Pemantuan Berbasis Masyarakat Sebagai Bentuk Control dalam Pembangunan Desa (Indra Krishernawan*)

Bagikan

Pergeseran konsep pembangunan desa dari membangun desa menjadi desa membangun menjadi sangat mendesak fungsi manajemen dalam implementasi pengelolaan pembangunan desa. Salah satunya adalah fungsi pemantuan yang merupakan salah satu instrument penting dalam pengelolaan pembangunan khususnya di desa. Keterlibatan masyarakat dalam menjalankan fungsi pemantauan sebagai bentuk pengendalian pembangunan menjadi prioritas utama. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran masyarakat dalam pemantuan dan pengawasan terhadap pembangunan di desa.

Kata Kunci : Pemantauan Berbasis Masyarakat, Pembangunan Desa    

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam upaya menyiapkan dan menata sistem pemerintahan sehingga mampu terciptanya pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mampu mewujudkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Partisipasi masyarakat tidaklah cukup hanya menjadi penerima program pembangunan namun peran masyarakat sudah harus lebih dari menjadi obyek pembangunan melainkan berperan sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka masyarakat diperankan sebagai pengelola program pembangunan, pemantau atau pengawas serta dilibatkan dalam evaluasi proses dan hasil dari suatu pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai wujud partisipasi harus mulai dibangun pada satuan wilayah terkecil yakni Desa.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengamanahkan tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis (Alam, 2014). Dengan adanya landasan hukum tersebut maka negara telah menjamin terwujudnya pembangunan dari daerah. Penguatan sistem pemerintahan dan pembangunan yang berawal dari tingkat bawah harus diyakini akan mampu memperkuat sistem pembangunan nasional. Terlebih ketika telah lahirnya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka akan semakin memperkuat desa sebagai satuan wilayah pemerintahan terkecil dalam proses pembangunan. Undang Undang No. 6 Tentang Desa tersebut merupakan wujud impian bagi masyarakat desa untuk memiliki ruang yang lebih luas dalam rangka mewujudkan pembangunan desa. Ruang pengelolaan desa tersebut dalam wujud kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. [1]

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa,Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggelontorkan dana untuk pembangunan langsung ke rekening desa dalam jumlah yang sangat besar. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.[2] Apabila asumsi besaran dana desa merupakan 10% dari dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka sekilas bisa diasumsikan bahwa desa akan mendapatkan dana desa sebesar 800 juta sampai dengan 1,4 Milyard. Dengan adanya kewenangan desa yang semakin besar baik dalam tata kelola pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan maka diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan melalui fungsi dan perannya masing-masing. Sehingga, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Suwignyo, 1985). Terlebih dalam bentuk pengendalian dan pengawasan proses pembangunan desa maka partisipasi masyarakat sangat mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang baik (Good Governance) dan pemerintahan desa yang bersih (Clean Governance).

KAJIAN TEORISTIS

Konsep dan Definisi Desa

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu Negara yang memiliki pengaruh sangat besar dalam pembangunan nasional. Dalam tata aturan perundangan, pengertian dan ruang lingkup Desa semakin dinamis mengikuti perkembangan. Menurut Rosalinda (2014), perkembangan pengertian resmi Desa menurut Undang-Undang adalah :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yg berada di dalam sub sistem Pemeirntahan Nasional dal wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang –Undang No. 32 Tahun 2004, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara lebih lanjut lagi, pengertian tentang desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir tahun 2014, telah ditetapkan Undang-Undang no. 6 Tentang Desa yang memberikan angin segar otonomi desa. Sehingga, pengaturan terkait dengan desa bermuara pada aturan ini dan mendefinisikan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan seorang kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perngkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.[3], Sementara, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis[4]. Sehingga, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Kepala Desa merupakan pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong (Rosalinda, 2014). Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat. Menurut Undang –Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahterahan masyarakat desa. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan kegiatan terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan masyarakat desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dana prakarsa masyarakat.(Rosalinda, 2014). Sehingga, pembangunan sektor sosial dan ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk peningkatan kesejahterahan masyarakat, yang juga harus didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan keinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Paradigma sebagian besar masyarakat bahwa pembangunan desa tercermin pada sekedar hasil pembangunan yang bernuansa infrastrukur atau pembangunan sarana prasarana seharusnya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah akan pentingnya pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan desa tidaklah hanya dalam bentuk pembangunan yang berupa infrastruktur saja melainkan juga pembangunan ekonomi, dan atau sosial kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan dan pemantuan proses pembangunan desa juga tidak bisa dilepaskan dari bagian proses pembangunan itu sendiri.

Pemantuan Berbasis Masyarakat

Menurut Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk melihat kinerja semua pelaku program dan memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program. Pemantauan juga bisa didefinisikan sebagai proses mengamati secara menyeluruh dan dilakukan secara terus menerus melalui metode tertentu dengan berbasis pada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan program, sejak pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pemasaran sosial, pelaksanaan dan pemeliharaan. Pelaku pemantauan adalah masyarakat, perangkat pemerintah di berbagai tataran, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain. Pemantuan merupakan bagian dari suatu pengendalian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Dari segi pandang manajemen, pengendalian merupakan proses mengawasi produksi dengan membandingan antara hasil dan perencanaan. (Alteza, 2011). Inti dari pengendalian adalah tindakan menyesuaikan operasi dengan standar-standar yang telah ditentukan dan dasarnya adalah informasi yang dimiliki oleh pimpinan organisasi. (Daft, 2003). Apabila dikaitkan dengan fungsi organisasi maka pengendalian organisasional dapat diartikan sebagai proses pengaturan yang sistematis dari aktivitas-aktivitas organisasional untuk menjadikan lebih konsisten dengan harapan-harapan yang dibentuk dalam rencana, target, dan standart kinerja (Daft, 2003). Jadi bisa disimpulkan bahwa pemantuan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) merupakan proses mengamati secara menyeluruh dan dilakukan secara terus menerus melalui metode tertentu dalam rangka memastikan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program dengan melibatkan masyarakat.

Pemantuan yang dilakukan oleh masyarakat memberikan manfaat pada pelaksanaan pembangunan di desa, diantaranya :

  1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai
  2. Sebagai alat evaluasi untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam menetapkan tindakan perbaikan.
  3. Untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman yang muncul dalam pelaksanaan program.
  4. Untuk mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman yang telah terjadi.
  5. Sebagai bentuk pengendalian dalam pelaksanaan program pembangunan.

PEMBAHASAN

Peranan Masyarakat dalam Pemantuan Pembangunan

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan (Alam, 2014). Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Para penyelenggara pemerintahan desa sebagai pemimpin juga harus memiliki tanggungjawab atas perubahan yang akan terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Proses pembangunan baik dalam bentuk pembangunan sarana prasarana, sosial kemasyarakatan, dan juga pembangunan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak menyalahi aturan serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidaklah hanya bertindak sebagai obyek pembangunan, namun masyarakat harus proaktif terlibat dalam proses pembangunan. Yang mendasari bahwa masyarakat harus proaktif dalam pembangunan di desa adalah :

  1. Dana yang disalurkan ke desa untuk pembangunan semakin lama semakin besar
  2. Perlu penyadaran dalam menumbukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya.
  3. Perlu diberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk melakukan pemantuan
  4. Perlu pengawasan pembangunan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran
  5. Belajar dari pengalaman; masyarakat hanya sebagai obyek sehingga menjadi tidak tahu, bahkan apatis terhadap program pembangunan.

Bentuk proaktif masyarakat desa bisa dalam bentuk partisipasi pengawasan dan pemantuan terhadap proses dan hasil pembangunan di desa. Hal tersebut dianggap penting dikarenakan :

  1. Mampu mencegah terjadinya penyimpangan
  2. Sebagai bentuk partisipasi yang sangat pokok
  3. Sebagai penilai apakah program atau proyek sesuai dengan aturan, mekanisme dna prosedur yang ada.
  4. Menyampaikan temuan-temuan kepada berbagai pihak.

Proses Pemantuan Berbasis Masyarakat

Pemantuan sejatinya adalah hak setiap warga, karena dana yang dipergunakan untuk membangun itu adalah dana milik rakyat. Maka masyarakat juga berhak memastikan bahwa penggunaan dana itu benar-benar sesuai dengan aturan, mekanisme dan prosedur serta tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat (jadi memantau adalah Hak setiap masyarakat). Dikarenakan bahwa pemantuan merupakan hak setiap warga Negara maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan siapapub menghalangi proses pemantuan oleh masyarakat sendiri.

Proses pemantuan berbasis masyarakat (Community Based Monitoring) terdiri dari 2 jenis pemantuan, yakni pemantuan internal dan pemantuan eksternal. Pemantauan internal adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh para pelaku program, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam program seperti pelaksana program, aparat pemerintah, lembaga pemberi dana, maupun pemanfaat. Sedangkan, pemantauan eksternal adalah pemantauan yang dilakukan oleh pihak luar yang independen.  Pemantauan ini diharapkan dapat memberikan pandangan lain yang lebih obyektif terhadap pelaksanaan program karena dilakukan oleh pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam program.

Proses membangun kesadaran masyarakat untuk proaktif dalam pembangunan di desa dalam bentuk turut andil dan terlibat pada proses pemantuan dan pengawasan terhadap proses pembangunan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Bentuk proses penyadaran tersebut bisa dengan melakukan serangkaian langkah berikut ini :

  1. Pengorganisasian Komunitas, mengembangkan kelompok masyarakat penerima manfaat program menjadi kelompok masyarakat terorganisir. Kemajemukan masyarakat desa dengan berbagai macam bentuk kearifan local yang terbentuk secara alamiah menjadi modal utama untuk melakukan pengorganisasian masyarakat. Ragam komunitas yang bisa terbentuk pada wilayah masyarakat akan menyesuaikan pada kebiasan masyarakat dalam berinteraksi serta memanfaatkan kelompok masyarakat yang mendapatkan sasaran program.
  2. Pendidikan Kritis, penguatan kapasitas kelompok masyarakat penerima manfaat program dengan pendidikan topikal dalam menjalankan pengawasan pembangunan berbasis komunitas, antara lain Kewajiban Penyelenggara Negara dan Kewajiban Warga Negara, Penilaian Kemanfaatan Program (audit pembangunan), Advokasi Pembangunan, Pemahaman terkait dengan berbagai macam program pembangunan yang masuk ke desa.
  3. Desiminasi Informasi Strategis, membangun pemahaman pada komunitas melalui distribusi informasi  kewajiban negara (pemerintah), hak- hak warga dan program- program yang dijalankan pemerintah di wilayah atau komunitas. Transparansi informasi perkembangan program menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menyampaikan kepada masyarakat. Bentuk desiminasi informasi kepada masyarakat sangat beragam diantaranya memaksimalkan peran media warga di desa berupa mengaktifkan papan informasi sampai pada tingkat wilayah terkecil, penyampaian informasi langsung pada warga melalui musyawarah di desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
  4. Advokasi, proses untuk menyampaikan temuan- temuan dalam melakukan pengawasan untuk mempengaruhi dan merubah suatu kebijakan publik agar lebih berpihak pada masyarakat. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Maka pemerintahan desa diharapkan mampu menghadirkan kebijakan publik dalam bentuk peraturan desa yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan terhadap pembangunan.
  5. Akuntabilitas Publik, menyampaikan hasil menjalankan pengawasan pembangunan kepada publik dan otoritas terkait (eksekutif dan legislatif). Hasil dari proses pemantuan yang dilakukan oleh masyarakat perlu disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Jenis kegiatan pemantuan dan pengawasan bisa dilakukan sesuai dengan subyek yang melakukan proses pemantuan, yakni meliputi :

  1. Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggungjawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam rembug masyarakat kelurahan, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat kelurahannya.

  1. Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (Tim Koordinasi, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, dll) mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program, baik secara rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.

  1. Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator

Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan tingkat kota/kabupaten, dan fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat. Mereka wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun prosedur program juga diterapkan dengan benar. (PTO PNPM MPd, 2014).

Terdapat beberapa syarat dalam melakukan pemantuan serta evaluasi secara partisipatif oleh masyarakat, antara lain :

  1. Memutuskan bidang-bidang apa yang akan dipantau dan di evaluasi
  2. Memilih indicator untuk pemantuan dan evaluasi
  3. Merancang sistem pengumpulan data
  4. Menyusun dan mentabulasi data
  5. Menganalisis hasil
  6. Menggunakan informasi pemantuan dan evaluasi

Ada beragam cara untuk mengumpulkan data.  Di bawah ini diuraikan perangkat yang umum digunakan dalam pengumpulan data :

  1. Observasi Langsung

Dalam hal ini dilakukan observasi untuk melihat apa yang sedang berlangsung di lapangan.  Dilakukan kunjungan ke lokasi yang diusulkan, dan kunjungan ke pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun individu-individu di lokasi tersebut serta mencatat semua yang ditemukan di sana.

  1. Wawancara

Dilakukan pengajuan pertanyaan baik kepada perorangan maupun kelompok serta mencatat jawabannya. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur (menanyakan pertanyaan yang pasti dan memilih salah satu jawaban dari beberapa pilihan yang tersedia dalam kuesioner), tidak terstruktur (menanyakan pertanyaan “terbuka” dan menentukan apa yang akan ditanyakan berikutnya berdasarkan pada jawabanyang diterima), maupun semi terstruktur yaitu kombinasi antara keduanya.  Wawancara dapat dilakukan pada individu untuk mendapatkan informasi dari orang tertentu, dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan khusus tentang sebuah topik, atau wawancara kelompok.

  1. Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi ini dilakukan untuk membicarakan topik tertentu secara rinci dengan sejumlah kecil orang, biasanya terdiri dari 6 sampai 7 orang. Tokoh masyarakat biasanya memandu kelompok dalam mendiskusikan sebuah topik yang sesuai dengan pengalaman dan kecenderungan mereka.  Diskusi ini akan memperoleh hasil terbaik jika semua peserta memiliki karakteristik yang mirip (misal: semuanya perempuan, semuanya orang miskin, dll.)

  1. Survei

Survei secara umum merupakan tugas yang lebih terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang pasti dan biasanya merupakan daftar jawaban untuk dipilih.  Survei yang formal seperti sensus atau survei rumah tangga dapat digunakan untuk mengumpulkan sejumlah besar informasi kuantitatif.  Survei informal atau mini survei juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik yang lebih sederhana dan pertanyaan-pertanyaannya sedikit informal.

Hasil dari Pemantuan Berbasis Masyarakat

Wujud partisipasi masyarakat dalam bentuk turut andil melalui proses pemantuan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara simultan maupun diorganisasi melalui Badan Permusyawaratan Desa, atau lembaga kemasyarakatan lain di desa akan memberikan dampak kepada desa berupa :

  1. Meningkatkan kualitas proyek atau program yang ada di desa
  2. Meningkatkan kualitas perencanaan
  3. Membantu dalam membuat keputusan strategis di desa
  4. Menunjukkan dimana dibutuhkan penyesuaian dan tindakan selanjutnya
  5. Sebagai proses pembelajaran masyarakat dalam mengelola kegiatan secara partisipatif
  6. Memberikan informasi yang lebih luas

Penutup

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan diatas adalah :

  1. Pemantuan dan pengawasan terhadap pengelolaan pembangunan di desa merupakan hak setiap warga, karena dana yang dipergunakan untuk membangun itu adalah dana milik rakyat sehingga tidak dibenarkan dan diperbolehkan siapapun menghalangi proses pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.
  2. Masyarakat perlu terlibat langsung dalam proses pemantuan sebagai bentuk pengendalian proses pembangunan di desa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, dan menilai apakah program sesuai dengan aturan, mekanisme, dan prosedur yang ada.
  3. Pemantuan menjadi penting karena temuan-temuan dari kegiatan pemantuan tersebut sekaligus juga membantu para pengambil kebijakan di desa untuk melakukan evaluasi apakah suatu kegiatan berhasil diselesaikan dengan baik atau tidak.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

  1. Perlu ditingkatkan proses penyadaran kepada masyarakat bahwa peran serta mereka dalam pembangunan sangatlah penting, wujud peran serta masyarakat tersebut bisa dalam bentuk pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desa. Wujud penyadaran yang dimaksud bisa berupa sosialisasi dan pelatihan terkait pemantauan berbasis masyarakat.
  2. Dengan adanya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik maka Pemerintah Desa sebaiknya lebih mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan di desa.

*Penulis adalah Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan

 

Daftar Pustaka

Alam, Syah, 2014, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan, e-journal, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alteza, Muniya, M.Si. 2011, Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Daft, Ricard L, 2003, Management, 6th Edition. Salemba Empat. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014

Rosalinda, Okta LPD, 2014, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang Pembangunan Desa, studi kasus Desa Segodorejo dan Desa Plosokerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya

Soewignjo, 1985, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Jakarta. Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[1] Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 2

[2] Peraturan Pemerintah No 60 Pasal 5 Ayat 2

[3] Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 3

[4] Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 2

[5] Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *