Strategi Pembangunan Desa (Miftahul Ulum*)

Bagikan

Pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumberdaya yang ada sehingga warga masyarakat desa bisa menikmati.

Didalam pembangunan desa masih terdapat permasalahan yang sangat relevan untuk dibahas, Pertama, dalam dua dasawarsa terakir, perkembangan pembangunan hanya berkecimpung didaerah perkotaan sementara secara umum Negara kita Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Kedua, kendati pada masa pemerintahan orde baru telah mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang di harapkan.

Proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat, termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa perubahan adalah Negara (cq. pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal Negara lain.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut berbagai cara pendekatan telah dilakukan dengan sudut pandangan yang berbeda-beda; hal ini menjadi suatu yang sudah lazim terjadi di dunia pemerintah. Bukan barang mustahil disetiap konsep pembangunan yang ada mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Hal ini juga dialami oleh konsep pembangunan masyarakat (Community Development). Pendekatan ini sempat menjadi terkenal dan digunakan secara luas pada saat awal gerakan pembangunan. Dengan tampilnya kebijaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, maka seakan-akan konsep pendekatan pembangunan masyarakat menjadi memudar pamornya dan intensitas penerapannya menjadi berkurang setidak-tidaknya hanya sebagai orientasi pembangunan nasional.

Sebagai alternative dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. Sebagian besar alternative tersebut cenderung memberikan rekomendasi bagi kebijaksanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada prakarsa, permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Bentuk alternatif lain dari konsep-konsep pembangunan yang sudah banyak digunakan saat ini adalah Pendekatan dengan konsep pembangunan yang memihak kepada rakyat atau pembangunan yang berorientasi kerakyatan sebagai sisi lain dari pembangunan yang mementingkan produksi. Perbedaan diantara pembangunan yang memihak rakyat dengan teguh berupaya agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat. Sedang pembangunan yang mementingkan produksi terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem produksi. Dalam rumusan yang lebih spesifik Robert Chambers menyebutnya dengan pembangunan desa yang mulai dari belakang atau proses belajar terbalik.¹ Maksudnya adalah, kalau sebelumnya pembangunan desa di jalankan atas program-program yang disusun dari luar yang belum tentu berorientasi pada realitas kondisi lapangan, maka seharusnya orang luar itu yang lebih dahulu belajar kondisi dan kehidupan masyarakat desa.

Dengan demikian dapat ditafsirkan, bahwa alternatif pendekatan pembangunan yang di tawarkan lebih menekankan pentingnya prakarsa dan perbedaan setiap lingkungan masyarakat desa yang akan di bangun.

1.2   ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial yang sejenis dengan desa, adalah masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang relatif mandiri. Hal ini antara lain di tunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa sebagai wujud bangsa yang paling kongkrit.²).

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat jelas terlihat dalam pemerintahan orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman dalam pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat.

¹) Robert Chambers, Pembangunan desa, Mulai dari belakang, LP3ES Jakarta, 1987, p. 261

²)prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta. 2003, p. 5..).

Sehingga pembangunan selama beberapa dekade hanya menempatkan desa sebagai subjek. Akibatnya, desa tidak hanya berada di pinggir, tapi juga diletakan jauh di belakang. Selama puluhan tahun pendekatan pembangunan desa dicirikan tiga hal.

1.2.1 Pertama, tak ada kejelasan kewenangan desa sebagai pengakuan negara atas desa. Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berlaku, tak ada pengakuan kewenangan, baik secara politik maupun sosial-ekonomi. Pengaturan desa diseragamkan agar negara mudah mengontrol desa. Dampaknya, desa termarjinalisasi dalam arus kebijakan.

1.2.2    Kedua, kemajemukan desa tidak diakui, bahkan dinihilkan. Padahal, format, struktur, dan pola desa di Indonesia begitu beragam. Keunikan desa atau nama lainnya mencerminkan sumber daya lokal yang dimaknai sebagai kekayaan khas bangsa. Tak mungkin variasi dimatikan lewat penyeragaman.

1.2.3    Ketiga, desa tidak berperan dalam perencanaan, penganggaran pembangunan dan redistribusi sumber daya. Pembangunan menempatkan desa sebagai objek lewat model “pembangunan di desa”, desa hanya jadi lokasi. Bukan “desa membangun” yang mensyaratkan desa sebagai subjek.

Tiga paradigma pembangunan desa itu tidak lagi ada dalam Undang-Undang Desa. Tidak hanya keberagaman yang diakui, desa juga diberi kewenangan (politik) besar dalam perencanaan, penganggaran pembangunan, dan redistribusi sumber daya. Terlepas dari pro-kontra, adanya alokasi anggaran khusus ke desa membawa angin segar pembangunan di perdesaan. Pembangunan yang bias perkotaan membuat desa kering anggaran, bahkan terjadi pengurasan modal (finansial dan sumber daya) desa oleh kota. 

Selama puluhan tahun pembangunan gagal mengatasi kesenjangan kota dengan desa, menyebarkan penduduk ke wilayah lain di luar Jawa dan luar Jabodetabek, serta meratakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Pembangunan tak berdaya mengatasi urbanisasi masif. Ini terjadi lantaran ketidak mampuan pemerintah membangun ekonomi perdesaan, yang telah menciptakan kesenjangan kota dengan desa, keterbelakangan desa, dan marjinalisasi ekonomi perdesaan. Konsep yang kita kenal selama ini tentang urbanisasi tidak berjalan karena kenyataannya kota makin perkasa, sedangkan desa justru makin merana.

Daerah perkotaan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi modern, seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, komunikasi, properti, dan jasa keuangan serta perbankan mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada daerah perdesaan yang didominasi kegiatan ekonomi tradisional.³). seperti sektor pertanian dan pertambangan. Pertumbuhan sektor pertanian tak lebih dari setengah pertumbuhan nasional. Padahal, sektor ini menampung 43 persen dari total tenaga kerja yang ada. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional yang terus menurun, tinggal sekitar 14 persen, membuat kemiskinan menumpuk.

Sejak dahulu kala, kemiskinan terkonsentrasi di perdesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin di perdesaan 44,2 juta orang atau 81,5 persen dari total penduduk miskin. Lebih 35 tahun kemudian, angka ini hanya mengalami sedikit perbaikan. Per September 2012, warga miskin berjumlah 28,594 juta (11,66 persen).

Secara agregat, kemiskinan menurun. Namun, persentase orang miskin di perdesaan tetap tinggi: 63,4 persen (18,48 juta) dari jumlah warga miskin. Ini fakta getir karena pembangunan justru meminggirkan warga perdesaan. Data ini menunjukkan, puluhan tahun pembangunan ternyata kemiskinan tak beranjak jauh dari desa.

³) Tajjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta. 1993, p. 201…

Undang-Undang Desa memberi harapan baru. Ada harapan besar, transfer secara langsung anggaran ke desa akan membuat wajah desa berubah: dari miskin menjadi lebih menggairahkan. Ada sejumlah peluang (usaha, pembukaan tenaga kerja baru dan yang lain) yang akan tercipta seiring mengalirnya anggaran ke desa. Ada peluang harapan baru ini akan diiringi mengalirnya lulusan pendidikan tinggi ke desa. Lewat tangan-tangan mereka, kemiskinan dan berbagai keterbelakangan desa dikikis. Tentu itu semua mensyaratkan kelembagaan yang mumpuni, pengawasan dan kontrol ketat agar dana desa tak dikorupsi.

Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, dua Peraturan itu lebih di maknai sebagai perbedaan sekaligus perebutan kewenangan atas desa. Penerbitan aturan pada tingkat menteri yang berdiri sendiri sembari mencakup wewenang kementrian lain. Surat Edaran Menteri Desa tentang penggunaan dana desa bersinggungan dengan pembinaan keuangan desa oleh Kemendagri. Sebaliknya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa lebih cocok diterbitkan bersama Kemendesa PDTT.

Saat pembangunan desa secara sektoral dilaksanakan, wilayah desa dan kerjasama antar desa menjadi lokasi proyek pembangunan dan kemunculan dampaknya hingga jangka panjang. Menduduki prioritas kedua dalam dua tahun desa perlu bersiap diri menerima proses besal dalam pelaksanaan disektor-sektor yang utama. Pada tahun ketiga desa mulai mengantisipasi peningkatan kesejahteraan warganya.

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79  dan Pasal 83 serta Perpres Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 22, Kemendagri Menyiapkan kapasitas pemerintahan desa untuk memadupadankan pembangunan sektoral sesuai dengan kebutuhan desa. Adapun Kemendesa PPDT memberdayakan warga desa hingga masyarakat merasakan manfaat pembangunan menjadi kesejahteraan rumah tangga.

Dua mandat Perpres Nomor 11 Tahun 201 dan Perpres Nomor 12 tahun 2015 sangat mirip usulan akir Oktober 2014, membanding dengan konsep dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kemendagri mengelola penataan dan pembinaan pemerintahan desa.

Mandate Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1-77, 79-93, 96-115 dioperasionalkan dalam Perpres Nomor 11 Tahun 2015 ebagai wewenang pada pengelolaan keuangan dan asset desa. Wewenang berikutnya tentang fasilitasi penataan desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan. Berikutnya wewenang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Produk hokum desa serta evaluasi perkembangan desa. Weenang selanjutnya pada kelembagaan desa dan kerjasama pemerintahan.

Kemendesa PDTT mendapatkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1-4, 78-95, 112-115 untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Operasionalisasi dalam Perpres Nomor 12 Thun 2015 berupa kewenangan pemberdayaan masyarakat desa dan pengelolaan pelayanan sosial dasar. Selanjutnya wewenang pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa. Wewenang yang berkaitan dengan pembangunan kawasan pedesaan mencakup perencanaan pembangunan, sarana prasarana, dan ekonomi kawasan.

Oleh sebab itu, alih-alih menerbitkan peraturan dan edaran menteri yang cenderung sepihak, menegaskan diri, bahkan acap kali saling merenggut wewenang kementerian lainnya, akan lebih produktif bagi kedua kementerian untuk lebih banyak menerbitkan peraturan bersama antarmenteri. Kerja sama kedua kementerian telah mendesak guna memulai pembangunan desa. Kesepakatan keduanya dibutuhkan untuk menetapkan kegiatan pembangunan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan perencanaan pendanaan dengan Kementerian Keuangan.

Soliditas keduanya mutlak untuk berhubungan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di provinsi dan kabupaten/kota. Yang lebih penting, kedua kementerian harus selalu duduk bersama kementerian lain yang mengalokasikan kegiatan di tingkat desa. Di antaranya prioritas jangka menengah untuk pembangunan kilang minyak dan gas bumi, bendungan hingga saluran irigasi, pelabuhan, jalur kereta api, jalan besar berikut percabangannya ke desa.

1.3  Rumusan Masalah

Pembangunan masyarakat baik sebagai suatu proses kegiatan maupun sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam pembangunan. Dalam berbagai pembahasan sering dijumpai beberapa bentuk batasan maupun pengertian tentang pembangunan dalam masyarakat. Sudah barang tentu penekanan dalam pemberian batasan dan pengertian tadi sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yag di gunakan. Ada yang melihat dari sudut prosesnya, dari sudut kaitannya dengan ruang lingkup pembangunan nasional, dari sudut keserasian sumber dan kebutuhan, dan sudut pandangan pembangunan masyarakat sebagai proses reintegrasi.

Meskipun menggunakan sudut pandang yang berbeda, dari sekian banyak batasan dan pengertian tersebut dapat dilihat beberapa prinsip umum yang selalu tampak. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah, pembangunan masyarakat:

  • Proses perubahan yang disengaja dan terarah.
  • Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat.
  • Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat.
  • Mengutamakan kreatifitas dan inisiatif masyarakat.
  • Mengutamakan partisipasi masyarakat.

PEMBAHASAN

  • Pengertian

Pembangunan masyarakat sebagai suatu proses, pada dasarnya merupakan proses perubahan juga. Dalam kehidupan bermasyarakat ada satu pengertian umum tentang proses perubahan tata kehidupan, yaitu perubahan social atau social change.

Dengan demikian, baik pembangunan masyarakat maupun perubahan social keduanya mengandung unsur perubahan. Di samping ada persamaan beberapa aspek umum yang muncul dari kondisi perubahan tersebut, masih dapat dilihat adanya perbedaan. Perubahan dalam rangka perubahan social lebih bersandar pada proses evolusioner. Sedangkan perubahan dalam rangka pembangunan masyarakat mengandung unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan yang merupakan input dalam proses perubahan tersebut sering merupakan daya percepatan dan pengarahan. Itulah sebabnya apabila pembangunan dipandang sebagai suatu proses perubahan, maka pembangunan masyarakat sering diberi arti sebagai suatu proses percepatan dan pengarahan dalam perubahan masyarakat.

Formulasi di atas menjadi lebih lengkap apabila dimasukkan unsur tujuan yang menjadi arah dan sasaran proses tersebut; dalam hal ini peningkatkan taraf hidup warga masyarakat. Di sini sengaja digunakan istilah warga masyarakat bukannya masyarakat saja, untuk memberikan arah penekanan yang tidak saja bersifat makro tetapi juga mikro. Konsep peningkatan taraf hidup masyarakat sering mengundang penafsiran untuk memperhatikan masyarakat secara keseluruhan saja. Jadi tidak mencerminkan unsur pemerataan, sebaliknya dengan menggunakan istilah warga masyarakat, diharapkan lebih menarik perhatian tidak saja pada aspeknya yang makro yaitu masyarakat secara keseluruhan; melainkan memperhatikan pula unsur mikro yaitu bagaimana peningkatan taraf hidup itu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak bagian terbesar warga masyarakat.

Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, hanya akan dicapai sepanjang proses pembangunan masyarakat mampu untuk mengidentifikasi potensi dan sumber-sumber dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan guna pencapaian tujuan tersebut. Sumber dan potensi tersebut meliputi factor fisik, manusia dan social.

Walaupun demikian, yang perlu diingat adalah bahwa sumber dan potensi tersebut tidak akan banyak berbicara untuk memenuhi kebutuhan manusia sepanjang manusia/masyarakat itu sendiri tidak melakukan upaya untuk memanfaatkannya. Satu pihak mengatakan bahwa kemakmuran tergantung atas sumber alam, sedang dipihak lain mengatakan bahwa kemakmuran adalah sikap tanggapan manusia itu sendiri.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut di atas, kurangnya pengetahuan, kurangnya ketrampilan, kurangnya modal, kurangnya kemampuan penguasaan tehnologi, serta sistem nilai budaya yang berlaku merupakan beberpa contoh faktor penyebab tersebut.

Prinsip masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, di samping dijabarkan melalui pengembangan inisiatif dan kreatifitas masyarakat, juga dilaksanakan melalui pengembangan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut dimaksudkan baik dalam memikul beban pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan maupun di dalamnya menerima kembali hasil pembangunan. Dengan demikian, sebetulnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyangkut dua aspek, hak dan kewajiban.

Partisipasi dalam pembangunan merupakan hak, karena pada dasarnya setiap warga masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi guna memanfaatkan kesempatan yang timbul dalam proses pembangunan di samping berhak ikut menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi dalam pembangunan merupakan kewajiban, karena pada prinsipnya semua warga masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalannya pembangunan. Agar prinsip di atas dapat terlaksana, maka pengembangan partisipasi masyarakat dalamproses pembangunan harus memperhatikan beberapa faktor. Pada kenyataannya dalam kadar dan bentuk yang berbeda-beda kita selalu melihat partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan yang sedang berjalan. Yang perlu diperhatikan adalah bervariasinya intensitas beberapa lapisan masyarakat yang ada serta bervariasinya motivasi yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

  • Implementasi dan Persoalan

Sebagaimana dikemukakan di atas, pembangunan desa adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah development, sekalipun istilah itu sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut rurar development. Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pungetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kchidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk  menciptakan. perubahan sosial melalui modemisasi. Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat, termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa prubahan adalah Negara (cq. pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal Negara lain. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi negara-negara industri Barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modemisasi di Barat merupakan peroses perkembangan (development) intemal dan wajar lewat industri dungan sistem kapitalisasinya.

Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan terhadap jalannya proses tersebut. Peran Pemerintah bersifat pasif. Kalaulah ada yang dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif, adalah kekuatan pasar. Modernisasi ini, dengan industri dan system. Kapitalisme yang melandasainya, telah mengantarkan negara-negara Barat ke tingkat kemajuan yang telah dicapainya sejauh ini. Bagaimana dengan dunia Ke tiga, termasuk Indonesia? Mengapa pembangunan diperlukan? Hal ini mudah dimengerti. Sebab, Negara negara berkembang (dunia ke tiga) semenjak memperoleh kemerdekaannya merasa bebas untuk menentukan-nasibnya sendiri. Hal yang segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia Barat. Maka untuk memajukan Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu proses modernisasi (dengan atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Moderenisasi itu harus direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat kendaraan segera bisa mengantar negara-negara berkembang tersebut menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan dunia`Barat.  Pembangunan secara umum mengandung pengertian semacam ini. Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Scbagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan adalah merupakan kegiatan yang direncanakan. Oleh negara atau khususnya pemerintah Di Indonesia kegiatan pembangunan nasiona1 secara berencana telah dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi.

  • Tujuan dan harapan

Pembangunan bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana dan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa diharapkan mampu untuk secara aktif  dengan partisipasi masyarakat membangun desa sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Adanya aturan-aturan baru dalam membangun desa berimplikasi pada system pengelolaan desa. Untuk menjawab tantangan itulah sangat diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia baik itu kepala desa, perangkat desa serta warga desa. Adapun dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maka strategi dalam membangun desa akan mengalami perubahan yang harus dipahami sehingga pembangunan desa bisa efektif guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat desa.

Dengan demikian, pembanggunan nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orda, Orba, hingga sekarang. Bagaimana rumusan pengertian pembangungm nasional kita? Diawali dengana penugasan Deppernas oleh Presiden untuk merancang pola masyarakat “adil dan makmur” sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka Undang-undang Nomor 85 Tahun 1958 menyiratkan pengertian pembangunan nasional kita sebagai usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan bangsa Indonesia dengan jalan peningkatan produksi dan pengubahan struktur perekonomian yang ada menjadi struktur perekonomian nasional.

Bagaimana dengan pembangunan masyarakat desa? Dalam rumusan pembangunan nasional tersebut ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada bab I telah dijelaskan bahwa pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Konsep desa sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih bersifat pasif sebagai obyek pembangunan namun setelah disahkannya Undang-Undang tersebut peran desa sangat sentral pada pembangunan nasional. Dalam hal ini desa sebagai subyek yang membangun sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Disamping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya.

Program-program jangka pendek bertujuan untuk mensukseskan sektor-sektor yang diprioritaskan dalam skala nasional seperti: menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan produksi pangan (pertanian); perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kegiatan pembangunan, menggerakan dan meningkatkan kegiatan perkoperasian, menggalakkan dan meningkatkan Keluarga Berencana, Serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Program-program jangka panjang dalam garis besamya bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan seluruh desa di Indonesia. Ukuran kemajuan didasarkan atas tipologi desa yang dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri; khususnya Ditjen Pembangunan Desa (BANGDES), yakni tipe desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Péngembangan ini tidak terlepas dari kerangka Pembangunan Regional dan Nasional. Langkah-langkah yang ditempuh Departemen Dalam Negeri dalam kaitannya dengan program-program jangka pendek dan jangka panjang, tersebut rantara lain adalah memperluas dan menyempurnakan jaringan prasarana desa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa, memper1uas fasilitas serta pelayanan kesehatan dan perbaikan sanitasi, pengembangan dan perbaikan pernukiman, perluasan lapangan pekerjaan, pengembangan dan peningkatan perkoperasian, perbaikan dalam penggunaan dan peruntukan tanah, dan lainnya.

PENUTUP

  • Kesimpulan

berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan dari makalah yang telah dibuat.

  1. Pengertian pembangunan desa

Pembangunan desa Merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki ke arah yang dikehendaki.

  1. Tujuan dan harapan

Pembangunan bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat.

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (memanage) pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi warga masyarakat.

  • Saran

Dalam penulisan makalah ini tentulah mempunyai banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi oleh pembaca yang memiliki disiplin ilmu tentang pembahasan ini.

*Penulis adalah salah satu anggota Pendampingan Musrenbangdes Lamongan

 

DAFTAR PUSTAKA

Robert Chambers, Pembangunan desa, Mulai dari belakang, LP3ES Jakarta, 1987, p. 261

Prof. Drs. HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, Jakarta. 2003, p. 5..).

Tajjuddin Noer Effendi, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta. 1993, p. 201…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *