Workshop Strategi Aksi Nasional Terpadu dalam P3AKS

Bagikan

 

 

Konflik sosial menjadi catatan pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan dengan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Selama ini terjadi tumpang tindih kelembagaan dalam penanganan masalah konflik sosial dan kekerasan oleh sebab itu perlu dilakukan sinergitas. Terjadi tumpang tindih antar lembaga dalam penanganan konflik sosial dan kekerasan pada perempuan dan anak. Perlunya strategi aksi nasional secara terpadu dibahas dalam FGD ketiga dari kerjasama CSWS FISIP UNAIR dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Sebagai rangkaian dari kegiatan perumusan strategi aksi penanganan konflik sosial dan kekerasan pada perempuan dan anak. CSWS mengadakan Workshop Strategi Aksi Nasional Terpadu dalam P3AKS dengan tema Membangun sinergi aksi nasional P3AKS di Jawa Timur pada 3 Desember 2020. Bertempat di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur dihadiri Dinsos P3A Kabupaten dari Tuban, Sampang dan Sidoarjo; Bakesbangpol Jatim; Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar; DP3AK Provinsi Jawa Timur; AMAN Indonesia (Jatim); FW Fatayat NU Jatim, LBH Surabaya dan PSG UNAIR. Workshop yang tetap menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri oleh Abdul Charis sebagai tenaga ahli Kementrian PPPA.

Kerancuan pemahaman tentang RAN. Untuk itu RAN harus berada dalam lingkup bagaimana mencegah dan  menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Implementasinya melalui penyusunan kebijakan dalam perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam situasi konflik. Permasalahan di Jawa Timur terkait juga pada masalah intoleransi yang perlu mendapat prioritas persoalan bangsa yang menyebabkan berbagai dampak sampingan dari radikalisme sampai kekerasan. 

Bagaimana mensiasati RAN/RAD yang tidak ada pendanaan? Perlu membuat batasan pada rencana program (programatik). Pemotongan anggaran dan optimalisasi menjadi masalah dalam pendanaan dalam RAN/RAD.  Secara kelembagaan perlu dilakukan langkah strategis dalam perumusan RAN/RAD yang tidak hanya pada tataran SK Bupati. Namun setidaknya perlu sampai level Peraturan Gubernur. Pelibatan masyarakat telah dibentuk forum-forum untuk mencegah dan menangani konflik sosial. Mewujudkan perdamaian menjadi tanggung jawab tidak hanya dari negara. Tapi perlu peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan/institusi pada semua level. Workshop yang dilaksanakan dari pukul 09:00-15:00 WIB terbagi pada dua segmen acara yaitu paparan narasumber dan kerja kelompok. Tiga kelompok berdiskusi secara antusias untuk mengidentifikasi dan merumuskan RTL yang difasilitasi oleh Dr. Siti Aminah, Sartika Soesilowati, Ph.D dan Ucu Martanto, M.A.

Upaya pencegahan, penanganan/rehabilitasi dan pemberdayaan harus diikuti pula oleh partisipasi dalam masyarakat. Pendekatan partisipatoris dapat diterapkan pada semua sektor komunitas. Termasuk desa.  Desa menjadi bagian dari pembangunan nasional yang diiringi pula dengan dampak sosial ekonomi. Ada potensi kemakmuran tapi juga diikuti potensi kekerasan di lingkup desa. Pada akhir workshop direkomendasikan tentang pentingnya mengubah energi positif pada perempuan sebagai pelopor dan garda terdepan dalam potensi sebagai agen perdamaian. Perempuan perlu menjadi subyek tidak hanya sekadar sebagai obyek atau korban kekerasan. (ROI)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *