FGD Sinergi Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Timur

Perempuan dan anak tidak hanya dilihat sebagai kelompok rentan dalam kasus kekerasan yang umumnya bersifat domestik, namun juga dalam konteks bencana/konflik sosial. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki historis bencana/konflik sosial di beberapa daerahnya. Penanganan bencana/konflik sosial seringkali melupakan bahwa banyak korban perempuan dan anak di dalamnya. Seperti  pengalaman Jawa Timur dalam menangani bencana/konflik sosial Sunni-Syiah yang terjadi di Kabupaten Sampang pada 2012, yang sampai sekarang menyisakan korban perempuan dan anak yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak di rumah susun Puspa Agro di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, CSWS FISIP UNAIR coba merespon dan menggali lebih dalam terkait problem penanganan bencana/konflik sosial dan kaitannya dengan perempuan dan anak. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan bagian dari kerjasama CSWS FISIP UNAIR dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mengusung tema “Sinergi Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Timur”. CSWS FISIP UNAIR juga mengundang instansi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Perwakilan instansi di tingkat provinsi meliputi Bakesbangpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), Dinas Sosial, Kanwil Kemenkumham, dan Polda. Di tingkat daerah, CSWS FISIP UNAIR memilih empat kabupaten yang menjadi representasi, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Tuban, Blitar, dan Sampang. Instansi daerah yang mewakili meliputi Dinas Sosial, Bakesbangpol, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat.

 

 Kegiatan FGD daring (16/11/2020)

 

Read more

Kekerasan Domestik dan Penanganan Bencana Sosial di Jawa Timur

Bencana sosial hadir tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Sebab bencana sosial juga seringkali dilatarbelakangi perbedaan yang kadang tidak nampak, seperti perbedaan pemikiran atau kepentingan yang tidak ditunjukkan, namun tiba-tiba muncul dalam bentuk tindakan pertentangan.  Nyatanya bencana sosial menyisakan luka fisik dan psikis yang lebih berat bagi korbannya daripada bencana alam.

Bukan hanya merenggut harta benda dan nyawa anggota keluarga. Bencana sosial juga merenggut sejumlah hak asasi manusia. Korban bencana sosial kehilangan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki sumber penghasilan, dan sebagainya. Rekonstruksi yang dilakukan pemerintah pun tidak akan bisa sepenuhnya mengganti segala sesuatu yang hilang dari korban.

Perempuan dan anak menjadi pihak yang akan selalu menerima dampak dari setiap konflik. Jangankan menjadi korban konflik sosial, permasalahan domestik juga menjadikan perempuan dan anak seringkali menjadi korban kekerasan dan nasib yang malang. Seperti kasus di Blitar, perempuan migran yang ingin menyejahterakan keluarga, terutama anak-anaknya. Pergi meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah, faktanya anak-anaknya terlantar akibat suami yang tidak mampu mengatur urusan rumah tangga, bahkan ada yang menikah lagi selama istrinya pergi. Berharap pulang membawa modal usaha, malah tabungan habis dan tidak bisa dinikmati. Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu kekerasan domestik.

Wawancara dengan Pak Joko dari Dinsos Prov. Jatim

Read more