Kekerasan Domestik dan Penanganan Bencana Sosial di Jawa Timur

Bagikan

Bencana sosial hadir tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Sebab bencana sosial juga seringkali dilatarbelakangi perbedaan yang kadang tidak nampak, seperti perbedaan pemikiran atau kepentingan yang tidak ditunjukkan, namun tiba-tiba muncul dalam bentuk tindakan pertentangan.  Nyatanya bencana sosial menyisakan luka fisik dan psikis yang lebih berat bagi korbannya daripada bencana alam.

Bukan hanya merenggut harta benda dan nyawa anggota keluarga. Bencana sosial juga merenggut sejumlah hak asasi manusia. Korban bencana sosial kehilangan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki sumber penghasilan, dan sebagainya. Rekonstruksi yang dilakukan pemerintah pun tidak akan bisa sepenuhnya mengganti segala sesuatu yang hilang dari korban.

Perempuan dan anak menjadi pihak yang akan selalu menerima dampak dari setiap konflik. Jangankan menjadi korban konflik sosial, permasalahan domestik juga menjadikan perempuan dan anak seringkali menjadi korban kekerasan dan nasib yang malang. Seperti kasus di Blitar, perempuan migran yang ingin menyejahterakan keluarga, terutama anak-anaknya. Pergi meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah, faktanya anak-anaknya terlantar akibat suami yang tidak mampu mengatur urusan rumah tangga, bahkan ada yang menikah lagi selama istrinya pergi. Berharap pulang membawa modal usaha, malah tabungan habis dan tidak bisa dinikmati. Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu kekerasan domestik.

Wawancara dengan Pak Joko dari Dinsos Prov. Jatim

Persoalan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS) yang belum terintegrasi menjadikan Kemenko PMK bekerjasama dengan CSWS untuk melihat secara langsung praktik P3AKS di Jawa Timur, termasuk keberadaan lembaga khusus untuk menangani persoalan tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Pemerintah daerah termasuk Provinsi Jawa Timur memberikan kewenangan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk menangani konflik yang dapat menjadi bencana sosial. Pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa penanganan bencana sosial memerlukan sinergi, bukan hanya antar OPD namun juga dengan LSM atau NGO. Terdapat pembagian kewenangan dan tugas dalam penanganannya. Penyelesaian konflik menjadi ranah tugas Bakesbangpol, penanganan korban bencana sosial oleh Dinas Sosial namun di ranah rehabilitasi dan reintegrasi.

Wawancara dengan Pak Sugiono Dinsos Pemprov Jatim

 

Korban bencana sosial, seperti pada kasus di Wamena dan Gafatar yang telah didata dapat ditangani oleh Dinas Sosial dengan diberikan kebutuhan dasar berupa makanan dan minuman, atau dalam bentuk sembako, tempat pengungsian dan pemulangan ke daerah asal. Kebutuhan dasar tersebut menjadi hal utama yang diberikan oleh Dinas Sosial sebab bencana sosial mengubah kondisi korbannya menjadi miskin dan menyandang status sebagai pengungsi. Dalam hal pemulangan korban, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota asal korban, agar korban mendapat perlindungan dan reintegrasi pada masyarakat setempat.

Bersama dengan Kadis PPKBP3A Kab. Blitar dan Kadis Dinsos P3A Kab. Tuban

Korban yang ditangani Dinas Sosial pun tidak hanya perempuan dan anak. Para korban yang datanya sudah jelas, kemudian dipilah lagi. Bagi korban yang masih anak-anak dan tidak memiliki orang tua akibat bencana sosial tersebut, maka akan ditempatkan di Panti Anak dan Remaja. Bagi orang tua yang sudah tidak punya keluarga lagi akibat bencana sosial, maka akan ditempatkan di Panti Werdha.

Hal ini menunjukkan sinergitas antarlembaga dalam penanganan bencana sosial di Jawa Timur masih belum tercipta. Perlunya pembagian kerja serta tupoksi yang jelas menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Jawa Timur yang cepat tanggap dalam penanganan bencana/konflik sosial. (HE/SA/RO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *