Urgensi Fasilitas Transportasi Umum Ramah Perempuan di Indonesia (Diyanah Shabitah)

Bagikan

Topik perempuan dan transportasi publik ini merupakan masalah interseksi yang melibatkan perbedaan kebutuhan sosial ekonomi antara pria dan wanita. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada pembagian kerja dalam keluarga dan masyarakat. Karena itu, demi memenuhi kebutuhan perempuan dalam transportasi publik haruslah dipahami dengan perspektif gender. Perspektif ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi instrumen dalam mengatasi kebutuhan perempuan, menetapkan kebijakan yang tepat, dan mengantar perubahan struktural yang diperlukan.

Permasalahan utmanya memang menjadi perempuan itu sulit, di satu sisi mengingkan emansipasi perlakuan dan hak-hak yang sama seperti laki-laki. Tapi di sisi lain juga menginginkan adanya ruang khusus bagi perempuan demi keselamatan dan kenyaman. Seperti pada konteks perempuan pada public transport atau transportasi publik. Kenyatannya perempuan dan laki-laki berbeda dalam pola berpergian. Terliput dalam laporan ITDP (Institute for Transportation & Development Policy) dengan tajuk “Perempuan di Transportasi Publik: Segregasi atau Eksklusivitas?” Perempuan adalah seorang multitasker dan seringkali menjadi caretaker. Seperti di kehidupan rumah tangga. Mereka harus mengurus anak sekolah, mengantar anak sekolah, mengurus suami, bahkan orang tua. Karena inilah kenapa perempuan memiliki rute perjalanan yang lebih sporadis daripada laki-lai. Sebab mereka harus mengantar-jemput anak ke sekolah, pergi ke pasar, dan lain-lain (Asumsi.co, 2019a).

“Besar harapan agar pemerintah mau membuka agenda publik dalam pembahasan perempuan dan transportasi publik. Sebab kenyataan ironis bahwa tidak ada inklusi gender yang sistematis prosedur untuk transportasi publik, baik dalam hal pelatihan profesional, partisipasi pengguna, maupun desain dan perencanaan sistem, layanan, dan peralatan”

Meskipun perjalanan perempuan lebih sporadis, nyatanya perjalanan mereka mampu meningkatkan ekonomi perempuan tersebut. Dengan mengetahui bahwa situasi ekonomi wanita berbanding lurus dengan tingkat mobilitas mereka. Sistem transportasi publik yang efisien menjadi alat untuk memberdayakan dan memungkinkan perempuan untuk mengakses pekerjaan dan peluang ekonomi. Hasil penelitian SADAQA 2018 menunjukkan bahwa 80,5% wanita yang disurvei percaya bahwa transportasi umum merupakan bagian integral dari partisipasi peningkatan ekonomi perempuan.

Namun, nyatanya aksesibilitas perempuan dalam mencapai dan kedapatan transportasi cukup menyulkitkan. Hasil penelitian The World Bank dalam “Preventing Violence Against Women in Transport Systems” (2016) juga mengonfirmasi hal tersebut. Perempuan cenderung menempuh jarak yang lebih pendek, membawa banyak barang bawaan, dan dengan tujuan yang lebih beragam. Sayangnya, aksesibilitas stasiun atau halte seperti MRT, KRL, dan Transjakarta belum ramah terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Akses menuju halte Transjakarta, misalnya, banyak yang mesti melalui JPO yang tingkat kemiringannya lebih tinggi dari standar peraturan yang ada (Asumsi.co, 2019a).

Ditambah lagi dengan laporan dari tahun ke tahun, ada saja kasus pelecehan seksual (sexsual harrasement) terhadap perempuan di transportasi umum. Survei Nasional Koalisi Ruang Publik Amanyang yang rilis pada 27 November 2019 lalu. Menunjukkan bahwa satu dari dua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum (Asumsi.co, 2019b). Hal ini menjadi penyebab terbesar yang menjauhkan transportasi publik dari nilai ramah terhadap perempuan.

Adalah penyebab-penyebab di atas yang menjadi salah satu faktor perempuan memilih untuk tidak naik kendaraan umum. Padahal, mengingat  Pasal 13 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan tinggal di dalam perbatasan masing-masing negara. ”56 Oleh karena itu, hak mobilitas adalah dianggap sebagai hak dasar, karena individu harus dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah, bebas, dan dengan aman. Walaupun Pasal 13 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa transportasi yang efisien adalah hak asasi manusia, namun hak untuk bergerak hanya dapat dipenuhi ketika warga negara memiliki akses ke sarana transportasi yang layak untuk mobilitas mereka sendiri yang aman dan efisien.

Dengan demikian, besar harapan agar pemerintah mau membuka agenda publik dalam pembahasan perempuan dan transportasi publik. Sebab kenyataan ironis bahwa tidak ada inklusi gender yang sistematis prosedur untuk transportasi publik, baik dalam hal pelatihan profesional, partisipasi pengguna, maupun desain dan perencanaan sistem, layanan, dan peralatan. Dan hal ini akan mengakibatkan produktivitas perekonomian perempuan menurun.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *