Kick-Off Pemetaan Profil dan Upaya Pemerintah untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Bagikan

Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat rentan yang seringkali menjadi korban dari beragam konflik dan bencana yang terjadi. Merujuk pada hal ini, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak masih kurang dilakukan oleh pihak terkait. Minimnya upaya tersebut terlihat dari data Komnas Perempuan pada 2019 terkait kekerasan terhadap perempuan yang mencapai angka 431.471 kasus di Indonesia. Sedangkan angka kekerasan terhadap anak juga semakin meningkat, terhitung sejak 1 Januari-31 Juli 2020 kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 3.296 kasus dan kekerasan terhadap anak laki-laki mencapai 1.319 kasus. Kasus kekerasan semakin meningkat karena pandemi COVID-19. Himbauan untuk tetap di rumah atau bekerja dari rumah berpengaruh pada peningkatan kekerasan domestik. Karena masyarakat diharuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga eskalasi konflik yang terjadi di rumah juga semakin bertambah.

Merespon tingginya angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, CSWS FISIP UNAIR yang bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin (2/11) mengawali kegiatan pemetaan profil dan upaya pemerintah untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Timur. CSWS FISIP UNAIR berkesempatan untuk bertemu dengan perwakilan-perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) di Ruang Rapat Kepala Dinas tersebut.

Bersama dengan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala seksi. Pembahasan berfokus pada program perlindungan perempuan dan anak yang pernah dan sedang dijalankan oleh DP3AK, utamanya yang berkaitan dengan bencana dan konflik sosial.

Jawa Timur sendiri memiliki beberapa konflik sosial yang sangat berdampak terhadap perempuan dan anak. Beberapa di antaranya adalah konflik syiah-sunni yang terjadi di Kabupaten Sampang serta kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi di daerah-daerah penyalur buruh migran. Guna merespon potensi-potensi konflik sosial di Jawa Timur, DP3AK telah memiliki beberapa program yang khusus menangani pemberdayaan perempuan, diantaranya: (1) Jalin Puspa, program ini dahulu bernama Jalin Matra dimana program ini berfokus pada pemberian bantuan sebesar Rp2.500.000,- per orang di 15 kabupaten; (2) Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKKA), dan (3) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan yang rencananya akan mulai diimplementasikan per 2021. Diharapkan melalui program kerjasama CSWS FISIP UNAIR dengan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa berkontribusi dalam menghasilkan ide-ide program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Jawa Timur. (SAR/ROI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *