Kurikulum Inklusif sebagai Solusi Radikalisme dalam Dunia Pendidikan

Bagikan

Pendidikan agama di Indonesia sejak pendidikan usia dini sampai tingkat perguruan tinggi hanya pada ranah ajaran dan pelaksanaannya. Fokus pada tata nilai dan minim praktik dalam relasi antar manusia dalam masyarakat. Jarang yang mengajarkan tentang keberagaman, upaya menyikapi kebhinekaan dan kajian kritis tentang agama berbasis perbandingan ajaran terutama untuk ranah perguruan tinggi. Pendidikan agama juga disinyalir dapat menimbulkan fanatisme. Hal ini yang mendasari pemaparan presentasi berjudul “Tantangan Radikalisme dan Kurikulum Pendidikan Berbasis Inklusif” yang disampaikan oleh Dr. Siti Aminah. Seminar ilmiah berupa Workshop Regional se-Asia Tenggara dengan tema “Religious Education and Prevention of Violent Extremism in Diverse Societies in South Asia: Lessons Learned and Best Practices”. Kegiatan yang diikuti oleh 300 peserta ini merupakan kerjasamaPusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan United Nations Development Programme (UNDP). Diselenggarakan di Ballroom Hotel Ayana MidPlaza Jakarta pada 21-23 November 2018. 

Provinsi Jawa Timur mempunyai permasalahan terkait radikalisme. Masalah terorisme, radikalisme, ekstrimisme dan kekerasan menjadi tantangan nyata sejak awal tahun 2000-an. Serangkaian rentetan serangan terorisme di tanah air dari Bom Bali tahun 2002 sampai Bom Surabaya 2018. Oleh karena itu, perlunya pelibatan banyak pihak serta peran serta masyarakat dengan mekanisme memperbaiki kondisi struktural dan kultural yang menyebabkan tumbuhnya benih-benih radikalisme yang sejalan dengan pendekatan berbasis keamanan. Pembenahan dalam lembaga pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk menangkal radikalisme yang melibatkan kalangan generasi muda.

Permasalahan dunia pendidikan terutama pendidikan agama bersifat kompleks.  Berdasarkan beberapa temuan di lapangan sekolah menjadi institusi yang mengajarkan budi pekerti luhur bangsa telah mengalami perubahan. Beberapa sekolah terindikasi menjadi tempat terjadinya penyebaran ajaran intoleransi dan paham radikalisme pada lembaga pendidikan di Indonesia. Dr. Siti Aminah merekomendasikan pentingnya pendidikan inklusif dan penyadaran untuk memoderasi paham-paham dan ideologi radikal yang dilakukan oleh kalangan pendidik dan tokoh keagamaan sangat strategis dalam upaya pencegahan tumbuhnya paham radikal. Kurikulum pendidikan nasional pada tingkat pendidikan dasar dan menengah perlu dievaluasi lebih lanjut terutama dalam pendidikan agama. Kurikulum pendidikan agama pada tingkat dasar sampai menengah diarahkan pada pendidikan inklusif. Kurikulum untuk perguruan tinggi pada mata kuliah agama perlu didasarkan tidak hanya pada doktrin atau ajaran semata, namun wacara kritis dengan perbandingan agama.

Sebagai bagian dari Religious Education and the Problem of Citizenship terdapat beberapa poin penting termasuk solusi yang dapat diimplementasikan oleh pengambil kebijakan terutama dalam dunia pendidikan. Pengembangan wawasan keagamaan yang moderat dengan menekankan perspektif yang jelas mengenai keindonesiaan dan keislaman pada pendidik dan peserta didik. Terakhir, Perlunya penguatan komunitas-komunitas dalam dunia pendidikan dalam upaya memperkenalkan dan membiasakan wacana pluralism dan multikulturalisme, mengkritisi narasi-narasi radikal dan intoleransi. (roi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *