Partai Politik dan Korupsi (Muhammad Vikar Reza Abbas*)

Bagikan

Korupsi merupakan masalah utama dalam pemerintahan di Indonesia. Masalah ini sudah mengakar, baik itu secara stuktural maupun secara budaya. Dalam politik, korupsi tentu merupakan masalah penting, sebagai pelanggaran terhadap etika dan moral, hingga akhirnya menjadi kejahatan hukum. Korupsi sejatinya sama dengan maling-maling lainnya, yang membedakan hanyalah jabatan serta kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang korupsi tersebut. Korupsi saat ini diidentifikasikan sebagai kejahatan luar biasa, bersama dengan terorisme dan narkoba. Hal ini memperlihatkan bagaimana negara cukup concern dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Joko Luwarso’s artwork

Korupsi dan partai politik, partai politik sebagai lembaga infrastruktur politik yang utama tentu memiliki tugas berat dalam bernegara, yaitu menyiapkan calon-calon pemimpin serta mengartikulasikan kepentingan konstituen. Dengan tugas yang berat tersebut, tentu dibutuhkan biaya yang besar. Hal ini yang biasanya menjadi keluhan dari berbagai politik mengenai biaya politi yang besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Seperti yang juga dijelaskan ditugas sebelumnya mengenai demokrasi dan korupsi, demokrasi langsung tentunya menjadikan biaya politik sangat mahal, tidak terkecuali dari partai politik yang menjadi pemain utama dari demokrasi langsung tersebut.
Partai politik dan korupsi, sudah seperti menjadi dua sisi mata uang, dimana hampir seluruh partai di parlemen anggotanya sudah ada yang terjerat kasus korupsi. Hal ini tentu terdapat dua poin penting penyebab hal tersebut dapat terjadi. Pertama yaitu berkaitan dengan agent, atau si koruptor tersebut, dimana memang si koruptor yang merupakan anggota partai tersebut sengaja untuk masuk dalam dunia politik dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan jalan yang diambil dalam mencari keuntungan tersebut adalah cara yang haram, sehingga ia tergiur dengan besarnya uang yang bisa didapatkan dari dunia politik. Dalam perspektif agen ini, dapat dilihat bagaimana seseorang menentukan ia akan korupsi atau tidak berdasarkan dirinya sendiri, tidak terganggu oleh struktur yang ada. Berbeda lagi juga melihat dari persfektif struktur dimana korupsi dapat terjadi di partai politik karena struktur tersebut atau partai politik lah yang mengatur hal tersebut, alasannya tentu berkaitan dengan pembiayaan roda organisasi partai politik, dengan kecilnya dana yang didapat dari APBN maka partai politik dapat saja berkreasi dengan menempatkan kader-kadernya untuk korupsi dan hasilnya akan diberikan kepada partai politik.
Kedua perspektif tersebut benar adanya, dan tentunya dua hal tersebut harus diberantas. Dalam kaitannya dengan agent, atau anggota partai, yang perlu diperhatikan adalah kaderisasi dari partai politik itu sendiri. Saat proses kaderisasi bobrok dan asal-asalan, maka akan menghasilkan kader-kader yang asal-asalan pula, hal ini tentu berbahaya jika kader tersebut nantinya dapat terpilih di jabatan politik tertentu. Lalu jika dilihat dari perspektif struktur atau partai politik, maka yang terpenting adalah pembiayaan partai politik oleh negara harus dijamin, sehingga tidak ada lagi korupsi yang terjadi atas nama pembiayaan partai politik.
Sejatinya partai politik telah dibiayai negara, bahkan jumlahnya naik sangat signifikan, yaitu hampir 100% kenaikan dana partai politik yang berasal dari APBN. Hal ini tentu merupakan angin segar bagi partai untuk menjalankan roda organisasinya secara mandiri. Karena sering kali pembiayaan dari partai politik dibebankan pada sang ketua umum saja, sehingga keuangan partai tersebut tidak sehat secara finansial. Partai harus dibuat profesional dalam hal anggaran agar menciptakan demokrasi yang bermartabat, berintegritas dan beradab.

*Tulisan ini merupakan opini penulis dan Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga tahun 2015

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *