Problematika Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Perlindungan dan Pelestarian Asset PNPM Mandiri Perdesaan Dengan Keluarnya Undang -Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 (Nurahman Joko Wiryanu*)

Bagikan

Badan kerjasama antar desa merupakan bentuk kerjasama desa satu dengan desa lain dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten sebagaimana yang diatur dalam peraturan per undangan, mulai dari Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah  yang kemudian diganti dengan  Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 , PP.72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan desa  beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomer 38 Tahun 2007  Tentang kerjasama Desa. Dengan munculnya Undang-undang nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pemerintah nya ( PP) Nomer 43 Tahun 2015,  istilah  Badan kerjasama antar desa  yang sebelumnya di gunakan oleh Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk melestarikan asset Program, telah mendapatkan landasan yang lebih kuat, dalam peraturan perundangan sebelumnya  istilah Badan kerjasama antar desa secara eksplisit tidak pernah ada sedangkan dalam undang Undang-undang nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa istilah Badan kerjasama Antar desa secara eksplisit dinyatakatan.

Pemberian kewengan kepada desa untuk melakukan kerjasama merupakan konsekwensi logis atas diakuinya desa sebagai suatu wilayah otonom. Mengingat badan kerjasama merupakan bentuk perikatan antar desa satu dengan desa lainnya, maka penamaan suatu badan kerjasama antar desa harus didasarkan pada obyek yang di kerjasamakan. Mengingat Undang-Undang Desa merupakan hukum khusus yang mengatur tentang desa, maka badan kerjasamanya antar desa harus tunduk pada syarat yang diatur dalam undang-undang Desa.

Badan Kerjasama Antar Desa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/ PNPM-Mandiri Perdesaan yang telah ada sejak 2007 dimaksudkan untuk melindungi seluruh asset Program Pengembangan kecamatan yang pada tahun 2007 berubah nama menjadi PNPM Mandiri Perdesaan yang pendiriannya berdasarkan peraturan perundangan lama ( Undang-undang Nomer 32 tahun 2004, PP.72 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 38 Tahun 2007), mau tidak mau harus segera mengadaptasikan diri dengan peraturan baru; Undang-undang nomer 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2015). Kalau selama ini pendirianya ( legal standing) badan kerjasama antar Desa didasarkan keputusan bersama kepala desa , dengan adanya undang-undang Desa nomer 6 tahun 20014 harus di perbarui dengan Peraturan Bersama Kepala desa.

  1. Latar Belakang

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kemudian disempurnakan dalam Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bab XI pasal 200-216 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokarasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan bentuk kerjasama, antara desa satu dengan desa lainnya mendapatkan penyempurnaannya setelah  ditetapkannya Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004[1] yang merupakan pengganti dari UU No.22 tahun 1999 Tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah. Sebagai turunan dari UU Nomer 32 tahun 2004, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 72 tahun 2005 dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Permendagri nomor 38 tahun 2007. BKAD muncul sebagai konsekwensi diakuinya desa sebagai satu wilayah otonom  sebagaimana definsi desa dalam ketentuan umum Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomer 32 Tahun 2004 yang kemudian ditegaskan  dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa.   “ Desa atau sebutan yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.[2] Konsekwensi diakuinya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka desa diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai subyek hukum sebagaimana subyek hukum lainnya. Sebagai subyek hukum, desa dapat melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan desa lain maupun pihak ketiga. Perikatan perjanjian kerjasama tersebut diatur dalam peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2007  dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor  38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa[3].

Kerjasama desa yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama antar desa satu desa lainnya dalam rangka kepentingan masing-masing desa, oleh karenanya  penamaan setiap kerjasama desa hendaknya didasarkan pada obyek yang diperjanjikan. Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan)[4] yang merupakan tindak lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Merupakan program pemerintah dengan menggunakan basis wilayah kecamatan sebagai penempatan dana bantuan; Pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat desa dalam wilayah kecamatan untuk di kompetisikan antar desa dengan syarat dan aturan yang telah diatur dalam Petunjuk Tehnik Operasional (PTO)[5]. Dengan skema tersebut, maka seluruh asset yang ada dalam Program PPK/PNPM Mandiri Perdesaan hakekatnya milik semua desa yang ada dalam wilayah kecamatan lokasi program. Oleh karenanya, untuk melindungi dan melestarikan seluruh asset yang ada, Pada akhir tahun 2006 pengelola Program PPK/PNPM mengambil Kebijakan dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di semua kecamatan lokasi program.

Mengingat obyek yang diperjanjikan bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian asset PPK, maka penamaan BKAD diseluruh lokasi PPK diberi nama “BKAD perlindungan dan Pelestrian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan”. Agar BKAD dapat melakukan peran sebagai pelindung atas asset PPK, maka BKAD harus menjadi satu subyek hukum dan karenanya proses pembentukannya nya harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang ada.

  1. Permasalahan

Mengingat pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didasarkan pada UU 32/2004 dan PP.72/2005 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 38 tahun 2007. Dengan telah ditetapkan Undang-Undang Desa nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagaimana mengadaptasikan BKAD yang ada ke dalam Undang-undang Desa ?.

Selama ini konstruksi kerjasama antar desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 Tahun 2007 yang menyarankan adanya kerjasama antar desa dilakukan oleh Badan Kerjasama Desa (BKD) dan kemudian antar BKD tersebut yang melakukan kerjasama antar desa dengan BKD desa lainnya.Secara teknis konstruksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

 

Sumber : Interpretasi dari Alur Bagan Kelembagaan dari Permendagri No 38 tahun 2007

Keterangan :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana kepada masyarakat desa dalam satu kecamatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan. Lembaga ini dibentuk dan pengurusnya pun dipilih oleh perwakilan masyarakat seluruh kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD)
  2. Masing-masing desa kemudian bersepakat untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan
  3. Masing-masing desa kemudian membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) di desa masing-masing. BKD sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan kerjasama.Adapun pembentukan BKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.
  4. Kemudian antar Badan Kerjasama Desa (BKD) tersebut melakukan perikatan perjanjian untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM. Bentuk perikatan antar desa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa

 

III. Sejarah Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pelestarian dan Pelindungan Asset PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan dan Problematika Yuridis:

Mendekati berakhirnya Program PPK (akhir tahun 2006 dan awal 2007), dengan dilandasi rasa tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan pelestarian asset PPK yang dibiayai dari uang negara; Direktorat Jendera PMD Kementerian Dalam Negeri selaku leading sektor pengelola Program Pengembangan kecamatan ( PPK) mengambil kebijakan lahirnya Badan Kerjasama Antar Desa  (BKAD) sebagai institusi pelindung atas asset yang telah dihasilkan oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dengan mendasarkan pada perundangan yang ada ( undang-undang 32 tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005), Pada akhir tahun 2006 dan awal 2007  diseluruh lokasi kecamatan PPK berproses membentuk Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) Perlindungan dan Pelestarian Asset PPK dengan proses pendirian melalui keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Seluruh perwakilan desa disetiap kecamatan lokasi PPK bersepakat bekerjasama untuk melindungi dan melestarikan asset PPK dalam wadah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) perlindungan dan pelestarian asset PPK. Mengingat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program Comunity Development yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka proses pembentukan BKAD pada saat iru hanya mengandalkan kekuatan partisipasi semacam itu, proses pembentukan BKAD seringkali mangabaikan administrasi yuridis sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang ada dan bahkan dibeberapa kecamatan lokasi PPK, proses kerjasama hanya dijalin oleh tokoh masyarakat  dan sebagian kepala desa yang hadir dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) saja.

Meskipun secara yuridis belum  terlengkapi syarat administrasinya, namun secara de facto BKAD Perlindungan dan Pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan telah diakui oleh masyarakat dan exist di setiap lokasi PPK/PNPM mandiri Perdesaan dan sampai sekarang  tetap melaksanakan kegiatan rutin dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu, sebelum proses pembentukan BKAD perlindungan dan pelesatarian asset PPK di semua  kecamatan lokasi PPK telah selesai dengan mendasarkan pada UU.32 tahun 2004 dan PP.72 Tahun 2005. Oleh karenanya konstruksi pembentukan BKAD pada saat itu sebagai berikut:

Sumber : Interpretasi dari Alur Bagan Kelembagaan dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005

Keterangan :

  1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana kepada masyarakat desa dalam satu kecamatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berkedudukan di kecamatan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), lembaga ini dibentuk dan pengurusnya pun dipilih oleh perwakilan masyarakat seluruh kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) .
  2. Masing-masing desa kemudian bersepakat untuk melindungi dan melestarikan asset PPK/PNPM dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
  3. Bentuk Perikatan kerjasama antar desa didasarkan pada persetujuan bersama antar kepala desa. Penamaan Badan Kerjasama Antar Desa atau yang disebut BKAD ini awalnya merupakan tafsir dari Pengelola Program PPK/PNPM atas Kerjasama Antar Desa. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan yang secara eksplisit menyebut istilah Badan Kerjasama Antar Desa.Peraturan yang ada hanya menyebut istilah Kerjasama Desa.

Pada pertengahan tahun 2007, pemerintah pusat  mencanangkan Program PNPM dimana Program PPK diganti nama dengan PNPM PPK yang kemudian berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan[6]. Disisi lain, pada akhir tahun 2007 telah  keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) nomer 38 tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang kerjasama desa dan kemudian di beberapa kabupaten menindak lanjuti dengan  mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kerjasama Desa yang mengacu pada Permendagri tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, disatu sisi banyak pengurus BKAD Perlindungan dan Pelestarian PNPM –MP yang ada bukan berasal dari pemerintah desa dan tidak pernah mendapat kuasa dari pemerintah desa untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Disisi yang lain, berdasarkan konstruksi  Undang-Undang 32 tahun 2004,  Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa[7] dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa yang berhak melakukan kerjasama adalah desa yang diwakili oleh pemerintah desa atau desa dapat membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), maka kondisi tersebut menjadi masalah dari aspek yuridis. Oleh karenanya langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut[8] ;

  1. Bagi BKAD yang pembentukannya hanya menggunakan konstruksi Undang-Undang 32 dan PP 72 tahun 2005 harus dilakukan rekonstruksi pembentukan BKAD dengan mengacu pada Permendagri 38 tahun 2007. Adapun mengenai langkah rekonstruksi pendirian sebagai berikut  :
  2. Setiap desa harus membentuk BKD yang ditetapkan dengan keputusan bersama dimana mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa (BKD) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Semua pengurus BKAD yang sekarang ada dan bukan berasal dari pemerintah desa atau anggota BPD, terlebih dahulu masuk menjadi anggota BKD di setiap desa masing-masing sebagai anggota dari unsur tokoh masyarakat .
  3. Setelah BKD dan struktur kepengurusannya telah terbentuk di semua desa di kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, antar BKD bertemu di kecamatan untuk bermusyawarah memperbaiki dan atau menyempurnakan kesepakatan kerjasama perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan yang pernah dibuat bersama. Dengan demikian, konstruksi keanggotaan dalam AD/ART BKAD menjadi berubah, yang sebelumnya adalah desa berubah menjadi BKD desa.
  4. Sebagaimana proses sebelumnya setelah AD/ART dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) dan SOP Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) disahkan. Semua dokumen diserahkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
  5. Dengan perubahan konstruksi ini, bagi BKAD yang telah mencatatkan AD/ART dengan akta notaris secara otomatis aktanya harus di perbaiki.
  6. Mengingat pengurus BKAD lama yang berasal dari non pemerintah desa/BPD telah mengabdikan diri dan telah terbukti mampu dalam menjalankan tugasnya di BKAD, agar tidak terjadi gejolak sosial (karena secara nyata atau de fakto  yang bersangkutan telah diakui oleh masyarakat ) dalam rekonstruksi ini, maka desa memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk mewakili BKD desa-nya dalam BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri P

Berdasarkan kondisi obyektif dilapangan, banyak pengurus  BKAD yang ada bukan merupakan unsur pemerintah desa dan  untuk mengantisipasi konflik  serta mengakomodir  pengurus tersebut dalam BKAD yang akan di rekonstruksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Perlu adanya ketegasan pemerintah kabupaten untuk membuat regulasi atau peraturan kerjasama desa dengan menggunakan konstruksi Permendagri nomor 38 tahun 2007 dengan mendorong setiap desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD) sebagai lembaga  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama. Adapun  unsur tokoh masyarakatnya diambilkan dari pengurus BKAD yang telah aktif tapi bukan dari unsur pemerintah desa .
  2. Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) yang hadir karena mandat dari undang-undang merupakan badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan sebagaimana subyek hukum lainnya. Oleh sebab itu agar setiap BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan   dapat bertindak sebagai subyek hukum yang mampu melindungi asset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan,  perlu dukungan dari pemerintah kabupaten untuk memfasilitasi BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK/PNPM dalam rangka melengkapi syarat materiel maupun syarat formil sebagai badan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam  peraturan perundangan ( UU No.32 tahun 2004, PP No. 72 tahun 2005 dan Permendagri no. 38 tahun 2007)
  1. Implikasi Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Badan Kerjasama Antar Desa PPK/PNPM Mandiri Perdesaan

Sebelum adanya UU Desa nomor 6  tahun 2014, istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tidak pernah dijumpai dalam peraturan perundangan yang ada ( Undang- Undang nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP.No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa). Istilah BKAD hanya dikenal dikalangan pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian diganti dengan nama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan. Istilah BKAD hanya merupakan istilah tafsir dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjend PMD) Kementerian Dalam Negeri selaku Pengelola Program (executing agency)  Program Pengembangan Kecamatan / PNPM Mandiri Perdesaan  dalam rangka perlindungan dan pelestarian asset  Program Pengembangan Kecamatan / PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa Nomer 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomer 43 tahun 2014, Istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Istilah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan hak desa untuk melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan desa lain, secara eksplisit dinyatakan oleh Undang-Undang Desa Nomer 6 tahun 2014  dalam pasal 92 ayat 3 sebagai berikut ….” Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa”….sedangkan  dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 43 tahun 2014 ditegaskan dalam pasal 144…. Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:

  1. Pemerintah Desa;
  2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  4. Lembaga desa lainnya, dan
  5. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.

Dengan adanya undang-undang Desa tersebut, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau PNPM Mandiri Perdesaan telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Namun demikian ada beberapa konsekwensi logis yang harus ditanggung oleh BKAD PPK /PNPM Mandiri Perdesaan berupa perubahan konstruksi yuridis dalam pendiriannya. Sebagaimana diketahui bersama dalam peraturan perundangan sebelumnya ( UU no. 32 tahun 2004, PP.72 tahun 2005 dan Permendagri No38 tahun 2007) pendirian BKAD hanya didasarkan atas kesepakatan bersama kepala desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomer 43 Tahun 2014 tentang, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dapat dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama kepala desa.

Mengingat dengan adanya UU nomor 6 tahun 2014 ini, semua peraturan yang berkaitan secara langsung mengenai desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-undang ini sebagaimana bunyi pasal 119. Sedangkan untuk peraturan pelaksananya yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU no. 6 tahun 2014. Permendagri no. 38 tahun 2007 yang merupakan peraturan pelaksana tentang kerjasama desa masih bisa digunakan sebagai dasar pijakan dalam pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PPK/ PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya segera menyesuaikan diri dengan  peraturan perundangan dengan melakukan langkah -langkah sebagai berikut :

  1. Tiap-tiap desa hendaknya segera melakukan musyawarah untuk menyusun Pearaturan Desa (PERDES) tentang kerjasam desa dan pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD)
  2. Setelah masing-masing desa dalam satu kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan telah terbentuk Badan Kerjasama Desa (BKD), selanjutnya semua kepala desa yang ada dalam satu kecamatan mengadakan musyawarah untuk membuat Peraturan Bersama kepala desa tentang kerjasama Perlindungan dan Pelestarian Aset PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
  3. Untuk menghindari konflik sosial yang ada, lembaga dan para pengelola asset yang ada yang ada saat ini hendaknya tetap dipertahankan dalam rumusan penyusunan peraturan bersama kepala desa.

*Penulis adalah salah satu Koordinator Provinsi PNPM-MPD dan sekaligus sebagai Dosen Luar Biasa khusus matakuliah Community Development Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

 

Kepustakaan

  1. HAW Widjaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001,
  2. Undang-Undang 22 tahun 199 tentang Otonomi Daerah
  3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  5. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
  7. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan Undang Undang No.6 2014 tentang Desa
  8. Pedoman Umum (Pedum) PNPM Mandiri Perdesaan
  9. Petunjuk Tehnik Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008
  10. pnpm-mandiri.org berita pada tanggal 30 April 2007  PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
  11. Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan sumber daya, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 94

[1] UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian Keenam pasal 214 Kerjasama Desa ayat 1-4

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa

[3] Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa

[4] pnpm-mandiri.org — pada tanggal 30 April 2007  PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

[5] Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) tahun 2008 PNPM Mandiri Perdesaan. Kebijakan kelembagaan dalam PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan kelembagaan tertinggi dalam pelaksanaan yang berfungsi sebagai representasi kepemilikan aset. Kepemilikan aset dimaksud meliputi aset kegiatan dana bergulir (meliputi aset lancar dan aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan dan peralatan kantor) dan hasil-hasil kegiatan program (PNPM).

[6] Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam  Negeri, Laporan Tahunan PNPM PPK tahun 2007

[7] http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24508/node/26/pp-no-72-tahun-2005-desa

[8] Kertas Kerja yang disampaikan dalam  materi Rapat Koordinasi Fasilitator Kabupaten dan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan se- Jawa Timur, 15 September 2013, di Hotel Olino Kota Malang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *