Pengawasan Berbasis Masyarakat (Hari Rumpoko)

Bagikan

ABSTRAKSI

 

UU Desa, menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pola pendekatan „Desa membangun‟  dan  Pola Pendekatan „Membangun Desa‟, yang keduanya di-integrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat  Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Transparansi dan akuntabilitas menuntut keterbukaan informasi, dimana masyarakat mendapat akses yang luas untuk mendapatkan informasi, sehingga tercipta tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, sedangkan kenyataannya selama ini masyarakat Desa hanya dijadikan “Objek Pembangunan” saja, termasuk dalam hal pengawasan masyarakat Desa dianggap tidak punya kapasitas untuk melakukannya.

Pengawasan dan pemeriksaan selalu dikonotasikan sebagai “hak exclusive para ahli pemeriksaan saja, padahal sebagai sebuah ilmu, pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kapasitas masing masing.

Apalagi UU Desa telah mengamanatkan untuk itu, sehingga Ilmu pengawasan dan pemeriksaan haruslah dapat di”bumi”kan agar dapat dipahami dan serta dapat dilakukan oleh masyarakat Desa.

Keterlibatan Masyarakat Desa dalam melakukan Pengawasan Pemerintahan Desa Dalam segala Kewenangannya adalah sangat penting sebagai salah satu bentuk apresiasi Partisipasi Masyarakat Desa dan sebagai salah bentuk aktualisasi / perwujudan dari Keberdayaan Masyarakat Desa itu sendiri.

Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan tersebut yang lebih lanjut disebut sebagai “Pengawasan berbasis masyarakat”.

 

PENGAWASAN  BERBASIS  MASYARAKAT

(Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Sebagai Salah Satu Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa di Jawa Timur

 

UU nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk itu, Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pola pendekatan  „Desa membangun‟  dan  Pola Pendekatan „Membangun Desa‟, yang keduanya di-integrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat  Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelaksanaan program sector yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa, karenanya masyarakat Desa berhak untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, sehingga diharapkan untuk Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten / Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pengelolaan Program/kegiatan yang transparan dan akuntable menuntut adanya keterbukaan informasi, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat melakukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan baik oleh Pihak Internal maupun Pihak Eksternal.

Pengawasan mencakup semua aspek dalam public project, termasuk pengelolaan keuangan, tanggung jawab pengelolaan pekerjaan/project, pencatatan, akses masyarakat terhadap informasi Program Kegiatan/pekerjaan/project, keterlibatan masyarakat atas pekerjaan/project, dan lain lain.

Oleh karena itu, untuk melakukan pengawasan perlu diketahui terlebih dahulu proses program/kegiatan sejak mulai dari awal sampai akhir, agar dapat diketahui titik-titik kritis tiap tahapan proses, sehingga mempermudah dalam menentukan langkah pengawasan/pemeriksaannya.

 

  1. Latar Belakang.

Keterlibatan Masyarakat Desa dalam melakukan Pengawasan Pemerintahan Desa Dalam segala Kewenangannya adalah sangat penting sebagai salah satu bentuk apresiasi Partisipasi Masyarakat Desa dan sebagai salah bentuk aktualisasi / perwujudan dari Keberdayaan Masyarakat sebagai hasil dari program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang te;ah lama dirintis oleh berbagai Pihak dan Pemerintah Republik Indonesia selama ini.

Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan tersebut yang lebih lanjut dalam tulisan ini akan kami sebut sebagai “Pengawasan berbasis masyarakat” itu merupakan salah satu bentuk dan peran Penting Partisipatif Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan di Desa, hal manatelah dilindungi oleh aturan yang tertera secara tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB  VI  HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

 (Pasal 68 Ayat 1)           

Masyarakat  Desa berhak :

  1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  5. Kepala Desa;
  6. Perangkat Desa;
  7. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  8. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  9. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(Pasal 68 ayat 2)

Masyarakat Desa berkewajiban:

  1. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

 

Paragraf 3 : Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 82 :

(ayat 1)       Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

(ayat 2)       Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

(ayat 3)       Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(ayat 4)       Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(ayat 5)       Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa. 

 

  • Lokasi Sasaran, Tujuan dan Prinsip-prinsip serta Subyek Pengawasan.
  1. Lokasi Sasaran Pengawasan :

Lokasi sasaran pengawasan adalah semua desa yang mendapatkan alokasi dana-desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014.

  1. Tujuan Pengawasan :
  2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik.
  3. Melihat kinerja semua pelaku.
  • Identifikasi dan antisipasi timbulnya permasalahan.
  1. Miningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

 

  1. Prinsip-prinsip Pengawasan :
  2. Obyektif dan Profesional :
  • Analisis data yang lengkap dan akurat.
  • Masukan informasi yang tepat dan berimbang, uji silang dengan sumber lain.
  1. Transparan :
  • Lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara yang bertanggung jawab.
  • Diketahui oleh banyak pihak, terutama yang terlibat dalam proses.
  1. Partisipatif :
  • Semua pelaku program (masyarakat, fasilitator, konsultan) leluasa untuk berpartisipasi dan memberi/menerima laporan.
  • Memberikan kontribusi untuk perbaikan program.
  1. Akuntabel :

Pelaksanaan pengawasan harus dapat dipertanggungjawab-kan secara internal maupun external.

  1. Berorientasi pada Solusi :
  • Menemukan solusi atas masalah yang terjadi.
  • Dapat digunakan sebagai pijakan untuk meningkatkan kinerja.
  1. Terintegrasi :
  • Menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi dengan pengawasan yang dilakukan oleh pelaku program lain.
  • Pentingnya peran masyarakat sebagai mitra.
  1. Berbasis Indikator Kinerja :

Masukan proses, keluaran, manfaat maupun dampak program berdasarkan kriteria.

  1. Subyek Pengawasan :
  • Dilakukan oleh komponen masyarakat pelaku (BKAD, BP-UPK, Tim Pengawas, dsb);
  • Dilakukan oleh komponen masyarakat non pelaku (perguruan tinggi, LSM, Wartawan, dsb).
  1. Langkah Pengawasan dan Pemeriksaan.

Sesuai dengan titik titik kritis yang ada pada tiap proses tahapan, maka langkah pengawasan yang harus dilakukan pada tiap tahapan adalah sebagai berikut:

  1. Pada saat sosialisasi Program / Kegiatan :
  2. Pastikan bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa sosialisasi telah mengundang sesua desa partisipasi; dengan melakukan pemeriksaan apakan undangan telah diinformasikan kepada semua masyarakat di desa, melalui wawancara kebeberapa masyarakat desa dan apakah undangan telah ditempelkan dipapan informasi tiap desa. Selanjutnya melakukan penilaian secara subjetip atas hasil diatas, apakah sudah cukup memadai sebagai alat informasi, apabila kurang, catat dalam laporan untuk didiskusikan dan dibuatkan rekomendasinya.
  3. Memastikan bahwa pelaksanaan musyawarah sosialisasi telah dihadiri oleh semua unsur masyarakat desa, dan pelaksanaannya melibatkan sebagian besar unsur perwakilan masyarakat, atau hanya didominasi oleh pihak tertentu saja.Untuk memastikan hal ini

maka pemeriksa harus ikut dalam pelaksanaan musyawarah ini, atau bisa melalui pemeriksaan daftar hadirnya. Catat apabila ada temuan untuk didiskusikan dan dibuatkan rekomendasinya.

  • Memastikan apakah hasil musyawarah sosialisasi tadi telah dibuatkan catatan tertulis (notulensi) dengan lengkap dan telah diinformasikan secara luas dipapan informasi tiap desa. Untuk memastikan hal ini harus dilakukan wawancara terhadap peserta musyawarah dan juga terhadap masyarakat desa lainnya apakah mengetahui hasil musyawarah tersebut. Selain itu lakukan pemeriksaan apakah notulen hasil musyawarah telah dipasang di papan informasi desa agar dapat dibaca oleh masyarakat desa. Catat dan diskusikan apabila ada temuan dan buat rekomendasinya.
  1. Pada saat perencanaan Program / Kegiatan :
  2. Meyakinkan bahwa usulan kegiatan telah dibicarakan dalam musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Untuk itu pemeriksa harus mengikuti musyawarah desa tersebut untuk meyakini bahwa sebagian besar wakil unsur masyarakat hadir dalam pembahasan usulan kegiatan. Catat dan diskusikan apabila ada temuan dan buat rekomendasinya.
  3. Meyakinkan bahwa usulan kegiatan dan penetapan usulan kegiatan tidak didominasi oleh orang/kelompok tertentu. Untuk memastikan hal tersebut maka pemeriksa harus ikut dalam musyawarah tersebut untuk memantau pelaksanaan musyawarah apakah ada dominasi orang/kelompok tertentu untuk menetapkan usulan. Catat dan diskusikan apabila ada temuan dan buat rekomendasinya.
  • Meyakinkan bahwa usulan kegiatan mempunyai manfaat kepada masyarakat luas, serta tidak menimbulkan kerugian bagi seorang atau kelompok tertentu. Untuk memastikannya, maka pemeriksa harus melakukan penilaian secara subjektip apaka kegiatan tersebut akan menimbulkan kerugian terhadap keluarga/kelompok tertentu. Catat dan diskusikan apabila ada temuan dan dibuatkan rekomendasinya.
  1. Meyakinkan RAB kegiatan dapat diakses (diketahui) secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memastikannya, maka pemeriksa perlu melakukan wawancara dengan masyarakat (dan juga pemeriksa) apakah mereka dapat secara leluasa mengakses data RAB kegiatan tersebut.
  2. Pada saat pelaksanaan Program / Kegiatan :
  3. Memastikan apabila ada pelaksanaan tender, dilakukan dengan benar, tidak ada peserta lelang fiktip dan pemenang yang hanya –

sebagai broker (perantara saja). Untuk itu pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung kepada peserta peserta lelang apakah memang benar2 ada, dan apakah pemenang lelang memang bukan sekedar broker saja.

  1. Memastikan apakah pengadaan barang/jasa telah dilakukan perbandingan harga. Untuk itu pemeriksa melakukan konfirmasi langsung ke tempat / toko apakah memang benar2 ada (tidak fiktip).
  • Memastikan biaya2, misalnya pembayaran HOK pekerja dilakukan sesuai dengan RAB. Untuk itu pemeriksa harus melakukan cek langsung pada saat pengerjaan kegiatan dan melakukan wawancara kepada pekerja, berapa upah yang diterimanya.
  1. Meyakinkan apakah pelaksanaan program sesuai dengan usulan, baik biaya maupun jenis/lokasi kegiatannya. Untuk itu pemeriksa harus melakukan pemeriksaan fisik di lapangan maupun membandingkannya dengan RAB kegiatan tersebut. Buat catatan apabila ada temuan untuk didiskusikan dan dibuatkan rekomendasinya.
  2. Meyakinkan apakah tiap tahapan pelaksanaan tersebut telah dibuatkan pertanggung jawaban dan pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat desa, serta atas hasil musyawarah pertanggung jawaban tahapan tersebut dibuatkan notulen tertulis secara lengkat dan ditempel dipapan informasi desa. Buat catatan apabila ada temuan untuk didiskusikan dan dibuatkan rekomendasinya.
  3. Memastikan kebenaran pembayaran upah pekerja, dengan cara meriksa Daftar Upah pekerja, cek apakah tanda tangan mirip atau tidak ada tanda tangan, apakah jumlah pekerja sinkron dengan beban pekerjaan yang dilakukan; tanyakan ke beberapa pekerja yang ada mengenai nama-nama di Daftar Penerima Upah apakah mereka kenal dan memang bekerja bersama; lalu Cross check ke beberapa pekerja mengenai nilai upah yang benar benar diterimanya.
  4. Setelah selesai program/kegiatan (Pelestarian/Pemeliharaan) :
  5. Memastikan musyawarah Pertanggung jawaban terakhir (MDST) dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat. Untuk memastikan hal ini maka pemeriksa harus mengikuti musyawarah tersebut. Dan buat catatan apabila ada temuan untuk didiskusikan dan dibuatkan rekomendasinya.
  6. Memastikan hasil musyawarah pertanggung jawaban akhir (MDST) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan notulen hasil –

musyawarah telah dimasyarakatkan dengan ditempel di papan informasi desa. Buat catatan apabila ada temuan dan didiskusikan serta dibuatkan rekomendasinya.

  • Memastikan bahwa telah ada team Pemelihara, serta diperkuat dengan Perdes mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan.

 

  1. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat :

Salah satu bentuk dalam proses pengawasan yang berbasis masyarakat adalah diadakannya Pelayanan dan Penangan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 6 Tahun 2015 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, sebagaimana tersebut di bawah ini :

 

Bagian Keenam

     Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

 

Pasal 66

     Biro  Hubungan  Masyarakat  dan  Kerja Sama mempunyai  tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan  publikasi,  informasi  pelayanan  pengaduan serta kerja sama luar negeri.

Pasal 67

     Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  66, Biro  Hubungan  Masyarakat  dan  Kerja  sama menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanan koordinasi  hubungan  antar  lembaga negara, lembaga pemerintah, dan non pemerintah;
  2. Pelaksanaan hubungan media  massa dan  media  elektronik, publikasi, dan pameran;
  3. Pelaksanaan urusan  layanan  informasi  publik dan dokumentasi;
  4. Pengelolaan urusan perpustakaan;
  5. Pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat;
  6. Penyiapan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

 

Pasal 68

     Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:

  1. Bagian Hubungan Antar Lembaga;
  2. Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
  3. Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan; dan
  4. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 77

     Bagian  Informasi  dan  Pelayanan  Pengaduan mempunyai  tugas melaksanakan urusan  layanan  informasi  publik  dan dokumentasi,  pengelolaan  urusan  perpustakaan,  dan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 78

     Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 77, Bagian  Informasi dan Pelayanan  Pengaduan menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan urusan  layanan  informasi  publik dan dokumentasi;
  2. Pengelolaan perpustakaan; dan
  3. c. Pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 79

Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan terdiri atas:

  1. Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  2. Subbagian Perpustakaan; dan
  3. Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 80

(1)   Subbagian Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi mempunyai  tugas  melakukan pelaksanaan  urusan  layanan informasi publik dan dokumentasi.

(2)   Subbagian Perpustakaan mempunyai  tugas  melakukan pengelolaan perpustakaan.

(3)   Subbagian  Layanan  Pengaduan  Masyarakat mempunyai tugas  melakukan pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

  1. Pelaksanaan “Pengawasan Berbasis Masyarakat

(Oleh karena Peraturan Pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri masih belum lengkap atau masih dalam proses, maka dalam tulisan ini kami ambil contoh Program PNPM Mandiri PerDesaan, dengan harapan dapat lebih gamblang untuk melihat “Pengawasan Berbasis Masyarakat” termasuk “Pelaksanaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan” sebagai salah satu bentuk perwujudan “Pengawasan Berbasis Masyarakat”). Dengan harapansegala peraturan pelaksanaan UU Desa nantinya dapat mengambil hikmah atas segala bentuk kekeurangan dan kelebihan “Pengawasan Berbasis Masyarakat” yang ada dalam Program PNPM – Mpd.

 

  1. Secara Umum “Pengawasan berbasis Masyarakat” dalam Program PNPM Mpd.

Karenanya terlebih dulu,  akan kami sampaikan bahwa Salah satu Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa, antara lain adalah Program PNPM Mandiri Perdesaan, dimana program tersebut,  selain menciptakan adanya hasil pembangunan kegiatan fisik di desa, adalah terbangunnya demokratisasi pembangunan, dimana masyarakat diikutsertakan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian/pemeliharaan, termasuk pengawasan.

Adapun tahapan dalam proses kegiatan Pembangunan/Program yang harus dilakukan Pengawasan oleh Masyarakat Desa, apabila kita mengikuti program PNPM-MPd, adalah sebagai berikut:

  • Tahap Soasialisasi Kegiatan.
  • Tahap Perencanaan Kegiatan.
  • Tahap Pelaksanaan Kegiatan.
  • Tahap Pelestarian/pemeliharaan Hasil Kegiatan.

 

Kenyataannya dilapangan, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan belum berjalan dengan baik dalam semua Tahapan tersebut diatas, dimana hal ini selain disebabkan kurangnya transparansi informasi dari pengelola kegiatan (dalam hal ini membahas yang berkaitan dengan program PNPM MPd adalah UPK), disebabkan juga dengan berkaitan atas skill / kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan yang dirasa masih sangat kurang, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan Desa yang dibentuk masyarakat yaitu Badan Pengawas Unit Pelaksana Kegiatan (BP-UPK) juga masih kurang, mengingat skill/kemampuan Pengurus yang menjabat di Lembaga tersebut.

  1. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program PNPM Mpd

Dalam Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Program PNPM Mpd telah membentuk Divisi Good Governance di tingkat Pusat, yang salah satu unitnya adalah CHU (Complain Handling Unit) yang bertugas  memastikan adanya Sistem Pelayanan dan Penangan Pengaduan secara On Line yang bisa di pantau oleh semua Pihak termasuk  oleh seluruh masyarakat / Pengadu. Dalam system tersebut termasuk pelayanan penerimaan secara surat, email, sms gratis.

Dalam Penanganan Pengaduan setiap tahap penanganan Pengaduan dan hasilnya dapat diikuti oleh semua masyarakat Indonesia secara on line melalui web site Pengaduan. CHU harus memastikan transparansi pelayanan pengaduan dan penanganan pengaduan, dan memberikan jaminan kerahasiaan si Pengadu terhadap siapapun.

Pengaduan Via Telpon di Pusat tidak dapat dilayani mengingat biaya, kurangnya perangkat serta SDM yang menanganani, sehingga di Tingkat Fasilitator di tingkat Kabupaten serta Kecamatan setempatdi minta untuk melayani pengaduan via telpon, yang nantinya akan dimasukan ke dalam web site Pengaduan, sehingga semua orang dapat memantaunya.

Sedangkan untuk Penanganan Pengaduan diwajibkan untuk semua tingkatan fasilitator untuk berperan serta menangani sesuai dengan tingkatannya, dengan dimensi waktu yang telah ditetapkan, apabila tidak tertangani, baik karena waktu atau tingkat kesulitan hal yang diadukan maka akan ditangani fasilitator ditingkat yang lebih diatasnya. Dan masing masing Propinsi ditempat satu atau dua orang spesialis Penanganan Masalah termasuk antara lain bertugas memonitor penanganan pengaduan yang ada di seluruh wilayah di propinsi tersebut, yang dimonitoring dan diberikan arahan oleh CHU NMC (pusat/nasional), apabila melebihi batas waktu penanganan serta tingkat kesulitan hal pengaduan, maka penanganan dapat ditarik dan ditangani oleh CHU NMC (Pusat/Nasional) dengan tetap dibantu oleh semua jajaran Fasilitator dan specialis/Tenaga ahli disemua tingkatan.

 

  1. Pengawasan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Dana Bergulir di Dalam Program PNPM Mpd :

Dalam pengelolaan keuangan dan dana bergulir, banyak hal yang harus diperhatikan, untuk itu perlu adanya hal hal yang menjadi “sign” (tanda-tanda) yang akan dirangkum dalam “early warning sisteym“ atau bisa dibilang tanda-tanda yang harus diperhatikan apabila tanda tersebut ada dalam catatan keuangan di UPK;

Namun demikian, hal yang paling pokok/utama/kunci dilakukan pemeriksa dana bergulir adalah “Konfirmasi pinjaman langsung kepada kelompok-kelompok sampai ke anggota kelompok, mengenai kebenaran jumlah pinjaman dan kebenaran keberadaan kelompok” (sebagaimana Surat konfirmasi yang terlampirkan).

Dan untuk fungsi pengendalian, penerimaan uang setoran pinjaman kelompok dilakukan satu pintu (bendahara pengelola kegiatan/UPK) dan kwitansi penerimaan setoran telah diberi nomor urut (rangkap 2, yang asli diberikan ke kelompok dan yang tembusan disimpan oleh pengelola), dan mensosialisasikan kepada kelompok bahwa setiap pembayaran ke Pengelola/UPK yang berhak menerima uang setoran hanya Bendahara saja, dan kelompok harus meminta kwitansi asli sebagai bukti tanda pembayaran). Semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan harus selalu ada di Kantor Pengelola (UPK).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (dalam hal program PNPM MPd adalah lembaga BP-UPK), yang secara ideal harus dilakukan rutin setiap bulan, hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Pemeriksaan tertib administrasi :
  2. Memastikan semua dokumen ada dikantor Pengelola (UPK), seperti Buku Kas Manual (beserta bila ada sisa uang kas yang ada), Buku Bank Manual, Rekening Koran/buku Tabungan Asli, laporan keuangan, proposal dan hasil verifikasi serta Berita Acara hasil MAD Perguliran, dll.
  3. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat sesuai dengan waktu terjadi transaksinya, dengan memeriksa semua kwitansi penerimaan setoran pinjaman dari kelompok (sampai dengan nomor urut kwitansi terakhir) telah dicatat buku kas SPP telah dilakukan  sesuai dengan tanggal transaksi.
  • Memastikan bahwa semua penerimaan hasil pengembalian pinjaman kelompok telah dicatat, dengan melakukan memeriksa apakah semua hasil penerimaan setoran pinjaman kelompok yang dicatat dibuku kas SPP telah dicatat pula di kartu kredit kelompok yang bersangkutan.
  1. Pengelolaan Keuangan.
  2. Memastikan bahwa saldo (sisa) kas ditangan (cash on hand) memang benar benar ada, dengan cara menghitung uang tunai yang ada dibandingkan dengan saldo kas ditangan yang tertera di buku kas SPP.
  3. Memastikan bahwa pengelolaan uang kas ditangan (uang tunai) dilakukan dengan baik, dengan memeriksa saldo uang kas ditangan yang tercatat dalam buku kas SPP tidak tertahan dalam jumlah besar (misalnya maximal ditentukan Rp 10 juta) dan dalam waktu yang lama (bahkan bila posisi bank tidak jauh dari kantor pengelola, maka diwajibkan setiap hari harus dilakukan setoran ke bank).
  • Memastikan bahwa bahwa saldo (sisa) uang di bank SPP telah sesuai dengan yang dicatat di buku bank SPP manual, dengan cara membandingkan saldo rekening koran/tabungan bank pada tanggal terakhir sama dengan jumlahnya saldo yang tercatat di buku bank manualnya pada tanggal yang sama.
  1. Memastikan bahwa tanggal penyetoran uang kas SPP kerekening bank dilakukan sesuai dengan yang tercatat di buku bank SPP, dengan cara membandingkan tanggal penyetoran kas ke rekening bank di buku kas manual pada tanggal tertentu (tanggal sample tertentu) dengan tanggal penerimaannya direkening koran (tabungan) bank SPP.
  2. Memastikan setiap pengeluaran untuk penyaluran pinjaman ke kelompok dilakukan secepatnya (tidak tertahan lama di kas SPP UPK), dengan cara membandingkan tanggal penarikan uang dari bank di rekening koran/bank SPP dengan tanggal penerimaan kas dibuku kas manual SPP, dan dibandingkan lagi dengan tanggal kwitansi penerimaan uang oleh kelompok atas penyaluran tersebut.
  3. Memastikan bahwa setiap pengeluaran didukung dengan bukti bukti autentik, dengan memeriksa bukti bukti pengeluaran sudah cukup memadai/tidak fiktip/tidak mengada ada.

 

  1. Dana Bergulir.
  2. Memastikan bahwa setiap bulan informasi rincian saldo pinjaman tiap kelompok telah ditempelkan dalam papan informasi ditiap desa.
  3. Memastikan bahwa dana perguliran sampai ke kelompok dan yang diterima kelompok tidak dipotong, dengan cara membandingkan catatan pengeluaran untuk perguliran kelompok tertentu dalam buku kas manual dengan kwitansi tanda terima dari kelompok, dan bila memungkinkan lakukan konfirmasi langsung ke anggota kelompok apakah yang bersangkutan menerima sejumlah yang tertera dalam kwitansi.
  • Memastikan Uang angsuran pinjaman dari anggota kelompok disetorkan ke UPK oleh ketua kelompok atau pihak lain, dan dicatat oleh bendahara UPK, lakukan pemeriksaan dengan cara Cek Saldo di buku Rekening Yang Asli dengan saldo yang tercatat dalam neraca (pastikan Buku Rekening Asli), Cek transaksi perguliran yang ada di buku kas SPP dan UEP apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengambilan dana di rekening.
  1. Pastikan bahwa kejadian transaksi pembayaran angsuran SPP dan UEP di buku kas jumlahnya sudah sesuai dengan bukti pembayaran (pokok dan bunganya) dan cros cek di Kartu Kelompok apakah sudah sesuai jumlah angsurannya. Dan apakah uang angsuran dari kelompok ke UPK sudah di setor ke rekening SPP atau UEP. Bila terdapat tunggakan di kelompok (Lihat Laporan Perkembangan Pinjaman SPP dan UEP), cros cek apakah dalam buku kas dan Kartu kelompok benar tidak ada transaksi pembayaran. Lakukan kunjungan ke beberapa kelompok dan pemanfaat (terutama yang dilaporkan ada tunggakan) untuk cross check angsuran & tunggakan.
  2. Memastikan bahwa pendanaan perguliran hanya untuk kelompok yang telah melunasi pinjaman sebelumnya, dengan melakukan CEK tanggal penerimaan dana perguliran bandingkan dengan tanggal terakhir penerimaan pelunasan, tanggal terakhir pelunasan harus lebih dahulu daripada tanggal penerimaan pinjaman perguliran.

 

Transparansi dan akuntabilitas menuntut keterbukaan informasi, dimana masyarakat mendapat akses yang luas untuk mendapatkan informasi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

Selama ini masyarakat Desa hanya dijadikan objek pembangunan saja, termasuk dalam hal pengawasan masyarakat Desa dianggap tidak punya kapasitas melakukannya. Pengawasan dan pemeriksaan selalu dikonotasikan sebagai “hak exclusive” para ahli pemeriksaan saja, padahal sebagai sebuah ilmu, pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh siapapun sesuai dengan kapasitas masing masing. Apalagi UU Desa telah mengamanatkan untuk itu. Sehingga Ilmu pengawasan dan pemeriksaan dapat di”bumi”kan agar dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat Desa.

Namun demikian Tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan dan Pengawasan  adalah sangat penting, apabila tidak maka pengawasan hanyalah sekedar sebagai pengawasan saja, seperti Macan Ompong saja.

hal yang juga tidak kalah penting dalam proses pengawasan adalah Pelayanan dan Penanganan Pengaduan serta adanya Call Center atau web Site atau Papan Informasi yang selalu menginformasikan hasil-hasil pengaduan ; sehingga salah satu bentuk Pemberdayaan masyarakat dalam pengawi atau memantau program kegiatan pembangunan ataupun  pemerintahan desa secara keseluruhan, dan untuk itu, diharapkan ada response positip dari Aparat Daerah Kabupaten atau Kecamatan untuk membuat semacam “call center Pengaduan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan masyarakat Desa.

 

Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tulisan ini.

Hari Rumpoko

081 357 880 818 email : hrumpoko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  1. UNDANG-UNDANG no. 6 Tahun 2014 Tentang DESA
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UU no. 5 Tahun 2014 tentang DESA.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 60 Tahun 2014 Tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 111 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 112 Tahun 2014 Tentang PEMILIHAN KEPALA DESA
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 113 Tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 114 Tahun 2014 Tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 1 Tahun 2015 Tentang PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 2 Tahun 2015 Tentang PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 3 Tahun 2015 Tentang TENTANG PENDAMPINGAN DESA
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 4 Tahun 2015 Tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 5 Tahun 2015 Tentang PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia no. 6 Tahun 2015 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
  14. PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) tahun 2010.
  15. PENJELASAN VII tentang PEMANTAUAN,  PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN (PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) tahun 2010.)
  16. PENJELASAN VIII SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH (PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) tahun 2010.)
  17. PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI PNPM MANDIRI PERDESAAN (Early Warning System / EWS) – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan – Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementrian Dalam Negeri tahun 2010.
  18. Titik Kritis Masalah pada setiap tahap kegiatan Yang harus mendapat perhatian – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan – Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementrian Dalam Negeri tahun 2010.
  19. Prosedur Operasional Standart Penanganan Pengaduan dan Malasalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaaan –  Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementrian Dalam Negeri tahun 2010.
  20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.
  21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *