Penulis: admin

Dibalik debat dan aksi-aksi penolakan berbagai kalangan tentang kemanfaatan dan keberlanjutan program MBG (Makan Bergizi Gratis), ada sisi yang perlu dipahami bersama apapun alasannya. Dengan berbagai isu yang muncul tetap ada rasionalisasi kebijakan makan di sekolah tetap harus dijamin keberlanjutannya. Di sebagian besar dunia, anak-anak banyak yang kehilangan kesempatan belajar karena kemiskinan, diskriminasi, kualitas pendidikan yang buruk, atau kelaparan. Beberapa intervensi diperlukan untuk mengurangi hambatan-hambatan ini, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak untuk belajar sekaligus mengakses layanan kesehatan dan gizi. Di negara ini, problemnya lebih serius dan kompleks sekali daripada sekadar mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan dan persoalan menyediakan makanan di sekolah.Problem itu antara lain, penyalahgunaan anggaran makan siang dan efisensi anggaran di sektor lain untuk menyelamatkan sekolah sebagai platform yang bermanfaat untuk mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan.

Mengintegrasikan Pendidikan dan Kesehatan
Berinvestasi dalam nutrisi, kesehatan, dan pendidikan selama masa kanak-kanak pertengahan (usia 5-9 tahun), dan mempertahankannya hingga masa remaja, akan membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka dan menjadi orang dewasa yang produktif sekaligus memutus siklus kekurangan gizi antar generasi. Namun, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah investasi dalam pendidikan jauh melebihi investasi dalam kesehatan dan nutrisi meskipun penyakit, kelaparan, dan kekurangan gizi mengganggu pendaftaran sekolah, kehadiran reguler, dan pembelajaran.

Analisis ekonomi mengidentifikasi sekolah sebagai platform yang hemat biaya untuk memberikan paket layanan kesehatan dan gizi esensial yang terintegrasi kepada anak-anak sekolah. Intervensi yang diberikan melalui sekolah seringkali memberikan lebih banyak peluang untuk menjangkau anak-anak daripada yang diberikan melalui fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan.

Read more

Para pemegang PBI (Peserta Penerima Bantuan Iuran) tiba-tiba panik bahkan pasrah karena mereka yang sakit dan butuh pengobatan terancam nyawanya. JKP PBI yang dikelola BPJS sebagai lembaga non-profit menjadi isu kritis. Dinamika kebijakan antara Menteri Kesehatan dan Kementrian Sosial menarik perhatian publik. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa dari 11 juta peserta JKN yang dicabut terdapat sekitar 120.000 dengan riwayat penyakit berat, termasuk sekitar 12.000 pasien yang menjalani hemodialisis.

Sementara itu, Menteri Sosial mengemukan data Desil untuk penerima PBI. Begitu pula Menteri Keuangan menyampaikan argumentasi tentang anggaran yang tersedia untuk jaminan kesehatan peserta PBI. Apapiun argumentasi para menteri itu, ada situasi nyata tentang penduduk Indonesia tengah berada dalam kerentanan kesehatan parah sekaligus rentan ekonomi.

PBI dan Kerentanan Data Desil
Jaminan sosial dalam bentuk jaminan perawatan keshatan merupakan hak asasi manusia yang sebenarnya harus terus menerus mendapatkan dukungan anggaran dan promosi yang layak dari negara. Ada alasan yang masih memilukan tentang kebijakan penonaktifan bisa direaktivasi setelah mendapat respon dari pemegang PBI. Saling tuding dari kebijakan pencabutan PBI menunjukkan bahwa pengelolaan dana jaminan sosial yang dikelola BPJS ini melibatkan multi institusi. Institusi yang melakukan pendataan sesuai dengan kondisi lapangan, institusi yang menggelontorkan dana, institusi yang mengelola PBI dan selain itu problem pendataan di lapangan sangat kompleks tidak menutup kemungkinan ada kekurang-tepatan untuk mengkategorikan keluarga masuk desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4.

Berdasar definisinya, persoalan Desil ini belum merekam data lengkap sesuai dengan kondisi riil, baik di perkotaan dan perdesaan. Desil 1 adalah kondisi sangat miskin. Kelompok ini merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling bawah. Ciri-cirinya: tidak memiliki pekerjaan tetap, pendapatan tidak menentu. Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Mereka menjadi kelompok prioritas utama dalam seluruh program Bansos. Desil 2 adalah kondisi miskin. Masyarakat dalam kategori ini memiliki pendapatan rendah dan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi.

Read more