Chat

 

Saat ini Indonesia yang masih selalu dinyatakan dalam transisi demokrasi harus menghadapi intoleransi. Sebuah resiko yang saat ini tengah terjadi dan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di dalam negeri. Dalam fenomena intoleransi, tidak semua peristiwa terjadi alami karena primordialisme atau etnosentrisme, juga tidak hanya intoleransi atas dasar agama dan etnis. Namun banyak kasus intoleransi yang muncul karena dipolitisasi.

Kegiatan ini diarahkan untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi, meminimalkan, bahkan menghapuskan perilaku intoleransi yang telah terjadi pada masyarakat Indonesia, dan menekan potensi terjadinya resiko terbesar atas tindakan intoleransi yang dapat memecah belah dan merenggut hak asasi manusia yaitu pertumpahan darah oleh sesama bangsa sendiri, hingga hilangnya jati diri Bangsa Indonesia dan runtuhnya persatuan di Indonesia. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara penuh dalam agenda ini untuk mencapai efektifitasnya dengan menjadi kader penguatan toleransi di Jawa Timur.

Continue reading “Implementasi Modul Toleransi Bersama Bakesbangpol Jatim” →

Desa sudah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi bangsa indonesia. pemerintah dalam beberapa tahun terakhir memiliki perhatian serius terhadap desa. Wujud konkretnya adalah dengan munculnya undang undang desa. Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. UU Desa, adanya ketentuan khusus me­ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat , pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Ar­ti­nya dalam UU Desa ini, di­hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu­ran sebelumnya itu tidak di­atur secara tegas.

 

Continue reading “Menakar Ketidakefektifan Pengelolahan BUMDes di kabupaten Tuban Jawa Timur (Farid)” →