Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Pelaksanaan Undang-undang Desa (Sardiyoko*)

Bagikan

Abstrak

 

Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, luas Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km2 atau setara dengan 4.642.800 ha, secara administratif terbagi dalam 29 kabupaten, 9 kota, 657 kecamatan, 785 kelurahan dan 8.484 desa. Jika merujuk data dari BPS ini, sebagaian besar wilayah administrasi Jawa Timur berupa pedesaan. Dalam artian Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mau tidak mau harus menaruh perhatian besar pada pelaksanaan UU Desa. Sebanyak kurang lebih 8.484 desa akan menerapkan UU Desa sebagai pedoman dalam mengelola dan mengatur pemerintahan desa. Kondisi wilayah Jawa Timur yang  plural baik mengenai sosio-kulturnya maupun topografi wilayahnyatentunya akan memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda-beda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa memberikan kewenangan desa untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di masing-masing desa, berarti akan beragam sekali model pengaturan pemerintahan desa di Jawa Timur

Bagi Jawa Timur, kehadiran UU Desa disatu sisi memberikan harapan yang positif dalam upaya memajukan desa. Kondisi ini sejalan dengan cita-cita Propinsi Jawa Timur yang pernah menggalakan program Gerakan Kembali ke Desa dengan tujuan sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam UU Desa. Jika pelaksanaan UU Desa ini bisa berhasil di seluruh desa di Jawa Timur tidak menutup kemungkinan akan turut meningkatkan sektor perdagangan dan pertanian. Yang berarti juga akan meningkatkan pendapat daerah dan kemakmuran masyarakat Jawa Timur. Namun di sisi lain, kekawatiran atas dampak atau resiko dari pelaksanaan UU Desa cukup membuat kawatir banyak pihak. Strategi pemberdayaan empat pilar masyarakat  dalam menghadapi pelaksanaan UU Desa bisa menjadi cara agar UU Desa bisa menjadi manfaat bagi kemajuan pembangunan desa di Jawa Timur.

Latar Belakang

Hadirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan bisa memunculkan cara pandang baru terhadap sistem pembangunan di Indonesia. Sistem  pembangunan selama ini yang bersifat top down, yang memposisikan desa hanya sebagai “robot” dari kebijakan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten menjadikan desa teralienasi dari makna desa itu sediri. Hadirnya Undang-undang Desa memungkinkan desa untuk bisa kembali menjadi “diri sendiri” dalam mengelola dan mengatur desa sesuai dengan kengininan bersama masyarakat. Ruh desa sebagai komunitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kondisi sosial setempat kali ini kembali dalam genggaman, desa bukan lagi hanya sebagai pelaksana aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyediakan ruang akses yang cukup besar bagi desa dalam memperoleh tiga hal yaitupertama, akses terhadap sumber-sumber pendanaan yang lebih luas. Dalam UU Desa dijelaskan bahwa selain berasal dari pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, sumber pendanaan desa juga diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat. Selain itu sumber pendanaan juga berasal dari Alokasi APBD dan APBN, pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.[1]

Kedua, disamping membuka aksesuntuk mendapatkan keuangan yang berasal dari beberapa sumber pendanaan, UU Desa juga memberikan kewenangan kepada desa dalam  hal hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan[2].

Ketiga, UU Desa juga menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk turutberpartisipasi aktif dalam menentukan perencanaan pembangunan. Diselenggarakannya Musyawarah Desa dalam memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah salah satu contoh upaya melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Selain forum Musyawarah Desa, masyarakat juga bisa turut terlibat dalam pembahasan dan penetapan  rancangan peraturan desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam Badan Musyawarah Desa.

Sumber pendapatan desa yang tidak hanya berasal dari pendapatan asli desa saja, sudah pasti akan meningkatan keuangan desa. Meningkatnya pendapatan desa jika tidak dikelola dalam koridor yang benar, terlebih tidak di dukung oleh sumber daya manusia yang handal tidak akan bisa bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat justru bisa sebaliknya menjadi masalah baru bagi pemerintah desa.

Tidaklah mudah mengelola keuangan negara di atas satu milyar bagi kepala desa, terlebih di wilayah desa yang potensi alam serta sumber daya manusianya sangat terbatas. Wilayah yang memiliki potensi daerah yang terbatas akan menyulitkan kepala desa dalam menyusun program kerja. Terlih lagi jika kepala desa tidak bisa mengeksplorasi potensi yang ada di daerahnya, tidak menutup kemungkin keuangan desa yang melimpah hanya dihamburkan untuk program yang tidak bermanfaat. Atau bisa juga terjadi dikarena tidak bisa memanfaatkan pendapatan desa untuk apa, mendorong kepala desa memanfaatkan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Terlebih Undang-undang Desa memberi kewenangan kapada kepala desa  sebagai pemegang pengelolaan dan aset Desa.[3]

Banyak kasus kepala daerah atau pejabat negara yang menjadi pesakitan korupsi hanya dikarenakan ketidakpahamannya secara administratif  dalam pengelolaan uang negara. Atau bisa juga karena kekurang pahaman kepala daerah dalam mengeksplorasi potensi wilayahnya, keuangan daerah digunakan untuk program yang tidak tepat sasaran.Memang seperti yang disebutkan di atas, bahwa masyarakat bisa terlibat dalam perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan desa serta untuk kemakmuran masyarakat. Dalam artian pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa dijamin oleh Undang-undang Desa. Namun ada kekawatiran partisipasi yang terjadi adalah partisipasi semu yang dimobilisasi untuk membenarkan sebuah kebijakan. Kiranya tidaklah hiperbola kekawatiran ini, mengingat disamping sumberdaya masyarakat desa yang masih rendah juga beberapa faktor lokal yang mempengaruhi seperti model hubungan patronase masyarakat terhadap Kepala Desa.

Lemahnya sumber daya manusia di desa sepertinya ditangkap oleh pembuat undang-undang ini, kritik dan kekawatiran dari berbagai pihak jika meningkatnya pendapatan desa akan berpotensi disalahgunakan oleh Kepala Desa, dijawab dalam UU Desa dengan dicantumkannya tentang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam beberapa pasal di dalam undang-undang ini. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan desa, serta pemberdayaan terhadap masyarakat diharapkan praktek-praktek kotor dalam menjalankan tata kelola pemerintahan di desa bisa dicegah.

UU Desa bahkan mewajibkan kepala desa untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya serta akan memberikan sanksi yang tegas terhadap kepala desa yang tidak menjalankannya. Dalam pasal 26 (4) tentang kewajiban Kepala Desa, dalam point (n) disebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. Sanksi tegas akan diberikan kepada Kepala Desa dari sanksi administratif hingga diberhentikan tetap jika tidak melaksanakan pasal 26 (4) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas Undang-undang Desa memberikan peluang baru bagi Desa dalam tiga hal pertama, meningkatnya keuangan desa yang dikarena bertambahnya sumber-sumber pendapatan desa. Peningkatan keuangan desa ini diharapkan bisa dimanfaatkan bagi pengembangan dan pembangunan desa, serta meningkatkan tingkat kemakmuran kehidupan masyarakat yang tinggal di desa. Dengan pembangunan yang merata hingga tingkat desa dan membaiknya taraf hidup masyarakat yang tinggal di desa, diharapkan bisa menekan angka urbanisasi. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengelola dan mengatur desa. Ketiga, memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Namun  ketiga peluang yang diharapkan bisa memfasilitasi dan melindungi perkembangan desa agar menjadi kuat, mandiri,dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera belum didukung oleh sumber daya masyarakat desa dan perangkat desa yang mumpuni. Kondisi ini menjadi kekawatiran banyak pihak jangan-jangankehadiran UU Desa yang diharapkan bisa menjadi tumpuan untuk memajukan desa justru akan memunculkan masalah baru bagi masyarakat desa.

Dalam tulisan ini akan dibahas pemikiran untuk menjawab permasalah sebagai berikut:

“Upaya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk memperkuat sumber daya masyarakat desa?”

  1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penerapan Undang-undang Desa

Pengertian Desa

        Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groupof hauses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakuidalam Pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Sedang menurut H.A.W. Widjaja di dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”

(Widjaja, 2003: 3).

 

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Sedang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud Desa adalah sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ada satu kesamaan pemahaman pengertian desa baik menurut Widjaja, UU nomor 32 tahun 2004, maupun UU nomor 6 tahun 2014 yaitu sepakat bahwa desa merupakan Self Community,yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam mengurus dan mengatur desa harus disesuaikan dengan kondisi dan sosial budaya setempat, dapat diartikan satu desa memiliki aturan yang mungkin berbeda dengan desa lainnya walaupun berada dalam wilayah kecamatan atau kabupaten yang sama. Oleh sebab itu walaupun penyelenggaraan pemerintahan desa secara makro peraturan yang digunakan sama, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara mikro tidak bisa dibuat sama.

Hal ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menerapkan metode pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan tentunya berbeda karakter individunya, cara interaksi sosialnya, maupun model pemerintah desa dalam mengatur masyarakatnya  jika dibandingkan dengan dengan masyarakat desa yang tinggal di pesisir pantai meski masih berada dalam satu wilayah kabupaten. Mengelola dan mengatur sesuai dengan kondisi sosial budaya di wilayah desa masing-masing inilah yang mengembalikan ruh desa yang lama sudah tercerabut dari jiwanya.

Divinisi  Pemberdayaan

Kegagalan teori model-model pembangunan ekonomi dalam menjawab persoalan kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan terutama di negara berkembang, telah mendorong lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat. Kelahiran konsep pemberdayaan masyarakat menjadi harapan baru  karena memasukan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Sedang arti harfiah dari pemberdayaan adalah upaya masyarakat yang dalam kondisi tidak berdaya untuk melepaskan diri dari ketidakberdayaan tersebut. Ketidakberdayaan di sini bukan hanya dalam ketidak mampuan secara ekonomi namun juga ketidak mampuan dalam hubungan sosial dan politik. Dengan kata lain, arti sempit dari pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat[4].

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002)[5].

Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Desa

Dalam teori yang dijelaskan di atas dikatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan atau empowering adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Ketidak berdayaan di sini tidak hanya dalam segi ekonomi namun, termasuk juga ketidakberdayaan dalam posisi tawar politik, struktur sosial maupun ketidakmampuan dalam menjalankan atau mengimplementasikan sebuah potensi diri maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dilakukan di dalam masyarakat yang akses informasi dan atau keterlibatan dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik terbatas atau bahkan tertutup. Akses infomasi dan partisipasi yang minim atau tidak ada akan membuat masyarakat merasa apa yang dialami atau dihadapinya adalah sesuatu yang harus diterimanya, karena mereka tidak menyadari jika semuanya terbentuk karena situasi yang dikondisikan oleh penguasa atau kekuatan  tertentu. Ataupun mereka menyadari tidak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan  atau perubahan.

Namun jika kita mengakaji pada UU Desa, akses informasi maupun keterlibatan masyarakat desa terutama dalam keterlibatan pengelolaan pemerintahan desa  diberi ruang yang sangat besar. Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan ditingkat desa merupakan forum bagi warga desa untuk turut memberi masukan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa[6]. Dalam hal pengawasan terhadap kinerja kepala desa, masyarakat bisa terlibat dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sebagaimana dijelaskan di sebelumnya, bahwa penerapan UU Desa akan meningkatkan pundi-pundi keuangan desa yang dratis karena bertambahnya sumber-sumber pendapatan desa. Namun dalam penggunaan keuangan desa, pemerintah desa  dituntut dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan sekecil apapun penggunan uang tersebut. Penggunaan dan sistem pelaporan keuangan desa juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah sumber daya manusia yang ada di desa mampu melakukan semua itu?Tulisan ini bukan bermaksud merendahkan, namun syarat kepala desa yang minimal lulusan SMP dan perangkat desa yang lulusan SMA sepertinya kurang mampu untuk itu mengerjakan itu semua.

Oleh karena itu penulis berpikiran, bahwa tidaklah mungkin jika tanggungjawab pemberdayaan masyarakat desa diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa. Namun diperlukan juga “campur tangan” pihak lain dalam meningkatkan pemahaman dan ketreampilan masyarakat desa di sektor-sektor tertentu. Menurut hemat penulis, Lembaga Kemasyarakatan Desa hanyalah salah satu tooldalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga adat, memperkuat jaringan antar desa, atau yang bersentuhan dengan tradisi di desa tersebut. Namun penulis berharap, ke depan lembaga inilah yang harus memiliki peran utama dalam pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya. Karena lembaga lokal inilah yang memahami bentul problematika dan kebutuhan di desanya.

Menurut pemikiran penulis, dalam menghadapi pelaksanaan UU Desa ada dua strategi yang bisa diterapkan dalam  melakukan pemberdayaan masyarakat;

  1. Strategi pemberdayaan empat pilar

Empat pilat masyarakat ini adalah mereka yang akan terlibat dan terdampak langsung dari pelaksanaan UU Desa, namun mereka tidak memiliki keberdayaan untuk bisa menjalankan UU Desa dengan baik. Jika tidak diberdayakan mereka akan bisa terkena dampak dari UU tersebut yaitu terjerat kasus korupsi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi korban dari penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat atau menjadi legalitator kebijakan Kepala Desa. Sukses tidaknya program pengembangan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Desa sangat tergantung pada keempat komponen ini. Keempat pilar tersebut adalah; Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Desa dan Masyarakat Desa.

Kepala Desa adalah pilar yang utama perlu diberdayakan. Karena Kepala Desa adalah aktor utama dalam pelaksanaan UU Desa yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab untuk melaporkan penggunaan keuangan kepada bupati[7]. Dalam posisi seperti ini Kepala Desa adalah yang akan menerima resiko pertamakali jika pengelolaan keuangan desa tidak sesuai peraturan perundangan. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran baik disengaja ataupun disebabkan ketidakpahaman secara administrasi, maka puerlu dilakukan pemberdayaan terhadap Kepala Desabagaimana memahami UU Desa, memahami UU Anti Korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik serta metode pemberdayaan masyarakat desa.

Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Desa dalam mengelola Pemerintahan Desa juga dalam posisi yang sama dengan Kepala Desa[8]. Tanggungjawab adminstrasi yang diemban memiliki resiko tinggi jika sumber daya yang dimiliki bersandart rendah.Lembaga-Lembaga Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki kontribusi yang penting dalam upaya menciptakan tata pemerintahan desa yang bersih serta membentuk hubungan politik yang demokratis antara Kepala Desa dengan masyarakatnya. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peran penting terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu penguatan terhadap kedua lembaga ini sangatlah penting. Karena di beberapa desa yang memiliki patronase yang kuat terhadap Kepala Desa, lembaga-lembaga desa semacam BPD dan LKD ini hanya dijadikan lembaga legitimasi hukum bagi Kepala Desa. Upaya memberdayakan mereka untuk berani bersikap kritis yang kontruktif atas kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa perlu diberikan. Namun juga tidak jarang keberadaan BPD seringkali menjadi penghambat dalam pelasanaan pemerintahan desa. Lembaga ini seringkali digunakan oleh rival politik kepala desa sebagai lembaga taktis untuk menjatuhkan kepala desa. Oleh karena itu bagaimana menjadikan lembaga ini sebagai partner yang strategis bagi kepala desa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dirasa sangat perlu.

  1. Strategi pemberdayaan berdasarkan letak dan potensi desa.

Seperti yaang dijelaskan di atas bahwa desa adalah Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Berdasarkan letak geografinya masyarakat desa bisa digolongan antara lain, masyarakat desa pertanian, masyarakat desa sekitar hutan, masyarakat desa pesisir dan masyarakat desa Industri. Dimana antara masing masyarakat di atas memiliki karakter, sosial budaya, sumber ekonomi dan partisipasi politik yang berbeda. Tentunya dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya diperlukan pendekatan yang berbeda pula. Geografi desa yang berbeda ini akan berpengaruh juga terhadap pola penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga juga akan memiliki model yang berbeda satu sama lainnya dalam menetapkan prioritas pembanguna desa. Meski terkadang desa-desa tersebut berada dalam satu wilayah kabupaten.

 

  1. Kesimpulan

Undang-undang Desa membuka tiga ruang yang selama ini tidak bisa dinikmati oleh desa maupun masyarakat desa yaitu peningkatan keuangan desa yang dikarenakan semakin banyaknya sumber-sumber pendapatan desa. Kedua, mengembalikan kepada desa dalam tata cara mengelola dan mengatur pemerintah desa. Ini berarti desa sudah dikembalikan sebagaimana bentuk awalnya yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri berdasarkan sosial budaya yang ada di wilayah tersebut. Ketiga, UU Desa memberi ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat juga diberi hak untuk bisa mengakses semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebuah ruang yang tidak pernah diperoleh sebelumnya.

Sumber daya manusia di desa sebagian besar belum mempuni dalam menjalankan tiga hal tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatan kemampuan masyarakat desa. Ada dua cara strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan dari analisa isi UU Desa yaitu staretgi pemberdayaan empat komponen masyarakat dan strtegi pemberdayaan berdasarkan letak dan potensi desa.

 

*Penulis adalah Community Empowerment, Community Facilitators, Monitoring and Evalutaion

 

Surabaya, 18 Januari 2015

 

Bahan bacaan :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa,Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
  6. Soedjito,Prof.SH.MA,2001, Aspek Sosial Budaya Dalam Rangka Pembangunan Pedesaan.PT.Tiara Wacana
  7. Cholisin, 2011,Pemberdayaan Masyarakat,Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman. 19-20 Desember 2011
  8. A.W. Widjaja, Prof.Drs, 2003, Otonomi Desa.Jakarta. Rajawali Press PT. Rajagrafindo Persada.
  9. oxforddictionaries.com
  10. merriamwebster.com

 

[1]Lihat pasal 72, uu no. 6 tahun 2014. Sumber pendapatan desa tersebut yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan dalam APB Desa. Sumber pendapatan desa sendiri terbagi dalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), dana transfer dan dana yang berasal dari sumber lain yang sah.

[2]Lihat pasal 18 dan 19, uu no. 6 tahun 2014.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah kabupaten/Kota adalah kewenangan dalam empat bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kewenangan Pelaksanaan pembanguna Desa, Pembinaa Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang ditugaskan ini pemerintah harus menyertakan dana.

[3]Lihat Pasal 6, ayat 2 point c dan pasal 75 ayat 1 uu no 06 tahun 14.

[4]Definisi pemberdayaan atau empowering dalam arti sempit, yang berkaitan dengan sistem pengajaran antara lain dikemukakan oleh Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary kata”empower” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power ofauthority   pengertian kedua berarti to give ability to or enable . Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

[5]Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa,  Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.

[6]Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

[7]Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

[8]Perangkat Desa terdiri atas sekretaris Desa, pelaksana kewilayah dan pelaksana teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pelaksan teknis merupakan unsur pembantu Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *