Pentingnya Pendampingan Usaha Produktif di Desa

Bagikan

Desa menjadi perhatian utama negara pasca diterapkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan atas implementasi dari UU No.32 Tahun 2004 tentang desentralisasi yang dianggap kurang mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Pada tanggal 9 Maret 2019 Program Jalin Matra Penganggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Provinsi Jawa Timur mengadakan acara Pembekalan calon pendamping Kabupaten 2019. CSWS FISIP UNAIR menjadi salah satu narasumber dengan topik “Pengembangan BUMDes Berbasis pada Penguatan Kelembagaan” bertempat di Gedung Widya Bhakti Kampus Stesia Surabaya.

Pembekalan Calon Pendamping Kabupaten


Pendamping menjadi pengawas untuk kegiatan produktif dan harus selalu melaksanakan koordinasi dengan lembaga desa lainnya dari aparat desa sampai BPD. Secara khusus Dr. Siti Aminah dari CSWS FISIP UNAIR menyampaikan posisi strategis BUMDes secara hukum, politik dan sosial. Termasuk permasalahan mendasar kesejahteraan masyarakat desa dan kurang optimalnya keberadaan BUMDes dari sisi internal dan eksternal. Melalui pengalaman sebagai supervisor dalam program PKH Kementrian Sosial, diharapkan terjadi perubahan dalam pola pikir tentang makna penguatan kelembagaan BUMDes.Sektor yang menjadi rekomendasi untuk pendirian BUMDes pada saat ini adalah usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam perempuan. Simpan pinjam yang dimaksud bukan seperti usaha simpan pinjam yang mengandalkan rentenir, tetapi prinsip keseimbangan perputaran modal atas dasar kepercayaan. Sehingga tidak ada kasus kredit macet atau kebangkrutan usaha simpan pinjam.

Peran pendamping di desa sangat penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Mulai dari perencanaan, peningkatan perekonomian dan pengadaan lapangan kerja. Itulah posisi strategis pendamping Program PK2 dalam pengembangan BUMDes sebagaimana hasil penelitian dan pendampingan CSWS FISIP UNAIR di Kabupaten Tuban. Semakin banyak BUMDes semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Baik BUMDes dalam satu desa maupun BUMDes berjejaring yang melibatkan banyak desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *