FGD Sosialisasi Kelembagaan POKJA P3AKS Inklusif dan Efektif

Permasalahan perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian pemerintah. Terlebih berkaitan dengan konflik sosial posisi perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan. Konflik sosial secara kualitas dan kuantitas harus menjadi perhatian bersama dari berbagai sisi. Latarbelakang, motif dan tingkat kerumitan dengan segala kompleksitasnya. Kelembagaan P3AKS memang seharusnya menjadi isu untuk program RPJMD. Hal ini selaras dengan tuntutan dan komitmen pemerintah pusat. Tugas dan fungsi PMK terkait koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi lintas kementrian yang terdiri pada program pencegahan, penghentian dan pemulihan.

Dilaksanakan pada Selasa, 4 Mei 2021. Bertempat di Ruang Rapat Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban FGD mengundang Bakesbangpol, BIN, Polres, BPBD, Bagian Hukum, KODIM, Dinsos, Kemenag, Bag Kesra, Dinsos P3A, Sekda Tuban, BAIS, Kejaksaan dan civil society. Turut hadir via zoom dari FES Indonesia yang diwakili oleh Artanti Wardhani dan Kemenko PMK yang diwakili oleh Pak Ponco.

Topik yang diangkat adalah tentang bagaimana perwujudan kelembagaan pokja khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk memetakan signifikasi, hambatan dan implementasi secara efektif dan inklusif. Tuban sebagai daerah pilot project dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa aman. FGD diawali oleh sambutan dari Ketua Peneliti, Sambutan Bupati yang diwakilkan kepada Sekretaris Daerah dan sambutan sekaligus fasilitor oleh Direktur CSWS FISIP UNAIR, Dr. Siti Aminah. Read more

FGD Pemetaan Alternatif Sosial Budaya Carok di Madura (Sesi Pamekasan)

Carok tidak dilakukan oleh sembarang orang. Artinya, carok hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Daerah persebaran carok di Madura bisa dibilang tidak merata, karena ada di daerah tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah menerapkan carok sebagai bagian dari hidupnya untuk mempertahankan eksistensinya, tidak sekadar harga diri. Ada kompleksitas dalam carok, yang menyangkut faktor harga diri yang meliputi rasa malu karena mendapat perlakuan yang tidak wajar dari seseorang, seperti, penghinaan, cercaan, fitnah, dan sikap-sikap yang merendahkan martabat atau kedudukan seseorang sebagai seorang manusia. Seseorang dengan yang lainnya tidak sama dalam memandang kehormatan, harga diri, kebangaan serta niali-nilai lain yang dijunjung tinggi dan dilegitimasi secara kultural. Hal ini tergantung pada nilai-nilai yang ada di keluarga, masyarakat, dan lingkungan setempat.

Gedung Aula Lt.3 Universitas Madura Pamekasan, 12 April 2021

FGD dihadiri oleh Balitbang, Polres Pamekasan (Satreskrim), Fatayat NU, STKIP PGRI Sumenep, FH Unira, Tokoh Masyarakat, Bakesbangpol , dan Ansor Pamekasan. Dibuka oleh Direktur CSWS FISIP UNAIR,  Dr. Siti Aminah. Hasil yang diharapkan menjadi rekomendasi dalam pembentukan perundang-undangan terkait mengeliminasi konflik sosial di Madura berbasis pada fenomena carok. Carok yang identik sekali dengan budaya Madura. Budaya carok dari luar kelihatan dari tindakan pidana yang memakan korban disertai dengan kekerasan. Jika dirunut pada penyebabnya harga diri menjadi hal yang dipertaruhkan hingga terjadi tindak carok. FGD yang dilaksanakan menjelang bulan puasa ini dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum Unira, Win Yuli Wardani, SH., M.Hum.
Read more