Fenomena Kerajaan-Kerajaan Fiktif di Indonesia: Masalah Kompleks atau Hiburan Semata? (Charisma Omega Nafu)

Dewasa ini, Indonesia digemparkan dengan maraknya fenomena kerajaan-kerajaan fiktif yang muncul di permukaan. Beberapa contoh kerajaan yang fiktif, fenomenal, sekaligus kontroversial tersebut adalah: Kerajaan Agung Sejagat  (KAS), Sunda Empire, dan Negara Rakyat Nusantara. Ketiga model kerajaan tersebut memiliki basis massa yang memercayai dogma-dogma kekuasaan ahistoris namun tetap diakui bahkan diklaim sebagai suatu kebenaran yang absah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada KAS, dimana raja dan ratunya yakni Toto Santoso dan Fanni Aminadia meyakini bahwa KAS sejatinya merupakan turunan dari Kerajaan Majapahit. Hal ini dikarenakan perjanjian 500 tahun antara Majapahit dan Portugis yang diproklamirkan pada tahun 1518 telah berakhir pada tahun 2018 lalu.

 

Merespon hal tersebut, maka KAS diyakini sebagai kekuatan dominasi baru yang mewarisi kemegahan Majapahit. Bahkan, Toto mengklaim bahwa KAS menguasai seluruh negara di dunia. Misalnya, Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap sebagai lembaga internasional yang berada di naungan KAS. Selain itu, Pentagon – Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat – juga dianggap sebagai gedung milik KAS bukan Amerika Serikat itu sendiri. Klaim-klaim yang dibuat oleh Raja KAS tersebut tentunya sangat bertentangan dengan sejarah umum yang diketahui oleh masyarakat, sehingga memunculkan keanehan bahkan kegentingan di kalangan masyarakat sendiri.

“pemerintah juga perlu mereformasi sistem pemerintahan yang lebih pro rakyat dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta mengedepankan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi”

Read more

Menakar Ketidakefektifan Pengelolahan BUMDes di kabupaten Tuban Jawa Timur (Farid)

Desa sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi bangsa indonesia. pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki perhatian serius terhadap desa. Wujud konkretnya adalah dengan munculnya undang undang desa. Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. UU Desa, adanya ketentuan khusus me­ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat , pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Ar­ti­nya dalam UU Desa ini, di­hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu­ran sebelumnya itu tidak di­atur secara tegas.

 

Read more