Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Mojokerto 2019

Era otonomi daerah di satu sisi membawa kebaikan dalam kemandirian daerah, namun di sisi lain aturan dari pusat yang dianggap menambah beban kerja pemerintah daerah. Saat ini adalah era transparansi dalam segala aspek, termasuk penyampaian informasi keuangan dan rancangan kerja. Diharapkan masyarakat dan pemerintah pusat dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan kinerja dan rancangan berserta realisasi anggaran. Bertempat di gedung lantai 2 BAPPEDA, secara khusus CSWS FISIP UNAIR dihadirkan dalam rapat koordinasi penyusunan laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Mojokerto 2019. Menghadirkan dua narasumber sekaligus pakar di bidang perencanaan pembangunan: Gitadi Tegas Supramudyo, Drs., M.Si dan Dr. Bintoro Wardiyanto.

Dalam kata pengantarnya pihak BAPPEDA yang diwakili oleh Pak Dodi menyatakan bahwa aplikasi simonev (untuk pengisian dan pelaporan) perlu peningkatan hasil dan pelaporan serta optimalisasi pengisian. Karena selama ini pengisian masih dianggap belum maksimal.

“Realiasi disesuaikan dengan pagu anggaran ada rumusan dan per OPD mempunyai karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing” tegasnya.  Harapannya melalui keterlibatan akademisi kampus dapat memberikan formulasi dan cara yang lebih aplikatif. Terutama cara menyusun secara baik dan benar sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan di lapangan masih banyak yang menganggap segala tahapan yang diamantkan hanya sekadar formalitas dan gugur kewajiban. Pak Git menegaskan bahwa Pengisian tabel diisi kadang hanya sekadar formalitas dan sekadar menggugurkan kewajiban. Berdasarkan temuan di lapangan hal ini terjadi pada beberapa OPD atau lembaga.  Di sini pihak CSWS menawarkan bagaimana penyusunan berbasis kinerja dan proses. Hal ini memberikan kemudahan bagi OPD yang kegiatannya lebih banyak pada aspek sosial dan minim pengadaan barang. Strategi baru ini diharapkan dapat menjadi cara jitu penyusunan rencana kerja dan evaluasi secara kompehensif.

 

Merujuk pada dinamika perjalanan kelembagaan pasca reformasi terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam pemerintahan daerah. Pak Bin menjelaskan bahwa saat ini bahwa semua evaluasi harus disampaikan kepada pemerintah pusat – DPRD dan masyarakat. Reward and punishment dari pemerintah pusat berlaku dengan penambahan dan pengurangan anggaran dan perlunya inovasi daerah dikaitkan dengan reward (One Organitation One Product).  “Teknis transparansi dan akuntabel dari sisi proses (kegiatan yang dapat diuangkan dalam waktu satu tahun dan uraian proses kegiatan) untuk melihat serapan yang lebih akurat sebelum dimasukan pada form baku” kata Pak Bin dalam rapat yang berakhir beberapa saat setelah adzan sholat Ashar berkumandang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *