Terobosan Kebijakan untuk Mengakhiri Praktik Pernikahan Dini di Jawa Timur
Pernikahan dini di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Kabupaten Malang menjadi daerah dengan kasus dispensasi pernikahan dini tertinggi pada tahun 2023. Pernikahan dini menjadi masalah yang berkaitan dengan mewujudkan pendewasaan usia perkawinan. Pernikahan dini perlu diakhiri mengingat resiko besar dalam bidang kesehatan dan keberlanjutan pembangunan. Upaya penyadaran kepada masyarakat telah dilakukan namun pernikahan dini mencapai 31 persen. Pernikahan dini termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam target 5 tentang Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua kaum perempuan dan anak perempuan.
Pernikahan di Kabupaten Probolinggo dalam mengalami kenaikan. Tercatat terdapat 191 pasangan yang menikah pada tahun 2019, jumlah tersebut naik pada 2020 hingga mencapai 806 pasangan yang menikah muda. Pernikahan dini pada masa pandemi di Kabupaten Probolinggo mencapai 31 persen. Tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo, tercatat ada 9.976 pernikahan pada 2018. Dari sembilan ribu perkawinan itu, ada 4.404 atau 44,15 persennya adalah pernikahan dini atau dibawah umur. Sementara Kabupaten Bondowoso menempati urutan pertama di Provinsi Jawa Timur tentang pernikahan usia dini dengan jumlah presentase sebesar 35%.
Rapat seminar proposal diadakan Balitbangda Jatim yang kini berubah menjadi BRIDA Prov Jatim pada 28 Februari 2023. Tim CSWS mendapat kesempatan presentasi proposal dengan judul “Terobosan Kebijakan untuk Mengakhiri Praktik Pernikahan Dini di Jawa Timur: Menjunjung Tinggi Hak-Hak Anak Perempuan Mencapai Tujuan Kesehatan dan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo dan Kab. Bondowoso”. Setelah pemaparan tanggapan tim pembahas dan perwakilan OPD Kabupaten Probolinggo menjadi masukan yang berarti dalam persiapan sebelum turun ke lapangan. (ROI)
