Urgensi Fasilitas Transportasi Umum Ramah Perempuan di Indonesia (Diyanah Shabitah)

Topik perempuan dan transportasi publik ini merupakan masalah interseksi yang melibatkan perbedaan kebutuhan sosial ekonomi antara pria dan wanita. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada pembagian kerja dalam keluarga dan masyarakat. Karena itu, demi memenuhi kebutuhan perempuan dalam transportasi publik haruslah dipahami dengan perspektif gender. Perspektif ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi instrumen dalam mengatasi kebutuhan perempuan, menetapkan kebijakan yang tepat, dan mengantar perubahan struktural yang diperlukan.

Permasalahan utmanya memang menjadi perempuan itu sulit, di satu sisi mengingkan emansipasi perlakuan dan hak-hak yang sama seperti laki-laki. Tapi di sisi lain juga menginginkan adanya ruang khusus bagi perempuan demi keselamatan dan kenyaman. Seperti pada konteks perempuan pada public transport atau transportasi publik. Kenyatannya perempuan dan laki-laki berbeda dalam pola berpergian. Terliput dalam laporan ITDP (Institute for Transportation & Development Policy) dengan tajuk “Perempuan di Transportasi Publik: Segregasi atau Eksklusivitas?” Perempuan adalah seorang multitasker dan seringkali menjadi caretaker. Seperti di kehidupan rumah tangga. Mereka harus mengurus anak sekolah, mengantar anak sekolah, mengurus suami, bahkan orang tua. Karena inilah kenapa perempuan memiliki rute perjalanan yang lebih sporadis daripada laki-lai. Sebab mereka harus mengantar-jemput anak ke sekolah, pergi ke pasar, dan lain-lain (Asumsi.co, 2019a).

“Besar harapan agar pemerintah mau membuka agenda publik dalam pembahasan perempuan dan transportasi publik. Sebab kenyataan ironis bahwa tidak ada inklusi gender yang sistematis prosedur untuk transportasi publik, baik dalam hal pelatihan profesional, partisipasi pengguna, maupun desain dan perencanaan sistem, layanan, dan peralatan”

Read more

Janji-Janji Politik Semu dalam Kompleksitas Permasalahan Banjir di Indonesia (Lalu Ary Kurniawan Hardi)

Fenomena banjir yang setiap tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejatinya telah menjadi persoalan klasik yang seakan sukar untuk dituntaskan. Banjir yang merupakan human-caused disaster, dapat kita maknai sebagai suatu bentuk rangkaian peristiwa dari kelalaian manusia–yang merupakan aktor penting dalam menjaga ketersinambungan alam, untuk hidup secara selaras dengan lingkungannya. Ketidakselarasan ini sendiri tercermin dalam berbagai kegiatan manusia yang paling sederhana layaknya kegiatan memenuhi kebutuhan sehari-hari; hingga yang paling kompleks layaknya proses formulasi dan penentuan kebijakan.

 

Terdapat beragam perspektif yang dapat kita gunakan untuk menilik persoalan ini secara lebih mendalam, layaknya perspektif budaya, ekonomi, hingga politik sekalipun. Dalam tataran yang lebih elementer, persoalan banjir secara jelas dapat kita pandang sebagai suatu akibat dari budaya masyarakat yang terbilang melumrahkan praktik merusak lingkungan layaknya membuang sampah sembarangan. Namun di tataran yang lebih tinggi, persoalan banjir bukan hanya sekadar permasalahan sederhana yang berkaitan dengan kebiasaan atau kultur sosial semata; melainkan telah menjelma kedalam suatu bentuk persoalan kompleks yang berkaitan dengan aktor-aktor penting yang menjalankan roda kepemerintahan.

” pemerintah harus benar-benar mampu memosisikan diri mereka sebagai bagian integral dari masyarakat itu sendiri. Sebab keberlangsungan hidup masyarakat dan alam sangatlah bergantung kepada setiap keputusan yang ditempuh oleh pemerintah”

Read more