Representasi Politik dan Perilaku Legislatif (St Syarifatul Mar’ah*)

Bagikan

Sistem pemerintahan perwakilan merupakan sebuah sistem yang diasumsikan atau didesain untuk memberikan kontrol penuh pemerintah terhadap masyarakat. Sistem ini merupakan sebagai sebuah bentuk alternatif dari sebuah demokrasi (Manin, 1997). Sementara itu, Hobbes memiliki pandangan lain bahwa representasi bisa saja digunakan oleh sebuah pemerintah untuk mengontrol seseorang dengan terus menerus bahkan bisa sampai turun temurun yang menimbulkan sebuah monarki absolut. Kasus yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Hobbes merupakan teori kontemporer yang sudah diberikan banyak perhatian. Maka dari itu pembahasan yang akan disampaikan dalam tulisan ini membahas tentang representasi sebagai suatu macam jalan yang mengatur otoritas publik, masyarakat dalam sebuah tugas yang sudah dilegitimasi. Namun, tugas-tugas tersebut hanya dijalankan oleh anggota-anggota yang lolos pada tahap pemilu seperti legislatif, eksekutif dan judikatif. Semuanya harus melalui sebuah tahap yang bernama pemilu. Maka dari itu perlu uraian panjang untuk memahami konsep representatif dalam demokrasi.

Thomas Hobbes (1588-1679)

Ada 3 faktor dalam hubungan sistem representatif yaitu: representaters, representatees dan representation. Pertama, representaters atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang terwakili. Dalam sebuah negara demokrasi tentu kalimat pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat dan dari rakyat menjadi sebuah sumbu dari kata representative. Maksudnya, rakyat memberikan mandat kepada para anggota-anggota yang terpilih dalam pemilu. Orang yang memberikan mandat atau sebagai representator ini bisa jadi sebagai perorangan atau grup, grup itupun juga bisa jadi secara non-cooperative atau cooperative dan cooperative itu bisa juga berbentuk corporate atau non-corporate. Semuanya tergantung dengan kepentingan yang akan disampaikan. Kedua yaitu representatees atau orang yang diberikan mandat. Ada yang secara perseorangan atau grup. Jika seorang lembaga atau sebuah badan legislatif membuat sebuah undang-undang maka itu secara berkelompok. Namun, Jika terdapat seorang duta yang diberikan tugas untuk mewakili delegasi dalam sebuah pertemuan internasional maka itu menjadi perseorangan. Ketiga adalah bentuk dari olahan kepentingan dari orang yang mewakili dan yang diwakili. Representasi tersebut bisa berwujud indikatif atau responsif. Indikatif manakala apa yang diputuskan berkenaan dengan kepentingan yang melambangkan identitas negara contohnya dalam suatu kunjungan negara membahas tentang perdamaian dunia maka tidak perlu adanya suatu perintah dari masyarakat baik yang bersifat individu atau kelompok. Responsive berkenaan dengan adanya komunikasi dua arah baik secara langsung maupun tidak langsung dari masukan atau tuntutan yang disampaikan masyarakat. Contohnya kebijakan tentang UU M3D yang mendapatkan respon dari masyarakat baik pro atau kontra.

Demokrasi dan representasi sebenarnya merupakan konsep yang tidak memiliki kesamaan dan tidak berhubungan. Reprentasi dianggap mampu menghadirkan yang tidak ada sedangkan demokrasi memiliki makna yang lebih dalam dari itu. Isu-isu yang hadir belakangan ini tidak mampu diatasi oleh teori mandat ini. Representasi dipertanyakan kehadirannya apakah masih bisa dipertahankan. Karena demokrasi menunjukkan kata keterwakilan juga namun lebih luas maknanya. Kasus seperti beberapa kelompok yang merasa dirinya jauh dari perhatian para representatees adalah kasus-kasus yang populer dalam negara demokrasi. Ada dua bentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan pengalaman kedua model ini berhasil dijalankan. Pertama the Washington Model atau bentuk pemerintahan yang diusung oleh negara Amerika Serikat yang berbentuk presedensial. Bentuk pemerintahan ini sudah dipraktikkan dibanyak negara seluruh dunia contohnya Brazil dan Nigeria. Perbedaan utamanya adalah bahwa sistem AS memiliki pemisahan kekuasaan yang real. Eksekutif, Legislatif dan Peradilan semuanya terpisah satu sama lain. Mereka mengawasi satu sama lain tapi tidak saling mengendalikan. Dalam sistem Westminster, Legislatif adalah Sovereign. Eksekutif bergantung pada kepercayaan Legislatif. Sistem Washington ini lebih stabil dan legislatif tidak terikat pada eksekutif yang memberikan pemisahan kekuasaan yang kuat. Kedua, sistem Westminster adalah bentuk pemerintahan parlementer walaupun negaranya berbentuk kerajaan konstitusional yaitu Britania Raya. Sistem ini kemudian menjalar ke Kanada dan Australia pada abad 19 lalu digunakan di negara persemakmuran seperti India, Singapura, Selandia Baru, Jamaika. Sistem ini sangat mempengaruhi sistem parlementer di eropa pada saat ini. Dalam sistem Westminster pemerintah adalah bagian dari Parlemen itu. Mereka adalah partai dengan mayoritas. Sedangkan di sistem Washington, pemerintahan bukan bagian dari parlemennya sendiri. Secara keseluruhan sistem Westminster sangat stabil karena pemerintah memiliki masa yang kuat untuk memblokir setiap langkah lawannya, namun beberapa partai memiliki pemerintahan minoritas atau koalisi, yang mana hal itu dapat menciptakan masalah.

*Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga angkatan 2015

 

Referensi
Shapiro, Ian. Susan C. Stokes, Elisabeth Jean Wood, dan Alexander S. Kirshner. 2009. Political Representation. New York: Cambridge University Press.
Suseno, Nuri. 2013. Representasi Politik : Perkembangan dari Ajektiva ke Teori. Depok : Puskapol FISIP UI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *