Redefinisi Akuntabilitas Dan Pembangunan Desa (Nasrun Annahar*)

Bagikan

Hampir semua kebijakan yang diperuntukkan bagi desa selama ini melupakan akar sosiologis, peta sosial budaya dan kearifan lokal sehingga tidak pernah mampu menyejahterakan masyarakat desa. Hal ini menjadi salah satu alasan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan pembangunan desa yang sebelumnya bersifat sektoral berubah menjadi bersifat terpadu antara sektoral dan spasial (kewilayahan desa). Pengaturan desa ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian pembahasan mengenai akuntabilitas dan pembangunan desa menjadi sebuah isu penting. Dalam paradigma lama akuntabilitas dimaknai sebagai laporan pertanggungjawaban dan keterbukaan akses atas tugas-tugas pemerintah. Dengan makna laporan pertanggungjawaban, akuntabilitas menjadi formalistik di atas kertas dan cenderung selalu ada perbedaan antara laporan dengan kenyataan. Dengan pemaknaan sebagai keterbukaan akses, penerima manfaat dari pemberlakuan akuntabilitas adalah sekelompok elit dan justru merugikan sebagian besar masyarakat. Dalam paradigma New Public Governance, akuntabilitas dititikberatkan kepada jaminan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Proses untuk mencapai akuntabilitas, di samping membuka peluang agar masyarakat bersuara, pemerintah desa juga harus mampu melakukan pembinaan agar masyarakat menjadi capable dalam mengakses informasi dan berdaya dalam seluruh aspek kehidupannya. Aspek terpenting berikutnya adalah redefinisi pendekatan pembangunan desa. Pembangunan harus mengakomodir penguatan lembaga ekonomi maupun non-ekonomi, berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengambangan usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan potensi yang sesuai dengan SDA dan SDM masyarakat desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, new public governance, pembangunan desa.

Kilas Balik

Sejak lama, desa di Indonesia telah eksis dan mengalami berbagai dinamika. Kartohadikoesoemo memaparkan bahwa desa telah ada sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum korporatif jauh sebelum era kemerdekaan bahkan sebelum era kerajaan-kerajaan.[1] Desa-desa ini dibentuk atas dasar adanya golongan-golongan penduduk yang memiliki kepentingan yang sama. Kesatuan kepentingan ini kemudian dikelola oleh (yang saat ini kita kenal sebagai) pemerintah desa.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas masyarakat desa terus berjalan, perhatian publik terhadap desa terus mengalir, program pembangunan desa dari pemerintah pusat tidak pernah putus, dan bantuan keuangan senantiasa masuk ke desa. Secara formal, semua kebijakan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan yang mulia: “modernisasi pemerintahan desa, mengubah wajah fisik desa, memberikan layanan sosial kepada masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membangun ketahanan sosial desa, dan sebagainya”.

Sebaliknya, kajian ilmiah tentang desa lebih banyak mengkritisi berbagai pengaturan dan kebijakan yang dilancarkan oleh pemerintah pusat. Di balik “cerita sukses” yang terdengar selama Orde Baru, kebijakan yang terpusat itu tidak secara signifikan mengangkat human well being masyarakat desa. Problem kemiskinan selalu menghantui desa, pengangguran semakin meningkat, urbanisasi semakin pesat, kualitas pendidikan dan kesehatan yang tidak meningkat dengan baik, gagal panen, petani dan nelayan menjerit, program swasembada beras gagal, ketimpangan desa-kota semakin lebar, dan sederetan masalah lainnya.

Upaya mengatasi kemiskinan di desa sebenarnya telah dimulai sejak awal dekade tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes).[2] Tetapi upaya tersebut mengalami titik jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, dengan demikian upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an menjadi tidak maksimal, jumlah penduduk miskin pada awal 1990-an kembali naik.

Atas dasar terjadinya peristiwa krisis ekonomi 1997, pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk.[3] Upaya tersebut dilanjutkan dengan melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sasaran pembangunan perdesaan. Sebagai kelanjutan Program JPS, pemerintah juga melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM).

Upaya menyejahterakan masyarakat desa berikutnya adalah diberlakukannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Seperti program-program yang telah mendahuluinya, PNPM Perdesaan juga dianggap “gagal”. Beberapa contoh kegagalannya seperti, tidak mampu memberdayakan dan menciptakan kondisi masyarakat yang partisipatif, terlalu banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, selain itu item program andalan yaitu kredit (simpan pinjam perempuan) juga mengalami kemandekan.

Para praktisi pemberdayaan masyarakat di luar pelaku PNPM menilai bahwa terdapat kesalahan substansial dan ideologis yang terkandung dalam program PNPM Perdesaan.[4] Pertama, program PNPM tidak memiliki konsepsi ideologi yang jelas bagi pembelaan terhadap masyarakat miskin. PNPM dianggap sebagai “obat” penyembuh luka yang terlanjur membusuk akibat kemiskinan yang timbul karena sistem ideologi kebijakan ekonomi politik neoliberal. Bank Dunia sebagai pemberi utang termasuk sumber dana PNPM semakin meneguhkan berlakunya neoliberalisme. Kedua, dana yang berasal dari hutang terhadap bank dunia tentu menjadi beban anggaran negara secara tidak langsung juga menjadi beban bagi rakyat, akhirnya rakyat menanggung beban tersebut dengan berbagai pajak yang semakin meningkat. Ketiga, PNPM Perdesaan tidak memiliki konstruksi pemahaman yang utuh terhadap akar sosiologis kemiskinan, peta sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.

Sejatinya bukan hanya PNPM Perdesaan, hampir semua kebijakan yang diperuntukkan bagi desa selama ini banyak melupakan akar sosiologis, peta sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat desa. Diskusi bersama dengan kepala desa dari berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa program beras untuk keluarga miskin dirasa tidak membantu mengurangi kemiskinan. Menurut penuturan para kepala desa, meskipun masih ada keluarga yang tergolong miskin, tidak ada masyarakat Jawa Timur yang kelaparan dan kekurangan beras. Program beras untuk keluarga miskin justru menimbulkan masalah serius bagi desa.[5]

Karena desa diposisikan sebagai objek Pembangunan maka terjadi beberapa implikasi di tingkat mikro maupun makro. Di tingkat makro pembangunan yang bersifat proyek menyebabkan tidak adanya kesinambungan program dari satu tahun ke tahun berikutnya, faktor politik menyebabkan lokasi pembangunan desa yang tidak merata. Di tingkat mikro, terjadi fragmentasi (tumpang tindih) kegiatan pemerintah pusat maupun daerah di desa, terjadi fragmentasi lembaga pelaksana kegiatan di desa serta fragmentasi kelompok sasaran pembangunan.

Menatap Masa Depan

Atas dasar fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, akhirnya lahirlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan pembangunan desa yang sebelumnya bersifat sektoral (direncanakan dan dikerjakan oleh Kementrian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah), berubah menjadi bersifat terpadu antara sektoral dan spasial (kewilayahan). Artinya, program-program pembangunan yang bersifat spasial dan berbasis desa akan diintegrasikan secara terpadu dalam perencanaan desa dan dana program-program itu dimasukkan ke dalam APBDes.

Integrasi secara terpadu tersebut mempunyai beberapa tujuan. Pertama, menghindari terjadinya “dualisme” perencanaan dan pengelolaan pembangunan, sebagaimana desa mengelola perencanaan rutin serta agenda pembangunan lainnya (misalnya PNPM Mandiri) yang berada di luar sistem anggaran desa. Dalam prakteknya perencanaan rutin justru sering terbengkelai karena kurang memiliki kepastian dana, sementara program-program luar itu memasok dana yang lebih besar dan lebih pasti. Kedua, desa akan lebih fokus merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Konstruksi baru perencanaan desa bukanlah perencanaan daerah yang berada di desa, melainkan sebagai sebuah sistem perencanaan yang berhenti di tingkat Desa atau dikelola sendiri (self planning) oleh Desa serta berbasis pada masyarakat setempat, dengan tetap mengacu pada perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan desa memiliki tujuan:

  1. Memotong mata rantai prosedur perencanaan bertingkat (bottom-up) yang terlalu panjang,
  2. Membawa perencanaan betul-betul dekat pada masyarakat di Desa sehingga agenda Pembangunan Desa menjadi lebih partisipatif dan responsif pada kebutuhan masyarakat setempat,
  3. Membuat proses subsidiaritas dalam pembangunan bekerja di level Desa, sehingga bisa memperkuat tanggung jawab, membuka proses pembelajaran dan membangkitkan prakarsa/potensi lokal,
  4. Perencanaan Desa akan lebih efektif menempa keleluasaan, kapasitas dan kemandirian Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,
  5. Membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sampai ke level Desa yang dekat dengan rakyat,
  6. Menciptakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Desa.[6]

Di sisi lain, pengaturan desa menurut pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk:

  1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
  3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Meskipun dalam bahasa yang berbeda, namun antara pendekatan teoritis dan pendekatan yuridis di atas, keduanya merupakan sebuah kesatuan, sistem atau rangkaian proses untuk menuju satu keadaan yang dicita-citakan yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa adalah tujuan akhir yang dapat dicapai melalui upaya penguatan prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, melalui “satu kali dayung” tulisan ini, akan terlampaui “dua pulau” pembahasan isu yakni bagaimana meluruskan kesesatan pemahaman mengenai akuntabilitas dan bagaimana strategi memberdayakan masyarakat desa.

Sesat Pikir Pemahaman Akuntabilitas

Dalam pemahaman tradisional, akuntabilitas selalu terkait dengan pertanggungjawaban. Memaknai akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban sebenarnya hanya mengemukakan sinonimnya saja bukan mendefinisikannya.

Akuntabilitas merujuk pada sebuah relasi antara suatu pemilik hak atau pemilik klaim yang sah dan agen-agen atau badan-badan yang bertanggung jawab untuk memenuhi atau menghormati hak tersebut. Relasi akuntabilitas yang paling dasar ialah relasi di antara seseorang atau badan yang diserahi kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas tertentu atau kekuasaan atau sumber daya tertentu di satu sisi, dan ‘pelaku’ yang demi kepentingannya tugas itu dijalankan di sisi lain. Dengan begitu, akuntabilitas merupakan suatu relasi kekuasaan yang bersifat dua arah. Akuntabilitas merujuk pada tugas untuk menjadi akuntabel sebagai imbalan bagi pendelegasian suatu tugas, suatu kekuasaan atau suatu sumber daya.[7]

Merujuk pada pandangan Lawson dan Rakner di atas maka akuntabilitas merupakan relasi atau sesuatu yang bersifat dua arah bukan sekadar menyampaikan laporan keuangan maupun membuka informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintah.

Dalam khazanah paradigma Old Public Administration, akuntabilitas dikaitkan dengan pertanggungjawaban lembaga pemerintah terhadap lembaga yang lebih tinggi (atasan) dan kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintah desa dan dikaitkan dengan perspektif ini, akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat luas dianggap telah terpenuhi manakala pemerintah desa telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangannya kepada pemerintah supra-desa (Kabupaten/ Kota) sebagai pihak yang memberi kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan disampaikan pada BPD yang dianggap sebagai wakil dari masyarakat desa.

Dalam perspektif ini, akuntabilitas bisa dikatakan telah menunjukkan indikasi adanya relasi, namun relasi yang amat terbatas dan formalistik. Penyerahan laporan pertanggungjawaban secara otomatis menjadi manifestasi akuntabilitas. Pemerintah Desa dianggap akuntabel jika “pandai” mengerjakan laporan pertanggungjawaban yang “bagus” kemudian menyampaikannya kepada pemerintah kabupaten dan BPD.

Dalam pemahaman yang semacam ini, muncul masalah krusial, akuntabilitas dianggap terlalu mudah dan sempit karena hanya bermakna bertanggung jawab “di atas kertas”. Soal bagaimana pelaksanaan tugas yang sesungguhnya sama sekali tak terpantau dari teropong masyarakat di struktur pemerintah. Senyampang laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tertulis dengan rapi, sejauh itu pula akuntabilitas dianggap “beres”. Desa yang telah sukses membuat laporan pertanggungjawaban secara rinci dan rapi maka akan disebut desa yang yang akuntabel.

Pola pikir seperti ini menyempitkan akuntabilitas dalam makna yang kaku dan rabun terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa sebagai agen pembangunan dan pemberdayaan. Publik tidak akan tahu bagaimana sejatinya pelaksanaan tugas desa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Dan efek besarnya adalah manipulasi dan resistensi praktek korupsi yang sama sekali tidak terdeteksi oleh sistem akuntabilitas yang semacam ini.

Bahkan jika pola pikir ini terus dipertahankan akan muncul “anekdot resmi pemerintah”. Manakala dipertanyakan mengenai kasus penyimpangan tugas dan kewenangan, birokrat akan sering berkata “kami belum menerima laporan mengenai hal itu”. Respons semacam ini justru mengesankan bahwa dengan berbagai laporan resmi, aparatur pemerintahan justru melaporkan segala aktivitasnya termasuk aktivitas penyimpangan bahkan korupsi. Praktek akuntabilitas dalam perspektif yang sempit ini akan memperlebar celah antara laporan dan kenyataan. Di dalam laporan akan tertera “hal-hal indah” yang sudah tentu berbeda dengan kenyataan pelaksanaan.

Paradigma Good Governance kemudian menggeser pola pikir ini, akuntabilitas yang semula bermakna laporan kemudian dimaknai sebagai keterbukaan akses. Istilah-istilah yang biasanya terkait dengan akuntabilitas seperti transparansi kemudian dimaknai sebagai ‘akses’. Desa yang akuntabel dinilai sebagai desa yang memberikan ‘akses’ sebesar-besarnya kepada pihak non-pemerintah desa tidak hanya akses untuk sekadar mengetahui tapi turut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pemerintah misalnya dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan dan program-kegiatan pemerintah.

Sepintas, pendekatan baru (Good Governance) ini, nampak sempurna namun jika dianalisis lebih mendalam, tentu masih banyak kekurangannya. Dalam pendekatan Good Governance, keberadaan akses dianggap baik terlepas dari keadaan apapun. Sebagaimana ungkapan Fadillah Putra berikut:

Akses harus diberikan, terlepas dari apakah akses kemudian justru memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungannya sendiri dengan merugikan kepentingan yang lebih luas. Di sisi lain, akses itu seringkali juga hanya bisa dimiliki oleh kalangan yang memiliki kapasitas yang memadai untuk mengaksesnya, sementara sebagian besar masyarakat belum tentu memiliki kapasitas untuk itu. Sebagai misal akses terhadap rencana peraturan daerah, misalnya. Meski informasi mengenai konsep dan isi dari rancangan perda tersebut telah dibuka seluas-luasnya, namun berapa banyak kalangan masyarakat yang memahami apa makna dan konsekuensi dari konsep dan isi rancangan perda tersebut buat kehidupannya sehari-hari sebagai masyarakat?[8]

Ternyata, akses tidak secara otomatis menghapuskan ketimpangan yang melekat pada kehidupan kaum “elit” dan “alit”. Akses mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan ternyata hanya dapat dinimkati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Mari menengok proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), siapa yang terlibat di sana dan kepentingan siapa yang disuarakan? Tentu yang hadir bukan masyarakat miskin yang jumlahnya lebih banyak, yang datang adalah sebagian kecil masyarakat yang merupakan “elit” desa. Bagaimana jika proses yang semacam ini kemudian menghasilkan kebijakan yang hanya berpihak kepada kepentingan para elit masyarakat saja karena hanya para elit yang mampu memahami informasi mengenai dunia pemerintahan desa.

Dengan kata lain, akuntabilitas dalam perspektif Good Governance, hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan akses, dan bukan oleh khalayak masyarakat miskin yang jumlahnya lebih banyak dan tak memiliki kemampuan dalam turut serta di kehidupan pemerintahan. Makna publik dalam khazanah Old Public Adminstration adalah pemerintah supra-desa (Kabupaten, Provinsi dan Pusat) serta BPD yang dianggap representasi masyarakat. Kemudian, makna publik bagi Good Governance adalah masyarakat elit. Publik yang berarti masyarakat luas termasuk di dalamnya adalah masyarakat miskin belum terakomodir secara jelas.

Pada kedua pendekatan di atas, masyarakat luas termasuk masyarakat miskin dianggap pasif dan menunggu “kebaikan hati” dari ‘orang luar’ untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengakses informasi. Siapa lagi ‘orang luar’ yang harus harus “berbaik hati” untuk menguatkan kapasitas masyarakat kalu bukan pemerintah, akademisi, dan para pegiat pemberdyaan masyarakat? Jawaban atas pertanyaan ini akan dibahas di akhir tulisan ini.

New Public Governance: Memaknai Akuntabilitas Sekaligus Pemberdayaan

Akuntabilitas sejatinya bukan hanya soal laporan pertanggungjawaban dan pembukaan akses, akuntabilitas juga menyangkut jaminan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Pertanggungjawaban adalah jalan menuju akuntabilitas bukan makna dari akuntabilitas itu sendiri. Dengan adanya akuntabilitas yang berarti laporan pertanggungjawaban dan pembukaan akses, masyarakat miskin tidak secara otomatis sejahtera dengan sendirinya, korupsi pun tidak serta merta hilang dari dunia.

Akuntabilitas Old Public Administration yang mengutamakan laporan pertanggungjawaban akan lebih sibuk melayani atasan sedangkan akuntabilitas Good Governance yang mengutamakan pembukaan akses juga akan lebih sibuk melayani para elit masyarakat. New Public Governance, kemudian memperluas akuntabilitas sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum terutama masyarakat miskin dan marjinal. Bagaimana caranya?.

Akuntabilitas diarahkan pada sinergitas layanan publik bagi pencapaian tujuan-tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial dan ekonomi rakyat. Pemerintah dalam hal ini dianggap akuntabel manakala layanan publik diberikan secara keseluruhan dan mendukung terciptanya kemajuan kesejahteraan, keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.[9] Akuntabilitas harus dimaknai dengan masyarakat yang aktif, desa yang akuntabel adalah desa yang didiami oleh masyarakat yang aktif.

Aktifnya masyarakat desa hanya mungkin terjadi jika berbagai bentuk ketimpangan terutama ketimpangan kemampuan (kapasitas) diatasi secara fundamental bukan inkremental. Problem utama dalam penguatan masyarakat adalah gaya kepemimpinan yang tidak demokratis, pemerintah (bukan hanya pemerintah desa) pada umumnya akan merasa terusik jika memiliki masyarakat yang kritis.

Dalam konteks kekinian, siapa yang mau disebut sebagai pemimpin yang tidak demokratis?. Tentu setiap aparatur Negara dari presiden hingga kepala desa mengklaim bahwa dirinya sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi hanya karena mereka tidak pernah menghalangi masyarakat untuk “bebas menyuarakan pendapat dan mengundang masyarakat dalam berbagai forum musyawarah”. Membebaskan masyarakat bersuara dan mengundang untuk turut serta dalam musyawarah desa tidak serta merta menjadikan pemerintah desa itu menjadi demokratis dan akuntabel.

Apa yang akan disuarakan masyarakat dalam musyawarah desa ketika masyarakat itu tidak mampu mengenali masalahnya? Apa yang akan dikatakan masyarakat ketika mereka tidak terbiasa bersuara dan tidak bisa “berbahasa formal” seperti yang dilakukan oleh elit dan perangkat desa pada saat musyawarah desa? Di samping membuka peluang agar masyarakat bersuara, pemerintah desa juga harus mampu melakukan pembinaan agar masyarakat menjadi capable dalam mengakses informasi dan berdaya dalam seluruh aspek kehidupannya baik dalam hal ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan kesehatan.

Saat ini keberdayaan sering kali dimaknai bagaimana masyarakat mampu bersuara terhadap pemerintahnya. NPG memaknai keberdayaan sebagai kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial-politik dan ekonominya. Masyarakat yang berdaya bisa jadi belum mampu bersuara di dalam forum-forum desa, namun adalah masyarakat yang lebih menikmati berbagai bentuk dukungan dari sistem-sistem tata kelola pemerintahan yang ada guna menjalani aktivitas sosial-politik dan ekonominya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang bisa tumbuh berkembang kemakmuran, kecerdasan, dan kesadaran politiknya secara lebih cepat berkat dukungan yang diterimanya dari sistem tata kelola pemerintah yang ada. [10]

Untuk menyederhanakan bagaimana akuntabilitas New Public Governance (yang berarti pemberdayaan), mari kita tengok konsep corporate social responsibility (CSR) di dunia bisnis. Melalui konsep CSR, akuntabilitas dimaknai sebagai penguatan masyarakat. Dalam konteks CSR, akuntabilitas tak lagi diartikan sebagai laporan pertanggungjawaban tertulis pihak perusahaan kepada masyarakat mengenai aktivitas-aktivitasnya. Justru inti dari konsep CSR ialah bagaimana perusahaan memiliki dampak yang nyata terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Akuntabilitas bukan sesuatu yang tertulis, namun sesuatu yang bisa dialami dan dirasakan secara langsung maupun tak langsung oleh masyarakat. Tidakkah konsep akuntabilitas seperti ini pula yang lebih diperlukan untuk sistem tata kelola pemerintahan desa?

Jika semua pihak sudah menyadari kesesatan dalam memaknai akuntabilitas, hal terpenting berikutnya tidak lain adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas. Konsep pendorong terwujudnya akuntabilitas dalam paradigma baru di atas adalah pemberdayaan masyarakat yang akan dibahas dalam pembahasan berikut.

Pendekatan Baru dalam Pembangunan

Berbagai teori pembangunan yang ada selama ini memang belum berhasil mengupas secara tuntas mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang ada di daerah apalagi pembangunan desa. Karena itulah sangat penting untuk melakukan perumusan ulang paradigma baru perencanaan pembangunan ekonomi desa yang lebih komprehensif. Diperlukan suatu sintesis di antara berbagai pendekatan yang ada sehingga bisa dihasilkan rumusan baru tentang pembangunan ekonomi di desa secara lebih tepat. Dalam berbagai pandangan yang ada terdapat beberapa perbedaan antara konsep lama dan baru tentang pembangunan.

Tabel 6 : Pendekatan dan Konsep Baru dalam Pembangunan

 

No. KOMPONEN KONSEP LAMA KONSEP BARU
1 Kelembagaan pembangunan Pengembangan sektor ekonomi –      Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru

–      Pengembangan lembaga non-ekonomi baru

–      Penguatan lembaga non-ekonomi yang sudah ada

2 Fokus pembangunan Fokus pembangunan fisik Fokus pembangunan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan
3 Sumber daya pengetahuan ketersediaan angkatan kerja pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi
4 Ukuran keberhasilan perusahaan di desa Semakin baik jika semakin banyak perusahaan Perusahaan yang ada harus dimiliki oleh pemerintah desa (BUMDes), masyarakat desa setempat dan menyerap tenaga kerja lokal
5 Tujuan perusahaan Semakin banyak menyerap tenaga kerja Perusahaan harus bergerak pada jenis usaha yang sesuai dengan potensi SDA dan SDM penduduk lokal

Berdasarkan pemetaan tersebut dapat dipahami paradigma baru pembangunan ekonomi sangat mengandalkan pada adanya potensi penduduk setempat sesuai dengan kebutuhan. Tentu pendekatan ini sesuai konstruksi pengaturan desa oleh UU No. 6 Tahun 2014.

  1. Kelembagaan Pembangunan

Pergeseran paradigma pembangunan turut menggeser ukuran kesejahteraan. Dengan demikian upaya untuk menyejahterakan masyarakat tidak terbatas pada upaya ekonomi saja tapi juga lebih luas menyangkut pendidikan, kesehatan, keamanan, keagamaan, demokrasi dan sebagainya. Dengan demikian pemerintah desa beserta masyarakatnya harus menyadari bahwa prioritas pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek di luar perekonomian.

Proses pembangunan desa pada dasarnya bukan sekadar transformasi ekonomi semata. Pembangunan juga mencakup dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Selama ini masyarakat desa telah memiliki banyak lembaga yang bergerak di berbagai bidang. Tanpa adanya dukungan anggaran dari pemerintah pun, lembaga-lembaga ini mampu menjadi wadah aktualisasi diri masyarakat untuk kepentingan-kepentingan yang mereka usung. Dengan dukungan kewenangan dan anggaran yang lebih besar, pemerintah desa harus mengapresiasi dan memberikan dukungan dalam bentuk program pengambangan maupun dukungan anggaran terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada ini.

  1. Fokus Pembangunan.

Pembangunan di Indonesia yang selama ini menerapkan paradigma pertumbuhan ekonomi melalui strategi teknokratik telah memberikan dampak buruk bagi desa. Strategi teknokratik menelurkan rekomendasi program investasi untuk meningkatkan infrastruktur pertanian khususnya dan ekonomi pada umumnya. Pendekatan ini tentu menghasilkan berbagai infrastruktur yang sering kali tidak sesuai dengan permasalahan yang sesungguhnya terjadi.

Manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya penguatan kapasitas masyarakat untuk mengaktualisasikan kebutuhan dan potensinya. Dengan dibekali kapasitas, tentu akan tumbuh inovasi dan kemandirian masyarakat untuk menyejahterakan kehidupannya.

  1. Sumber Daya Pengetahuan

Terpusatnya konsentrasi pembangunan kepada hal-hal yang bersifat fisik (infrastruktur) sejatinya bukan hanya kesalahan pendekatan pembangunan saja. Ketidaktahuan masyarakat mengenai esensi pembangunan juga turut berkontribusi dalam hal ini. Selama ini masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pemerintah desa jika dan hanya jika berhasil membangun gedung-gedung megah serta jalanan yang mulus.

Jika memang masyarakat desa turut berkontribusi dalam upaya pembangunan desa yang kurang tepat ini, apakah tugas untuk memulai perbaikan akan dibebankan sepenuhnya kepada mereka? Pendekatan pembangunan partisipatif menyatakan bahwa masyarakat desa sendirilah yang harus menolong dirinya. Prakarsa, untuk membantu masyarakat desa agar mampu menolong dirinya sendiri terletak di tangan ‘orang luar’ yang memiliki kekuatan dan berbagai sumber daya yang sudah barang tentu tidak dimiliki oleh masyarakat pedesaan.[11]

Memahami pembangunan sebagai partisipasi dan pemberdayaan tentu tidak berarti membiarkan. Proses penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat harus difasilitasi oleh ‘orang luar’. Sekali lagi ditegaskan bahwa tugas ‘orang luar’ bukan mendidik ataupun mendikte tapi hanya mengawali dan memfasilitasi agar masyarakat desa mampu menyadari masalah dan potensinya sendiri.

  1. Ukuran Keberhasilan Perusahaan di Desa

Ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya perusahaan yang berdiri tetapi seberapa besar potensi SDM lokal berhasil dimanfaatkan untuk penguatan perekonomian. Tidak akan ada artinya sebuah program pembangunan jika ternyata perusahaan yang berdiri di desa dimiliki oleh orang luar desa dan menyerap tenaga kerja dari luar desa. Akan lebih sempurna kondisi sebuah desa jika desa turut memiliki perusahaan yang dapat menambah pendapatan asli desa sekaligus menyerap tenaga kerja masyarakat lokal.

Pemerintah baik dari level pusat hingga level desa harus memberikan perlindungan atas kepemilikan komunal terhadap sumber daya alam yang selanjutnya melibatkan masyarakat lokal dalam eksploitasi. Kepemilikan usaha secara komunal atas prakarsa masyarakat merupakan pilihan kebijakan yang  cukup baik bila ditinjau dari aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek keberlanjutan. Melalui kepemilikan bersama ini pemerintah desa bersama dengan masyarakat mampu mengontrol dampak atau biaya eksternalitas dan menikmati keuntungan bersama.

  1. Tujuan Perusahaan

Atas berdirinya sebuah usaha, masyarakat di mana sumber daya alam itu berada harus merasakan manfaat atas eksploitasi sumber daya alam yang bersangkutan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa harus cermat melihat agar masyarakat desa seminimal mungkin menanggung biaya eksternalitas atas keberadaan sebuah unit usaha di desanya. Sumber daya alam maupun produk budaya lokal desa yang telah ada dan diproduksi secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sesuai tuntutan dan permintaan pasar.

Penutup

Pendekatan pembangunan spasial berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 sejalan dengan paradigma baru akuntabilitas maupun paradigma baru pembangunan desa. Dengan penerapan pendekatan pembangunan spasial, diharapkan bisa menghasilkan integrasi yang baik di antara para stakeholder di desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dan para stakeholder di tingkat desa lebih memahami apa yang harus dilakukan di desanya masing-masing. Pendekatan yang terpusat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan  dan local wisdom masyarakat desa. Hal ini telah menjadi pelajaran bersama yang terjadi di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Oleh karena itu kombinasi antara pembangunan top down dan bottom up bisa dijadikan pendekatan baru yang lebih komprehensif.

Salah satu pokok yang harus diperhatikan dalam rangka menerapkan paradigma pembangunan desa yang lebih komprehensif ini adalah bagaimana proses identifikasi masalah dan potensi secara lebih realistis. Dalam RPJMDes harus digariskan hal-hal pokok untuk mencapai sasaran diantaranya adalah peningkatan potensi desa dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa.

 

*Penulis adalah Konsultan Politik, Kebijakan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah di Avemedia Research

 

Daftar Pustaka

Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1987. Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Putra, Fadillah. 2013. New Public Governance. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Redaksi Joglosemar. 2012. Gagalnya Program PNPM. diakses dari http://edisicetak.joglosemar.co/berita/gagalnya-program-pnpm-71968.html pada tanggal 31 Maret 2015

Remi, Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia: Suatu Analisis Awal. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarno, Rohidin. 2010. Sinkronisasi Perencanaan Desa dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Pattiro.

[1] Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987), hal. 16-18.

[2] Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia: Suatu Analisis Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

[3] Ibid., hal. 29-30.

[4] Redaksi Joglosemar, Gagalnya Program PNPM (Surakarta: Joglosemar, 2012) diakses dari http://edisicetak.joglosemar.co/berita/gagalnya-program-pnpm-71968.html pada tanggal 31 Maret 2015

[5] Data keluarga miskin di banyak desa tidak sesuai dengan kondisi aktual. Hal ini menimbulkan beberapa keluarga yang sebenarnya miskin tidak memperoleh bantuan beras, sebaliknya keluarga yang tergolong kaya justru mendapat bantuan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan (yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa) harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mewujudkan keadilan sosial dan meminimalisir konflik antar masyarakat.

[6] Rohidin Sudarno, Sinkronisasi Perencanaan Desa dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan, (Jakarta: Pattiro, 2010), hal. 36-45)

[7] Lihat Lawson dan Rakner (2005) dalam Fadillah Putra, New Public Governance (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hal. 158.

[8] Fadillah Putra, New Public Governance (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hal. 160.

[9] Ibid., hal. 169.

[10] Ibid., hal. 173.

[11] Orang luar yang dimaksudkan oleh Chambers diantaranya adalah para akademisi, peneliti, birokrat pemerintah, praktisi pemberdayaan, NGO, konsultan dan wartawan. Para orang luar ini memiliki banyak kelebihan sayangnya sering kali terjebak dalam kehidupan kota-sentris akhirnya pembelaan kepada desa tidak dilakukan secara serius. Lihat Robert Chambers, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang (Jakarta: LP3ES, 1987), hal, 9-13.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *