FGD Sinergi Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Timur

Bagikan

Perempuan dan anak tidak hanya dilihat sebagai kelompok rentan dalam kasus kekerasan yang umumnya bersifat domestik, namun juga dalam konteks bencana/konflik sosial. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki historis bencana/konflik sosial di beberapa daerahnya. Penanganan bencana/konflik sosial seringkali melupakan bahwa banyak korban perempuan dan anak di dalamnya. Seperti  pengalaman Jawa Timur dalam menangani bencana/konflik sosial Sunni-Syiah yang terjadi di Kabupaten Sampang pada 2012, yang sampai sekarang menyisakan korban perempuan dan anak yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak di rumah susun Puspa Agro di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, CSWS FISIP UNAIR coba merespon dan menggali lebih dalam terkait problem penanganan bencana/konflik sosial dan kaitannya dengan perempuan dan anak. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari kerjasama CSWS FISIP UNAIR dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mengusung tema “Sinergi Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Timur”. CSWS FISIP UNAIR juga mengundang instansi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Perwakilan instansi di tingkat provinsi meliputi Bakesbangpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), Dinas Sosial, Kanwil Kemenkumham, dan Polda. Di tingkat daerah, CSWS FISIP UNAIR memilih empat kabupaten yang menjadi representasi, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tuban, Blitar, dan Sampang. Instansi daerah yang mewakili meliputi Dinas Sosial, Bakesbangpol, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.

 

 Kegiatan FGD daring (16/11/2020)

 

Pada FGD daring tersebut, pembahasan berfokus kepada sinergitas kelembagaan dalam penanganan bencana/konflik sosial. Dalam pengalaman Jawa Timur, leading sector dalam penanganan bencana/konflik sosial adalah Bakesbangpol. Namun, sinergitas antarlembaga dalam konteks penanganan bencana/konflik sosial masih belum terbangun. Terlebih terkait fokus perlindungan perempuan dan anak pada saat bencana/konflik sosial muncul. Maka dari itu, FGD ini menjadi penjembatan dari problem-problem dalam lembaga yang menangani bencana/konflik sosial.

Di tingkat daerah misalnya, banyak problem antarlembaga yang muncul dalam perlindungan perempuan dan anak. Sinergi antarlembaga belum terbangun sehingga masing-masing lembaga bekerja sendiri dalam menangani problem bencana/konflik sosial maupun problem perempuan dan anak. Dengan adanya FGD ini, problem bisa dipetakan sehingga nantinya dapat dilakukan perumusan desain kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing dalam menangani bencana/konflik sosial serta problem perempuan dan anak. (SA/RO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *