Workshop Pembentukan Kelembagaan POKJA P3AKS Kabupaten Tuban

CSWS FISIP UNAIR bekerjasama dengan Friedrih Ebert Stiftung (FES) dan Kemenko PMK mengadakan  Workshop sebagai  kelanjutan dari FGD sebelumnya di Kabupaten Tuban dengan tema Pembentukan Kelembagaan Pokja P3AKS Inklusif dan Efektif. Pembahasan tupoksi dan pembahasan agenda untuk program pada perlindungan – pemberdayaan perempuan dan anak. Pemerintah Kabupaten Tuban mendukung pembentukan P3AKS dan merespon dengan antusias sebagai tindak lanjut dari kelembagaan dan perencanaan program daerah (RPJMD). Masalah anggaran menjadi salah satu perhatian yang dari kemendagri belum ada tindak lanjut.

Sesi Penyerahan Cinderamata (CSWS dengan Kemenko PMK)

Dilaksanakan pada 27-28 Mei 2021 Bertempat di Ruang Vision Lt. 2 Hotel Hilton DoubleTree Surabaya.  Mengundang 16 peserta yang terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Bapak Noegroho Andy Handoyo, S.Si., M.Si. selaku kabid pencegahan konflik sosial, Friedrih Ebert Stiftung (FES), Sekda Tuban bidang Hukum, Sekda Tuban bidang Kesra, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tuban, Bakesbangpol Kab. Tuban, Dinsos-P3A KAb. Tuban, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan Kab. Tuban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KB Kab Tuban, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tuban, Kantor Kementrian Agama Kab. Tuban dan Polres Kab. Tuban.

Workshop penyusunan POKJA P3AKS

Workshop dilaksanakan dalam tiga sesi. Pemaparan awal, pembentukan struktul POKJA P3AKS dan Keesokan harinya dilanjutkan diskusi perumusan rencana aksi pada masing-masing bidang koordinator.  Bidang pencegahan, bidang penanganan dan bidang pemberdayaan – partisipasi. Disepakati hasil Berdasarkan hasil kesepakatan bersama diputuskan  sebagai Ketua : Sekda, Wakil Ketua: Bappeda dan Sekretaris: Dinsos P3A.

Catatan penting dalam pembentukan POKJA P3AKS secara inklusif dan efektif diantaranya: Draft awal perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi terkini di lapangan, potensi konflik (agama, pilkades, konflik masalah pemberian bantuan sosial). Perlu menginventarisir daerah, pola dan potensi sebuah konflik sosial; RAD harus memunculkan sistem operasi dan prosedur; RPJM sampai menjadi kebijakan Pemerintah (Peraturan Bupati); Komitmen pemerintah daerah yang berkaitan dengan penganggaran (termasuk anggaran untuk masalah penanganan konflik) dan Mematangkan fungsi kesekretariatan (pemantapan rumah perlindungan sosial, rumah singgah, pelayanan rehabilitasi, pelayanan dasar) – Pemisahan korban kekerasan (kategori konflik sosial dan KDRT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *