Janji-Janji Politik Semu dalam Kompleksitas Permasalahan Banjir di Indonesia (Lalu Ary Kurniawan Hardi)

Bagikan

Fenomena banjir yang setiap tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejatinya telah menjadi persoalan klasik yang seakan sukar untuk dituntaskan. Banjir yang merupakan human-caused disaster, dapat kita maknai sebagai suatu bentuk rangkaian peristiwa dari kelalaian manusia–yang merupakan aktor penting dalam menjaga ketersinambungan alam, untuk hidup secara selaras dengan lingkungannya. Ketidakselarasan ini sendiri tercermin dalam berbagai kegiatan manusia yang paling sederhana layaknya kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-hari; hingga yang paling kompleks layaknya proses formulasi dan penentuan kebijakan.

 

Terdapat beragam perspektif yang dapat kita gunakan untuk menilik persoalan ini secara lebih mendalam, layaknya perspektif budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun. Dalam tataran yang lebih elementer, persoalan banjir secara jelas dapat kita pandang sebagai suatu akibat dari budaya masyarakat yang terbilang melumrahkan praktik merusak lingkungan layaknya membuang sampah sembarangan. Namun di tataran yang lebih tinggi, persoalan banjir bukan hanya sekadar permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kebiasaan atau kultur sosial semata; melainkan telah menjelma kedalam suatu bentuk persoalan kompleks yang berkaitan dengan aktor-aktor penting yang menjalankan roda kepemerintahan.

” pemerintah harus benar-benar mampu memosisikan diri mereka sebagai bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Sebab keberlangsungan hidup masyarakat dan alam sangatlah bergantung kepada setiap keputusan yang ditempuh oleh pemerintah”

Terlalu sering kita mendengar narasi pro-lingkungan–baik yang bersifat preventif layaknya janji-janji untuk menghidupkan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan; hingga yang bersifat menanggulangi, layaknya program mitigasi bencana alam; yang digaungkan oleh para pejabat politik dalam masa-masa elektoral. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal tersebut mampu membawa dampak nyata terhadap persoalan banjir? Kita semua tahu sendiri jawabannya. Bahkan tak jarang, pemerintah terkesan melempar tanggung jawab kepada masyarakat ketika program-program yang telah dirumuskan tidak mampu menanggulangi banjir secara menyeluruh–meskipun pada kenyataannya, pemerintah sendiri juga tidak prokatif dalam mengadvokasi persoalan lingkungan; dan seringkali lebih berorientasi terhadap pembangunan-pembangunan fisik yang tidak mencerminkan nilai-nilai ekosentrisme.

Kompleksitas persoalan banjir yang dari waktu ke waktu tidak kunjung tuntas inilah yang kini telah menjelma menjadi suatu komoditas politik yang keberadaannya dianggap sangat menjanjikan bagi para calon pemangku jabatan pemerintahan. Di saat yang sama, kondisi alam dan masyarakat semakin memprihatinkan. Banjir yang berdampak luas bagi banyak sendi kehidupan memang merupakan tanggung jawab kita semua–tanpa terkecuali. Namun demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada masyarakat, sebab penanggulangan banjir bukan saja merupakan bagian dari janji-janji politik yang pernah mereka ungkapkan; namun juga merupakan tanggung jawab utama yang mereka miliki sebagai bagian dari “pemerintah” itu sendiri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pemerintah harus benar-benar mampu memosisikan diri mereka sebagai bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Sebab keberlangsungan hidup masyarakat dan alam sangatlah bergantung kepada setiap keputusan yang ditempuh oleh pemerintah. Ketika pun masyarakat dituntut untuk berbenah dengan tidak lagi membuang sampah sembarangan dan lebih menghargai lingkungan, pemerintah juga harus mampu menahan diri untuk tidak terus menerus berorientasi pada penggenjontan pembangunan, investasi, ataupun, industrialisasi yang memiliki dampak lebih destruktif terhadap keberlangsungan alam dan isinya.

Pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa stagnansi penanggulangan banjir yang terjadi hingga saat ini merupakan efek simultan dari kegagalan pemerintah dalam memahami persoalan inti yang menyebabkan banjir tersebut terjadi. Memang benar, pemerintah telah menepati janjinya untuk memberikan penanganan langsung terhadap banjir, namun hal tersebut menjadi sia-sia ketika pada realitanya tidak terdapat usaha yang nyata dari sisi pemerintah untuk berani secara tegas menolak pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan korporasi dan seringkali tidak pernah terlalu mempertimbangkan aspek keberlangsungan lingkungan. Inilah yang kemudian menyebabkan janji-janji politik mengenai banjir hanya tersisa sebagai narasi kosong, alih-alih mewujdukan kondisi yang lebih baik layaknya yang diharapkan oleh masyarakat.

*Penulis adalah  Mahasiswa S1 Ilmu Politik Angkatan 2017 Putra Daerah dari Lombok NTB, Staf Magang di CSWS FISIP UNAIR Periode Februari-April 2020

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *