Critical Literacy sebagai Antisipasi Disinformasi di Negara Demokrasi (Fara Ayu Ekasari Firdaus*)

Bagikan

Keabsahan dari sebuah informasi saat ini sering kali masih diragukan. Ribuan informasi dari berbagai sumber dapat dengan mudah tersaji di media, baik media konvensional maupun media sosial berbasis digital. Marak nya penggunaan media sosial membuat masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi informasi dengan  sangat mudah. Kemudahan ini mengancam masyarakat Indonesia mengalami overload information. Informasi yang berlebihan atau overload  dapat menyebabkan masyarakat mengalami kebingungan informasi. Hal ini dikarenakan banyaknya perspektif atau sudut pandang yang dapat dihasilkan dari berbagai media dalam menyikapi suatu isu. Fenomena ini menyebabkan suatu informasi memiliki nilai kredibilitas dan validitas yang rendah. Kredibilitas dan validitas informasi yang rendah dapat memicu terjadinya disinformasi. Fakta ini semakin jelas terlihat saat Indonesia memasuki tahun-tahun politik. Berbagai informasi terkait dengan latar belakang calon pimpinan atau pun isu-isu yang melibatkan SARA semakin berterbaran di media masa terutama di media sosial. Akankah disinformasi ini mempengaruhi demokrasi di Indonesia? Lantas langkah apa yang perlu dipersiapkan guna menyikapi fenomena tersebut?

Angel Boligan’s artwork (courtesy of irancartoon.com)

Disinformasi dan Demokrasi Indonesia

            Keterlibatan masyarakat dalam urusan negara merupakan ciri utama bahwa negara tersebut berasas demokrasi. Demokrasi tanpa adanya partisipasi masyarakat secara  aktif  merupakan demokrasi yang dangkal, dalam artian demokrasi yag hanya mengutamakan prosedur dari pada subtansi dari demokrasi itu sendiri (kesejahteraan, kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan perlindungan)[1]. Salah satu gambaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam berdemokrasi terlihat dalam kebebasan berpendapat. Adanya kebebasan berpendapat menjadi udara segar bagi berbagai media untuk menyuarakan aspirasi serta pandangan tentang berbagai isu dan permasalahan negara. Tidak hanya media penyiaran, masyarakat sipil juga dapat menyuarakan aspirasinya dengan memanfaatkan media sosial yang mereka miliki.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penggunaan media sosial yang cukup tinggi. Data dari we are social memaparkan bahwa Indonesia menempati posisi ke 4 dalam penggunaan facebook dengan total pengguna mencapai 111 juta dibawah India, US, dan Brazil[2]. Tingginya penggunaan media sosial di Indonesia menjadikan media tersebut menjadi tempat yang strategi untuk penyebaran informasi. Kebebasan berpendapat seperti menyampaikan opini, ulasan, ataupun kritikan dari suatu isu menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan di media sosial. Bahkan, masyarakat dapat memberikan penilaian nya langsung kepada pemerintah melalui media sosial tersebut.

Kebebasan berpendapat ataupun beraspirasi di berbagai media mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan baik. Transparasi informasi dari pemerintah juga mulai digencarkan. Beberapa instansi kepemerintahan mulai melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan monitoring. Salah satu nya ialah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang meluncurkan aplikasi “jaga” sebagai wadah pengaduan langsung masyarakat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan pada pelayanan pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah Surabaya juga telah meluncurkan aplikasi berbagi informasi bernama “e-wadol” sebagai media sharing information antar masyarakat. Selain itu, tidak jarang elit  politik memanfaatkan media sosial seperti twitter dan facebook untuk berinteraksi secara langsung dengan netizen yang notabene adalah masyarakat seluruh Indonesia. Keterbukaan informasi dan kebebasan beraspirasi merupakan hak masyarakat sebagai warga negara. Sehingga pemanfaatan media informasi berbasis digital merupakan sarana yang dinilai tepat untuk membangun aspirasi rakyat di masa sekarang.

Faktanya, dengan berkembangnya media sosia ini menggambarkan bahwa internet telah berhasil menciptakan dunia maya yang menggoda. Dimana informasi, hiburan, dan interaksi sosial terbangun apik, saling berkesinambungan, dan demokratis. Namun sayangnya, minimnya koridor batasan dan pengawasan di internet membuat dunia ini secara bebas memasang berita yang informatif dan disinformasi[3]. Adanya kelompok-kelompok Saracen[4] menjadi pemicu utama disinformasi terjadi di berbagai media sosial. Mereka kerap kali menyalahguanakan media sosial untuk melakukan “dirty economic-politic practice[5].

Salah satu disinformasi yang kerap kali diangkat oleh kelompok Saracen adalah isu SARA yang melibatkan tokoh-tokoh minoritas. Hal ini merupakan strategi penjatuhan lawan main dalam berpolitik melalui media sosial. Seperti kasus Ahok yang berusaha mencalonkan diri kembali sebagai gubernur. Sebagai politisi kristen minoritas, tidak mengherankan jika dia sering kali digambarkan dalam meme internet atau berita palsu yang berfokus pada agama dan ras  yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan ketidaksetujuan publik terhadap pencalonannya[6].

Fenomena tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan media sosial sebagai salah satu penghasutan opini publik melalui disinformasi yang sengaja dibuat untu kepentingan politik. Hal ini tentu saja menjadi nilai negatif untuk media sosial sebagai media sharing information. Masyarakat yang tidak tahu mengenai kredibilitas informasi tersebut akan mengonsumsi informasi secara mentah. Opini mereka akan terbetuk begitu mudah dengan menganggap informasi yang telah mereka dapatkan benar adanya. Hal ini semakin diperparah ketika mereka melakukan penyebaran informasai dikalangan peer group mereka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin negara ini akan terpecah belah akibat intoleransi yang terbentuk dari mengunsumsi disinformasi.

Penerapan Critical Literacy sebagai Langkah Antisipasi

            Adanya disinformasi yang berkembang di media sosial memerlukan perhatian khusus, baik dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah membentuk Cyber Crime guna membongkar sindikat penjahat cyber yang ada di media sosial. Namun, perhatian dari pemerintah saja elum cukup. Diperlukan kesadaran khusus dari masyarakat untuk menyadari betapa bahayanya disinformasi. Critical literacy atau kemampuan berliterasi secara kritis merupakan kunci utama masyarakat agar terhindar dari disinformasi.

Critical literacy adalah kemampua seseorang yang tidak hanya berfokus pada teks atau bacaan yang disajikan namun juga diimbangi dengan kemampuan mereka untuk berfikir didalamnya[7]. Kepekaan pada lingkungan sekitar dan memahami apa yang sedang terjadi menjadi syarat utama untuk menumbuhkan critical literacy. Seseorang perlu menggali latar belakang dari sajian informasi yang ada, sebab kebenaran yang sesungguhnya ada dibalik alasan dari penulisan informasi tersebut.

To be critically literate, readers must come to understand that texts are not ‘true’ but rather that they represent the perspectives of the writer and the socio-cultural times in which they were written[8].

Terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan untuk memiliki kemampuan critical literacy, diantaranya:

  1. Analize (analisa) merupakan kegiatan yang perlu dilakukan pertama kali saat memperoleh informasi. Seseorang perlu memastikan kredibilitas dari sumber informasi, siapa yang mengunggah, dan apa tujuan dari informasi tersebut diunggah.
  2. Evaluate (evaluasi), kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah dilakukan analisa. Seseorang perlu menanyakan pada dirinya sendiri apakah ia setuju dengan informasi tersebut atau tidak. Evaluasi juga dapat dilihat dari siapa saja orang yang menyebarkan informasi tersebut dan bagaimana latar elakang mereka.
  3. Challenge (menantang), menantang disini maksudnya ialah mengetes informasi tersebut dengan membawa informasi kedalam diskusi sehingga didapatkan hasil perspektif dari banyak orang. Selain itu, informasi tersebut juga dapat dihubungkan dengan pengalaman yang ada.
  4. Transform (transformasi), merupakan pengamatan pada respon sekitar setelah mendapatkan informasi dengan melihat perubahan pemikiran ataupun tindak lanjut berupa aksi setelah mengonsumsi informasi[9].

Dengan melakukan 4 tahapan tersebut, seseorang tidak akan mudah terperdaya pada disinformasi yang ada. Ancaman perpecahan akibat kesalah pahaman juga dapat dihindari. Sehingga kegiatan bernegara akan berjalan dengan sehat sebagaimana prinsip kebinekaan yang menjadi ciri khas bangsa ini.

 

 

 

Referensi

Efendi, David. 2017. “Urgensi keterlibatan Civil Society dalam Demokrasi”. Researchgate.

Chan, Francis, 2017, Indonesian Police Uncover ‘fake news factory’, [online] [diakses pada 4 April 2018] http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-police-uncover-fake-news-factory

Kellner, Douglas, 2002, Media Spectacle, [online] [diakses pada 4 April 2018] https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/mediaspectaclepreface.pdf

Lapp, D., & Fisher, D, 2010, “Critical literacy: examining the juxtaposition of issue, author and self”, Multicultural Perspectives, 12(3)

Elizabeth, Sarah, 2015,  “Investigating youth critical literacy engagement”, Language and Literacy, Volume 17, Issue 3

Ervianto, Toni. 2017. Fenomena Apakah Saracen itu? [online] [diakses pada 4 April 2018]   https://news.detik.com/kolom/d-3619894/fenomena-apakah-saracen-itu

[1] David Efendi. 2017. “Urgensi keterlibatan Civil Society dalam Demokrasi”. Researchgate. Hlm 3

[2] Dian Ismarani, 2017, Data pengguna internet tahun 2017 dan apa kesimpulan yang bisa diambil dari data tersebut, dalam  https://www.youthmanual.com/post/fun/did-you-know/data-pengguna-internet-tahun-2017-dan-apa-kesimpulan-yang-bisa-diambil-dari-data-tersebut

[3] Douglas Kellner, 2002, Media Spectacle, dalam https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/mediaspectaclepreface.pdf

[4] Saracen merupakan sindikat online penyebar berita bohong yang secara khusus dibayar untuk membuat isu kebohongan di media sosial

[5] Toni Ervianto, 2017, Fenomena Apakah Saracen itu?, dalam https://news.detik.com/kolom/d-3619894/fenomena-apakah-saracen-itu

[6] Francis Chan, 2017, Indonesian Police Uncover ‘fake news factory’, dalam http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-police-uncover-fake-news-factory

[7] Sarah Elizabeth, 2015,  “Investigating youth critical literacy engagement”, Language and Literacy, Volume 17, Issue 3, hlm. 16

[8] Lapp & Fisher, 2010, “Critical literacy: examining the juxtaposition of issue, author and self”, Multicultural Perspectives, 12(3) , hlm. 159

[9] Sarah Elizabeth, op.cit., hlm.21

 

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga Angkatan 2014

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *