Problematika Penerapan UU No. 6/2014 tentang Desa (Pudjio Santoso)

Bagikan

Abstrak

Perjalanan panjang upaya masyarakat desa untuk bisa hidup mandiri dan sejahtera dalam tata aturan adat istiadat lokal telah tercapai setidak-tidaknya melalui disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi masih banyak persoalan yang tidak serta merta terjawab dan terakomodir dalam UU tersebut beserta perangkat peraturan di bawahnya. Artikel ini mengupas tentang problematika yang dihadapi oleh pemerintah Desa baik itu aspek hukum, politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Berbagai keistimewaan yang diberikan oleh UU Desa kepada Pemerintah Desa harus diimbangi oleh penyiapan kapasitas SDM yang ada serta perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dari prinsip-prinsip konvensional, otoriter dan cenderung tertutup ke prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas serta kerjasama antar institusi.

 

Pendahuluan

Usai sudah hiruk pikuk politik yang terkait dengan RUU No. 6/2014 tentang desa semenjak Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani pada tanggal 15 Januari 2014 dan menjadi UU No. 6/2014. Perdebatan panjang selama 7 tahun dan adanya tekanan moral dari ribuan Kepala Desa yang datang ke Senayan agar DPR segera mengesahkan RUU tersebut.

Para Kepala Desa  menyambut secara antusias hadirnya UU tersebut, dan hanya daerah Padang Sumatera Barat yang sejak awal menolak UU tentang Desa. Sambutan yang antusias dari para kepala desa tersebut karena UU ini dianggap paling istimewa dibandingkan UU sebelumnya yang pernah ada. Setidaknya ada 5 Keistimewaan yang terdapat pada UU No. 6/2014[1], yakni: (a)adanya penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa beserta perangkat seperti yang tercantum pada pasal 66. Penghasilan tersebut diperoleh dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima setiap Kabupaten/Kota dalam APBD, (b)dana desa dalam jumlah yang sangat besar sekurang-kurangnya 10% dana perimbangan kabupaten/kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), (c)Kewenangan Kepala Desa yang lebih luas. Jika sebelum adanya UU ini Kepala Desa hanya menjadi “petugas” Camat dan Bupati, namun sekarang punya kekuasaan penuh dalam mengatur dan mengalokasikan anggaran yang diterimanya untuk kemandirian dan pembangunan desa beserta masyarakatnya. Dengan demikian kedepannya nanti seluruh desa dan masyarakatnya semakin maju dan sejahtera, (d)masa jabatan Kepala Desa yang bertambah, dari yang semula 6 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali, maka sekarang dengan masa jabatan yang sama tapi bisa dipilih sebanyak 3 (tiga) kali baik berturut-turut maupun tidak. Demikian pula untuk jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengikuti aturan yang sama dengan Kepala Desa, (e)Fungsi BPD diperkuat. Dalam UU yang baru BPD diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa, akan tetapi kewenangan BPD untuk ikut menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kades yang tertuang dalam pasal di UU no. 32/2004 dihilangkan dan diganti dengan “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa” ( pasal 55).

Namun demikian ada beberapa Kepala Desa yang merasa was-was dengan penerapan UU no. 6/2014 tentang Desa. Hal ini tidak lain karena banyak persoalan hukum, politik dan sosial budaya yang ada di masyarakat desa belum sepenuhnya siap. Beberapa misalnya terkait dengan Peraturan Pemerintah yang mendukung UU tersebut baru ada 2 (PP No. 43/2014 dan PP No.60/2014). Sementara Peraturan pelaksana pendukung anggaran, Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban, pendistribusian uang, pengawasan dan mekanisme pencairan dana belum ada. Demikian pula persoalan politik di desa yang terkait dengan pilkades dan BPD.

Dari sisi manajemen administrasi desa juga terkendala oleh lemahnya Sumber Daya Manusia. Banyak desa-desa yang memiliki perangkat yang tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Di samping itu banyak di antara mereka yang sudah berusia lanjut bahkan di atas 60 tahun (batas usia pensiun jika mengacu pada peraturan yang sebelumnya). Segala persoalan tersebut sesungguhnya bermuara pada dua hal, yakni rendahnya Sumber Daya Manusia dan potensi korupsi yang terjadi akibat pengelolaan yang salah manajemen maupun faktor kesengajaan. Artikel ini akan membahas mengenai problematika yang terjadi dengan diberlakukannya UU no. 6 Tahun 2014, baik dari aspek hukum, Politik, Ekonomi, maupun Sosial-Budaya

Problem Hukum

Undang Undang No. 6/2014[2] ini merupakan Undang Undang yang paling lengkap dalam mengatur Pemerintahan Desa, yakni terdapat sebanyak 15 bab dan 122 pasal. Hingga akhir tahun 2014 pemerintah baru mengeluarkan dua PP, yakni no. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan no. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu masih banyak persoalan hukum bukan saja masih sedikitnya peraturan pelaksananya, akan tetapi juga tumpang tindih antar pasal dalam peraturan yang ada. Misalnya pada pasal 20 dan 21 dari PP no. 60/2014, dimana pada pasal 20 dijelaskan bahwa penggunaan dana desa mengacu RPJMDesa dan DKPDesa, sementara pasal 21  ayat 2 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa mengacu pada ketetapan menteri.

Kemudian juga pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 6/2014 menyiratkan kewenangan Kades untuk memberhentikan perangkatnya yang telah berusia 60 tahun lebih, atas permintaan sendiri dan berhalangan tetap, melanggar larangan sebagai perangkat desa serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Namun pada ayat 3 disebutkan bahwa penetapan pemberhentian perangkat desa oleh Kades dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat sebagai perwakilan Bupati. Hal ini makin diperjelas pada ayat 4 bahwa semua aturan pemberhentian tersebut akan diatur dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu belum ada. Kasus ini sama dengan masalah pengangkatan Sekretaris Desa oleh Kades sebagaimana bunyi pasal 26 ayat 2 (b) bahwa Kades memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selanjutnya pada pasal 48 jelas disebutkan bahwa sekretaris desa merupakan salah satu bagian dari perangkat desa. Sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan aturan mengenai hak pengangkatan sekretaris desa ada pada Camat dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di desa. Namun karena atasan langsung bukan ada pada Kades tapi pada Camat, maka tidak jarang sekretaris desa ini tidak fungsional di desa. Pada saat sosialisasi dan Bintek UU No. 6/2014 untuk Kepala Desa se Jawa Timur tahun 2014 lalu[3] keluhan kades terhadap sekdesnya selalu muncul pada setiap kelas dan angkatan. Dengan adanya UU no. 6 ini para kades sangat senang karena bisa memfungsikan kembali tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sekretaris desa seperti yang pernah ada di masa yang lalu. Akan tetapi persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan peraturan daerah dan peraturan kabupaten mengenai penarikan sekretaris desa ke tingkat kabupaten (SKPD) dan pemilihan dan pengangkatan sekretaris desa oleh kepala desa belum ada. Berdasarkan informasi yang ada, bupati Sidoarjo akan segera menarik sekretaris desa yang telah menjadi PNS (ada beberapa desa yang memiliki sekretaris desa belum PNS) dan menempatkannya pada seluruh SKPD yang ada termasuk di kecamatan-kecamatan[4].

Belum adanya peraturan atau petunjuk teknis yang terkait dengan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menyebabkan banyak kepala desa yang terpaksa tidak berani memberhentikan perangkatnya yang tidak mampu bekerja sesuai dengan tupoksi dan perangkat desa yang berusia lanjut. Pada umumnya para kepala desa takut menghadapi tuntutan hukum (PTUN) dari perangkatnya yang diberhentikan. Di samping itu penafsiran pasal yang terdapat dalam PP no.43 tahun 2014 mengenai penarikan tanah bengkok untuk dikelola sebagai aset desa dan menjadi bagian dari APBDesa juga menjadi kegalauan bagi para kepala desa yang memiliki tanah bengkok cukup luas dan di daerah subur. Sedangkan kepala desa yang tidak memperoleh tanah bengkok atau memiliki tanah bengkok tapi tidak subur menyikapinya dengan pasrah dan tanpa gejolak. Kegalauan dan ketidaksetujuan para Kades yang “diambil alih” tanah bengkoknya disikapi dengan berbagai tindakan, mulai dari demo ke Bupati, Menteri Desa hingga rencana aksi ke Jakarta[5].

 

Problem Politik

Dari aspek politik, UU desa ini menegaskan adanya kemauan pemerintah untuk memberikan otonomi dan kemandirian yang lebih pada desa untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Peluang yang diberikan pada desa ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan memperkuat perencanaan pembangunan dan kinerja pemerintahan desa. Di samping itu, UU Desa ini secara politis memperkuat kehidupan berdemokrasi di desa, misalnya melalui musyawarah desa, pengembangan kelembagaan desa baik untuk kepentingan ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Kemudian juga melalui kewenangan yang dimilikinya kepala desa harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan desa dengan semangat transparansi dan akuntabel.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hingga saat ini pemerintah baru mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah dengan harapan pada tahun 2015 ini Undang Undang Desa dapat dilaksanakan. Akan tetapi ada pihak yang menganggap terbitnya dua PP ini tergesa-gesa karena tidak ada pembahasan publik dan secara hukum ada beberapa pasal yang kontradiktif seperti yang telah dijelaskan di bagian atas.

Sekalipun Undang Undang Desa beserta Peraturan Pemerintah tersebut jelas menyebutkan pemberian kewenangan bagi kepala desa untuk mengelola keuangan secara mandiri, namun belum mencerminkan semangat reformatif. Misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah desa—dalam hal ini kepala desa—tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara horisontal (kepada BPD) dan pada masyarakat. Pemerintah desa hanya mempertanggungjawabkan secara politis pada BPD dan menginformasikan pada masyarakat tentang penggunaan keuangan. Pertanggungjawaban administratif hanya diberikan pada Bupati (vertikal). Proses akuntabilitas yang vertikal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tawar menawar ekonomis (rente atau penyuapan/gratifikasi) maupun politis (pada saat pilihan Bupati). Bahkan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bintek UU No. 6/2014 yang lalu muncul kekhawatiran dari beberapa kepala desa bahwa mereka akan dihambat dalam proses pencairan dana desa yang diajukan bahkan mulai dari saat pembahasan di tingkat rapat dewan di DPRD kabupaten. Sehingga pemerintah desa “harus” mengeluarkan biaya untuk mensahkan anggaran tersebut. Demikian pula pada tingkat kabupaten, mereka percaya pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pencairan dana desa.

Pada tingkat politik lokal (desa), tambahnya kesempatan kepala desa untuk bisa dipilih kembali sebanyak 3 (tiga) kali dengan masa jabatan selama 6 tahun tidak serta merta disambut dengan gembira. Mereka lebih senang dengan memperpanjang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun dan bisa dipilih kembali sebanyak banyak 2 (dua) kali. Pertimbangannya adalah biaya ekonomi dan sosial yang dikeluarkan pada setiap pilihan kepala desa (pilkades) sangat tinggi. Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada beberapa kepala desa di Jawa Timur beberapa waktu lalu, rata-rata setiap calon kepala desa pada saat pilkades mengeluarkan biaya antara 300 ribu hingga 2 milyar. Besar kecilnya biaya ini pada umumnya tergantung pada besar kecilnya tanah bengkok yang bisa dikuasai oleh kades. Namun ada juga mereka yang mengeluarkan biaya hingga 300 juta rupiah meskipun tanah bengkok yang dikuasai hanya seluas 1,5 hektar lebih disebabkan pertarungan harga diri dalam upaya untuk bisa mengalahkan kepala desa incumbent.ang tidak kalah krusial dalam pilkades adalah konflik yang timbul di antara calon kepala desa yang mengikuti kontestasi beserta para anggota tim suksesnya. Acapkali kondisi permusuhan ini tidak berhenti pada saat sudah dipastikan pemenangnya dan sudah resmi diangkat menjadi kepala desa. Ada beberapa kepala desa di Jawa Timur yang mengatakan bahwa ia hingga 9 bulan menjabat sebagai kades ini masih dimusuhi oleh calon kades pesaingnya, bahkan dengan anggota tim suksesnya. Beberapa kepala desa di kepulauan Madura mengatakan bahwa setiap pilkades pasti akan menghasilkan permusuhan yang permanen dengan para calon kepala desa. Sehingga bisa dipastikan jika dalam setiap pilkades ada 3 (tiga) calon, maka akan ada dua kelompok yang memusuhi kepala desa pemenang, dan jika pada periode berikutnya kades incumbent mencalonkan kembali dan bersaing dengan dua calon yang baru lagi maka akan ada dua kelompok lagi yang memusuhi kades tersebut jika terpilih kembali. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini di desa-desa tersebut.Kondisi permusuhan tersebut makin permanen jika calon kades yang kalah itu masuk menjadi anggota BPD. Acapkali ia mengganggu jalannya pemerintahan desa dengan mencari-cari kesalaanh dari kepala desa. Bahkan tidak jarang ia memanfaatkan jasa wartawan “bodrek” (tidak jelas surat kabarnya atau kebanyakan berupa koran online) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak berkeliaran di desa. Menariknya lagi para wartawan dan LSM ini akan berjalan sendiri mendatangi kepala desa manakala mereka mengendus adanya indikasi korupsi atau kesalahan pengelolaan keuangan desa.Jika selama ini desa memperoleh alokasi dana desa (ADD) dengan kisaran 50 juta hingga 500 juta rupiah per tahun, maka ketika desa memperoleh tambahan anggaran Dana Desa antara 700 juta hingga 1,4 milyar rupiah per tahun, maka bisa dibayangkan bagaimana tekanan politis yang dilakukan oleh BPD dan pihak luar (wartawan dan LSM) kepada pemerintahan desa. Beberapa kepala desa yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bintek banyak yang mengatakan bahwa daripada urusannya semakin ribet maka para wartawan dan LSM tersebut diberi uang. Namun mereka tidak mengatakan apakah kepala desa tersebut telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Apabila tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala desa, maka seharusnya tidak perlu mengeluarkan uang buat wartawan dan LSM tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama pasal demi pasal, baik Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah, desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat dan yang ada di bawahnya ke pemerintahan Desa tidak serta merta desa bisa leluasa untuk merencanakan program dan pengalokasian anggaran secara mandiri, sebab dalam penyusunan anggaran dan prioritas program, kepala desa masih diharuskan untuk berkonsultasi pada bupati dan bupati berhak untuk melakukan pendampingan. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya pemerintah masih menyimpan kekhawatiran ketidakmampuan pemerintah desa untuk mengelola dana desa yang jumlahnya sangat besar tersebut. Atau sesungguhnya pemerintah ingin menjalankan transisi desentralisasi kewenangan dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa secara baik, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan akibat salah prosedur dan salah kelola keuangan.

Problem Ekonomi

Sekalipun desa memperoleh anggaran keuangan yang sangat besar (antara 700 juta hingga 1,4 milyar rupiah per tahun), justru menuntut tanggungjawab yang sangat besar dari kepala desa. Dana besar yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut akan memperkuat sumber pendapatan APBDesa. APBDesa yang besar tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa. Desa dalam hal ini kepala desa dituntut untuk mampu melakukan tata kelola keuangan yang baik mulai dari perencanaan,  implementasi, pengawasan hingga pertanggungjawabannya. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh pemerintah desa agar terhindar dari segala penyimpangan keuangan dan tidak terserapnya seluruh anggaran keuangan. Kompetensi tersebut bersinergi dengan komposisi perangkat desa yang dimiliki oleh setiap desa. Perbaikan sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan desa merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh desa. Untuk melaksanakan semuanya ini tentu dibutuhkan adanya petunjuk teknis pelaksanaan khususnya berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Namun apabila petunjuk teknis pelaksanaan sudah diterbitkan, maka kepala desa harus melakukan rekruitmen perangkat desa secara transparan dan akuntabel, dan bukannya menciptakan nepotisme baru dengan mengangkat orang-orang yang dekat dengan kepala desa, baik keluarga maupun anggota tim suksesnya.

Jumlah dana yang besar tersebut sesungguhnya memberi peluang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui peningkatan potensi ekonomi desa. Misalnya, melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan potensi ekonomi yang ada di desa serta pelayanan masyarakat desa.

Problem ekonomi dari penerapan UU Desa ini adalah keragu-raguan publik akan kemampuan Kepala Desa dalam mengelola keuangan sehingga potensi terjerat kasus korupsi semakin besar. Ini salah satu ketakutan yang dihadapi oleh kepala desa. Ada beberapa kepala desa di Jawa Timur yang mengatakan bahwa jumlah anggaran yang besar tersebut justru menimbulkan pandangan yang negatif dari masyarakat desa terhadap kepala desa.

Masalah lainnya adalah pasal yang mengatakan kepala desa beserta perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap yang diambilkan dari anggaran keuangan desa. Tidak semua kepala desa menanggapi dengan senang hal itu, karena adanya penafsiran dari kepala desa bahwa seluruh tanah kas desa yang selama ini dikenal dengan tanah bengkok dan dibagi-bagi kepada kepala desa beserta perangkat desa sebagai penghasilan jabatan akan ditarik dan menjadi tanah kas desa (TKD) dan dikelola untuk menambah penghasilan desa.

Andaikata setiap kepala desa memperoleh 15 juta rupiah per bulan pun mereka lebih memilih penghasilan dari mengelola tanah bengkok. Di beberapa daerah di Jawa Timur seperti kabupaten Jember, ada kepala desa yang mendapatkan tanah bengkok seluas 50 hektar. Dari luasan tersebut sekurang kurangnya kepala desa bisa memperoleh penghasilan sebanyak antara 500 juta hingga 750 juta rupiah per tahun. Angka ini tentunya sangat jauh bila dibandingkan dengan penghasilan tetap 15 juta rupiah per bulan. Oleh karena itu seyogyanya pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang tegas dan jelas mengenai pengelolaan tanah kas desa agar tidak menimbulkan polemik di tingkat desa.

Problem Sosial Budaya

Undang Undang Desa no.6/2014 secara tegas memberi pengakuan atas nilai-nilai budaya dan adat istiadat di tingkat lokal. Undang Undang Desa mengamanahkan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang hidup di desa. Banyak adat istiadat yang pernah hidup dan berkembang di desa dapat dihidupkan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, kesenian tradisional yang dimiliki oleh suatu kelompok di desa dapat dikembangkan lagi jika memang masih ada pendukungnya. Demikian pula dengan berbagai adat kebiasaan yang ada di desa seperti upacara bersih desa, upacara petik laut, Nyadran, dan beberapa tradisi lainnya.

Problem yang acapkali terjadi dan tidak sesuai dengan semangat pelestarian nilai-nilai budaya seperti yang diamanhkan dalam UU Desa adalah tekanan kelompok tertentu di desa yang menganggap adat istiadat dan tradisi yang dimiliki oleh desa tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman (tahayul, bid’ah dan qurofat). Meskipun jumlahnya kecil di desa namun mereka pada umumnya sangat militan dan pantang menyerah. Hal ini terjadi di beberapa desa di Bondowoso, dimana ada beberapa kesenian tradisional dan upacara adat yang diminta oleh kelompok agama tertentu untuk dihilangkan.

Problem sosial budaya lainnya adalah masih banyak masyarakat desa yang memiliki pendidikan rendah dan bahkan belum pernah sekolah. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan warga masyarakat akan menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Mereka cenderung apatis dengan semua program pemerintah desa jika tidak secara langsung berhubungan dengan dirinya.

Penutup

Otonomi atau kemandirian desa dan desentralisasi kewenangan menjadi kata kunci dalam Undang Undang No. 6/2014. Akan tetapi sebagai sebuah produk hukum yang baru, Undang Undang Desa ini masih perlu disempurnakan melalui perbaikan bunyi pasal-pasal yang kontradiktif dan penuh penafsiran yang beragam, maupun diterbitkannya peraturan pemerintah lainnya yang mendukung Undang Undang Desa itu sendiri, termasuk peraturan teknis pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun kabupaten. Di samping itu perlunya peningkatan kapasitas desa, baik berupa peningkatan kepekaan terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, kapasitas mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan atau mendistribusikan aset desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat, maupun penguatan kapasitas desa dalam mengidentifikasi dan merumuskan pengaturan kehidupan desa beserta seluruh aset yang ada melalui peraturan desa yang bersandar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peningkatan kapasitas desa sangat penting agar kepala desa dapat bersinergi dengan amanah Undang Undang Desa.  Diharapkan ke depan pemerintah desa mampu mengakomodir secara jelas kepentingan masyarakat. Di samping itu pemerintah desa juga mampu untuk mengelola aset desa baik berupa fisik (gedung, pasar desa, irigasi dan lain sebagainya), aset sosial (modal sosial), aset ekonomi dan keuangan berupa tanah kas desa, BUMDesa, dan bantuan keuangan maupun aset politik berupa forum musyawarah warga, BPD dan peraturan desa. Dengan demikian setiap warga desa nantinya berhak untuk mengetahui setiap perencanaan tata ruang desa dan berhak pula memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas lahan dan atau bangunan miliknya yang terkena program pembangunan desa. Dengan demikian pemerintah desa bukan saja bertindak adil pada warganya, tetapi juga mampu mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap program pembangunan fisik yang dilakukan di desa.

Menurut Sutoro Eko dkk. (2014) ada beberapa tantangan yang dihadapi desa yang terkait dengan kapasitas pemerintahan desa, yakni: lemahnya konsolidasi internal pemerintah desa, lemahnya responsibilitas dan kompetensi personil perangkat desa, masih kuat dan dominasinya kepemimpinan kepala desa, tradisi administrasi modern yang masih minim, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan desa, kurangnya kemampuan dalam menggali potensi desa, lemahnya responsifitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya kemampuan merumuskan peraturan desa, kurangnya kemampuan melakukan inovasi terhadap pemerintah, pelayanan dan pembangunan desa, dan lemahnya partisipasi masyarakat desa. Untuk itulah perlunya pengembangan kapasitas (capacity building) bagi pemerintahan desa, antara lain: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan manajemen, penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana, network (pengembangan jaringan atau kerjasama), lingkungan, dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.

Melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa serta perbaikan peraturan pemerintah dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan Undang Undang Desa, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran penyalahgunaan dan kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa yang pada akhirnya menyeret kepala desa pada kasus hukum.

Daftar Pustaka

Eko, Sutoro., dkk. 2014. “Desa Membangun Indonesia”. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa bekerjasama dengan Australian Community Development and Civil Society Streghtening Scheme (ACCESS) Tahap II.

Karton. 2014. “Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Th. 2014”.   http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html.

Kolopaking, Lola M. 2011. “Peningkatan Kapasitas Dan Penguatan Kelembagaan Otonomi Desa”, dalam buku Menuju Desa 2030 yang diedit oleh Arif Satria, dkk. Yogyakarta: hal. 133-145.

  1. 2014. “Desa: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014”. Bandung: Nuansa Aulia.
  2. “Pemkab Sidoarjo Tarik Sekdes PNS Jadi Pegawai SKPD”. berita jatim online: http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/223473/pemkab_sidoarjo_tarik__sekdes_pns_jadi__pegawai_skpd.html#.VTTv0ZOXrF4.

NN, “Kades Tolak Susun APBDes Baru”, Surabaya Pgi: http://rss.surabayapagi.com/index.php?read=AKD-Tolak-Susun-APBDes-Baru;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626deddc291ce4dfe7b1611bf5d2fdc1d9.

[1] Tulisan Master  Karton juga mengulas tentang keistimewaan UU No. 6 tahun 2014, “Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Th. 2014”.   http://kartonmedia.blogspot.com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html.

[2] Lihat “Desa: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014”. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

[3] Sosialisasi dan Bintek UU no.6 tahun 2014 tentang Desa bagi para Camat dan Kepala Desa se Jawa Timur pada bulan September hingga November 2014.

[4] NN. “Pemkab Sidoarjo Tarik Sekdes PNS Jadi Pegawai SKPD”. berita jatim online: http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/223473/pemkab_sidoarjo_tarik__sekdes_pns_jadi__pegawai_skpd.html#.VTTv0ZOXrF4.

[5] Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan Jawa Timur menolak menyusun APB Desa berdasarkan UU no.6 2014, khususnya yang menyangkut penghasilan tetap (Siltap) Kades dan perangkat. Lihat: NN, “Kades Tolak Susun APBDes Baru”, Surabaya Pgi: http://rss.surabayapagi.com/index.php?read=AKD-Tolak-Susun-APBDes-Baru;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b8129829626deddc291ce4dfe7b1611bf5d2fdc1d9.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *