Strategi Pembangunan Berbasis Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Timur (Ahmad Daroini)

Bagikan

ABSTRAK

            Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era transparansi semakin banyak diminati dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, Nasional maupun Internasional.  Sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pemecahan masalah dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta hal senada lainnya yang umunnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksanaan pembangunan.

Kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan.

            Pemberian kepercayaan pada masyarakat di dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan bisaa tercapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri. Sehingga pemerintah maupun lembaga-lembaga lain mempunyai peran fasilitasi.

Pendekatan seperti ini akan menjadi sarana masyarakat dalam proses untuk bisa mengaanalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumberdaya yang mereka miliki. Masyarakat dengan sendirinya mampu untuk membuat kebijakan, perencanaan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi program kegiatan yang laksanakan.

            Penuliasan  karya ilmiah ini mempunyai maksud untuk bisa mengetahui sekaligus mendalami terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  serta proses dan strateginya sekaligus mengetahui kontribusi pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan strategis untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Definisi pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).[1] Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi setiap aspek kehidupan untuk mencapai tujuan nasional dan bernegara. Dalam hal kaitannya peningkatan partisipasi, masyarakat bisa berperan aktif dalam proses-proses pembangunan.

Pembangunan Bertujuan

Tujuan pembangunan menyangkut tiga aspek yang jadi skala prioritas:

  1. Membangun  bangsa yang maju, memajukan ekonomi seiring dengan kualitas sumberdaya manusia, yang diukur dengan berbagai indikator, antara lain PDB per kapita.
  2. Membangun bangsa yang mandiri. Kemandirian adalah tingkat yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatan sendiri.
  3. Membentuk masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok tersebut mencakup pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu saja tidak cukup, sebab masyarakat sejahtera harus pula berkeadilan. Upaya membangun kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan tersebut harus dicapai pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Strategi pembangunan

Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah merencanakan pembangunan daerah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat daerah yang telah disusun dalam program kegiatan,antara lain:

  1. Pembangunan pertanian dengan tujuan mencapai perbaikan kondisi kehidupan masyarakat desa dengan meningkatkan output dan pendapatan mereka melalui hasil alam dan pertanian, hal ini juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang tergambar pada program pinjaman lunak dari perbankan untuk petani dalam rangka support permodalan untuk menyediakan sarana prasarana pertanian maupun bantuan-bantuan pemerintah yang berbasis swakelola kepada kelompok-kelompok tani.
  2. Industrialisasi pedesaan, untuk mengembangkan indusrti kecil dan kerajinan, industrialisasi pedesaan ini merupakan langkah alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan di daerah. Hal ini di pemerintah jawa timur telah diwujudkan oleh pemerintah propinsi jawa timur berupa program-program pemberdayaan mulai Gardu Taskin, PAM-DKB, Jalin Kesra dan lain-lain.
  3. Pembangunan masyarakat desa terpadu dengan tujuan adanya peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Waterston ada enam elemen dasar pada pembangunan seperti ini,yaitu pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya, memperluas kesempatan kerja, intensifikasi tenaga kerja skala kecil dengan pengembangan industri kecil, mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam pengambialan keputusan, mengembangkan daerah perkotaaan yang mampu memberi imbas baik pada pedesaan, membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek.[2]

 

Strategi Pemberdayaan Masyarkat

Strategi pemberdayaan masyarakat bertujuan memampukan dan memandirikan masyarakat khususnya pengembangan sosial ekonomi dan politik. Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat lain:

  1. Menciptakan iklim, memperkuat daya dan melindungi. dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
  2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesahatan sert akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembnagunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitass pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkosentrasi penduduk yang keberdayaanya amat kurang. untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan mayarakat ini. pemberdayaanbukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan ketertanggungjawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini.
  3. Menberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi berrtambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melidungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. melindungi harus harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta ekploitasi yang kuat atas yang lemah. pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin terrgantung pada berbagai program pemberian (charity). karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasinya dapat dipertikarkan dengan pihak lain).Akhirnya adalah kemandirian masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk kehidupan yang lebih berkesinambungan.[3]

 

Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat obyek saja.

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat yang hidup dalam masyarakat maju dan percaya atas kemampuannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya.

 

Peranan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peranan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting, sebab pemerintah Propinsi Jawa Timur berperan besar dalam pembentukan karakter bagi masyarakatnya, sehingga pemerintah hendaknya memberikan sikap positif, antara lain:

  1. Memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
  2. Membangun partisipasi masyarakat, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan tatanan sosialnya, Propinsi Jawa Timur hanya membantu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh masyarakat.
  3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya,baik pengetahuan maupun pola bekerja agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan hal ini merupakan salah satu upaya pendidikan sosial menuju masyarakat yang sejahtera dengan kemandirian.
  4. Membuka ruang dialog dengan masyarakat, keterbukaan dan konsultasi sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan.Kelima, membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.Keenam, menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan pasar yang memihak golongan masyarakat lemah.

Dalam rangka dapat menjalankan misinya, maka Propinsi Jawa Timur harus meningkatkan kewenangan sampai lapisan terendah agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dalam pemberdayaan masyarakat, terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hierarkis seperti aparat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter dan bidan.

 

Berbagai Program Peningkatkan Partisipasi Masyarakat Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Secara kongkret pemerintah Provinsi Jatim telah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat telah mempunyai berbagai serangkaian kegiatan contohnya peningkatan partisipasi dalam membangun desa, antara lain:

  1. Fasilitasi Penguatan Keswadayaan Masyarakat Desa

Pembangunan desa sebagai suatu kegiatan yang berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan memerlukan adanya penggerak dari dalam masyarakat itu sendiri (inner will) dalam bentuk partisipasi dan keswadayaan. Partisipasi dan keswadayaan merupakan dua konsep yang bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Partisipasi merupakan wujud peranserta masyarakat pedesaan dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan, mulai dari pengkajian potensi dan masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan hasil, monitoring dan evaluasi, sampai dengan tindak lanjut pelestarian program.

Sedangkan keswadayaan merupakan potensi dan kemampuan masyarakat desa dalam mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki demi mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan. Keswadayaan bisa dipahami sebagai upaya yang didasarkan atas kepercayaan dan kemampuan sendiri dan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Keswadayaan juga berarti semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar, atau kekuatan dari atas. Namun demikian, peningkatan keswadayaan tidak perlu menempatkan masyarakat desa secara terisolasi, akan tetapi justru didorong tumbuhnya kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.

Dalam rangka menumbuhkan pola pengelolaan pembangunan yang berbasis pada partisipasi dan keswadayaan, maka upaya menggugah kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat desa agar membangun dengan mengutamakan kemampuan sendiri  (self confidence) sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, perlu diberikan peluang luas bagi masyarakat untuk menemukenali potensi keswadayaan yang berupa  sumber daya alam, modal sosial, tata-nilai dan kelembagaan lokal maupun sumber-sumber lain yang mereka miliki semacam akses dan peluang kerjasama dengan pihak luar.

Strategi pemberdayaan melalui pengalokasian berbagai bantuan (technical assitance) yang telah berlangsung selama ini acap kali hanya menghasilkan distorsi, dimana masyarakat penerima bantuan tidak semakin berdaya dan mandiri melainkan sebaliknya semakin tergantung terhadap bantuan dari luar. Hal ini selain disebabkan oleh kekurangtepatan strategi pemberdayaan yang diterapkan, juga disebabkan oleh kurangnya data yang secara akurat mampu menginformasikan kondisi kemampuan dan perkembangan keswadayaan masyarakat sebagai acuan dalam memutuskan  bentuk dan derajat bantuan yang sesuai sehingga mendukung terwujudnya kemandirian.

Oleh karena itu, dibutuhkan satu panduan penggalian informasi berkaitan dengan perkembangan keswadayaan masyarakat. Melalui panduan ini akan dapat dipahami konsep keswadayaan masyarakat secara utuh, kaitan antar konsep keswadayaan-partisipasi-kemandirian-dan keberdayaan, sasaran dan indikator pengukuran tingkat keswadayaan, serta instrumen dan strategi penilaian perkembangan keswadayaan.

Hasil pengkajian potensi keswadayaan dan perkembangannya, tidak saja bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Akan tetapi juga berguna sebagai dasar  perancangan dan pemberian bantuan fasilitasi oleh pemerintah maupun pemeran pembangunan (stakeholders) lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.  Perancangan pembangunan desa dengan pola community development yang bertumpu sepenuhnya pada pendayagunaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa sendiri,  pada kenyataannya sukar diwujudkan serta memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, perlu didayagunakan usaha secara terarah dan terencana oleh kekuatan-kekuatan dari luar desa yang mendukung (suplementer) dan melengkapi (komplementer) terhadap program yang dirancang atas dasar inisiatif dan kemampuan masyarakat desa sendiri.

Kegiatan ini diharapkan dapat memiki output:

  1. Menyediakan panduan penggalian potensi dan kemampuan keswadayaan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbang kan seluruh aspek secara komprehensif.
  2. Menghasilkan data perkembangan keswadayaan masyarakat sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa menuju kemandirian.
  3. Menghasilkan data perkembangan tingkat keswadayaan masyarakat sebagai acuan bagi pengembangan dukungan fasilitasi oleh berbagai pemeran pembangunan yang mendukung dan menunjang program pembangunan yang dirancang oleh masyarakat sendiri.
  4. Menyediakan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk kondisi dan tingkat perkembangan keswadayaan untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

Secara umum tujuannya adalah untuk mewujudkan mengembangkan kapasitas individukapasitas ekonomi dan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan penekanan pada sinergitas dan peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Secara khsusus kegiatan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

  • Mendorong keterpaduan (sinergitas) Keswadayaan ekonomi masyarakat yang ada di desa/Kelurahan;
  • Mendorong keterpaduan (sinergitas) Keswadayaan dalam bentuk finansial;
  • Mengembangkan pola kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat serta swasta.[4]

 

  1. Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan baik pada level Nasional, Provinsi, Kabupaten. Mekanisme ini telah dijabarkan secara prosedural dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang ditetapkan setiap tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappemas dan Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Petunjuk Teknis Musrenbang belum sepenuhnya mengatur mengenai mekanisme perencanaan maupun prosedur teknis pengelolaan pembangunan Desa. Sebagai sistem pengelolaan pembangunan, Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) dikembangkan dalam rangka melengkapi sistem perencanaan dan prosedur teknis Pembangunan Nasional, terutama pada level Desa.

Hasil Evaluasi Implementasi SMPP menunjukkan bahwa praktik pengelolaan pembangunan Desa yang telah berjalan selama ini masih kurang terpadu dan lebih dominan sebagai aktifitas perencanaan saja. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pengelolaan pembangunan Desa secara menyeluruh dan terpadu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan tindak lanjut program.

Implementasi pengembangan SMPP difokuskan pada tataran pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pada tataran pemerintahanditumbuhkan perilaku kepemerintahan yang partisipatif, jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokratis (good governance). Sedangkan pada tataran kemasyarakatan,dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat merupakan pelaku utama program, dimana prakarsa pembangunan dipastikan berasal dan dilakukan oleh masyarakat serta diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Peran serta aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan diharapkan memberikan peluang bagi terwujudnya keterbukaan dan kebertanggungjawaban maupun komitmen masyarakat dalam pelestarian program.

Untuk mempertajam dan mengoptimalkan kualitas pengelolaan pembangunan desa dilaksanakan Implementasi SMPP mulai dari kegiatan Identifikasi Potensi dan Masalah, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) dan Pelaksanaan Program berikut Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Hasil Implementasi progam SMPP di desa berupa dokumen RPJM-Desa yang memuat program dan kegiatan pembangunan desa akan digunakan sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan musrenbang sehingga prioritas rencana pembangunan daerah dapat disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan desa. Hal ini diharapkan dapat mendukung kualitas pengelolaan pembangunan desa terutama dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan sarana prasarana maupun prioritas pembangunan desa lainnya yang lebih berdayaguna, berhasilguna, transparan dan akuntabel.

Secara umum bertujuan:

  1. Mempertajam dan mengoptimalkan kualitas pengelolaan pembangunan desa dalam bentuk aktivitas Pengkajian Potensi dan Masalah Pembangunan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) serta Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);
  2. Menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa;
  3. Mengoptimalkan bantuan fasilitasi dan pendampingan program guna mendorong terwujudnya efisiensi dan efektifitas pengelolalan pembangunan desa secara partisipatif.

Tujuan Khusus dari kegiatan ini adalah:

  1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada semua tahapan kegiatan pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program pada masing-masing desa;
  2. Mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian;
  3. Meningkatkan fungsi dan peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan;
  4. Memantapkan fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pelaksanaan program pembangunan;
  5. Mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif di desa;
  6. Mensinergikan berbagai pemeran pembangunan (stakeholders)dalam pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program.[5]
  1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Rangka Kemandirian Kehidupan Sosial Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choise) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga  dan masyarakatnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Secara umum kegiatan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah:

  • Meningkatkan pelaksanaan Pelatihan SIP (Sistem Informasi Posyandu)
  • Melaksanakan Rapat Koordinasi PMT-AS (Pembererian Makanan Tambahan Anak Sekolah)
  • Melaksanakan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu ;
  • Melaksanakan Pemberdayaan Penyandang Cacat ;
  • Melaksanakan Fasilitasi Desa Siaga Aktif ;
  • Melaksanakan Rapat Koordinasi HIV AIDS;
  • Melaksanakan Rapat Koordinasi Deman Berdarah Deque.[6]

 

Kesimpulan

Keaktifan masyarakat Jawa Timur untuk mewujudkan bentuk partisipasi dalam perencanaan kegiatan pembangunan di Jawa Timur hendaknya semakin diperbesar, mengingat bahwa pembangunan nantinya juga akan berpengaruh kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, hendaknya Pemerintah Propinsi Jawa Timur ikut serta dalam melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan hendaknya masyarakat juga diberikan pelatihan, penyuluhan, atau peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembangunan nasional melalui proses pemberdayaan yang dilakukan.

Selain itu, hendaknya Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga berupaya untuk memahami aspirasi masyarakat dan juga harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, membangun partispasi masyarakat dengan membuka sebanyak-banyaknya kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan, memperbaiki dan memilih jalan untuk mereka dalam mencapai kesejahteraan sebagai gambaran kemandirian masyarakat yang berdaya. Pemerintah hendaknya juga mempersiapkan masyarakatnya dengan baik, baik pengetahuan, pelatihan dan cara bekerja, agar upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dapat efektif sehingga tercipta masyarakat yang berdaya dan memiliki kemandirian yang baik yang nantinya akan berimbas pada pembangunan di  Propinsi Jawa Timur yang baik.

 

Daftar Pustaka

  1. Sondang P. Siagian.2003.Administrasi Pembangunan.Jakarta: Bumi Aksara.
  2. Usman,Sunyoto.2004.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  3. http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/630-fasilitasi-penguatan-keswadayaan-masyarakat, diakses tanggal 10 Maret 2015.
  4. http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/629-implementasi-serta-pendampingan-sistem-manajemen-pembangunan-partisipatif-smpp diakses tanggal 10 Maret 2015
  5. http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/628-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-kemandirian-kehidupan-sosial-masyarakat diakses tanggal 10 Maret 2015.
  6. Aida Vitayala S. Hubeis, “Pembangunan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat” http://p2sdm.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/STRATEGI-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT.pdf dikases tanggal 11 Maret 2015.

*) Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Ponorogo Periode  2014-2019

[1] Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan.(Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hal 5.

[2] Usman,Sunyoto, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 45.

[3] Aida Vitayala S. Hubeis, “Pembangunan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Masyarakat”  http://p2sdm.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/STRATEGI-PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT.pdf dikases tanggal 11 Maret 2015.

[4]http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/630-fasilitasi-penguatan-keswadayaan-masyarakat, diakses tanggal 10 Maret 2015.

[5]http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/629-implementasi-serta-pendampingan-sistem-manajemen-pembangunan-partisipatif-smpp diakses tanggal 10 Maret 2015

[6] http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sosbud/628-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-kemandirian-kehidupan-sosial-masyarakat diakses tanggal 10 Maret 2015.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *