Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa (M. Syaiful Aris*)

Bagikan

Abstrak

Dalam sejarah pemerintahan desa di Indonesia Badan Perwakilan Desa yang kemudian dirubah namanya dengan Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki peran penting dalam penyelenggaran pemerintahan desa mulai dari paska kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada lahirnya Undang-Undang Desa. Peran BPD tersebut diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa berkaitan dengan visi yang ingin dicapai untuk desa yaitu menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Pasal 55 Undang-Undang Desa menyebutkan 3 fungsi dari Badan Perwakilan desa yaitu pertama, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Ketiga, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila anggota BPD mampu mengembangkan kapabilitas pribadinya berkaitan dengan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain pengembangan wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang professional. Kemampuan teknis yang perlu dimiliki anggota BPD antara lain kemampuan komunikasi, kemampuan investigasi, kemampuan legal drafting dan kemampuan memahami kebijakan
penganggaran.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Demokratisasi

 

1. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera.2 Undang-undang desa memberikan kewenangan yang besar pada pemerintahan desa yang memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Perencanaan Desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian

1 Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur Periode 2005- 2011. Penerima beasiswa USAID Prestasi di University of California (UC) Davis untuk program Master of Laws.
2 Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, 2007, h. 9 dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa. Meski demikian lahirnya UU Desa tentu telah diprediksi akan memunculkan beberapa potensi masalah antara lain persoalan Pertama, Akuntabilitas publik, sebenarnya merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan Desa meski secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi seorang Kades karena Kades tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan dan keuangannya kepada masyarakat tetapi Kades harus mempertanggungjawabkan akuntabilitas pada pemerintah supra-Desa atau institusi yang lebih atas secara formal pada . Kedua, Lemahnya transparansi adalah problem lain yang melengkapi
lemahnya sistem pemerintah desa karena sebelumnya kebijakan desa sering dirumuskan oleh elite desa semata dan para tokoh masyarakat desa belum memiliki pengalaman proses belajar dan partisipasi yang memadai. Masyarakat Desa, yang menjadi obyek risiko kebijakan, biasanya
kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Mekanisme yang sering dipakai adalah lewat sosialisasi semata dan mekanisme ini dianggap merupakan proses transparansi yang lemah, karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah Desa untuk memberi tahu (informasi) dan bahkan hanya untuk meminta persetujuan maupun justifikasi dari warga. Warga tidak punya ruang yang cukup untuk memberikan umpan balik dalam proses kebijakan Desa. Ketiga, Pengelolaan keuangan. Desa berdasarkan pasal 72 UU Desa akan mendapatkan dan
mengelolah uang negara dengan jumlah yang besar dan mereka harus menggunakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam keuangan negara. Hal tersebut akan menimbulkan potensi terjadi tindak pidana korupsi baik karena faktor kelalaian atau
kesengajaan. Keempat, Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Hampir semua elite Desa belum mempunyai pemahaman yang cukup memadai tentang partisipasi. Partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa yang sesungguhnya diperlukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka perlu ada badan atau lembaga penyeimbang sebagai fungsi check and balancing di pemerintahan desa sehingga perlu penguatan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi desa. Masyarakat 3 M. Syaiful Aris, UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Jurnal Transisi, Edisi 9/2014, h. 14 berharap bahwa kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa, yakni sebagai artikulator aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipasi masyarakat dan alat kontrol yang efektif terhadap penyelenggaran pemerintahan desa.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasca Kemerdekaan dan Era Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)
Sejak awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Nomor II (Sebelum Amandemen) disebutkan bahwa : “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurundelandschappen dan Volksgemmeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut.” Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut maka semua peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya seperti IGO dan IGOB dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan desa praja yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri memiliki penguasa dan mempunyai harta benda sendiri4. Kemudian dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan Badan musyawarah desa praja yaitu sebagai badan perwakilan dari masyarakat desa praja dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Seyogyanya Pemerintahan Orde lama berkeinginan untuk membuat kebijakan untuk menitik beratkan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah akan tetapi pelaksanaan Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI yang telah menimbulkan dampak berbagai macam kehidupan sehingga mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Akibatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ditinjau kembali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1966 tentang Penundaan

4 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka cipta, Jakarta, 2005, h.144

Realisasi Pembentukan Desa Praja sehingga daerah mengalami kesulitan dalam penyelengaaraan pemerintahan desa, terutama dalam pemilihan kepala desa. Untuk mengatasi persoalan tersebut dikeluarkannya pedoman secara nasional pada Tahun 1978 dengan ditetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor.1 Tahun 1978 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.5

b. Badan Permusyawaratan Desa Pada Era Pemerintahan Orde Baru
Satu tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti. Undang-undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Selanjutnya undang-undang ini mengatur dua organisasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan, yakni desa dan kelurahan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pengertian Desa yaitu suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, mempunyai organisasi terendah langsung di bawah camat, dan tidak berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri.

Dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa “Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”. Namun upaya penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat.7 Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, yaitu Inlandsche Gemeente Ordonanntie/ (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan Inlandsche Gemeente Ordonanntie Buitengwesten (IGOB) yang berlaku diluar Jawa dan Madura.
5 Ibid, h.146.
6 Ibid, h. 148
7 Wasistiono sadu, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007,h.20-21

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-
masing memiliki ciri-cirinya sendiri yang terkadang-kadang dianggap merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya.  Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penjelasannya bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditujukan untuk melakukan penyeragaman bentuk terhadap keanekaragaman tata pemerintahan desa yang ada. Tujuan politisnya adalah untuk melakukan intervensi dan standarisasi yang diinginkan oleh rezim orde baru agar dapat mengendalikan semua level pemerintahan secara penuh. Kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.9 Pemerintah Desa menurut undang-undang ini adalah terdiri dari Kepala Desa Dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam hal ini Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.10

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pada Era Reformasi.
Salah satu tuntutan reformasi adalah pemberian otonomi daerah sehingga paska reformasi arah kebijakan pemerintahan mengarah pada kebijakan desentralisasi dan demokrasi lokal, maka lahirlah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dari sisi aspek Desentralisasi Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 secara signifikan memberi penghargaan terhadap keragaman lokal, membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menemukan identitas lokal yang telah lama hilang selama penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, mengurangi kontrol negara terhadap desa, serta sedikit banyak memberikan kewenangan untuk memperkuat eksistensi dan otonomi desa. Jika dibawah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 desa ditempatkan sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat, maka di bawah Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 desa ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul.

8 HW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh, Grafindo Persada,
Jakarta, 2005. h.10
9 Maryuni, Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi, Fakultas Ekonomi Universitas
Brawijaya, Malang, 2002, h. 10
10 Soewarno Handajaningrat & R. Hindratmo, Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi
Pemerintah Daerah, kota dan Desa, Haji Masagung, Jakarta, 1993, h. 77

Dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. 12 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 telah membuka ruang politik yang lebih inklusif serta memotong sentralisme dan otoriterisme di tangan “penguasa tunggal” kepala desa. Badan Perwakilan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan Peraturan Desa (PERDES), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau intansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PERDES, APBD serta keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD ditetapkankan dalam Tata Tertib BPD sendiri dalam Pasal 1 Huruf b Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dari ketentuan ini tampak jelas bahwa antara lembaga pemerintahan desa dan BPD merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Dalam Pasal 1 huruf (o) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

11 Abdul Rozaki, dkk, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Ire Pres, Yogyakarta, 2005,
h.11.
12 HAW.Widjaja, Op. Cit, h.17.

Ketentuan ini mengandung semangat untuk mengembalikan Desa menurut asal-usul dan adat istiadat, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun kekeliruan terbesar dari ketentuan ini adalah membatasi keberadaan Desa hanya pada wilayah kabupaten. Konsekuensi yang terjadi pada saat itu adalah seluruh Desa yang berada di wilayah Kota berubah menjadi Kelurahan, dan Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten berubah menjadi Desa. Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa, berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa, dan juga sebagai sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa bersangkutan. Kehadiran BPD dengan fungsi dan wewenang yang dimilikinya memungkinkan adanya keseimbangan dan fungsi saling mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga keberadaan kepala desa yang ada pada orde baru seperti “Penguasa tunggal” di desa diharapkan tidak akan terjadi lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dan tegas memuat substansi mengenai pengakuan dan pengormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya. Bila disesuaikan dengan kerangka dalam Pasal 18 B UUD 1945 dimana Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD dan ini berlaku juga terhadap Kepala Desa yang tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini memberi peluang kepada masyarakat hukum adat memilih Kepala Desa atau sebutan lain menurut hukum adatnya. Selain itu juga, tata cara pemilihan baik pemilihan kepala desa di luar maupun di dalam masyarakat hukum adat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lagi bertanggung jawab kepada kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi cukup memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang tidak membawa konsekuensi langsung pemberhentian Kepala Desa. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Adapun Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan
Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lajut dengan peraturan daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 keberadan Badan Perwakilan Desa (BPD) berganti nama manjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki fungsi pengawasan/kontrol terhadap kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD dalam periode Undang-Undang ini
diharapkan berperan sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, yang menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utama yakni fungsi representasi.

3. Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Desa mendifinisikan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari pengertian tersebut BPD merupakan perwakilan dari masyarakat yang
mekanisme pemilihan anggotanya harus dibentuk dengan cara demokrastis, dimana jumlahnya telah ditentukan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan peran penting dari Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong demokratisasi pemerintahan desa sehingga BPD diberikan fungsi-fungsi penting dalam peraturan perundang-undangan ini. Dalam pasal 55
Undang-Undang Desa disebutkan 3 fungsi dari Badan Perwakilan desa yaitu:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
13 Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta, 2005, h.263

Fungsi BPD pertama berkaitan dengan peran legislasi yaitu fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembuatan Peraturan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dimana peraturan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan kepentingan masyarakat desa. Peran ini dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif dari pengajuan dan pembuatan Perdes (peraturan desa) di desa oleh BPD. Bagaimana BPD menggunakan hak inisiatifnya untuk menggagas lahirnya Peraturan Desa (Perdes) dan juga peran mereka dalam mempengaruhi isi dari Rancangan Perdes yang diajukan oleh Kepala Desa agar Perdes yang dihasilkan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Proses pembuatan Perdes harus menggunakan prinsip partisipasi karena proses ini juga akan memperkuat fungsi representasi BPD dan akan memberikan dampak positif dalam proses pembuatan peraturan desa karena prosesnya mendapatkan dukungan atau legitimasi dari masyarakat. Penguatan partisipasi ini akan berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembuatan aturan yang terjadi di tingkat desa. Pada sisi hubungan wakil masyarakat dengan masyarakat, partisipasi akan membangun hubungan yang jauh lebih baik. Fungsi kedua dari BPD berkaitan dengan fungsi aspirasi. Fungsi ini berkaitan dengan daya tanggap pemerintah desa (responsiveness). BPD harus mendorong pemerintah desa tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di desa. Responsif bukan hanya semata dimaknai pamong desa selalu siap-sedia memberikan bantuan ketika warga masyarakat membutuhkan bantuan atau
pelayanan. Responsif berarti pemerintah desa harus melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan desa. Pemerintah desa yang mengambil kebijakan berdasarkan preferensi segelintir elite atau hanya bersandar pada keinginan kepala desa sendiri, berarti pemerintah desa itu tidak responsif. Pemerintah desa bisa disebut responsif jika membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran desa secara memadai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi ketiga BPD berkaitan dengan fungsi controlling yaitu fungsi pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa. Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat menjalankan prinsip-prinsip penting antara lain akuntabilitas dan transparansi. Peran BPD adalah sebagai aktor utama dalam proses checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa perlu dipantau dalam penggunaan sumber daya (antara lain berkaitan dengan anggaran dan asset desa) dan juga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Pemerintah desa harus dapat mengemban mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga sehingga unsur pemerintahan desa tidak melakukan penyimpangan, tidak berbuat korupsi, tidak menyalah gunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Untuk menjalankan fungsi BPD sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Desa masih ditemukan kendala yaitu terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga para anggota BPD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Disamping itu tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. 14 Untuk dapat menjalankan fungsi Badan Perwakilan Desa disinilah perlu peningkatan kemampuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memahami peraturan
perundang-undangan desa dan implementasinya. Urusan pemerintah desa akan berjalan dengan
baik apabila terjalin kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD). Anggota BPD harus dapat mengembangkan kapabilitas pribadinya yang berkaitan
dengan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain pengembangan wawasan yang
luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang profesional. Kemampuan
teknis yang perlu dimiliki oleh anggota BPD antara lain kemampuan komunikasi, kemampuan
investigasi, kemampuan legal drafting dan kemampuan memahami kebijakan penganggaran
desa.

14 Rudiansyah, Adam Idris, Rosa Anggraeiny, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Didesa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara, eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (1): 970-981, h.2

 

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rozaki, dkk, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Ire Pres, Yogyakarta, 2005.
Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Rineka cipta, Jakarta, 2005.
HW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh, Grafindo Persada,

Jakarta, 2005.

Maryuni, Alokasi Dana Desa Formulasi dan Implementasi, Fakultas Ekonomi Universitas

Brawijaya, Malang, 2002.

M. Syaiful Aris, UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Jurnal Transisi, Edisi

9/2014.

Rudiansyah, Adam Idris, Rosa Anggraeiny, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Didesa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Administrative Reform, 2014.

Soewarno Handajaningrat & R. Hindratmo, Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi

Pemerintah Daerah, kota dan Desa, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
Wasistiono sadu, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung, 2007.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *