan maupun laki-laki.

Sementara huruf k. asas partisipasi jelas akan memberikan mandat bahwa kesetaraan terhadap proses dan pengelolaan pembangunan desa berdasarkan jenis kelamin[4],  sosial, geografis, ekonomi, pendidikan, agama, budaya dan sebagainya.

  1. KESIMPULAN

UU no.6/2014 membawa  harapan besar bagi percepatan pembangunan desa yang lebih mandiri, namun pada sisi yang lain jika tidak terkelola dengan baik maka akan berdampak pada kerugian negara. Stakeholders kunci dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan Desa, baik mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, monev, kelembagaan dan pengembangan hasil pembangunan.

Perempuan menjadi salah satu aktor kunci dalam pembangunan, maka peran aktif perempuan harusnya diberikan media dan skema yang jelas, eksplisit baik itu kuantitas maupun kualitas terepresentasikan serta teraplikasikasikan  dalam Undang-Undang no 6/2014. Uuntuk dapat dipahami seluruh pelaksana pembangunan desa. Sehingga, perempuan memiliki peluang sebagai subjek aktif dalam pengelolaan pembangunan, tidak hanya menjadi penikmat hasil pembangunan namun juga pengembang percepatan proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

UU Republik Indonesia no. 22 tahun 2009, Tentang Pemerintahan Daerah,

Perautaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 114 tahun 2014, Tentang. Pedoman Pembangunan Desa.

Bintuni, 2012 (DTE), Gender dan Perempuan : Konsep-Konsep Dasar, Alamat web :  http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/gender-dan-pembangunan-konsep-konsep-dasar, DTE 99-100, October 2014,  diakses tgl. 23 April 2015

Aryani. D (2014), Perempuan & Pembangunan, Alamat web: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=12617&coid=1&caid=62&gid=1, diakses tgl. 23 April 2015-04-24

Ferdiansyah.F, 2013,  Perempuan dan MDgs,  22 April 2013, Alamat web: http://citizen6.liputan6.com/read/568052/perempuan-dan-komitment-mdgs, diakses  23 April 2014

Syukri.M, Mawardi.S dan Akhmadi, 2013, Studi Kualitatif Dampak PNPM di Jawa Timur, Sumatra Barat dan Sulawesi Tenggara, Lembaga Penelitian Semeru, Jakarta, Juli 2013,

Syukri, E.S, 2013, Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Alamat web : http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf,Denpasar , 14-18 Juli, diakases 23 april 2014.

Sudarta.W, 2006, Peran Perempuan dalam Pembangunan Berawawasan Gender, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Udayana.

United Nation Development Fund For Women, (UNIFEM), Gender Masintreaming, alamat :  http://www.un.org/womenwatch/ianwge/gm_facts/Unifem.pdf, diakses : 11 Mei 2015.

Reeves. H dan Baden,S (2000), Gender and development : Concepts and Definitions , BRIDGE –Development-Gender, institute of development Studies, University of Sussex.

Balai Bedah Desa Kab. Bima , Women in development & gender and Development Development, alamat web : http://bbdbima.blogspot.com/2011/10/women-in-development-gender-and.html, diakses tgl. 14 Mei 2015.

[1] UNIFEM : adalah lembaga PBB yangtujuan memperkuat kemananan ekonomi perempuan dan dapat memperoleh kemananan penghidupan. Dalam mencapai tujuan ini UNIFEM bekerja pada advokasi pemerintah dan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan perempuan.

[2] Dewi Aryani Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Uni Sosial Demokrat

[3] Penelitian dampak PNPM Mandiri  dilakukan pada 9 kecamatan di Propinsi JawaTimur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, dengan melibatkan beberapa peneliti dimasing-masing propinsi.

[4] Laki-laki dan Perempuan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *